Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tingkat kabupaten dan kota untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa Pemprov Banten telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG.

“Kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] di atas lahan yang disediakan oleh pemda," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Selasa (13/5/2025).

Andra menuturkan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," katanya.

Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG.

"Lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan itu," katanya.

Kolaborasi dengan Pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1.388 SPPG," ujarnya.

Dadan menyampaikan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Para kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menyampaikan dan mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia, angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Banten mencapai 74,97 tahun sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp 13.097.000.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Angka Harapan Hidup adalah dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting.

Lebih lanjut, adanya langkah konkret monitoring stunting melalui aplikasi e-dasawisma dapat turut membantu proses penanganan maupun pencegahan yang lebih efisien dan terarah.

TANGERANG - PT Mentari Abadi Sentosa (PT MAS), pengembang perumahan The First Stone menawarkan rumah dengan konsep 3 lantai yang berada di cluster Emerald. Produk ini merupakan cluster ketiga yang dikembangkan The First Stone dengan jumlah rumah sebanyak 377 unit yang dikembangkan di atas lahan 4,5 hektare.

Direktur Utama PT MAS Indrawan Soemarko mengatakan, cluster Emerald dipasarkan sejak awal 2025 dengan konsep berbeda dari 2 cluster sebelumnya. ?New product, new concept yakni dengan memberikan konsep berbeda dengan desain bangunan dan layout yang compact dengan konsep 3 lantai,? katanya dalam siaran pers, Selasa (23/5/2025).

Indrawan menututkan, total cluster yang ada di The First Stone sebanyak 5 cluster. Saat ini di pasaran khususnya kawasan Tangerang Raya telah menjadi magnet properti, sehingga permintaan pasar perumahan cukup tinggi dan terus bertumbuh jumlahnya.

Menariknya, produk yang dikembangkan saat ini banyak yang menawarkan konsep rumah 2 lantai yang menawarkan konsep berbeda-beda. Ada kebutuhan pasar yang terus bertambah yaitu butuh ruang yang lebih, untuk itu cluster Emerald dikembangkan dengan konsep 3 lantai. ?Pengembangan rumah dengan konsep 3 lantai ini karena harga tanah terus naik dan kebutuhannya tinggi karena faktor lokasi yang strategis,? ujarnya.

Direktur Marketing PT MAS Chandra Mulianto menegaskan lokasi The First Stone berada di Jalan Diklat Pemda Kelapa Dua dan sangat strategis karena berbatasan dengan kawasan Gading Serpong, Lippo Karawaci dan juga dekat dengan BSD City. ?Selain itu dekat dengan 3 pintu tol yaitu pintu tol karawaci, Gading Serpong dan pintu tol Legok,? terangnya.

Dengan luas 30 hektare dikembangkan dengan memadukan perumahan dan area komersial untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Selain memadukan hunian dan area komersil The First Stone menggabungkan keunggulan konsep green living yaitu tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), desain rumah modern dan efisiensi terkait layout ruang.

Tawarkan Uang Muka 0%
Bukan hanya desain dan estetika rumah yang jadi keunggulan unit rumah di Emerald, tetapi juga aspek fungsionalnya. Seperti ventilasi dan pencahayaan ruangan yang maksimal dan perawatan rumah yang mudah. Untuk memberikan pilihan pada konsumen, cluster Emerald menawarkan tiga tipe rumah sesuai kebutuhan konsumen.

Chandra menjelaskan, selain rumah konsep 3 lantai, kita juga menawarkan tipe 2 lantai untuk ukuran terkecil dengan jumlah terbatas. ?Tipe yang ada untuk 3 lantai adalah Peony dengan luas tanah 60, bangunan 86 (Rp 1,4 miliar). Kemudian tipe Orchid dengan luas tanah 72, bangunan 123 (Rp 1,8 miliar) dan tipe terkecil dengan konsep 2 lantai harganya Rp 900 jutaan dengan luas tanah 50, bangunan 55,? jelasnya.

Chandra menegaskan, pembelian unit rumah di cluster Emerald ini tak perlu uang muka atau DP 0%, cukup dengan booking fee. PT MAS sengaja memberikan kemudahan ini untuk memudahkan konsumen memiliki rumah.

Di mana setiap unit rumah mendapatkan fasilitas smart doorlock, solar heater, AC dan lainnya. Dan untuk pemanfaatan air bersih The First Stone telah mengoperasikan WTP atau Water Treatment Plant, sebuah instalasi atau sistem yang digunakan untuk mengolah air menjadi air bersih yang layak dikonsumsi.

Proyek The First Stone tidak hanya menawarkan hunian dengan kenyamanan, tetapi juga lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan dan kemudahan sebagai tempat tinggal. Seperti fasilitas yang ada saat ini sudah ada club house, lapangan basket, jogging track, danau buatan, mini market, cafe and resto dan area F&B (food and beverage).

Fasilitas-fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan warga The First Stione yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 500 KK (kepala keluarga) yang terangkum di cluster Agate dan Diamond. ?Nantinya kita akan terus menambah fasilitas bagi warga The First Stone, seperti sarana olahraga hingga area lifestyle dan entertaintment. Karena berada di kawasan premium atau jalan utama tentunya fasilitas-fasilitas ini nantinya bisa dimanfaatkan warga sekitar The First Stone,? jelasnya.

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam belas lokasi di Indonesia. Rencananya, SPPG ini dibangun di lahan milik Tempo Scan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong, di Gedung Tempo Scan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan enam belas lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai Mitra Badan Gizi Nasional.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Berikut lokasi yang akan dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

(rea/eds)

KOMPAS.com - Hasil uji laboratorium atas sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kota Bogor mengandung bakteri.

Meski hasil laboratorium menunjukkan bahwa makanan yang dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani terkontaminasi, dapur tersebut masih tetap beroperasi.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan, aktivitas memasak dan distribusi makanan tetap berlangsung namun kini berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN).

"Distribusi, masak, dan sebagainya masih berlangsung. Tetapi pengawasan langsung dari BGN," katadi Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Pemkot Bogor juga meminta agar pengelola dapur MBG lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Dedie, pengawasan terhadap proses pengolahan makanan perlu diperketat agar insiden serupa tidak terulang.

“Kita meminta SOP-nya diperketat lagi dan termasuk pengawasannya. Jangan dianggap sepele hal ini. Karena ini menurut kami sesuatu yang sangat serius,” tandas Dedie.

Dari pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa dua menu makanan yang disajikan kepada siswa mengandung bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. Coli) dan Salmonella.

Dedie mengungkapkan bahwa keberadaan kedua jenis bakteri tersebut ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi oleh ratusan siswa dari 13 sekolah.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kurang lebih empat hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri Coli dan Salmonela," ujar Dedie.

Apa Menu yang Mengandung Bakteri Berbahaya?

Menu yang menjadi penyebab keracunan adalah telur ceplok saus barbeque dan tumis tahu tauge. Kedua menu ini diketahui dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani, yang melayani 13 sekolah dalam program MBG Kota Bogor.

Masalah diduga bermula dari proses pengolahan makanan. Telur, misalnya, dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke sekolah-sekolah pada siang hari berikutnya.

Dedie menyebutkan, selain pemeriksaan makanan, pihaknya juga memeriksa kualitas air serta kondisi fisik siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonela,” jelasnya.

Bagaimana Dampaknya terhadap Para Siswa?

Akibat konsumsi makanan terkontaminasi, sebanyak 213 orang yang mayoritas siswa dan beberapa guru mengalami gejala keracunan. Gejala yang dialami meliputi muntah-muntah, diare, mual, pusing, dan tubuh lemas.

Dari jumlah tersebut, setidaknya 12 siswa masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, meskipun kondisinya disebut mulai membaik.

