Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa pembiayaan secara at cost atau sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menutup ruang main-main atau penyelewengan.

“Ombudsman melihat bahwa yang at cost ini tidak ada ruang untuk main-main,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, dia berharap peluang korupsi semakin ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur oleh BGN.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembiayaan at cost untuk MBG diatur maksimal Rp15.000 yang terdiri atas Rp2.000 untuk sewa dapur, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp10.000 makanan.

“Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa bila biaya makanan seporsinya adalah Rp9.000, maka yang dibayarkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) adalah Rp9.000. Tidak kurang maupun lebih, atau at cost.

“Kalau masaknya Rp8.000, ya dibayarkan Rp8.000, dan itu untuk setiap level pendidikan berbeda-beda, untuk SD, SMP, dan SMA, -terkait pembiayaan secara at cost-,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa bakal lebih selektif memilih bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis usai kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, imbas dari keracunan massal.

“Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing -pemrosesan makanan-, termasuk menyiapkan untuk delivery -pengiriman-, itu kami akan perpendek,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

“Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

“Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

“Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya,” katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

...Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pendamping Mitra Sukses MBG Bagus Septiyan di Sentani, Rabu, mengatakan dirinya telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Robhing di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

"Kami datang untuk menilai dapur dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan program MBG. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama di sekitar Danau Sentani," katanya.

Menurut Bagus, pentingnya kebersihan, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari kesiapan program, keterlibatan warga juga menjadi tulang punggung keberhasilan MBG.

"Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan, siapapun yang memiliki semangat membangun dapur gizi secara mandiri akan mendapatkan dukungan pemerintah," ujarnya.

Ketua Yayasan Teker Harapan Papua Hesti Imelda Kere menjelaskan, dirinya mempelopori pembangunan dapur gizi mandiri pertama di Papua, sebagai respon terhadap peluang strategis dari program MBG.

"Program ini sangat baik, bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti pertanian dan peternakan," katanya.

Dia menambahkan sebagai bagian dari persiapan maka pihaknya telah mengunjungi dapur mitra BHN di Jakarta untuk memastikan kesesuaian standar.

"Kami pelajari langsung bagaimana standar BHN, dari sanitasi hingga sistem distribusi, ini peluang besar bagi mama-mama Papua untuk terlibat langsung," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh belum memadainya anggaran.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai kurangnya dukungan anggaran menjadi penyebab utama berbagai masalah di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan.

Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracunan.

Program MBG sempat dilanda berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur terhadap yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) atasdugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar.

Selain itu, serangkaian insiden keracunan terjadi di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, dan Pali.

Di Sukoharjo, gangguan terjadi akibat kegagalan proses memasak karena kehabisan gas.

Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat akibat acara sekolah. Di Cianjur, 72 siswa terdampak meski hasil laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminasi makanan.

Beberapa kasus lainnya diduga disebabkan makanan dimasak terlalu awal sehingga menurunkan kualitas saat dikonsumsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut insiden-insiden tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan SOP ke depan, dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra dan yayasan merupakan urusan internal.

Banda Aceh (ANTARA) - Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bobby Kusuma mengemukakan BGN bakal mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Aceh.

"Minimal tiga titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Bobby Kusuma saat mengadakan pertemuan dengan Plt Sekda Aceh M Nasir, di kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

Dalam rangka mempercepat pembangunan SPPG, dia meminta pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan minimal tiga titik lahan untuk dipinjampakaikan BGN.

Bahkan, lanjut dia, BGN juga bersedia membangun lebih dari tiga SPPG jika pemerintah daerah mampu menyediakan lahan lebih, atau sesuai ketentuan yang diberlakukan.

"Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah," ujar Bobby Kusuma.

Sementara itu, Plt Sekda Aceh M Nasir menyambut baik rencana pembangunan SPPG di Aceh, Pemerintah Aceh siap berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Tanah Rencong.

Koordinasi ini, kata dia, penting supaya bisa mempercepat penyediaan lahan yang dibutuhkan, sehingga Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan sukses di Aceh.

"Program Makan Bergizi Gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, karena dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten akan menyediakan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada anak dengan disabilitas di sekolah luar biasa (SLB).

"Kami sudah koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan lahan yang akan disiapkan sebagai dapur MBG ini," kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan rencana penyediaan fasilitas dapur SPPG ini dilakukan untuk mendukung dan menyukseskan program MBG, khususnya bagi anak disabilitas.

Ia menjelaskan dalam penyediaan makanan bagi mereka terdapat sejumlah ketentuan, misalnya makanan dengan kandungan gluten, kasein, fenol, serta bahan tambahan makanan yang dapat memicu munculnya sikap agresif bagi anak penyandang autisme.

"Nanti kalau ada lahan yang memang tidak dipergunakan atau tidak difungsikan lahan sekolah, maka kita akan manfaatkan. Karena untuk dapur ini minimal bisa aman, nyaman. Lahannya kita harus memiliki sekitar 800 meter sampai 1.000 meter persegi, jadi ini yang akan menjadi standar kami dalam menyiapkan SPPG itu," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan ikut berkomitmen membantu memenuhi kebutuhan program MBG dengan membangun SPPG di setiap desa.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan melibatkan dan mengoptimalkan Koperasi Merah Putih dan BUMDes dalam membangun SPPG.

"Sesuai arahan Mendes, insyaallah kita akan secepatnya untuk mempersiapkan desa lainnya agar bisa menghadirkan SPPG ini. Selain itu, kami juga akan lebih aktif untuk menanam holtikultura dalam rangka menyukseskan MBG," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mematuhi standar operasional prosedur (SOP) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa mematuhi SOP MBG menjadi penting karena menjaga kualitas makanan merupakan hal yang sangat krusial.

“Ombudsman mendorong agar SOP itu tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah, dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Sementara terkait isu keracunan MBG, dia mengatakan bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan dari Kepala BGN terkait langkah pembenahan.

“Mulai dari dua minggu yang lalu, Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat, dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik,” ujarnya.

Untuk kasus keracunan MBG, terakhir dialami oleh ratusan pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat.

Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, menyatakan BGN telah mengecek penyebab keracunan di Bogor tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembangunan SPPG baru itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan paling lambat Agustus sudah selesai bangunan itu," ujar Dadan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, SPPG akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Nantinya, setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia akan tersedia 3 SPPG atau dapur MBG.

Menurut Dadan, daerah terpencil menjadi prioritas karena memang dibutuhkan dukungan negara, terutama dalam hal pendanaan, untuk bisa program MBG berjalan di sana.

"Jadi di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu," ucapnya.

Seiring dengan pembangunan SPPG menggunakan anggaran negara, maka memerlukan berbagai tahapan hingga akhirnya dana bisa digunakan untuk pengerjaan proyek.

Selain akan memulai tender, kata Dadan, saat ini sedang dilakukan penetapan lokasi pembangunan SPPG dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda).

Ia bilang, nantinya SPPG akan dibangun di lahan milik masing-masing pemda. "Kami sedang minta pemda-pemda untuk mengirimkan calon lokasi karena ini harus dibangun di atas lahan pemda," ucapnya.

Meski SPPG yang dibangun berlokasi di daerah-daerah terpencil, Dadan memastikan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal ini untuk memastikan prosedur yang dijalankan SPPG sudah sesuai ketentuan, sehingga mencegah terjadinya kasus keracunan seperti yang saat ini terjadi di beberapa daerah.

"Nanti di setiap daerah terpencil itu ada kepala satuannya. Seluruhnya (kepala satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," jelasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan asuransi bagi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas wacana.

Ia menyebut pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto masih diperlukan sebelum wacana tersebut dapat direalisasikan. Menurutnya, produk asuransi semacam ini belum pernah ada di Indonesia sehingga masih memerlukan kajian mendalam.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5), melansir detikfinance.

Dadan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas kemungkinan pengembangan produk asuransi tersebut.

Dua asosiasi yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski begitu, Dadan menyebut bahwa pembahasan terkait mekanisme pemberian asuransi maupun besaran premi masih belum dilakukan secara rinci.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebelumnya, OJK menyatakan program MBG akan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Hal ini menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terjadi akibat distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, maupun pelaksana program dari berbagai risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan OJK bersama AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal untuk keterlibatan industri asuransi dalam mendukung MBG.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ogi juga menyebutkan skema perlindungan akan mencakup seluruh tahapan program mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Pelindungan juga diperluas kepada penyelenggara seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung.

Selain cakupan risiko, OJK juga mempertimbangkan nilai pertanggungan dan besaran premi agar tetap terjangkau namun efektif memberikan perlindungan.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

"Minimal 3 titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Boby Kusuma, saat bertemu Plt Sekda Aceh, M Nasir, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/5/2025).

Untuk mempercepat pembangunan, Boby meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyediakan lahan yang dapat dipinjam pakai oleh BGN. Pihaknya juga siap membangun lebih dari tiga SPPG jika lahan tambahan tersedia.

“Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Aceh, M Nasir, menyatakan siap mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, demi kelancaran program makan bergizi gratis di Aceh.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata Nasir.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Yeka mengatakan bahwa Ombudsman RI juga mendorong BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.

"Ke depan, BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.

Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025