Jakarta: Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kota ini dijuluki Kota Karnaval karena Jember Fashion Carnaval (JFC) yang merupakan karnaval kostum terbesar di Asia bahkan dunia.

Pemerintah menyediakan subsidi rumah untuk masyarakat khususnya dengan penghasilan rendah. Rumah yang diberi subsidi pemerintah tersedia di beberapa wilayah, salah satunya di Jember, Jawa Timur.

Bahkan, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp65 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahyang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jember

1. Karangrejo Asri

Perumahan ini dibangun oleh Bumi Cipta Sejahtera dan berlokasi di Karangrejo, Sumbersari, Kab Jember, Jawa Timur. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu 24 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 23 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, satu kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp115 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap galvalum, dinding bata merah plester finishing cat, lantai keramik polos ukuran 30x30, dan pondasi batu pecah.

2. Bumi Kalisat Baru

Perumahanini berlokasi di Kalisat, Kalisat, Kab Jember, Jawa Timur yang dibangun oleh Suryamas Wahanatama Properti. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 5 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu gunung.

3. Grand Permata Ajung

Perumahan yang dibangun oleh Kharisma Karya Raya Sentosa dan berlokasi di Ajung, Ajung, Kab Jember, Jawa Timur ini menyediakan 29 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp148 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap rangka galvalum dan penutup genteng beton, dinding bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu.

4. Taman Gading

Perumahan ini dibangun oleh Tegalbesar, Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bukit Megagriya Makmur tersedia ada 53 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp65 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap kayu, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu gumuk.

5. Puri Antirogo 2

Perumahan yang terletak di Patemon, Pakusari, Kab Jember, Jawa Timur ini dibangun oleh Alfatih Konstantinopel Putra. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp130 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KUPANG, KOMPAS.com -Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) mengirim surat ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Intinya, mereka meminta agar warga eks Timor Timur (Timtim) segera menempati 2.100 rumah yang telah dibangun pemerintah pusat.

Ribuan rumah itu dibangun di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Ketua FKPTT Eurico Guterres, mengatakan, pihaknya sudah bersurat secara resmi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) NTT pada Selasa (8/4/2025).

"Kemarin kami sudah bersurat dan sudah diterima oleh Balai PPP NTT," kata Eurico kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Informasinya, lanjut Eurico, pihak Balai PPP NTT sudah berkirim surat ke Bupati Kupang untuk segera melakukan proses penempatan 2.100 warga di perumahan eks pejuang Timtim.

"Jadi kami dari FKPTT tinggal menunggu kelanjutannya," ujar Eurico.

Eurico berharap, 2.100 rumah itu segera ditempati masyarakat penerima manfaat agar rumah bisa dirawat.

Termasuk juga bisa dijaga agar material yang ada di 2.100 rumah tersebut tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Di samping itu, kami dari FKPTT minta kepada Pemerintah dalam hal ini PUPR dan tiga BUMN seperti Brantas, Adhi Karya dan Nindya Karya tetap bertanggung jawab atas kerusakan dan material yang hilang di 2.100 perumahan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, 100 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan akan diserahterimakan pada pada 6 Mei 2025.

Penyerahan 100 unit rumah itu merupakan tahap awal dari penyediaan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan yang dikerjakan pemerintah.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, titiknya nanti kita bicarakan, langsung 100 kunci," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Maruarar pun sudah meneken nota kesepahaman mengenai program ini bersama Badan Pusat Statistik, Bank BTN, Tapera, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa malam.

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa syarat utama karyawan yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah pendapatan tidak boleh melebihi batas maksimal Rp 8 juta per bulan.

Namun, BPS memberikan kelonggaran dengan menetapkan batas maksimal pendapatan wartawan di Jabodetabek adalah Rp 13 juta bagi yang sudah menikah dan Rp 12 juta bagi yang belum menikah.

"Jadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta buat yang menikah, yang belum menikah Rp 12 juta," kata Ara.

Ara menyampaikan, pendaftaran rumah subsidi untuk wartawan ini akan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

"Wartawan harus lolos verifikasi oleh Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid meminta wartawan tetap berpikir kritis meskipun diberikan kemudahan memiliki rumah oleh pemerintah.

