JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lingkungan permukiman warga sebagai upaya memperkuat keamanan di tingkat komunitas.

Hal ini merupakan bagian dari program quick wins Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menekan angka kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban, khususnya di kawasan padat dan rawan.

Sebanyak 100 titik CCTV mulai dipasang di permukiman warga dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dilansir dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, program ini difokuskan pada wilayah padat penduduk dan kawasan kumuh sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.

Plt Kepala Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Aditia Prana Kusuma menyampaikan, bahwa lokasi-lokasi pemasangan telah dipilih melalui koordinasi dengan pihak kelurahan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“CCTV pasti butuh listrik dan internet. Jadi lokasi yang sudah ada JakWIFI dan titiknya pas, itu yang kita manfaatkan,” kata Aditia.

Pemasangan CCTV dilakukan secara bertahap dan ditargetkan seluruh unit sudah aktif dan menampilkan tayangan langsung paling lambat bulan depan.

Terkait akses rekaman CCTV apabila terjadi tindakan kriminal, Aditia menegaskan, bahwa warga harus melalui prosedur pelaporan ke pihak kepolisian.

“Biasanya nanti dari polisi ada surat permohonan untuk akses rekaman ke kita. Ini untuk menjaga perlindungan data pribadi,” ujar Aditia.

Program pemasangan CCTV di pemukiman ini akan diterapkan di seluruh lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Sementara untuk wilayah Kepulauan Seribu, pemasangan akan dimulai di titik-titik strategis seperti dermaga.

“Dermaga itu kan poros orang keluar masuk. Mungkin tahun ini baru tiga atau empat titik dulu di sana. Bertahap,” kata Aditia.

Pemprov DKI Jakarta berharap keberadaan CCTV di lingkungan RT dan RW bisa meningkatkan rasa aman, meminimalisir tindakan kriminal, serta memperkuat ketertiban sosial di tingkat warga.

Keberadaan CCTV di kawasan permukiman tentunya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Jogja -

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Pihak sekolah mengungkapkan alasannya.

Diketahui, pelaksanaan MBG yang dihentikan di sekolah yang berada di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja.

Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengungkapkan alasan MBG disetop. Wahidi menyebut, pada Rabu (23/4), disampaikan informasi melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi, saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, Kamis (24/4/2025).

(rih/ams)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa harus higienis dan sehat.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis. Nah, higienis ini kan berarti tepat waktu, dihidangkannya, dan cara memprosesnya," kata Bima Arya dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Jumat.

Untuk mencegah kejadian, seperti keracunan makanan, Bima Arya mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi, waktu penyajian, cara menyajikan, semuanya sudah ada panduannya dari Badan Gizi, ikuti saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Bogor tersebut juga mengatakan, program MBG seharusnya mendorong perputaran ekonomi di daerah.

"Yang kedua itu, harus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini. Jadi, supplier-nya juga harus di sini. Semuanya, pengusaha katering dan sebagainya,” katanya.

Kemudian, Bima Arya menyebut, pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

"Semua pengelolaan itu harus transparan. Harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar kepala daerah tetap terlibat aktif dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat terkait program MBG.

"Kepala daerah itu harus turun. Kepala daerah itu harus meminta masukan,” kata Bima Arya.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan MBG harus dievaluasi secara berkelanjutan termasuk oleh kepala daerah.

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers dikutip dari Antara, Jumat, 25 April 2025.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Batas gaji penerima subsidi rumah

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di setiap unit satuan pelaksana program gizi (SPPG) makan bergizi gratis.

Hal ini dikatakan Dadan menanggapi paket MBG di SDN 33 Rumbia Tengah, Bombana, Sulawesi Tenggara, yang diduga basi.

“Kami akan segera meninjau dan mengevaluasi SOP yang berlaku di setiap unit SPPG untuk memastikan bahwa standar kualitas dipatuhi dengan baik,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi celah dalam pelaksanaan program dan area-area yang membutuhkan perbaikan.

Fokus utama evaluasi akan dilakukan di setiap unit operasional dapur, termasuk di SPPG Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara, Kelurahan Kasipute.

Kepala SPPG Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara Riska Purnama Sari menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

SPPG juga menarik makanan yang terkontaminasi. “Kami telah menarik makanan yang diduga terkontaminasi dan melakukan langkah-langkah pencegahan bekerja sama dengan unsur satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bombana untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang," kata Riska.

Diketahui, puluhan siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara, mengalami muntah-muntah setelah menyantap MBG, Rabu (23/4/2025).

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan, dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah dasar, sebanyak 53 paket diduga basi, dan sebagian besar ditemukan di SDN 33 Kasipute.

Melda Dwi Febriani, ahli gizi dari SPPG program MBG Kabupaten Bombana, menjelaskan bahwa gejala mual yang dialami siswa kemungkinan disebabkan oleh aroma kuat dari proses marinasi daging ayam dalam menu hari itu. “Bau dari proses marinasi bumbu penyedap daging yang cukup tajam sehingga bisa memicu mual,” kata Melda.

Melda juga mengakui adanya kesalahan teknis pada tahap penyimpanan bahan makanan. "Hari pertama simpan di freezer, lalu diungkep, tapi itu lama. Hari ketiga mereka ubah cara, simpan di chiller agar tidak membeku. Ternyata proses ini yang bermasalah," ujar dia.

Melda menambahkan bahwa insiden ini hanya terjadi di SDN 33 Kasipute dan tidak terjadi di sekolah lain yang juga mendapatkan paket MBG.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Program ini juga langkah tepat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu dibahas dalam diskusi interaktif yang digelar Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) dengan mengangkat tema "Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Tebet, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.

Wawan Sugianto menjelaskan kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu aplikasi Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Hal ini merupakan jalan bagi anak Indonesia seluruhnya khususnya kalangan menengah ke bawah bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka.

Ex Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini juga menyoroti adanya penolakan MBG di wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua. Menurut Wawan hal itu terjadi karena kurang harmonisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

?Program MBG merupakan kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia khususnya di Wilayah Timur karena hal ini merupakan agenda pemerintah pusat untuk memeratakan kebutuhan pangan yang bergizi. Maka dari itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusi MBG khususnya di wilayah Indonesia timur," ujurnya, Jumat (25/4/2025).

Wawan juga mendorong agar program yang baik seperti MBG harus diperhatikan, jangan sampai program sebagus ini hanya untuk bahan bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara, Andra Bani Sagalane mengungkapkan Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala sesuatu yang ada harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus merasakan pangan yang cukup.



?Hari ini pemerintah membuktikan masyarakat harus makan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada maka MBG merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,? ucapnya.

Perpres 2024 tentang makanan bergizi adalah landasan MBG hadir di Indonesia untuk anak-anak yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Program MBG merupakan kebijakan yang digalang pemerintah untuk mengentaskan stunting agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Senada, Nandang Sudrajat juga mengungkap MBG merupakan jalan agar stimulus ekonomi berjalan pada kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Distribusi pasokan kebutuhan MBG adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama untuk menentukan agar ketahanan pangan lewat MBG bisa berjalan dengan baik. ?Pemenuhan kebutuhan MBG harus dilakukan pemetaan yang benar agar distribusi yang ada bisa tetap sasaran,? ucapnya.

Sementara, Hadi Suprapto Rusli mengungkapkan Program MBG memiliki beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan stunting yang ada. MBG harus bisa menjadi pelopor untuk Indonesia 2045 agar bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.

?Kehadiran MBG di harapkan bisa memertakan perekonomian yang ada agar Asta Cita bisa berjalan dengan baik. Perputaran uang dengan hadirnya MBG dapat menciptakan perputaran perekonomian yang baik agar kemerataan bisa tercapai,? katanya.

Untuk itu MBG harus dengan pemerataan yang adil mulai dari awal hingga akhir jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program yang baik harus di eksekusi dengan benar.

KOMPAS.com -Kabupaten Nabire, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia, merupakan salah satu lokasi yang menarik calon pemilik rumah.

Dengan tawaran rumah subsidi yang terjangkau, banyak pilihan dapat ditemukan di wilayah ini, khususnya melalui website Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nabire.

1. Perumahan Waharia Permai: Tipe 36/82 (2017)

Perumahan ini terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 82 meter persegi ini ditawarkan dengan harga per unit Rp 194 juta.

Dikemmbangkan oleh PT Baliem Indah Property, perumahan ini masih dipasarkan dengan jumlah tersisa 27 unit.

2. Perumahan Citra Buana Nabire: Tipe 36

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Buana Papua Adil, ini terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 85 meter persegi, perumahan ini ditawarkan dengan harga per unit Rp 212 juta.

Hingga kini, masih tersedia 91 rumah yang menanti calon pembeli.

3. Raihana Residence: Tipe 36

Raihana Residence, yang dikembangkan oleh PT Semangat Papua Sejahtera, berlokasi di Nabire, Kabupaten Nabire.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, perumahan ini dibanderol Rp 219 juta per unit.

Semua 42 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

4. Samabusa Residence: Tipe T36

Perumahan yang dikembangkan PT Cipta Agung Propertindo ini terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Masing-masing rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Dengan banderol Rp 219 juta, masih tersedia 58 rumah lagi.

Mengapa Memilih Nabire?

Keberadaan berbagai pilihan rumah subsidi di Kabupaten Nabire, dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, membuat wilayah ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Dengan informasi yang jelas mengenai ketersediaan dan harga, calon pemilik rumah dapat melakukan keputusan yang lebih baik dalam memilih tempat tinggal mereka.

Balikpapan (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto meminta agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Hal tersebut disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Jumat (25/4),

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya aspek higienitas dan kandungan gizi dalam makanan yang disajikan melalui program MBG.

“Higienis dalam hal waktu penyajian, proses pengolahan, dan sebagainya. Lalu kandungan gizinya harus diperhatikan. Jangan sampai dua hal ini diabaikan,” ujar Bima.

