NUSANTARA, KOMPAS.com - PT Pahala Investama Energi, pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) Balikpapan, melayangkan laporan 8 orang ke Polda Kaltim.

Kuasa hukum PT Pahala Investama Energi Ardiansyah menuturkan, ada tiga pemilik akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik dilaporkan ke Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Pemilik akun media sosial yang dilaporkan tersebut masing-masing Elina devi, Elina jaya14, dan Fauzi.

Mereka dilaporkan dengan delik dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, juga dilaporkan 5 orang yang diduga melakukan fitnah ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

"Laporan yang disampaikan ini berupa penyebaran informasi bohong dan fitnah terhadap klien kami Pangeran Cani dan keluarganya serta perusahaan yang saat ini dikelola yang bersangkutan," ujar Ardiansyah, di Balikpapan, Jumat (17/1/2025).

Ardiansyah menjelaskan, latar belakang pelaporan ini adalah ketidakpuasan konsumen atas proses pembangunan perumahan subsidi GRA yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa di antaranya menyatakan ketidakpuasannya melalui media sosial dan media konvensional dengan menyebarkan berita bohong.

“Nah dalam penulisan di akun medsos tersebut, mereka menuliskan berita bohong, hoaks dan juga fitnah yang merupakan pencemaran nama baik terhadap klien kami,” ungkap Ardiansyah.

Akibat penyebaran infomasi bohong tersebut, PT Pahala Investama Energi mengalami kerugian materil senilai Rp 1 miliar karena penjualan tersendat akibat mundurnya sejumlah konsumen yang terpengaruh berita bohong, dan kerugian immaterial secara pribadi dan keluarga pengembang.

Dia berharap laporan ini ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para terlapor.

Dalam pelaporan ini, Ardiansyah membawa sejumlah barang bukti berupa tampilan layar beberapa media sosial, dan dokumen kerugian lainnya yang merupakan bukti akibat perbuatan para terlapor.

“Memang sampai saat ini, banyak komentar pada akun media sosial tersebut yang sudah dihapus, tapi kami sudah screen shot, dan kami sudah amankan data-data tersebut, walaupun mereka hapus,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisaris PT Pahala Investama Energi Pangeran Cani menambahkan, sebenarnya ada sebanyak 60 akun yang diduga melakukan pencemaran nama baik, namun setelah diverifikasi tersisa 17 akun.

Terdapat lebih dari 400 komentar yang menyebarkan fitnah, bohong, dan hoaks. Ratusan komentar tersebut kemudian menyusut tinggal 50 komentar saja karena telah dihapus.

"Namun berkat bantuan keluarga dan rekan sejawat, kami berhasil melakukan screen shot tangkapan layar komentar-komentar mereka tersebut,” pungkas Cani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara akan membayar cicilan rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem) sebesar Rp 600.000 per bulan. Artinya, mereka bisa mendapatkan rumah gratis dengan harga Rp 100 juta.

Menurut Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, rumah yang akan diberikan berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

Cicilan akan dibayarkan sebesar Rp 600.000 per bulan tersebut berlangsung selama 25 tahun.

Bonny membeberkan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Kalau Rp 600 (ribu cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Apabila hal tersebut terwujud, dia mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden pertama yang bisa membiayai rakyatnya.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi Machmudin, meminta pengembang perumahan lebih adil mengenai poin-poin aturan pembelian perumahan atau properti yang dikeluarkan.

Hal itu bertujuan agar jangan sampai merugikan konsumen.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan masalah yang ditangani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jabar pada 2023 lalu, adalah properti. Banyak warga Jabar yang merasa dirugikan setelah membeli rumah atau properti.

"Properti itu saya sudah ingatkan ke Real Estate Indonesia (REI), beberapa kali ke REI sudah saya ingatkan soal aturan, sering kali kan masyarakat tidak membaca detail dan juga produsen atau pengembangnya juga menyelipkan pasal-pasal yang menguntungkan mereka," kata Bey dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

"Jangan sampai seperti itu," kata Bey.

Lebih lanjut, Bey juga meminta agar sosialisasi dilakukan secara lebih massif oleh REI dan BPSK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar masyarakat tidak mudah ditipu oleh oknum pengembang perumahan.

Hal ini mengingat, BPSK berkewajiban membantu, melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami sengketa, baik jual beli, maupun perjanjian utang piutang dengan berbagai lembaga.

"Saya minta REI dan BPSK untuk mempelajari betul, jangan sampai merugikan," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta pada masyarakat untuk lebih teliti dalam membaca perjanjian jual beli, maupun produk yang akan dibeli, supaya tidak merasa ditipu.

Ia berharap, dengan mitigasi yang baik dan ketelitian dari masyarakat, sengketa dalam jual beli di Jabar dapat ditekan.

"Jadi, kami juga minta masyarakat membaca dengan baik. Juga pengembang, jangan mentang-mentang tahu masyarakat kurang detail membaca, menyelipkan aturan yang menguntungkan mereka. Jadi lebih fair, betul-betul dihormati hak konsumen," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, per November 2024, BPSK Jabar menerima 740 kasus pengaduan konsumen dan menangani 423 kasus konsultasi dari 17 kantor BPSK yang tersebar di Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah akan diberikan gratis demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

Bonny mengungkapkan, masing-masing dari total 75.000 desa tersebut akan membangun 25 unit rumah.

Nantinya, kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tutup Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah akan diberikan gratis demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

Bonny mengungkapkan, masing-masing dari total 75.000 desa tersebut akan membangun 25 unit rumah.

Nantinya, kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tutup Bonny.

Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Waen Perkim) Fahri Hamzah mengungkapkan keinginan Qatar untuk menambah dukungan pembangunan rumah di Indonesia.

"Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit," ujar Fahri Hamzah, saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 8 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menandatangani nota kesepahaman terkait investasi pengembangan program 1 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Investasi itu dilakukan dengan skema government to government antara Indonesia dengan Qatar. Hal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Fahri menuturkan dirinya juga ditelepon oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang tidak ingin kalah dalam pemberian dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Saya ditelepon bolak-balik oleh Pemerintah Uni Emirat Arab, mereka mau bersaing, mereka tidak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia, semangat mereka bantu karena melihat ada unsur amal di sini," ujarnya pula.

Lebih lanjut Fahri menuturkan bahwa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan ladang pahala. Rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka yang menempati rumah tersebut.

"Mau ada bisnis atau cuan itu soal lain, tapi orang dapat rumah yang (kualitas) baik pasti senang," katanya lagi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

SIKKA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menganggarkan dana sebesar Rp 750 juta untuk program makan bergizi gratis.

Penjabat Sekretaris Daerah Sikka, Margaretha Movades da Maga, mengatakan anggaran tersebut sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

“Untuk program makan bergizi gratis 0,75 persen atau sekitar Rp 750 juta dari pendapatan daerah,” kata Margaretha saat kegiatan forum konsultasi publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sikka pada Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, program tersebut belum berjalan di tingkat Kabupaten Sikka karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Hal senada disampaikan Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera.

Adrianus berujar Pemkab Sikka masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait program makan bergizi gratis.

“Secara teknis kami belum dapat juknis,” kata dia.

Terkait sejumlah persiapan seperti penyiapan dapur dan kebutuhan lain untuk pelaksanaan program tersebut, Adrianus mengaku tidak mengetahuinya.

“Kayaknya saya belum mendapat informasi itu,” pungkasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapa pun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

“Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta,” kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai.

Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

“Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” tuturnya.

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos