Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi komisaris Bank BUMN yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham BBTN di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Kariernya memasuki babak baru setelah sebelumnya sangat aktif di dunia politik. Namun, seperti apa latar belakang pendidikan Fahri Hamzah?

Namanya tak asing dalam dunia politik Tanah Air. Fahri pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada periode 2014-2019. Kemudian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Profil Pendidikan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa bernama Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan, demikian dilansir detikBali.

Ia menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa. Selepas itu, pada masa kuliah, ia melanjutkan pendidikannya hingga Universitas Indonesia (UI).

Berikut profil pendidikannya.

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah-Sekolah Menengah di Sumbawa

2. SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar

3. Program studi Pertanian Universitas Mataram (1990 hingga 1992, lalu pindah UI)

4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992)

Selama di UI, Fahri dikenal aktif dalam kegiatan organisasi. Beberapa posisi yang pernah ia jabat antara lain:

- Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya

- Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

- Turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang

- Terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim pada masa orde baru bersama KAMMI.

Karier Politik Fahri Hamzah

- Staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002

- Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- Berada di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, hingga terpilih kembali pada Pemilu 2009.

- Anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR

- Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

- Pada 2016, dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro

- Pada 28 Oktober 2019, mendirikan Partai Gelora

- Pada 2020, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan

- Pada 2024, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pada 2025 diangkat menjadi komisaris Bank BUMN

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang baik antara Indonesia dan India, baik dari segi parlemen hingga hubungan antar partai.

Pertemuan itu berlangsung di ruang delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Sandeep menyampaikan hubungan yang harmonis antara India dan RI usai Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negaranya beberapa waktu yang lalu.

"Saya sungguh merasa terhormat bisa bertemu dengan Profesor Dasco. Saya katakan ke dia terkait persahabatan antara India dan Indonesia, namun lebih khusus lagi saya memberi tahu tentang kunjungan Bapak Presiden Prabowo baru-baru ini ke India. Diskusi Prabowo dengan Perdana Menteri Modi, dan bagaimana kita akan menindaklanjuti hubungan antara India dan Indonesia," kata Sandeep kepada wartawan.

Ia menyebut Presiden Prabowo juga menyambangi Gedung Parlemen India yang baru dalam kunjungannya. Sandeep mengatakan pertemuan ini juga membicarakan hubungan antara Partai Gerindra dan Partai Bharatiya Janata (BJP).

"Hubungan antar Partai Gerindra dan BJP ke depannya. Jadi pada dasarnya, saya menganggap parlemen sebagai elemen penting dalam membangun hubungan persahabatan dengan India," ucap Sandeep.

Foto: Dasco bersama Dubes India untuk RI Sandeep Chakravorty (Dwira/detikcom)

Dasco mengatakan pertemuan hari ini juga membahas peluang investasi. Termasuk, disinggung pembicaraan soal makan bergizi gratis yang juga dilakukan oleh pemerintah India.

"Tadi kita juga membahas hubungan kelanjutan antara partai dengan partai, dan kemudian parlemen dengan parlemen. Jadi ada tindak lanjutnya nanti," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

"Dan kemudian ada beberapa hal kita diskusi tentang peluang-peluang investasi yang akan dibuka peluangnya, dan India juga akan masuk ke Indonesia, dan itu akan ditindaklanjuti oleh Menteri Investasi nantinya," ungkap Dasco.

Dasco mengatakan pembicaraan investasi juga terkait bidang teknologi. Indonesia dikatakan akan membuka peluang bagi India untuk berinvestasi di sini.

"Nah selain itu kami tukar-menukar tadi mengenai makan gratis bergizi yang juga di India itu dilakukan, dan juga bagaimana tadi kita berdiskusi tentang memanage populasi penduduk yang besar di India," kata Dasco.

"Macam-macam (investasi) termasuk itu tadi (teknologi) karena kita juga tidak ingin hanya satu atau dua negara yang melakukan investasi, kita akan membuka semua peluang investasi tentunya semata-mata demi kepentingan rakyat kita," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama Ramadan. Namun, dia usulkan ada sejumlah penyesuaian.

Menurutnya, program ini dapat dijalankan dalam format yang lebih relevan dengan situasi Ramadan. Misalnya, dengan menyediakan susu kemasan, buah, dan kurma yang dapat dibawa pulang siswa.

"Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk lebih fleksibel. Misalnya, susu kemasan, buah, atau kurma yang bisa dibawa pulang siswa untuk berbuka puasa bersama keluarga," ujar Arif dalam keterangan kepada detikJatim, Sabtu, (25/1/2025).

Politisi Golkar Surabaya ini juga menekankan konsep membawa pulang makanan bergizi memiliki nilai edukasi yang penting, terutama dalam mengajarkan toleransi sejak dini.

"Di sekolah-sekolah ada siswa yang non-muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa. Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa ditanamkan sejak dini," jelasnya.

Selain itu, kata Arif, program MBG selama Ramadan juga memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

"Program ini harus dilihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka," tambahnya.

Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini, sehingga program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan. Namun, menurutnya, keseluruhan program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat.

"Ya dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program Makan Bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

"Dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya," tambahnya.

Terkait ada catatan soal distribusi dan lainnya, Dasco mengatakan catatan itu akan disempurnakan. Perihal itu akan dirapatkan oleh komisi di DPR kepada lembaga atau badan pemerintah yang berwenang.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ucapnya.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan saat ini sudah ada seribuan kepala SPPG yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur Makan Bergizi Gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN (Badan Gizi Nasional) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan memastikan menu dalam program Makan Bergizi Gratis akan ganti setiap hari. Menurutnya, setiap SPPG sudah menentukan jadwal menu setiap minggu.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.

Fahri Hamzah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia akan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pengadaan rumah bagi masyarakat.

Fahri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029. Prabowo pun mendiktekan sumpah dan janji para wakil menteri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Fahri di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan itu, Fahri terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam. Ia juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi berwarna biru.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992. Semasa kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis.

Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Dua tahun kemudian, Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan kariernya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi.

Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS pada tahun 2016. Alasannya, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Sebagai informasi, Prabowo mengumumkan Fahri sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Merdeka pada Minggu (20/10) malam. Setelah dilantik, Fahri dijadwalkan akan melakukan Serah Terima Jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malam nanti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan