JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dibutuhkan omnibus law untuk percepatan pembangunan perumahan.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Saya pernah menyebut, kita memerlukan semacam omnibus law," ujarnya.

Usulan tersebut muncul mengingat pembangunan perumahan oleh pengembang khususnya dalam rangka mencapai target 3 juta rumah kerap menghadapi hambatan perizinan.

Hal tersebut tentunya akan memperlambat investasi di bidang perumahan.

"Selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah," lanjutnya.

Selain omnibus law, Fahri Hamzah juga mengusulkan adanya instruksi presiden (inpres) baru di bidang perumahan.

"Sekarang saya berpikir dan kemarin mendiskusikan dengan teman-teman, kita mempersiapkan inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, yang salah satunya adalah untuk mempercepat proses pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG yang biasanya membutuhkan waktu pembuatan selama 34 hari, ditargetkan bisa dipangkas hanya menjadi 10 hari.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan skema pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah. Ia menyebutkan pembangunan rumah di desa akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu untuk perkotaan akan mengandalkan kerjasama bisnis seperti menggaet investor atau pengembang.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Itu (perkotaan) bisa masuk skema bisnis. Desa APBN," kata Fahri.

Perbedaan skema pembiayaan ini dikarenakan skema investasi dinilai kurang cocok di daerah desa dan pesisir. Sebab, masyarakat di pedesaan kebanyakan membangun rumahnya sendiri dibanding membeli rumah.

"Karena kalau tadi berbicara tentang kota, desa, dan pesisir, kami menghitung bahwa di desa itu kalau kita pakai modern bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah. Cuma rumahnya tidak layak," jelas Fahri.

Sementara itu, di perkotaan tantangannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Sementara masih banyak orang yang belum memiliki rumah. Masalah lainnya adalah di daerah pesisir seperti di Jakarta masih banyak ditemukan rumah kumuh.

Menurut Fahri permasalahan ini bisa diatasi melalui kerjasama bisnis. Seperti masalah permukiman kumuh, pihaknya berencana mengubah daerah tersebut menjadi modern tanpa perlu digusur.

"Makanya OECD saya usulkan nanti salah satunya bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung). Kami sedang berdiskusi dengan ITB.

Itu ada Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kebijakan di ITB. Mereka nantinya menciptakan sistem bagaimana mengkonversi kawasan-kawasan kumuh menjadi perkotaan modern tanpa menggusur," kata Fahri.

Di luar itu, pemerintah telah mendapat investasi dari pihak swasta lokal maupun internasional. Terbaru, Qatar baru saja menandatangani MoU investasi 1 juta rumah di Indonesia pada Rabu (9/1/2025). Investasi ini termasuk dalam realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujarnya.

Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

(aqi/das)

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

Pasalnya katanya, setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mengalami penurunan kuantitas ritase sampah dari Bandung Raya, namun dari laporan yang didapatkan saat ini banyak sampah di sungai-sungai.

"Saya minta juga perumahan-perumahan, permukiman harusnya sudah punya TPS3R," kata dia di Gedung Sate Bandung, Senin.

Dengan demikian, katanya, sampah dari kawasan perumahan dan permukiman sebagian besar dikelola di tempat itu dan tidak dikirim ke TPA Sarimukti.

"Saya berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (pengembang) untuk bikin TPS3R. Jadi misalnya Summarecon, Kota Baru Parahyangan harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri," ujar dia.

Terkait dengan payung hukum, Bey mengatakan jika memang tidak ada, hal ini semata-mata untuk membantu menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat dari sisi kebersihan lingkungan.

"Untuk aturannya sepertinya ada. Kalau memang enggak ada, bentuknya imbauan membantu pemerintah," ucapnya.

Terkait dengan banyak sampah di sungai-sungai yang sebagian besar karena tindakan pembuangan sampah sembarangan, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan tindakan tegas yang diberikan.

"Saya minta Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar betul-betul ditindak yang buang sampah tidak pada tempatnya," katanya.

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

Pasalnya katanya, setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mengalami penurunan kuantitas ritase sampah dari Bandung Raya, namun dari laporan yang didapatkan saat ini banyak sampah di sungai-sungai.

"Saya minta juga perumahan-perumahan, permukiman harusnya sudah punya TPS3R," kata dia di Gedung Sate Bandung, Senin.

Dengan demikian, katanya, sampah dari kawasan perumahan dan permukiman sebagian besar dikelola di tempat itu dan tidak dikirim ke TPA Sarimukti.

"Saya berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (pengembang) untuk bikin TPS3R. Jadi misalnya Summarecon, Kota Baru Parahyangan harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri," ujar dia.

Terkait dengan payung hukum, Bey mengatakan jika memang tidak ada, hal ini semata-mata untuk membantu menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat dari sisi kebersihan lingkungan.

"Untuk aturannya sepertinya ada. Kalau memang enggak ada, bentuknya imbauan membantu pemerintah," ucapnya.

Terkait dengan banyak sampah di sungai-sungai yang sebagian besar karena tindakan pembuangan sampah sembarangan, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan tindakan tegas yang diberikan.

"Saya minta Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar betul-betul ditindak yang buang sampah tidak pada tempatnya," katanya.

Berdasarkan informasi, saat ini di sekitar Bandung mulai banyak sampah di aliran-aliran sungai, salah satunya sampah berbahan styrofoam menumpuk di aliran Sungai Cikahiyangan, Kopo Sayati, Kabupaten Bandung yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas warga dan pedagang sekitar.

Situasi di lokasi menunjukkan sampah yang menyumbat aliran sungai terdiri atas styrofoam, plastik, hingga kasur bekas. Tumpukan ini memunculkan bau tak sedap dan memperburuk pemandangan.

Jakarta -

PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) mengungkapkan program makan bergizi gratis pemerintah diproyeksikan akan meningkatkan penjualan perseroan melalui produk terbaru perseroan, yakni susu spirulina dan neoalgae spirulina yang termasuk dalam menu program peningkatan gizi ini.

Direktur Utama Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk, Is Heriyanto mengatakan susu spirulina merupakan pengganti susu sapi untuk asupan nutrisi setiap hari, dan neoalgae spirulina merupakan suplemen Algae penambah nutrisi untuk penurunan stunting pada balita.

"Kami menghasilkan produk berkualitas dan berpotensi menjadi tambahan suplemen untuk program makan bergizi gratis. Hal ini sejalan dengan misi kami untik memberikan yang terbaik bagi masyarakat," kata Heriyanto di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Heriyanto mengatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pemaparan terhadap dua produknya untuk kebutuhan tambahan suplemen bagi program makan bergizi gratis.

Saat ini kata Heriyanto, pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari pihak Badan Gizi Nasional untuk memberikan suplemen tambahan dalam program makan bergizi gratis.

"Kami sudah beberapa kali melakukan auidensi terkait program makan bergizi gratis dan sudah melakukan pemaparan beberapa kali diberbagai tempat. Artinya ini pemerintah bisa melihat potensi besar untuk kita bisa memenuhi nutrisi dan kompleksitas gizi. Kita tinggal menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional," katanya.

Adapun Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) produsen produk herbal dan maklon herbal dan kecantikan hari ini, Senin (13/1) resmi melakukan pencatatan saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada IPO perdana hari ini, saham yang dilepas ke publik 170.000.000 lembar saham yang setara dengan 28,33% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan harga saham Rp 350 per lembar, OBAT memperoleh suntikan dana publik sebesar Rp 59,5 miliar. Di mana seluruh perolehan dana IPO akan dialokasikan ke modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran.

Pada 2024 realisasi penjualan menembus angka Rp 100 miliar dengan perolehan laba bersih lebih dari Rp 30 miliar. Kinerja ini naik hingga dua kali lipat yoy pada 2023. Sehingga saat IPO, PE rasio perseroan di bawah 8 kali.

(kil/kil)

Balikpapan (ANTARA) - Pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan PT Pahala Investama Energi, pengembang Perumahan Griya Rudina Asri (GRA) membantah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dilaporkan oleh puluhan konsumennya ke Polresta Balikpapan beberapa waktu lalu.

