Jakarta -

Badan Bank Tanah tengah menyiapkan lahan untuk membangun Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan site expose untuk menunjukkan lokasi yang dapat digunakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun perumahan. Tanah tersebut tersebar di empat lokasi, yakni Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara, dan Bandung Barat.

Parman memaparkan terdapat sekitar 73,04 hektare lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan Bank Tanah yang cocok untuk permukiman. Paparannya, lahan tersebut merupakan bagian dari 33.116 hektare aset Badan Bank Tanah.

"Jadi total areanya 73 hektare. Yang di Tanjung Pinang tadi ada 3,3 hektare. Lantas Purwakarta dengan luasan 19 hektare, karena itu untuk kawasan industri, namun 20% bisa digunakan untuk MBR untuk perumahan," ujar Parman di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Batu Bara dari total luasan 200 hektare kita tawarkan dulu 27,7 hektare. Lantas Bandung Barat ini bisa masuk dari Tol Cipularang maupun dari Raja Mandala yang dekat Cianjur dulu, ada dua akses. Ini sebelumnya kebun karet perubahan tata ruang dari kawasan permukiman ini kita ada, bisa dibangun ini sekitar 23 hektare," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN karena sudah menyiapkan tanah untuk perumahan. .

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Parman yang sangat bekerja dengan profesional dan cepat. Dan ini menunjukkan kita bekerjasama antara Bank Tanah, Bapak Nusron, BPN, kemudian perbankan juga siap," ucap Ara.

Ia mengatakan pihaknya terbuka dan transparan mengundang pengembang. Para pengembang nantinya dapat melihat lahan lokasi lahan yang cocok, kemudian memeriksa prospek pasar untuk perumahan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tanah yang bisa digunakan dalam skema rumah subsidi tentu harus clean and clear. Tanah dari Badan Bank Tanah yang statusnya HPL nantinya akan dibuatkan Hak Guna Bangunan di atas HPL untuk bisa mendapat pembiayaan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

"Karena ini kan menjaga hak konsumen. HGB itu harus sudah bisa pada saat dia selesai pembiayaan harus bisa pecah sertifikat. (Pada akhirnya bisa jadi SHM?) Bisa ya. Kan statusnya HPL ya. Nanti ketika sudah pecah sertifikat mestinya sudah bisa langsung SHM (sertifikat hak milik)," tuturnya.

(aqi/aqi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah (BBT) menyiapkan 73 hektar lahan untuk pembangunan rumah subsidi dalam program 3 juta rumah.

Kepala BBT Parman Nataatmadja mengatakan, lahan tersebut tersebar di empat kota atau kabupaten.

Rinciannya, 3,36 hektar lahan tersedia di Kota Tanjungpinang, 19,4 hektar di Kabupaten Purwakarta, 27,27 hektar di Kabupaten Batu Bara, dan 23,17 hektar di Kabupaten Bandung Barat.

"Hal ini sangat berguna dalam rangka kita mendukung penuh program 3 juta rumah yang diamanahkan oleh Presiden untuk dalam rangka merealisasikannya," ujar Parman saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor BBT, Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyambut baik dukungan penyediaan lahan dari BBT.

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik," kata Ara.

Sebelumnya, pembangunan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan di perumahan Bumi Svarga Asri di Kendal, Jawa Tengah yang dikembangkan oleh PT Asatu Realty Asri.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, lahan BBT untuk rumah subsidi harus dipastikan clean and clear.

Tanah tersebut kemudian akan dilelang dan seluruh pengembang perumahan berhak mengikuti prosesnya.

Kemudian, rumah subsidi itu akan memiliki alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) BBT.

"Karena ini menjaga hak konsumen, hak debitur, pada saat dia selesai pembiayaannya dia bisa pecah sertifikat dan bisa diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)," ucap Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Untuk menjaga keseimbangan alam, pengembangan proyek perumahan saat ini mengusung konsep eco culture. Eco culture merupakan konsep pengembangan dan perancangan yang berorientasi budaya dan keseimbangan alam.

Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata mengatakan konsep eco culture merupakan solusi inovatif yang ramah lingkungan atas problem lingkungan hidup di banyak proyek perumahan di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Ciputra Group berkomitmen pelestarian lingkungan hidup dalam proyek-proyek yang dikembangkannya.

Dia mencontohkan konsep eco culture diterapkan pada jalan pedestrian yang lebar sehingga nyaman berjalan kaki dan juga dilengkapi lajur khusus sepeda.

Hal ini membuat penghuni lebih nyaman berjalan kaki dan bersepeda jika hanya ingin menempuh jarak dekat dan tidak harus mengendarai mobil sehingga dapat menekan emisi karbon.

“Saat ini memang perlu berpindah gaya hidup lebih peduli lingkungan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Jumat (21/3/2025).

