KOMPAS.com -Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dai Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Utara:

1. Graha Permata Gosoma: Tipe 36

   Terletak di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zulfan Sinar Nusantara dengan banderol Rp 158 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/84 meter persegi. Dari total 24 rumah, baru satu unit terjual.

2. Griya Bhayangkara Tobelo: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Ayin Berkat Lestari yang terletak di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Menawarkan 74 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 20 unit, dan menyisakan 54 unit lagi.

3. Nisraland Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zulfan Sinar Nusantara, dengan banderol Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/94 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 20 rumah.

4. Perumahan Medium Residence Tobelo: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Total rumah yang ditawarkan adalah 79 unit dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/72 meter persegi. PT Ayin Berkat Lestari masih memasarkan 26 unit lagi.

5. Queen Herlin: Tipe 36 Relaxa

   Di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 10 unit dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/99 meter persegi. PT Rahmat Sumber Karya masih memasarkan 9 rumah lagi.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilengkapi hunian warga. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat fungsi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengusulkan rencana ini secara langsung kepada Ketua Dewan Nasional KEK yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menilai, usulan ini penting terutama sebagai upaya mendorong KEK sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Saya sendiri sudah menyampaikan langsung ada beberapa usulan ke Pak Menko Airlangga, mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, termasuk nanti dukungan sektor perumahan di KEK yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Menko Perekonomian," katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut Fahri, kehadiran hunian di KEK juga penting untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Di samping mengakselerasi pengembangan kawasan, kehadiran hunian juga mempermudah akses bagi pekerja ke tempat kerjanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan KEK akan memainkan peran kunci ke depan karena menjadi salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan investasi dan industri diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

"Presiden sangat senang melihat perkembangan dari masing-masing KEK dan optimalisasi KEK dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. KEK menjadi salah satu pembangunan yang bisa mendorong perekonomian di Indonesia serta lapangan pekerjaan untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN dan Internasional," kata Menko Airlangga.

Keberadaan KEK ini akan memberikan fasilitas sekaligus lokasi strategis bagi industri untuk merambah pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI bisa mencicil rumah dinas yang ditempatinya. Hal itu supaya saat PNS maupun TNI pensiun, mereka bisa memiliki rumah tersebut.

Awalnya, pria yang akrab disapa Ara itu menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektare (ha) lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP.

"Lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana? Saya ngomong dengan Jaksa Agung paling enggak 3 kali. Dari 1 kasus ada 1.000 ha di Banten lahan dari mana? Lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mesti masuk Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi bagaimana dari situ masuk ke individu-individu, contoh PNS berpenghasilan rendah, guru, tentara pangkat rendah," tuturnya saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia lalu mencontohkan, tentara yang masih aktif akan diberikan rumah dinas dan ketika pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Ara berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara.

"Maunya saya sebagai Menteri, ya rumah itulah yang jadi jaminan buat dia dan juga gajinya sehingga pas 20 tahun dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang 30-35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong gajinya tapi dia sudah ada kepastian. Karena biasanya yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah, yang pindah-pindah itu perwira," kata Ara.

Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak.

"Nah hal-hal seperti itu adalah pikiran saya, saya tidak tahu apakah menteri yang lain punya pikiran yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, pada November 2024, Ara menuturkan bahwa dari 1.000 Ha lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 ha atau sekitar 60%-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024