IDXChannel - Presiden melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Dalam Negeri meninjau langsung pagar tembok dan tumpukan batu-batu besar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk dengan pemukiman warga Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) siap berkolaborasi menggali potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun kolaborasi antara dua kementerian ini terlihat melalui kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah ke sejumlah lokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (19/2) kemarin.

Trenggono dan Fahri Hamzah meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Keduanya berdialog dengan masyarakat nelayan dan meminta dukungan untuk merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektare, yang kini masih menjadi tambak tradisional dan lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian PKP akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN.

"Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Selanjutnya, Trenggono dan Fahri berkunjung ke lokasi budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam.

"Saya optimis budidaya lobster di Sumbawa ini bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, bisa memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Serta bisa meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster," ungkapnya.

Trenggono menyebut pihaknya akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini," ungkapnya.

Tidak hanya melihat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saja, Trenggono dan Fahri juga meninjau SMK Negeri 1 Alas yang memiliki jurusan Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menyatakan siap mendukung rencana pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembangunan Politeknik. Apalagi dengan melihat mayoritas masyarakat pulau Sumbawa adalah masyarakat pesisir.

Sementara itu, Fahri menilai daerah Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono, kata dia, bertujuan untuk menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

"Kami datang ke sini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," jelasnya.

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka usai terjadi bentrokan antara warga dan security PIK beberapa waktu lalu.

Dalam tinjauannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia.

"Negara harus hadir untuk rakyat, saya setuju tidak boleh ada perumahan eksklusif dan yang paling penting tidak boleh rakyat jadi korban. Saya bersama Mendagri Bapak Tito Karnavian menindaklanjuti aspirasi Forum Warga Masyarakat Kapuk Muara terkait permohonan akses jalan ROW 47 di kawasan PIK,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menilai bahwa rencana pembongkaran tembok penutup akses jalan tembus warga itu saat ini tengah dalam tahap kajian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pada saat yang sama, Ara juga menegaskan bahwa penumpukan batu berukuran besar yang dilakukan oleh pengembang terkait juga menghambat saluran air yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

Sejalan dengan hal itu, Ara turut menyinggung bahwa pengembang terkait perlu untuk memperhatikan analisis dampak lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat menjaga lingkungan dengan baik.

"Saya juga minta perlu segera dilakukan klarifikasi oleh lurah, camat, walikota apa sebenarnya aspirasi dari rakyat. Mau dibuka atau tidak tembok pembatas yang ada? Penetapan lokasi dan pembebasan lahan serta pembangunan jalan adalah sepenuhnya tugas dari Pemda DKI," tegasnya.

Ara memastikan apabila proses preservasi jalan tembus itu rampung dilakukan, maka tembok pembatas jalan yang menghubungkan Kapuk Muara dengan PIK bakal dilakukan pembongkaran dengan catatan sejalan dengan proses administrasi dan hukum yang berlaku.

"Seluruh proses administrasi dan hukum yang akan dilakukan percepatan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta," pungkas Ara.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

JAKARTA,INEWSMURIA.ID-Para pemimpin asosiasi pengembang perumahan berkumpul di Jakarta, Senin (18/2/2025), dalam seminar bertajuk ”Quo Vadis Industri Perumahan : Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah?”.

Antara lain, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

Dalam kesempatan itu, mereka meminta pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan di ruang publik. Sebab, kegaduhan itu kontraproduktif dengan program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun yang hingga kini belum ada kejelasan detail programnya. Para pengembang menginginkan iklim usaha yang kondusif.

Kegaduhan itu antara lain tuduhan pemerintah tentang pengembang nakal. Usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait tanah hasil sitaan narapidana korupsi bisa digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Dan permintaan menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Ini kondisi yang agak aneh di dunia usaha. Dunia usaha inginnya clear and clean, kondusif dan berjalan baik,” ujar Joko Susanto dalam konferensi pers, usai seminar.

Setelah tiga bulan men-support euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, lanjut Joko Suranto, pada akhirnya para pengembaang hanya mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif.

"Kita dapat isu terkait rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra masyarakat, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan isu menurunkan harga yang sangat menggoncangkan, FLPP 800 ribu, developer di-stigmakan nakal dan lainnya, itu jadi drama terus. Padahal pengembang sudah beri lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu," katanya.