"Melapor itu adalah hak mereka, tapi apa yang dituduhkan selama ini sama sekali tidak benar, bahkan cenderung fitnah," tegas Komisaris PT Pahala Investama Energi, Pangeran Cani didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah, Minggu (12/1).

Dalam laporan tersebut, perumahan yang dikembangkan Cani dikatakan tidak memiliki wujud dan sebagainya, bahkan salah satu pelapor menyampaikan telah membayar rumah dan dijanjikan akan dibangunkan rumahnya dalam waktu satu bulan namun tidak terealisasi.

Menjawab hal itu, Cani menegaskan bahwa perumahan yang ia kembangkan yang terletak di Kilometer 10 Karang Joang, Balikpapan Utara sudah memiliki wujud, dan salah satu pelapor yang mengatakan sudah lunas namun belum ada wujud bangunannya tersebut katanya masih terkendala akses jalan.

Lokasi perumahan itu, akses jalannya terhambat, mengingat bersamaan dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) namun sejumlah unit rumah telah terbangun disana.

"Kalian bisa lihat sendiri bangunan sudah ada bahkan sudah ada yang menempati, dan pelapor bilang sudah lunas namun belum terbangun itu rumah komersil bukan subsidi," katanya.

Ia menjelaskan perumahan yang kembangkan dicampur antara rumah subsidi dan rumah komersil, namun untuk rumah komersil diletaknya di area pojok.

"Bahkan untuk rumah subsidi kami berbeda dari yang lain, kami menggunakan spesifikasi yang tinggi menggunakan bata merah," ungkapnya.

Cani menuturkan atas laporan tersebut, pihaknya merasa dirugikan mengingat nama baiknya tercemar dengan stigma negatif yang digiring ke berbagai media melalui kuasa hukum pelapor.

"Maka kami disini tidak tinggal diam, bila mereka ingin pengembalian kami lakukan, tapi tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik itu kami akan laporkan balik," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak pengembang Ardiansyah mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah melaporkannya ke Polresta Balikpapan

Menurutnya dari laporan itu berbuntut panjang, dan yang sangat disayangkan saat tersebar di berbagai akun media sosial dimana hal tersebut menjadi bola liar dan memicu stigma negatif ke masyarakat.

“Untuk itu maka kami akan melakukan langkah hukum kepada mereka yang melakukan fitnah ini, kami akan laporkan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dengan dasar UU ITE ,” tegasnya.

Ardiansyah mengatakan, pelaporan ini akan dilakukan ke Siber Crime Ditkrimsus Polda Kaltim, paling cepat akan dilakukan Senin (13/1) dan paling lambat Jumat (17/1).

“Kami sudah deteksi akun – akun yang melakukan fitnah tersebut, termasuk yang menyampaikan penyataan fitnah tersebut di media konvensional,” ucapnya.

Diakuinya, dalam kasus ini terlihat ada proxy untuk menyudutkan dan menjatuhkan pengembang GRA karena pada kenyataan tidak seperti itu. Dan hal ini akan dibuktikan pada proses pelaporan.

“Proxy ini ada yang menggunakan berbagai platform media dan kawan-kawan pemuda, untuk saling menjatuhkan. Dan apa yang dituduhkan tidak benar, fitnah dan perbuatan ini sangat keji,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan perusahaan sangat terbuka untuk pengembalian uang konsumen yang memintanya.

"Tapi untuk konsumen-konsumen yang berkomentar negatif, pihaknya meminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu," tuntas dia.

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah tersebut dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya opsi yang menarik bagi banyak orang.

Berikut pilihannya:

Perumnas Lala Namlea: Tipe RST

Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, proyek ini berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional, proyek ini menawarkan 344 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 unit telah terjual, sementara 171 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Buru menawarkan peluang besar bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

Bisnis.com,JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba akan membawa sejumlah topik kerja sama dalam pertemuan bilateral perdananya dengan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia hari ini, Sabtu (11/1/2025).

Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang Toshihiro Kitamura mengatakan PM Ishiba akan membawa dua isu besar dalam kunjungan bilateral perdananya ke Indonesia hari ini, yakni pertahanan dan ekonomi.