“Sebagian besar keluhannya masih, badannya lemas. Kemudian masih mual dan pusing,” ujar Dedie.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kota Bogor menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban keracunan.

Pemkot Bogor tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kinerja dapur penyedia makanan.

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur yang beroperasi mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.

Dedie berharap, insiden keracunan ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak agar lebih waspada terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

Dengan langkah korektif yang tepat, ia berharap program MBG tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Sajikan Telur dan Toge Berbakteri Hingga Ratusan Siswa Keracunan, Dapur MBG Tetap Beroperasi.

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) guna mendukung komitmen Pemerintah Pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Selasa, mengatakan ketiga lokasi itu adalah di Kecamatan Ciledug dengan lahan seluas 1.964 meter persegi, di Kecamatan Larangan seluas 9.811 meter persegi dan Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi.

“Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa,” katanya.

Wali kota menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dalam setiap langkah pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih program pemenuhan gizi bagi generasi masa depan bangsa.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," tambahnya.

Sebagai informasi dalam rapat koordinasi ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten.

MoU ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG oleh pemerintah daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten mendukung percepatan pembangunan SPPG di kabupaten/kota.

Andra Soni menyampaikan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui, sehingga dibutuhkan kurang lebih 1388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG, sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

Dadan menyampaikan pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Bogor -

Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah kembali mencuat dan kali ini menimpa ratusan pelajar di Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga jadi penyebab ratusan murid keracunan.

Makanan yang dikonsumsi para korban merupakan bagian dari program MBG yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani, Tanahsareal. Menu tersebut didistribusikan ke sejumlah sekolah.

"Keracunan yang menimpa anak-anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujar Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Rabu (7/5/2025).

Pemkot Bogor bersama Dinkes bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) di 13 sekolah. Pemeriksaan mencakup sampel makanan, muntahan pasien, air minum isi ulang, hingga usap wadah makanan dan penjamah makanan.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, serta pengambilan sampel dari dapur MBG," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Hal ini dilakukan untuk melacak sumber pasti penyebab keracunan yang belum terkonfirmasi secara laboratorium.

Badan Gizi Nasional (BGN) turut terlibat dalam penyelidikan untuk menelusuri sumber keracunan massal program MBG di Bogor ini.

Adapun Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan akan ditanggung oleh Pemkot, terutama bagi siswa dan guru yang tidak memiliki BPJS atau asuransi. Ia juga meminta orang tua segera melapor jika anak mengalami keluhan lanjutan.

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," kata Jenal setelah menjenguk korban di rumah sakit, Jumat (9/5).

Berikut sederet hal yang terungkap dari kasus keracunan menu MBG di Bogor:

Jumlah Korban Capai 210 Orang

Jumlah korban keracunan terus bertambah. Hingga 9 Mei 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat total korban mencapai 210 orang.

Kasus ini tersebar di 8 sekolah yang menerima pasokan makanan dari satu penyedia yang sama. Dari total korban, 34 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara lainnya mengalami gejala lebih ringan.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," jelas Kepala Dinkes Sri Nowo Retno, Minggu (11/5/2015).

Menu MBG di Bogor Mengandung Bakteri E.coli-Salmonella

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie, Senin (12/5/2025).

Dedie menambahkan uji laboratorium juga dilakukan terhadap air yang dikonsumsi dan pemeriksaan langsung pada tubuh korban keracunan. Akan tetapi hasilnya belum bisa diketahui dalam waktu cepat.

"Untuk pemeriksaan tambahan berupa air, juga kita periksa. Kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, yang harus kita periksa lebih mendalam. Itu hasilnya mungkin baru kita peroleh sore ini," kata Dedie.

"Kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan di sini, bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E.coli dan juga Salmonella, yang kami duga atau dari hasil lab itu memang sampelnya kami peroleh dari SPPG bersangkutan (SPPG Bina Insani)," imbuhnya.

Bakteri dari Telur Ceplok dan Tumis Tauge

Dedie mengatakan menu Makan Bergizi Gratis diduga penyebab ratusan siswa keracunan berasal dari telur ceplok bumbu barbekyu (BBQ) serta tumis tahu dan tauge. Telur ceplok bumbu barbekyu itu ternyata dimasak malam hari dan baru disajikan keesokan harinya kepada siswa.

"Yang pertama dari ceplok telur yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," kata Dedie.

Dedie belum memastikan apakah kesalahan terjadi ketika proses memasak atau proses distribusi makanan hingga dikonsumsi. Sebab menurutnya, pengawasan teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan (SPPG) dipegang langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tetapi intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan tauge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjutnya.

Dedie meminta persoalan keracunan siswa tidak dipandang sepele. Dia berharap pihak terkait betul-betul memperbaiki SOP agar kejadian tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," ujarnya.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB)

Dedie menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan massal ini termasuk kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah berkomitmen mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2025).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Tonton juga "Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi" di sini:

(wia/idn)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, jumlah SPPG di Banten masih perlu penambahan dibandingkan jumlah idealnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, telah melangsungkan rapat koordinasi pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan seluruh kepala daerah se-Banten, di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/5).

"Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG," ujar Andra Soni, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Pemprov dan BGN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Banten dan BGN mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama menandatangani MoU dengan Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda," jelasnya.

Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan.

"Termasuk kami sampaikan, ada 33 SMK Tata Boga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," imbuhnya.

"Nanti, lahan-lahan tersebut akan diverifikasi oleh BGN. Prinsipnya, semua daerah sudah menyampaikan kesanggupannya, dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten atas respons dan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami adalah melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota yang proaktif menyiapkan lahan, serta kemungkinan adanya kontribusi koordinatif dari berbagai mitra, saya kira Banten akan lebih cepat memenuhi target," katanya.

(aik/whn)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas penerapan atau implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumatera Selatan.

"Untuk memperluas implementasi MBG di Sumsel, pada pekan kedua Mei 2025 ini dilakukan sosialisasi program tersebut di Kecamatan Rantau Panjang, Desa Rantau Panjang Ulu, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel)," kata Staf Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Mohamad Fadil Alchoiri, ketika dihubungi ANTARA dari Palembang, Senin.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan sosialisasi di Kabupaten Ogan Ilir, salah satu dari 17 kabupaten/kota dalam wilayah Sumsel itu, dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, staf Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Alwin Supriyadi beserta sejumlah staf dan Tim BGN lainnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Tingginya kasus stunting di Indonesia membuat pemerintah harus dengan cepat melakukan penanganan salah satunya yakni dengan memberikan asupan gizi tepat.

Program MBG adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat, kata Fadil.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani ketika berkunjung ke Sumsel beberapa waktu lalu menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya.

“Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas melalui penyediaan makan siang bergizi secara gratis bagi anak-anak usia sekolah,” kata Irma

Program MBG bukan hanya sekadar memberikan makanan saja, tetapi juga menjadi sebuah investasi masa depan bangsa. Sebab, anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa untuk masa yang akan datang.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat lokal. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama dari para tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang selama ini telah menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan contoh kepada warga,” ujarnya.

Dengan memberikan asupan gizi kepada masyarakat diharapkan akan terciptanya budaya atau pola hidup sehat di masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan akan tumbuh kesadaran bersama tentang pentingnya gizi seimbang, cara pengolahan makanan yang sehat, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kebiasaan makan sehat bagi anak-anak.

Lebih lanjut Irma Suryani, juga menyampaikan komitmennya untuk membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG yang belum memenuhi standar pendirian sesuai pedoman dari BGN.

Pemerintah bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional, menyatakan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik dalam pembangunan dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumsel.

Irma membantah anggapan bahwa dapur-dapur SPPG di wilayah Sumatera Selatan hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Badan Gizi Nasional membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pembangunan dapur SPPG di seluruh daerah Indonesia.

Sebagai informasi, setiap dapur sehat atau SPPG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional.

Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Satu SPPG akan berisikan 45 - 50 petugas yang berasal dari warga lokal, jelas Irma.

.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) tengah menyelidiki penyebab ledakan saat pemusnahan amunisi di Kecamatan Cibalong, Garut. TNI AD memastikan, lokasi pemusnahan amunisi tersebut jauh dari permukiman warga.

"Lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari permukiman warga," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Wahyu mengatakan, tim TNI AD tengah mencari tahu penyebab amunisi tersebut meledak. TNI juga ingin mengetahui kenapa ada warga sipil di lokasi peledakan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI AD. Termasuk terkait dengan korban sipil," tambah Wahyu.

(/)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, lokasi peledakan amunisi afkir atau tidak layak pakai di Garut, Jawa Barat, dilakukan jauh dari permukiman warga.

Jelasnya, jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat melakukan peledakan amunisi afkir di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

"Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran amunisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi afkir," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin (12/5/2025).

"Dan lokasinya jauh dari pemukiman warga," sambungnya.

Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan aparat terkait sudah mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk masyarakat sekitar.

Wilayah di sekitar lokasi peledakan juga tengah disterilkan, karena dikhawatirkan masih adanya beberapa bahan yang berbahaya yang perlu diamankan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil," ujar Wahyu.

Akibat kejadian tersebut 13 orang meninggal dunia dalam kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat.

Satu dari empat anggota TNI AD yang meninggal dunia adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Kolonel Cpl. Antonius Hermawan.

Selain empat anggota TNI AD, sembilan korban akibat ledakan amunisi di Garut itu adalah masyarakat sipil, yakni Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar, Iyus bin Inon, Iyus Rizal bin Saepuloh, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang.

Bogor -

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan menu Makan Bergizi Gratis diduga penyebab ratusan siswa keracunan berasal dari telur ceplok bumbu barbekyu (BBQ) serta tumis tahu dan toge. Telur ceplok bumbu barbekyu itu ternyata dimasak malam hari dan baru disajikan keesokan harinya kepada siswa.

"Yang pertama dari ceplok telor yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," kata Dedie, Senin (12/5/2025).

Dedie belum memastikan apakah kesalahan terjadi ketika proses memasak atau proses distribusi makanan hingga dikonsumsi. Sebab menurutnya, pengawasan teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan (SPPG) dipegang langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi mungkin ini ada masalah SOP, bisa juga mungkin, tapi kan kita tidak terlalu detail sampai kepada siapa distributornya, bagaimana kondisi telurnya dan sebagainya," kata Dedie.

"Tetapi intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjutnya.

Dedie meminta persoalan keracunan siswa tidak dipandang sepele. Dia berharap pihak terkait betul-betul memperbaiki SOP agar kejadian tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," ujarnya.

Ada Kandungan Bakteri E.coli dan Salmonella

Diberitakan sebelumnya, Dedie A Rachim mengungkapkan menu MBG penyebab ratusan siswa keracunan mengandung dua jenis bakteri yakni E Coli dan Salmonella. Kandungan bakteri itu terungkap berdasarkan hasil uji laboratirum sisa makanan yang dikomsumsi siswa saat kejadian.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie.

Dedie mengatakan, dua jenis bakteri Ecoli dan Salmonella terdapat pada menu telur ceplok dengan bumbu barbekyu, serta tumis tahu dan toge. Dua menu tersebut disajikan SPPG Bina Insani kepada 210 siswa yang alami keracunan.

"Bakteri Ecoli dan Salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," kata Dedie.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

(sol/idn)

Bisnis.com, GARUT- Pusat Penerangan TNI memastikan, lokasi peledakan amunisi usang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada Senin (12/5/2025), berjauhan dengan permukiman penduduk.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan titik ledakan berada di wilayah lapangan terbuka yang telah lama digunakan dan dikuasai TNI untuk kepentingan pelatihan dan pemusnahan bahan peledak kadaluwarsa.

Wilayah tersebut juga merupakan kawasan lahan konservasi yang masuk dalam pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut.

“Itu tidak dekat dengan permukiman warga. Itu jauh dari pemukiman,” ujar Mayjen Kristomei, Senin (12/5/2025).

Meski berada di lahan terbuka dan dinyatakan aman dari permukiman, insiden peledakan tetap memicu kekhawatiran publik. Apalagi, sejumlah laporan menyebut adanya dentuman keras yang terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi kejadian.

TNI memastikan situasi sudah terkendali dan proses investigasi akan segera dimulai untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan tersebut.

Saat ini, TNI masih menunggu pembentukan tim investigasi resmi untuk menelusuri latar belakang kejadian. Tim tersebut akan bekerja di bawah komando langsung pimpinan TNI dan berpotensi menggandeng lembaga lain, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Korban Jiwa

Terkait dengan adanya korban dalam insiden ini, pihak TNI belum merinci jumlah atau identitasnya. Namun, beberapa korban telah dirujuk ke rumah samit untuk penanganan medis lebih lanjut. Belum dipastikan kapan para korban akan diserahkan kepada pihak keluarga.

Sementara itu, pengamanan di sekitar lokasi ledakan juga diperketat. Meski tidak menyebut secara spesifik radius aman yang diterapkan, Mayjen Kristomei memastikan area sekitar telah dipasangi perimeter penjagaan dan hanya bisa diakses oleh personel berwenang.

Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025) pagi.

Kejadian memilukan ini mengakibatkan sedikitnya 11 orang tewas di lokasi. Ledakan tersebut terjadi saat berlangsungnya proses pemusnahan amunisi usang oleh unsur militer di area terbuka yang berada tak jauh dari bibir pantai selatan Garut.

Menurut informasi awal, pemusnahan amunisi tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakainya alias kadaluarsa.

Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis ini justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar.

Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 09.30 WIB dan menggetarkan kawasan sejauh beberapa kilometer. Suara dentuman terdengar keras dan menggema, hingga membuat warga sekitar berhamburan ke luar rumah untuk mencari tahu sumber suara.

Sejumlah saksi menyebutkan, tanah sempat bergetar ketika ledakan terjadi.

Pihak TNI yang bertugas sempat mengamankan lokasi, namun informasi belum jelas apakah penjagaan saat itu cukup ketat untuk menghalau warga mendekat. Beberapa warga yang penasaran mulai bergerak ke lokasi setelah mengira proses pemusnahan telah selesai.

Mereka datang dengan maksud untuk mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua.

“Warga menduga semua amunisi sudah diledakkan, jadi mereka mulai mencari-cari potongan logam,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia mengaku sempat mendekat namun urung turun ke lokasi karena melihat masih ada asap tipis mengepul dari tumpukan tanah.

Namun nahas, beberapa saat setelah warga berkumpul di sekitar lokasi, ledakan kedua terjadi. Ledakan ini jauh lebih fatal karena terjadi ketika sejumlah warga berada dalam radius bahaya.

Korban tewas pun berjatuhan seketika, dan beberapa lainnya mengalami luka berat akibat hempasan gelombang ledakan dan serpihan material.

Camat Cibalong, Dianavia Faizal, membenarkan adanya peristiwa tragis tersebut. “Benar, telah terjadi ledakan di Desa Sagara yang menimbulkan korban jiwa. Saat ini kami masih menunggu laporan resmi dari pihak berwenang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan, proses identifikasi terhadap korban masih dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, kepolisian, dan petugas medis. Ambulans dan kendaraan milik BPBD terlihat hilir mudik mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

Sebagian korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan logam.

TNI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kronologi dan penyebab ledakan kedua yang menewaskan warga. Namun, sejumlah pihak menyayangkan kurangnya pengamanan di sekitar area pemusnahan amunisi, terlebih di lokasi terbuka yang mudah diakses masyarakat sekitar.

Warga berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan kegiatan serupa ke depan.