JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalami perubahan signifikan mulai Februari 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan program ini tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tetapi langsung didistribusikan ke rekening mitra penyedia layanan.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Keputusan ini dilakukan setelah anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025.

Sebelumnya, pada dua pekan pertama sejak diluncurkannya program MBG, yaitu pada 6 Januari 2025, para penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” jelas Dadan.

Jangkauan Program dan Target Penerima Manfaat

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia dengan dukungan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada periode pertama, yaitu Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap kedua yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025.

Namun, target besar telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni mempercepat realisasi jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada September 2025. Percepatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” tambah Dadan.

Efisiensi dan Kemudahan Pelaksanaan

Perubahan mekanisme dari reimburse menjadi distribusi langsung ke rekening mitra bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mempermudah para penyedia layanan dalam menjalankan tugas mereka.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program MBG sehingga lebih banyak masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Dengan anggaran yang sudah mulai dialokasikan dan sistem pendanaan baru yang lebih terstruktur, program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra. Dengan demikian, pada Februari 2025, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Dadan mengatakan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” kata dia.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ucap Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini untuk mendukung perluasan penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran direncanakan atas dasar keinginan Prabowo yang ingin program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Prabowo, kata Dadan, sempat mengungkapkan kegelisahannya bahwa banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis sampai saat ini. Maka dari itu, program ini mau dipercepat dengan tambahan anggaran.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 menjadi 82,9 juta," sebut Dadan.

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga sempat menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1) yang lalu.

Masih dalam sidang kabinet itu juga, saat memberikan arahan tertutup, Prabowo juga memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025 akan jadi modal utama untuk program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dadan Hindayana ketika ditemui usai Sidang Kabinet.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan.

Arahan Prabowo, Dadan diminta tak perlu khawatir soal ketersediaan anggaran. Apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin MBG diperluas, anggaran sudah disiapkan.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegas Dadan

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada," ungkap Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

Apresiasi ini disampaikan Yusuf saat berkunjung ke SDN Lowokwaru 3 Malang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GoTo. Program MBG bertujuan untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

"Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat. Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya," kata Yusuf.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif," sambungnya.

Sementara itu Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya mengakui pihaknya mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari inisiatif CSR ini. Harapannya, pendekatan digital yang dilakukan dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah ke depannya.

Ade menerangkan GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi. Caranya memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood, dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan empat hari sebelumnya dari pihak sekolah. Sehingga UMKM dapat menyiapkan kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar. Lebih lanjut, GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.

Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 kilometer (km) dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

"Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami," ujar Ade.

Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 3 Malang Anis Yuniati. Anis memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini.

Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.

"Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa," kata Anis.

Efek Pengganda Ekonomi

Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program MBG CSR GoTo ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. Menurut Patrick, program ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi," kata Patrick.

Hasil riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan. UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat

Malang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Jawa Timur.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program MBG yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi generasi muda.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya saat dikonfirmasi di Malang, Jawa Timur, Minggu, membenarkan kunjungan Tim KemenPAN-RB tersebut di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang sebagai penerima manfaat Program MBG pada Sabtu (25/1).

“Melalui program CSR ini, kami mendapatkan pengalaman dan pelajaran. Kami berharap berguna dalam penerapan MBG ke depan,” ujar Ade Mulya.

Ade mengatakan dalam pelaksanaan MBG, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah, sehingga UMKM dapat mengkaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo, katanya, juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood, yakni GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, serta memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan menyarankan dukungannya terhadap aplikasi yang diinisiasi Gojek tersebut.

“Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya.

Yusuf menambahkan program MBG bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

“Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital seperti yang dilakukan oleh Gojek, lanjutnya, mempermudah masyarakat untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang dimulai sejak 19 Agustus 2024. Lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Sejak uji coba pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTO, Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa.

“Program ini merupakan salah satu wujud dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7 persen per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara mitra pengemudi juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17 persen.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo.

UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Dibahas bersama Menkeu

Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah," jelasnya.

"Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambah dia.

Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," katanya, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Bantah minta tambahan anggaran

Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tegas dia.

Bisnis.com, MALANG —Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengapresiasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.

Apresiasi ini disampaikan saat kunjungan tim Kementerian PANRB di SDN Lowokwaru 3 Malang, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GOTO.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program tersebut karena sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi bagi generasi muda.

“Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (25/1/2025).

Dia menambahkan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

Menurutnya, dDigitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

“Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya, menegaskan melalui program CSR ini, GoTo mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang harapannya dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah kedepannya.

Pelaksanaan program CSR MBG, kata dia, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah sehingga UMKM dapat mengaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman.

Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir. Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.

Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan pada saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Pihak sekolah juga memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini. Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.

“Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa,” kata Kepala SDN Lowokwaru 3, Anis Yuniati.

Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menjelaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. “Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.