JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi industri asuransi untuk mendukung proyek pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, keterlibatan asuransi dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap debitur maupun kreditur jika debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah.

“Yang bisa dilakukan adalah skema asuransi jiwa kredit (AJK) untuk debitur,” ujar Ogi dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Asuransi jiwa kredit dapat diintegrasikan dalam program pemerintah melalui paket bundling. Artinya, premi asuransi jiwa kredit menjadi bagian dari subsidi proyek tiga juta rumah.

“Pembayaran premi asuransi jiwa kreditnya tidak terlalu besar. Namun, jika diterapkan pada tiga juta rumah, ini feasible untuk dilakukan,” jelasnya.

OJK telah mendiskusikan skema ini dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Hasilnya, disepakati skema konsorsium sebagai mekanisme untuk pertanggungan asuransi jiwa kredit dan perlindungan properti.

“Untuk asuransi umum, kita bisa memberikan perlindungan properti terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Semua ini dapat dibundling menjadi satu produk perlindungan untuk konsumen,” tambah Ogi.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan proyek perumahan sekaligus memberikan keamanan finansial bagi para pihak yang terlibat.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri asuransi dapat terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, peluang tersebut atas dasar industri asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen atau debitur.

"Adapun peran yang dapat dilakukan adalah perlindungan terhadap konsumen debitur dan juga sekaligus kreditur, apabila debitur itu tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban daripada pinjaman untuk rumah tersebut," kata Ogi dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Menurut Ogi, konkretnya adalah OJK dapat mendorong skema untuk asuransi jiwa kredit yang bisa diberikan kepada debitur. Namun, asuransi tersebut harus di-bundling dengan program yang sudah ada.

"Jadi bagian daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini, ada bagian untuk pembayaran IJP atau premi untuk asuransi jiwa kreditnya, yang jumlahnya itu tidak terlalu besar," tutur Ogi.

Untuk program 3 juta rumah, Ogi menjelaskan, OJK sudah mendiskusikan rencana itu dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) maupun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Menurut Ogi, memang akan lebih baik jika itu dilakukan secara konsorsium dan tidak dilakukan oleh satu perusahaan asuransi saja.

Untuk asuransi umum, lanjutnya, bisa memaksimalkan lini asuransi properti untuk bisa meng-cover perlindungan risiko asuransi kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bundling menjadi satu produk untuk perlindungan konsumen.

Selain itu, kata Ogi, hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek.

Jadi, dengan produk yang dimiliki, seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau hal itu dilakukan secara ekosistem secara end to end, saya rasa dapat membuat perlindungan terhadap kreditur dan debitur karena program 3 juta rumah merupakan proyek jangka panjang karena sampai 20 tahun," kata Ogi.

Ogi menambahkan, perusahaan asuransi lewat asosiasi mendukung bundling produk itu dilakukan terhadap proyek 3 juta rumah. Untuk menindaklanjutinya, OJK akan membentuk suatu konsorsium.

"Nanti akan ada yang menjadi lead-nya, tetapi saat ini belum ditetapkan. Tentunya kami mensyaratkan perusahaan yang terlibat memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik untuk bisa ikut dalam konsorsium dan program 3 juta rumah," ujar Ogi.

(Fiki Ariyanti)

Tangerang -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

(aik/aik)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung program 3 juta rumah menegaskan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal ini juga dengan kebijakan yang sifatnya bisa dikatakan lebih adaptif dan pengawasannya hati-hati.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam mendukung program 3 Juta rumah ini OJK telah memiliki kebijakan terkait dengan perhitungan pembobotan atau ATMR kredit sejalan dengan tingkat loan to value atas pemberian kredit.

"Penetapan kualitas kredit yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga berdasarkan satu pilar untuk kredit jumlah tertentu, serta dapat memiliki kualitas kredit yang berbeda untuk debitur yang memiliki sumber pembayaran dan proyek yang berbeda serta mengecualikan perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk penyediaan perumahannya yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Sesuai POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang juga berlaku untuk KPR.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Menurut Dian, bank dapat mengoptimalkan bauran kebijakan dimaksud dengan tetap memperhatikan risk appetite dan tentu aspek prudential banking lainnya.

Kemudian yang terkait dengan apakah program 3 Juta rumah tersebut juga nantinya dapat mendorong pertumbuhan KPR ke depan sampai seberapa besar porsinya, OJK percaya perbankan bakal menjaga likuiditasnya.

"Nah mungkin dapat kami sampaikan bahwa perbankan tentu saja senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari DPK atau dana masyarakat," ujar Dian.

Adapun OJK dan pemerintah akan tentu saja terus berkomunikasi dalam implementasi berbagai program strategis pemerintah termasuk program penyediaan 3 juta unit rumah. OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan nasional.