“Kami membutuhkan Indonesia sebagai partner regional yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah ini. Untuk itu, kami ingin membawa dua agenda. Masalah keamanan dan kerja sama ekonomi,” ujar Kitamura dalam pertemuan dengan awak media, Jumat (10/1/2025).

Kitamura menjelaskan, kedua pemimpin akan membicarakanframeworkkonsultasi kerja sama pertahanan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas Kawasan. Adapun pembicaraan ini akan berfokus pada kerja sama teknis dan pengadaan peralatan keamanan seperti kapal patrol.

Dia mengatakan Jepang akan meningkatkan dukungan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pertahanan. Salah satunya dengan penambahan undangan untuk bagi personel Indonesia untuk menjalani pelatihan keamanan.

“Jadi, kami ingin menerima lebih banyak pelajar Indonesia di bidang keamanan. Kami ingin menerima pelajar Indonesia ke National Defence Academy,” jelasnya.

Adapun agenda pembicaraan kerja sama ekonomi utamanya akan berfokus pada pengembangan sektor energi terbarukan, termasuk dekarbonisasi, mitigasi bencana, hingga makan bergizi gratis (MBG).

Kitamura mengatakan hal ini termasuk meningkatkan bantuan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jepang juga akan membahas kerja sama sumber daya mineral kritis dari Indonesia serta Pembangunan infrastruktur melalui Official Development Assistance (ODA).

Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kitamura mengatakan Jepang akan menawarkan dukungan dalam pengembangan program MBG. Hal ini karena Jepang memiliki program serupa bernama Kyushoku yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Kami akan memberikan pelatihan kepada para ahli dari Indonesia atau membawa ahli dari Jepang untuk membantu menyempurnakan program (MBG) ini,” katanya.

Selain itu, Kitamura mengatakan PM Jepang diperkirakan akan mengumumkan kerja sama untuk memperdalam kerja sama dalam bidang pencegahan bencana.

Dia menjelaskan, program pencegahan bencana merupakan salah satu prioritas dalam program PM Ishiba. Pada Oktober 2024 lalu, Ishiba bahkan mengumumkan rencana pembentukan kementerian baru dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

“Saya pikir Indonesia adalah negara vulkanik dan ada risiko bencana yang disebabkan oleh gunung berapi, dan kami siap memberikan bantuan untuk mengatasi masalah bencana gunung berapi,” pungkasnya.

Sebelumnya, PM Ishiba beserta Ibu Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kedatangan PM Ishiba ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 10—11 Januari 2025.

PM Ishiba dan istri disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untukJepangHeri Akhmadi, Pj. Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, dan dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi PM Ishiba menuju kendaraan.

Dari Bandara, PM Ishiba beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta.

Hari ini, PM Ishiba diagendakan untuk melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

Selanjutnya, PM Ishiba akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.

Jakarta: Colliers Indonesia memprediksi prospek properti 2025 akan tumbuh. Terutama didukung dengan hadirnya program 3 Juta Rumah dari pemerintah.

Head of Research Ferry Salanto mengatakan hal paling utama dalam properti adalah rumah tapak (landed houses).

“Paling utama itu memang masih landed house karena memang kebutuhannya real. Makanya ada program 3 Juta Rumah dari pemerintahan sekarang,” kata Ferry dalam paparan dikutip Jumat, 10 Januari 2025.

Rumah tapak menjadi salah satu kebutuhan primer yang berkelanjutan. Namun, salah satu yang menjadi masalah adalah daya beli rumah.


“Sebenarnya suplai itu bisa diupayakan gitu ya, baik dari developer maupun mungkin dari pemerintah sendiri,” jelas dia.

Ferry menyebut bahwa memungkinkan terjalin kerja sama antara pengembang dan pemerintah. Kerja sama dapat terjadi untuk lahan-lahan yang belum produktif dengan pihak lain.

Selain itu, adanya peranan investor lokal ataupun mancanegara dalam proyek pembangunan tersebut. Walaupun prospeknya telah sedikit, ia menjelaskan permintaan dalam sektor data center masih tetap ada. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.