Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam program 3 juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama pengadaan listrik dan jaringan gas (jargas) yang akan dibangun di bawah tanah perumahan dalam rangka program 3 juta rumah.
Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dan halal bihalal di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

"Tadi ini kan saya diminta bantu Pak Bahlil di hilirisasi ya. Jadi kita bawa bagaimana nanti ada perumahan, kan ada jaringan listriknya, jaringan gas, supaya bisa sinergi," ujarnya.

Dia pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan lahan cukup besar untuk perumahan. Dengan begitu, pembangunan jaringan listrik dan gas di bawah tanah bisa leluasa dilakukan. Adapun pembangunan perumahan dimaksud akan berada di wilayah Banten.
"Kami diminta untuk mempersiapkanlah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur ya listriknya di bawah [tanah], gasnya di bawah. Kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," katanya.
Lebih lanjut, silaturahmi Lebaran di kediaman Bahlil memang menjadi tradisi tahunan yang dihadiri berbagai tokoh, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun akademisi.
Beberapa pejabat juga tampak hadir di kediaman Bahlil. Beberapa di antaranya seperti Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana, hingga Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno.
Lalu Anggota DPR Bambang Soesatyo, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sebelum Ara, Agus Gumiwang juga mengaku membahas sejumlah isu terkait pekerjaan sebagai menteri. Namun, dia tidak mau membocorkan isu yang dibahas tersebut.
"Ada beberapa pejabat juga Wamen [ wakil menteri] dan dirut BUMN. Silaturahmi ini kita gunakan untuk bicara santai. Ada sedikit soal kerjaan tapi gak banyak. Nanti kita lanjutkan setelah tanggal 7 [April]," jelas Agus.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi komisaris Bank BUMN yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham BBTN di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Kariernya memasuki babak baru setelah sebelumnya sangat aktif di dunia politik. Namun, seperti apa latar belakang pendidikan Fahri Hamzah?

Namanya tak asing dalam dunia politik Tanah Air. Fahri pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada periode 2014-2019. Kemudian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Profil Pendidikan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa bernama Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan, demikian dilansir detikBali.

Ia menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa. Selepas itu, pada masa kuliah, ia melanjutkan pendidikannya hingga Universitas Indonesia (UI).

Berikut profil pendidikannya.

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah-Sekolah Menengah di Sumbawa

2. SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar

3. Program studi Pertanian Universitas Mataram (1990 hingga 1992, lalu pindah UI)

4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992)

Selama di UI, Fahri dikenal aktif dalam kegiatan organisasi. Beberapa posisi yang pernah ia jabat antara lain:

- Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya

- Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

- Turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang

- Terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim pada masa orde baru bersama KAMMI.

Karier Politik Fahri Hamzah

- Staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002

- Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- Berada di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, hingga terpilih kembali pada Pemilu 2009.

- Anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR

- Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

- Pada 2016, dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro

- Pada 28 Oktober 2019, mendirikan Partai Gelora

- Pada 2020, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan

- Pada 2024, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pada 2025 diangkat menjadi komisaris Bank BUMN

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukan Fahri.

Erick mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi. Selain itu juga dalam rangka transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujarnya dikutip detikFinance, Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia kemudian mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Susunan Pejabat Kementerian Jadi Komisaris Bank Pelat Merah

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyetujui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama.

RUPST BTN juga menyetujui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan. Sementara Direktur Utama BTN masih dijabat oleh Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi oleh Oni Febrianto Raharjo.

"Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN," kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris BTN:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris: Fahri Hamzah

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur IT: Tan Jacky Chen
• Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Simak juga Video 'Wamen PKP: Bata Interlock Bisa Jadi Solusi Bangun Rumah Kuat dan Murah':

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Sederet evaluasi terus dilakukan, termasuk pemenuhan standar gizi yang seimbang untuk penerima MBG. Namun bagaimana dengan dampaknya?

Secara umum, belum banyak yang bisa dianalisis dari program MBG yang belum genap berjalan 100 hari di Indonesia. Meski begitu, manfaat program serupa bisa dilihat di negara-negara lain, yang telah lebih dulu memiliki program makan bergizi.

Menurut laporan terbaru dari badan PBB untuk Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) bertajuk "Education and nutrition: learn eat well" pada 2025, pendidikan dan gizi telah dianalisis sebagai bentuk dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Laporan mengungkapkan, bahwa transformasi sistem pangan yang bisa mengatasi tantangan industri dan mendorong pertanian berkelanjutan memerlukan keterampilan tingkat lanjut yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, pelatihan petani yang efektif, dan keahlian profesional yang terampil.

Pada saat yang sama, ketahanan pangan dan perbaikan gizi akan memperkuat pencapaian pendidikan.

Dampak Program Makan Bergizi di Berbagai Negara

Dalam laporan UNESCO yang dirilis Rabu (26/3/2025) ini, merilis hasil evaluasi program makan bergizi di sekolah yang telah berjalan di beberapa negara di dunia, yang mengambil data dari tahun 2017 hingga 2024. Berikut beberapa hasil evaluasi dampak makan bergizi di sekolah dari berbagai negara.

1. Meningkatkan Kehadiran di Sekolah dan Hasil Belajar

Laporan UNESCO menunjukkan, bahwa akses universal terhadap makanan bergizi di sekolah meningkatkan kehadiran di sekolah dan hasil belajar.

"Diperkirakan bahwa USD100 yang dibelanjakan untuk makanan sekolah per anak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan meningkatkan ukuran sekolah yang disesuaikan dengan kualitas hingga setengah tahun dan prestasi matematika dan membaca hingga 0,20 standar deviasi," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

Tinjauan Sistematis Cochrane terhadap 38 penelitian di 25 negara menyimpulkan bahwa makanan bergizi di sekolah untuk anak-anak miskin di negara-negara berpendapatan rendah meningkatkan angka partisipasi sekolah sekitar 3% dan nilai prestasi matematika sebesar 14%. Namun hanya mempunyai pengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap nilai prestasi membaca.

Makan bergizi di sekolah terbukti lebih baik dibandingkan dengan intervensi lain dalam hal peningkatan hasil pendidikan. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa program pemberian makanan di sekolah dasar merupakan salah satu dari sedikit intervensi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dan pembelajaran, terutama di daerah dengan kerawanan pangan tinggi dan akses rendah ke sekolah.

2. Mengurangi Dampak Malnutrisi dan Meningkatkan Kelulusan

Program yang ditargetkan ternyata dapat mengurangi dampak malnutrisi. Di India, evaluasi dalam 'Skema Perkembangan Anak Terpadu' menunjukkan bahwa 20 tahun setelah menerima suplemen protein-energi yang seimbang, anak-anak di desa yang ditargetkan memiliki kemungkinan 9% lebih besar untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak di desa. Selain itu, juga 11% lebih besar kemungkinannya untuk menyelesaikan universitas.

Hal yang serupa juga terjadi di Jamaika pada 1980-an. Program makan bergizi menunjukkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada usia 7 dan 11 tahun, seperti prestasi membaca, perhatian, perilaku dan harga diri yang lebih tinggi pada usia 17 tahun.

Program Alive and Thrive di Bangladesh, yang menjangkau 8,5 juta ibu, telah meningkatkan praktik pemberian makan. Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, anak-anak dari ibu yang memiliki setidaknya pendidikan menengah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami stunting, berat badan kurang, dan kurus dibandingkan anak-anak dari ibu yang berpendidikan rendah.

3. Mengubah Kebiasaan Makan dan Gaya Hidup

Analisis di Ethiopia, India, Peru dan Vietnam menemukan bahwa anak-anak yang pulih dari stunting pada usia 8 tahun telah secara signifikan menguasai matematika, pemahaman membaca dan kosa kata dibandingkan dengan mereka yang terus-menerus mengalami stunting.

Terdapat korelasi negatif antara kerawanan pangan dan kinerja matematika menurut data OECD tahun 2023. Dalam hal ini, skor membaca lebih rendah sepertiga standar deviasi pada mereka yang selalu lapar dan seperlima pada mereka yang sering lapar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah lapar.

Makanan bergizi di sekolah telah menjadi bukti dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi di awal kehidupan dan memberikan beberapa efek positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak dan remaja.

Diperkirakan bahwa menyediakan makanan sekolah yang sehat untuk setiap anak pada 2030 akan membantu mengangkat 120 juta dari mereka keluar dari kekurangan gizi. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesehatan pola makan pada masa dewasa dan bahkan mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular hingga 3 juta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Kekurangan di Tiap Negara dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi

Menurut laporan, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan adanya kekurangan pendanaan dari sumber daya dalam negeri. Kondisi ini menjadi masalah besar, yang membebani masyarakat yang sudah terbebani dengan biaya makanan sekolah dan kontribusi dalam bentuk barang.

Analisis terhadap kebijakan makanan sekolah di 51 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan bahwa, meskipun beberapa negara sudah memiliki kerangka kebijakan nasional yang sudah lama ada, negara-negara tersebut cenderung lemah dalam rancangan program, implementasi, dan kecukupan keuangan.

Di Republik Afrika Tengah, program makanan sekolah yang dikembangkan secara nasional bertujuan untuk menyediakan makanan sekolah yang aman dan bergizi, sehingga meningkatkan cakupan dari 150.000 siswa pada 2023 menjadi 400.000 pada 2027.

Namun, evaluasi program pada tahun 2018-2022 menemukan bahwa dampaknya terhambat oleh terbatasnya pendanaan.

Di India, program makanan sekolah (PM-POSHAN, yang sebelumnya dikenal sebagai Skema Makan Tengah Hari) dinasionalisasi setelah adanya perintah penting dari Mahkamah Agung pada 2001. Evaluasi terhadap skema ini menyoroti dampak positif partisipasi sekolah terhadap anak perempuan dan kelompok kurang beruntung lainnya.

Sebagian besar anggarannya berasal dari pajak pendidikan sebesar 2% yang dibayarkan masyarakat untuk pendidikan dasar. Namun, penyaluran dana dari pemerintah federal ke negara bagian sering kali sangat lambat.

Bagaimana dengan Program di Indonesia?

Berdasarkan data UNESCO 2025, program penyaluran makanan bergizi dianalisis pada ibu hamil. Studi terhadap 194 ibu hamil di Indonesia pada 2019 menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan nutrisi interaktif dan kesehatan reproduksi dalam kelompok kecil mencatat peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan praktik.

Sebuah tinjauan sistematis terhadap pendidikan gizi mengenai suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan gizi selama kehamilan memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih besar untuk mengonsumsi suplemen tersebut.

Untuk pengaruh gaya hidup, studi tentang kampanye media sosial yang mempromosikan pola makan sehat kepada remaja perempuan di perkotaan Indonesia menemukan bahwa kampanye tersebut meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat. Meski begitu, tetap saja mereka menghadapi hambatan dalam mengubah kebiasaan seperti persepsi rasa, terbatasnya pilihan bahan-bahan yang sehat namun terjangkau, dan faktor terkait keluarga.

Sementara untuk pemberian makanan di sekolah dari pemerintah yang melibatkan ahli gizi, sudah dilakukan di beberapa negara sejak 2017. Di Indonesia, pada 2017-2018, program ini melibatkan 2 ahli gizi per kabupaten/kota, sehingga totalnya mencapai 128 ahli gizi (GCNF, 2019).

Namun, untuk kebijakan secara nasional dalam bentuk makan bergizi gratis, baru dimulai pada Januari 2025. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Prof Stella Christie PhD juga meminta bahwa dampak makan bergizi dari berbagai negara perlu dianalisis untuk Indonesia.

Menurutnya, perlu diinformasikan, misalnya, apakah prestasi akademik para siswa yang mendapat makan gratis meningkat atau tidak.

"Dibandingkan (antara) yang mendapat makan gratis dan tidak mendapatkan makan gratis, apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan dalam sisi prestasi akademik, prestasi sekolah. Jadi yang mendapat makan gratis, prestasi akademiknya meningkat," ucap Stella pada Jumat (25/10/2024) lalu.

Data-data mengenai makan bergizi di seluruh dunia, lanjutnya, penting untuk mencapai tujuan MBG di Indonesia. Tujuan tersebut antara lain mencukupi kebutuhan gizi siswa, meningkatkan prestasi akademik, dan meningkatkan kesehatan.

Sementara itu, data yang dilaporkan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, per 10 Februari 2025, di beberapa wilayah, MBG membawa dampak positif bagi siswa. Salah satunya membantu siswa untuk dapat menabung.

Di SMA Negeri 10 Surabaya, siswa kelas 11 A, Faruq, menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang uang sakunya terbatas.

"Itu dulu waktu kelas 10, kalau lihat teman-teman saya, itu uang jajan 10 ribu buat makan pagi aja, siang enggak makan. Nah dengan adanya makan siang gratis ini, Alhamdulillah bisa makan siang, terus bisa lebih berhemat," katanya, dikutip dari stunting.go.id.

Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah