Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah," ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi," kata Dedi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

---

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

"Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah," ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi," kata Dedi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

"Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah," ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi," kata Dedi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

"Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah," ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi," kata Dedi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

"Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan rencana renovasi 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program tersebut akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Renovasi 500 unit RTLH akan didanai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). Sementara tambahan 200 rumah lainnya akan direnovasi oleh Kadin Indonesia.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3), dikutip dari detikcom.

Aguan mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk bedah rumah adalah Rp20 juta per unit.

"Satu rumah kan Rp 20 juta, tinggal dikali aja," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan kesiapan Kadin Indonesia yang akan merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," katanya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sudah ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga yang pindah sementara ditanggung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan, mulai 10 April 2025.

"Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Aguan juga menjanjikan uang sewa tambahan selama 3 bulan apabila proses renovasi belum rampung dalam 6 bulan.

"Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," ujarnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meninjau Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tujuannya untuk memastikan kesiapan renovasi kawasan permukiman di daerah tersebut.

Program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi, termasuk rumah Bu Hasna dan 28 rumah lainnya di sekitar permukiman. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Maret 2025.

Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

"Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi," kata Ara.

Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

Tak hanya itu, pada renovasi kali ini, Menteri Ara juga menyisihkan dana pribadinya untuk membeli rumah untuk Bu Hasna dengan nilai sebesar Rp 200 juta.

"Ini sudah banyak yang bantu, Buddha Tzu Chi da KADIN. Saya juga bantu untuk rumah Bu Hasna," kata Menteri Ara.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengucapkan terima kasih atas nama warga Johar Baru. "Hari ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih karena sudah ada kejelasan dan kepastian pada 14 April sudah siap direnovasi," ujar Ara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Infrastruktur Strategis, Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi KADIN Indonesia Thomas Jusman menyataka Pak Aguan menjadi salah satu inspirasi KADIN Indonesia untuk bergotong rotong .

"Renovasi rumah di 5 provinsi di Indonesia menjadi gotong royong yang kami canangkan sebagai mitra strategia pemerintah yang siap bahu membahu mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Terima kasih kami telah diberi kesempatan dan bisa berkontribusi untuk merenovasi rumah tidak layak huni," kata dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia memastikan sudah ada 232 rumah warga yang siap direnovasi kepada Kecamatan.

"232 (rumah siap renovasi). Sudah by name by address?" ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menyebutkan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi dan membangun rumah warga dalam program tersebut. Diketahui biaya renovasi maupun sewa kontrakan untuk warga bakal ditanggung oleh yayasan ini.

Sementara itu, Ara menyatakan akan membeli rumah sebelah Nenek Hasna bisa renovasi dan membangun rumah lebih luas untuknya. Ia bernegosiasi harga langsung dengan Siti, yakni tetangga dan pemilik rumah sebelah Nenek Hasna.

Sebagai informasi, Nenek Hasna merupakan warga Kelurahan Tanah Tinggi. Ia sempat tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarga. Pada November 2024 lalu, Ara pernah menyampaikan niat merenovasi rumah tersebut dan membeli rumah sebelah agar bisa diperluas.

"Ini saya buat Ibu Hasna, ya? Biar Menteri yang beli Rp 200 juta ya?" ucap Ara.

"Bu (Siti) nanti saya pembayaran, saya titipin uangnya ke Ibu Dirjen ya, langsung diberesin ya," tambahnya.

Di samping itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Ia mengungkapkan proses renovasi rumah tersebut dibagi menjadi dua tahap dan dimulai pada 14 April mendatang.

"Untuk tahap pertama ada 148 rumah dan sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," katanya.

Selama proses renovasi berjalan, warga akan tinggal di kontrakan selama enam bulan. Aguan melalui Yayasan akan menanggung biaya sewa. Jika pembangunan belum selesai sampai akhir masa sewa, akan ditambahkan tiga bulan lagi.

Sri menambahkan sisa 84 rumah akan direnovasi di tahap dua pada. Pembangunan dilakukan enam bulan setelah tahap pertama, yakni sekitar 8 November 2025.

Adapun untuk penyebaran rumah siap renovasi di Kecamatan Johar Baru tertera dalam spanduk di lokasi, terdapat empat kelurahan yang bakal direnovasi permukimannya. Untuk tahap pertama, rumah yang akan direnovasi di Johar Baru 22 unit, Galur 29 unit, Tanah Tinggi 28 unit, dan Kampung Rawa 69 unit. Selanjutnya tahap dua, rumah yang bakal direnovasi di Johar Baru 12 unit, Galur 25 unit, Tanah Tinggi 31 unit, dan Kampung Rawa 16 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) mendatangi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH). Ia meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba di Sekretariat RW. 012 pukul 16.43 WIB. Ia tampak mengenakan seragam dinas berwarna coklat.

"Sekarang bantuin ya coba yang saya perintahin, coba laporin jelas," ujar Ara di Sekretariat RW. 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pada kesempatan itu, ia menanyakan kesiapan warga untuk pindah ke kontrakan selagi rumah direnovasi. Ara juga memastikan kesediaan warga untuk direnovasi rumahnya.

Ara memastikan kalau warga tahu rumahnya akan direnovasi oleh siapa. Warga pun menyorak rumahnya akan dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Untuk diketahui Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan yayasan milik Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang bersedia direnovasi rumahnya.

"Kecamatan Johar Baru siap 232 KK (kepala keluarga) atau rumah yang siap direnovasi. Untuk tahap pertama ada 148 rumah yang sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," ungkap Sri.

Untuk Tanah Tinggi sendiri ada 28 rumah yang siap direnovasi. Selanjutnya tahap dua, 84 rumah di Kecamatan Johar Baru yang akan direnovasi mulai November mendatang.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Kelurahan Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

(dhw/das)