"Ini tidak ada syaratnya, kalau begitu harus mendukung pemerintahan? Tidak. Tidak boleh mengkritik? Tidak. Jadi tetap silakan kritik kami," ucap Meutya.

"Kami tetap diterima dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjanjikan ada 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan saat menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (31/3/2025).

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan ya, nanti pada waktunya benar enggak apa-apa," tegas Ara.

Menurut Ara, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta merupakan salah satu pilar demokrasi.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Tenang, rumah murah dengan harga di bawah Rp 200 juta masih banyak tersedia, salah satunya berada di Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera, Minggu (6/4/2025), berikut ini daftarnya.

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat, karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umun yang mampu melayani lebih kurang 5.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Gedung SPPG disiapkan untuk sukseskan MBG," ujar Kepala Polres (Kapolres) Penajam Paser Utara AKBP Supriyanto di Penajam, Sabtu.

Dapur umum tersebut berada di kawasan Markas Kepolisan Resor (Polres) Penajam Paser Utara, dengan memanfaatkan gedung yang baru dibangun di mapolres itu.

Gedung itu awalnya dibangun untuk gudang barang bukti, karena dianggap gudang yang ada saat ini masih layak, sehingga sementara dialihfungsikan untuk menjadi dapur umum.

Dapur umum itu bisa melayani sekitar 5.000 penerima manfaat, tetapi untuk sementara pemanfaatannya hanya untuk 3.500 penerima manfaat seperti peserta didik, bayi, balita, hingga ibu hamil dengan radius menyesuaikan.

Gedung tersebut belum ada fasilitas, baik alat masak maupun yang dibutuhkan lainnya, dan pengadaan peralatan dapur umum membutuhkan waktu lama yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

"Pengadaan fasilitas atau peralatan dapur umum itu dilakukan pemerintah kabupaten," katanya.

Tenaga yang bakal bertugas di Gedung SPPG sebagian perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Karyawan lainnya yang dibutuhkan kisaran 47 orang bakal diambil dari masyarakat lokal, dan penyediaan bahan baku juga diupayakan dari petani lokal," demikian Supriyanto.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan dilaksanakan lima kali dalam seminggu.

Program MBG diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya beberapa waktu lalu.

Ketua Kelompok Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Wahyu Adi Pratama di Wamena, Minggu, membenarkan bahwa program MBG akan diberikan lima kali dalam seminggu, kecuali hari libur.

“Selama lima hari mulai Senin-Jumat, siswa, guru, ibu hamil, ibu menyusui, balita akan memperoleh MBG yang telah kami mulai di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Menurut Wahyu, dalam komposisi MBG ada kue, susu, daging sapi, ayam, telur, sayur, nasi, dan umbi-umbian.

“Kami pastikan setiap pemberian MBG ini nilai gizi yang sajikan terpenuhi dan seimbang, sehingga penerima manfaat dapat terpenuhi asupan gizinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengoperasian dapur umum untuk menyediakan MBG saat ini terdapat dua tempat, yakni di Jalan Bhayangkara Wamena, namun masih satu yang beroperasi.

“Sementara baru satu dapur yang beroperasi, karena yang satu lagi pengelolanya ada kedukaan, sehingga baru berjalan setelah Lebaran,” katanya.

Dia menambahkan satu dapur per harinya mampu menyiapkan 3.500 porsi MBG bagi penerima manfaat.

“Seandainya dua dapur sudah beroperasi maka setiap harinya mampu menyiapkan 7.000 porsi bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Dia menyebut yang terlibat dalam proses memasak setiap dapurnya ada 47 orang, dan ditambah tiga orang dari Badan Gizi Nasional (kepala SPPG-BGN, ahli gizi dan akuntan).

“Karyawan atau untuk yang masak campuran, ada putra daerah (OAP) hampir sebagian besar itu mewakili dari unsur pemuda, adat dan gereja,” katanya.

Dia menyampaikan program MBG ini juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi orang asli Papua (OAP) Pegunungan.

“Tujuannya ayo sama-sama, pemuda dan masyarakat asli di sini memberikan MBG, kerja dengan tulus, ikhlas bagi generasi muda ke depannya,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025