Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hari ini. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

"Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri menilai desa akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa. Dengan begitu, nantina 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan, terutama yang berada di desa, akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kerja sama ini mendapat sambutan baik dari Yandri. Pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan Prabowo dengan program tiga juta rumah tersebut.

Ia mengatakan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa. Pasalnya, dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.

Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

"Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri, yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan pada tahun 2025.

Hal itu meski anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 telah terpangkas dari semula sebesar Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

BSPS dan FLPP menjadi bagian dari program yang dijalankan Kementerian PKP untuk memenuhi target 3 Juta Rumah dalam setahun, baik pembangunan maupun renovasi.

"Tapi kami berpikir ya, misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS. Kami juga sudah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Kami sudah meninjau beberapa titik," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lanjut Ara, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200.000 unit juga akan tetap dijalankan tahun 2025.

"Dan itu minimal, karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kami punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kita bangun," tuturnya.

Strategi Lain Mencapai 3 Juta Rumah

Ara menjelaskan, program pembangunan rumah yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan juga akan dimaksimalkan.

Sejauh ini sudah ada pembangunan rumah di Tangerang, Berau, dan Muara Angke, dari CSR tiga perusahaan.

"Kami berharap nanti sebentar lagi akan ada tambah-tambah lagi dari perusahaan-perusahaan lain," ucapnya.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang mempersiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian BUMN agar bisa dibangun rumah bagi rakyat dengan cara dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pengembang.

"Supaya bisa dengan prinsip ya sesuai arah Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara. Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title, bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," tuturnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP juga telah diperintahkan untuk mencari sumber pembiayaan kreatif. Salah satunya dari investasi luar negeri. Di mana sejauh ini ada lampu hijau dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Tahapannya masih melihat aset-aset yang ada nanti tentu sesudah MoU-kan kita bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan. Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar," jelasnya.

Di samping itu, Kementerian PKP juga berencana membuat rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan rumah di atas tanah negara untuk dihuni MBR.

"Saya sudah bicara dengan Pak Airlangga, Pak Nusron. Karena PSN itu adanya di tempatnya Menko, Menko Perekonomian (Airlangga), di Program Strategis Nasional," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengonfirmasi anggaran kementeriannya dipangkas sebesar Rp3,66 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, usai efisiensi itu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya tersisa Rp1,6 triliun saja dari semula Rp5,2 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Salah satunya, mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” ujarnya.

Selain itu, Ara juga menyebut bakal terus menggaet komitmen investor swasta melalui program CSR yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Berau hingga Muara Angke.

Terakhir, Ara memastikan bakal menggenjot investasi asing untuk mendukung pembangunan program 3 juta rumah.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025