OJK percaya program penyediaan 3 juta rumah memiliki target market yang pasti yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dengan maksimal penghasilan sebesar 8 juta per bulan untuk membiayai KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun.

"Bank juga dapat memperhitungkan subsidi uang MUKA atau SBUM sehingga rasio loan to value calon debitur MBR dapat meningkat. Diharapkan insentif yang menarik tersebut, perbankan diharapkan dengan insentif yang ada tersebut dan tentu saja perbankan dapat mengoptimalkan pencapaian program 3 juta rumah pemerintah," tutur Dian.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta: Wonosari merupakan ibu kota Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonosari merupakan Kapanewon yang merupakan bagian wilayah administratif kabupaten setara dengan kecamatan.

Kapanewon ini memiliki banyak destinasi wisata, seperti pantai yang indah. Selain itu, daerah ini menjadi penghasil cengkeh.

Bagi kamu yang ingin cari rumah di daerah ini, perumahan yang masih tersedia di Wonosari serba Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosari dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Wonosari

Perumahan subsidi di Wonosari. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grand Handayani Residence 3

Perumahan subsidi terletak di Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, rangka atap baja ringan dan genteng beton. Dinding yang digunakan adalah batu ringan double dinding. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu cadas dan sloof cor beton.

2. Grand Handayani Residence II

Perumahan ini terletak di Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 13 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan serta genteng beton dan dinding bata ringan double dinding. Selain itu, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu cadas serta sloof cor beton.

3. Perumahan Marison Wonosari

Perumahan ini terletak di Karangrejek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 38 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, serta dinding batu bata merah diplester dan diaci. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu cadas.

4. Griya Kemorosari Indah

Perumahan ini terletak di Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng beton, serta dinding pasangan hebel diplester dan diaci. Lantai keramik serta pondasi batu belah putih.

5. Griya Piyaman Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Putra Adhi Tama. Perumahan ini memiliki 61 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng tanah liat dicat dan dinding hebel diplester dan dicat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Lahat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten ini dikenal salah satu penyumbang produksi kopi Robusta.

Jarak kabupaten ini dari Palembang sekitar 251 kilometer. Selain itu, dijuluki sebagai Bumi Seganti Setungguan yang berarti masyarakat menanamkan semangat gotong royong dan persatuan serta kesatuan yang kuat

Perumahan yang masih tersedia di Lahat mulai dari Rp100 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Lahat dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lahat

Perumahan subsidi di Lahat. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perum Griya Agung Permai Lestari III

Perumahan subsidi terletak di Manggul, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Gedung Agung Permai Lestari. Perumahan ini memiliki 145 unit tipe subsidi dengan harga Rp100,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap baja ringan dan multiroof. Dinding yang digunakan adalah batu bata merah diplester luar dalam, dicat tampak dalam dan depan. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan cor slop

2. Griya Rafika Tanjung Payang 4

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Lahat Maju Raya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek/multiroof dan dinding batu bata. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Griya Rafika Tanjung Payang 5

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Bersama Muda Berkarya. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap multyroup rangka baja ringan dan dinding batu bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Fazza Residence 2

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh PT Fazza Buana Indah. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta dan Rp162 juta)

Ada dua tipe rumah, salah satunya tipe RSH 36 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 87 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap metal roof dan rangka baja, serta dinding batu bata plester dan finishing cat luar dan dalam. Lantai keramik 40x40 serta pondasi batu kali dan beton bertulang.

5. Bumi Srikaton Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Pagar Agung, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Alvino Lahat Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja multiroof dan dinding batu bata merah. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Balikpapan (ANTARA) - Pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan PT Pahala Investama Energi, pengembang Perumahan Griya Rudina Asri (GRA) membantah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dilaporkan oleh puluhan konsumennya ke Polresta Balikpapan beberapa waktu lalu.

"Melapor itu adalah hak mereka, tapi apa yang dituduhkan selama ini sama sekali tidak benar, bahkan cenderung fitnah," tegas Komisaris PT Pahala Investama Energi, Pangeran Cani didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah, Minggu (12/1).

Dalam laporan tersebut, perumahan yang dikembangkan Cani dikatakan tidak memiliki wujud dan sebagainya, bahkan salah satu pelapor menyampaikan telah membayar rumah dan dijanjikan akan dibangunkan rumahnya dalam waktu satu bulan namun tidak terealisasi.

Menjawab hal itu, Cani menegaskan bahwa perumahan yang ia kembangkan yang terletak di Kilometer 10 Karang Joang, Balikpapan Utara sudah memiliki wujud, dan salah satu pelapor yang mengatakan sudah lunas namun belum ada wujud bangunannya tersebut katanya masih terkendala akses jalan.