Ia juga menegaskan bahwa program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Untuk itu, ia mendorong agar pemasok bahan makanan dan penyedia jasa katering berasal dari daerah setempat.

“Dua prinsip utama yang harus dijaga adalah kualitas gizi untuk anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Bima juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta kepala daerah aktif memantau pelaksanaan di lapangan serta terbuka menerima masukan dari masyarakat.

“Jika ada penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai di sekolah, segera laporkan ke pemerintah daerah, dan kepala daerah harus menindaklanjuti,” ujarnya.

Terkait keamanan makanan, ia mengingatkan seluruh daerah untuk mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) demi menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan Irfan Taufik menyampaikan bahwa program MBG di Balikpapan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan.

“Setiap sekolah penerima MBG sudah diberikan arahan teknis. Kami juga rutin berkoordinasi dengan pihak katering untuk memastikan semua berjalan sesuai standar,” ujar Irfan.

Ia mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah.

Sekedar diketahui, SDN 015 merupakan satu dari tujuh sekolah di Balikpapan Selatan yang sudah menggelar program MBG.

Jakarta -

Beberapa waktu lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut angka backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu tidak dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2025 ya," ujar Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (24/4/2025).

Ia juga mengatakan dirinya akan menjelaskan terkait angka backlog perumahan dan populasi penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan usai kegiatan pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, ia menyatakan data backlog perumahan terbaru bakal dikeluarkan pada Juli 2025 mendatang.

"Nah tentunya nanti pada bulan Juli kami akan mengeluarkan hasil Susenas 2025. Nanti akan kita lihat tentunya progres perkembangannya terkait dengan backlog ini," katanya.

Amalia menjelaskan angka backlog 9,9 juta unit (yang diketahui masyarakat saat ini) menunjukkan jumlah orang yang belum memiliki rumah. Kebijakan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa beli rumah subsidi dinilai bisa membantu menurunkan backlog perumahan.

"Ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta (unit backlog perumahan) ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pesan itu dikatakan Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

(rea/ara)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan naiknya batas maksimal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Rp14 juta untuk mendapatkan rumah subsidi, sudah sejalan dengan upaya mengakselerasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya rasa ini juga sejalan dengan target pemerintahan Pak Prabowo yang ingin mendorong pembangunan perumahan sampai 3 juta rumah per tahun," kata dia dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan dinaikkannya batas maksimal penghasilan ini, secara langsung meningkatkan cakupan agar masyarakat bisa memperoleh rumah subsidi.

"By definition dengan dinaikkannya kriteria menjadi penghasilan sampai Rp14 juta, berarti bukan hanya berpenghasilan rendah yang di-cover, tapi berpenghasilan menengah juga," katanya.

Lebih lanjut, guna mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan baru ini, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan kalkulasi secara terinci apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam program rumah subsidi, seperti kualitas bangunan dan alur distribusi.

Faisal menyampaikan pemerintah juga harus menghitung konsekuensi dampak kenaikan batas penghasilan bagi penerima rumah subsidi ini terhadap anggaran negara.

'Karena dalam kondisi sekarang anggaran pemerintah kapasitasnya sedang menurun," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas MBR yang berhak menerima rumah subsidi hingga Rp14 juta, dengan membagi menjadi empat zonasi.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Tidak Kawin: Rp8.500.000
Kawin: Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali.
Tidak Kawin: Rp9.000.000
Kawin: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tidak Kawin: Rp10.500.000
Kawin: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Tidak Kawin: Rp12.000.000
Kawin: Rp14.000.000.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan naiknya batas maksimal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Rp14 juta untuk mendapatkan rumah subsidi, sudah sejalan dengan upaya mengakselerasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya rasa ini juga sejalan dengan target pemerintahan Pak Prabowo yang ingin mendorong pembangunan perumahan sampai 3 juta rumah per tahun," kata dia dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan dinaikkannya batas maksimal penghasilan ini, secara langsung meningkatkan cakupan agar masyarakat bisa memperoleh rumah subsidi.

"By definition dengan dinaikkannya kriteria menjadi penghasilan sampai Rp14 juta, berarti bukan hanya berpenghasilan rendah yang di-cover, tapi berpenghasilan menengah juga," katanya.

Lebih lanjut, guna mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan baru ini, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan kalkulasi secara terinci apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam program rumah subsidi, seperti kualitas bangunan dan alur distribusi.

Faisal menyampaikan pemerintah juga harus menghitung konsekuensi dampak kenaikan batas penghasilan bagi penerima rumah subsidi ini terhadap anggaran negara.

'Karena dalam kondisi sekarang anggaran pemerintah kapasitasnya sedang menurun," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas MBR yang berhak menerima rumah subsidi hingga Rp14 juta, dengan membagi menjadi empat zonasi.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Tidak Kawin: Rp8.500.000
Kawin: Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali.
Tidak Kawin: Rp9.000.000
Kawin: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tidak Kawin: Rp10.500.000
Kawin: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Tidak Kawin: Rp12.000.000
Kawin: Rp14.000.000.