Tragisnya lagi, yang membuat gusar pengembang adalah ajakan organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Ini sangat aneh untuk dunia usaha karena pelaku usaha ingin clean and clear kondusif berjalan dengan baik. Pengembang tidak mendapat perlindungan dan bimbingan pemerintah tapi justru mendapat stigma negatif. Bahkan merasa ketakutan akan masa depan bisnis mereka. Selain itu, ada kewajiban ke bank.

"Dalam kondisi seperti ini masa depan keluarga dipertaruhkan, pengembang nggak dapat kenyamanan kepastian usaha itu yang kita rasakan," sebut Joko.

Di tempat yang sama, ketua Apersi Junaidi Abdillah menambahkan, Apersi sudah menyambut program 3 juta rumah seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Namun belakangan yang terjadi justru program itu semakin sulit tercapai.

"Program 3 juta rumah yang ada ini nggak akan tercapai kalau kondisi Kementerian PKP oleh Pak Ara cara memimpin, gaya kepemimpinannya memancing kegaduhan di publik," kata Abdulillah. 

Padahal yang disampaikan Maruarar belum bisa dijalankan, tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu catatan pertama, itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer," katanya.

"Terkait isu yang diwacanakan bangun di tanah koruptor itu mimpi terlalu jauh karena tanah koruptor nggak gampang, tanah negara aja belum berjalan apalagi tanah koruptor. Tanah koruptor harus clear and clear karena ada potensi gugat menggugat," tandasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali menggelar rapat tertutup di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025). Mereka akan membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain tiga kementerian tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Rencana pertemuan sore ini pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya masih sama yakni perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Dalam pertemuan hari ini di Kementerian Keuangan, Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di dalam tim teknis tersebut nantinya akan ada perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," ujar Ara.

Kemudian, sederet bank BUMN, bank swasta, hingga Himbara juga akan diikutsertakan sebagai bank penyalur.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank-bank penyalur, ya bank-bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI dan sebagainya dan juga swasta juga ya, swasta juga jadi semuanya bisa bergerak cepat," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan tidak ada perumahan eksklusif di Indonesia.

"Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI," ujar Ara, panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis.

Ara menyatakan tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia serta meninjau langsung ke lokasi yang akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk yang menjadi akar permasalahan serta meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang, ada sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Dia menilai bahwa penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar juga harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada, sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak cepat melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta.

Dia meminta PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti begitu selesai dibangun jalan tembok pembatas akan dibongkar sesudah selesai proses administrasi dan hukum yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut juga memberikan solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan," katanya.

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima Maruarar Sirait menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang memfinalisasi prosedur pembiayaan program tiga juta rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan bank-bank Himbara melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

Ara, sapaan Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah sepakat untuk merelaksasi giro wajib minimum perbankan yang bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Dalam pertemuan tadi, sambungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN juga menyatakan dukungan untuk sukses program tiga juta rumah tersebut.

"Sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suahasil, langsung bekerja," ujar Ara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Tim teknis tersebut akan berisi unsur dari Kementerian PKP, Kementerian BUMN, BI, dan Kemenkeu. Ara meminta setiap pihak bersabar karena tim teknis masih akan membahas detail prosedur pembiayaan program tiga juta rumah tersebut.

Menurutnya, mereka akan kembali bertemu di Kantor Kemenkeu untuk mengumumkan detail prosedur pembiayaan program tersebut pada Kamis (19/2/2025) sore.

"Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata Ara.

Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa pertemuan mereka untuk mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan baik yang ada di APBN maupun BI melalui kebijakan makroprudensial untuk mendukung program di sektor perumahan.

Khusus dari APBN 2025, sambungnya, pemerintah sudah memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sri Mulyani menjelaskan APBN 2025 sudah mengalokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi [3 juta rumah] dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Senada, Perry Warjiyo menyatakan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4% menjadi 5% dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi 80 triliun," ungkap Perry.

Hanya saja, sambungnya, detail prosedur teknisnya akan diumumkan pada Kamis (19/2/2025) esok.

Erick Thohir menambahkan bahwa Kementerian PKP juga sedang menggodok terkait pembiayaan rumah komersial. Kendati demikian, komersialisasi program perumahan nanti masih akan dilaporkan secara bertahap.

"Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," tutup Erick.