Lokasi perumahan itu, akses jalannya terhambat, mengingat bersamaan dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) namun sejumlah unit rumah telah terbangun disana.

"Kalian bisa lihat sendiri bangunan sudah ada bahkan sudah ada yang menempati, dan pelapor bilang sudah lunas namun belum terbangun itu rumah komersil bukan subsidi," katanya.

Ia menjelaskan perumahan yang kembangkan dicampur antara rumah subsidi dan rumah komersil, namun untuk rumah komersil diletaknya di area pojok.

"Bahkan untuk rumah subsidi kami berbeda dari yang lain, kami menggunakan spesifikasi yang tinggi menggunakan bata merah," ungkapnya.

Cani menuturkan atas laporan tersebut, pihaknya merasa dirugikan mengingat nama baiknya tercemar dengan stigma negatif yang digiring ke berbagai media melalui kuasa hukum pelapor.

"Maka kami disini tidak tinggal diam, bila mereka ingin pengembalian kami lakukan, tapi tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik itu kami akan laporkan balik," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak pengembang Ardiansyah mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah melaporkannya ke Polresta Balikpapan

Menurutnya dari laporan itu berbuntut panjang, dan yang sangat disayangkan saat tersebar di berbagai akun media sosial dimana hal tersebut menjadi bola liar dan memicu stigma negatif ke masyarakat.

“Untuk itu maka kami akan melakukan langkah hukum kepada mereka yang melakukan fitnah ini, kami akan laporkan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dengan dasar UU ITE ,” tegasnya.

Ardiansyah mengatakan, pelaporan ini akan dilakukan ke Siber Crime Ditkrimsus Polda Kaltim, paling cepat akan dilakukan Senin (13/1) dan paling lambat Jumat (17/1).

“Kami sudah deteksi akun – akun yang melakukan fitnah tersebut, termasuk yang menyampaikan penyataan fitnah tersebut di media konvensional,” ucapnya.

Diakuinya, dalam kasus ini terlihat ada proxy untuk menyudutkan dan menjatuhkan pengembang GRA karena pada kenyataan tidak seperti itu. Dan hal ini akan dibuktikan pada proses pelaporan.

“Proxy ini ada yang menggunakan berbagai platform media dan kawan-kawan pemuda, untuk saling menjatuhkan. Dan apa yang dituduhkan tidak benar, fitnah dan perbuatan ini sangat keji,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan perusahaan sangat terbuka untuk pengembalian uang konsumen yang memintanya.

"Tapi untuk konsumen-konsumen yang berkomentar negatif, pihaknya meminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu," tuntas dia.

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah tersebut dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya opsi yang menarik bagi banyak orang.

Berikut pilihannya:

Perumnas Lala Namlea: Tipe RST

Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, proyek ini berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional, proyek ini menawarkan 344 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 unit telah terjual, sementara 171 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Buru menawarkan peluang besar bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengubah proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Dia sudah menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan tersebut.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Menteri Ara dikutip Sabtu (11/1/2025).

Ara melanjutkan, jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.

Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

Jakarta: Kota Metro terletak di Provinsi Lampung dan termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Kota ini berjarak 52 kilometer dari ibu kota Bandar Lampung dan menjadi kota terbesar kedua di provinsi Lampung.

Dijuluki juga sebagai kota pendidikan karena masyarakatnya berbudaya untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terwujud prestasi warga yang unggul dan memiliki daya saing.

Kota ini dikenal dengan tingkat kemacetan terendah. Di sana juga banyak rumah subsidi yang ditawarkan.

Perumahan yang masih tersedia di Metro mulai dari Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Metro dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Metro

Perumahan subsidi di Metro. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Griya Pratiwi

Perumahan subsidi terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Siklus Jaya Abadi. Perumahan ini memiliki 34 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap genteng, plafon triplek, rangka atap kayu. Dinding yang digunakan adalah bata diaci, dinding acian dicat, dan kusen kayu kelas II.

Lantai keramik 40x40 dan kamar mandi keramik untuk closet jongkok, serta pondasi batu belah.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Ganjar Asia, Metro Barat, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Golden Properti Sejahtera. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu, serta genteng plentong dicat. Dinding menggunakan bata yang diplester, diaci, hingga dicat. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu celah.

3. Rindang Lestari Regency

Perumahan ini terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Tigasatu Mandiri Prima. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap dan dinding plester aci cat. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Sidodari Metro Regency

Perumahan ini terletak di Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Adjie Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja genteng metal polos, serta dinding plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah slup.

5. Perumahan Negeri Canda

Perumahan subsidi ini terletak di Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Depati Singa Liu. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap kayu kelas 1 dan dinding batu bata bolong. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)