Salah satu penerapan konsep eco culture pada pengembang perumahan Citra Maja Raya. Upaya mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan pengembang mengalokasikan ruang terbuka hijau seluas 30% dari total pengembangan kawasan Citra Maja Raya seluas 2.000 hektare. Selain itu, dilakukan penanaman vegetasi dilakukan di area RTH pada berm dan median jalan serta di sepanjang jalan untuk memperindah dan menjadi paru-paru kota. Selanjutnya, penggunaan lampu LED pada lampu Jalan untuk menghemat energi.

“Pemanfaatan danau/tandon air sebagai pengendali banjir, resapan air, dan tempat menguraikan limbah secara alami,” katanya.

Dalam aspek bangunan juga mengusung konsep hijau seperti penggunaan material ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan bersertifikat green label, seperti kusen aluminium, baja ringan untuk rangka atap dan plafond, cat dengan sertifikasi green label, dan biological septic tank.

Kemudian dengan pasif design dengan rasio luas jendela yang cukup untuk penerangan alami, ventilasi alami, dan penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED. Orientasi utara-selatan untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan shading bangunan untuk mengurangi sinar matahari berlebihan.

“Lalu juga penggunaan produk sanitair hemat air,” ucapnya.

Adapun perumahan Citra Maja City salah satu proyek bagian dari Kota Baru Maja yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024. Proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau yang dirancang dan dikembangkan Pemerintah sebagai salah satu kota baru publik berdasarkan Perpres no. 52/2023.

Hingga saat ini, Citra Maja City telah membangun 20.000 rumah dan ruko yang kini dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa. Kawasan ini menerapkan Konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan Stasiun KA Maja sebagai simpul pergerakan.

“Melalui Citra Maja City,menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau mulai dari Rp150 juta tanpa mengesampingkan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya harga rumah yang terjangkau, tetapi biaya transportasi dari Maja ke Jakarta dengan kereta api/KRL commuterline juga sangat murah hanya sekitar Rp6.000,”

Proyek ini menawarkan konsep hunian terpadu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area komersial, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan transportasi yang terintegrasi shuttle bus yang beroperasi mulai pukul 05:00 sampai 19:00 dari lokasi ke Stasiun KA Maja.

Pihaknya berkomitmen dalam mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Ciputra mampu membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa fasilitas subsidi dari pemerintah.

“Ciputra bisa membangun rumah MBR dengan harga murah tanpa subsidi sekaligus dengan fasilitas yang bagus setara rumah komersil dan bisa dinikmati semua penghuninya,” tuturnya.

JAKARTA - Grup Adaro mulai membangun secara bertahap 500 rumah gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebar di sekitar wilayah operasional Adaro. Peletakan batu pertama (grounbreaking) di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan ketersediaan tempat tinggal layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan lebih baik bagi setiap orang.

"Realitas masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat," ujar Priyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan, pembangunan rumah gratis ini untuk mendukung program pemerintah 'Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat' dan mempercepat target program 3 juta rumah bagi MBR guna memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau. Pembangunan rumah MBR dilaksanakan melalui perogram tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Program rumah gratis ini rencananya akan diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m� dan dengan luas bangunan sebesar 36 m� yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional. Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Pembangunan 500 rumah tersebut sejalan dengan komitmen yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Program Strategis Nasional (PSN) pada bidang perumahan dengan membangun tiga juta rumah bagi MBR.

"Kebijakan Kementerian PKP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas kementerian/lembaga maupun dukungan sektor swasta," tutur Priyadi.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.

“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Wamen UMKM Helvi Moraza dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (21/7/2025).

Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

“Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah,” kata Helvi.

Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan. Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.

“Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan,” ungkap Helvi.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas. Tidak hanya itu, optimalisasi UMKM sebagai bagian dari ekosistem swasembada pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjadikan UMKM sebagai pusat ekosistem pangan melalui pendampingan dalam akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga strategi pemasaran.

Untuk mendukung hal ini, legalisasi bisnis juga terus didorong, termasuk pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga UMKM dapat beroperasi secara lebih profesional dan berdaya saing.

Buka Lapangan Kerja

Helvi menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, UMKM, maupun masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan para pelaku UMKM.

“Mari kita bersama-sama bergerak untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan kolaborasi yang solid, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana mengatakan program MBG ini akan memberikan dampak baik pada pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia serta membuka lapangan kerja.

“Tujuan umum program MBG meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, tapi dari sisi tujuan ekonomi pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” tutur Tengku.

Lebih dari itu, program MBG ini menurut Tengku juga mengambil peran dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini dibutuhkan 35–50 tenaga kerja yang dibutuhkan di SPPG, mulai dari penyiapan makanan, ahli masak, mencuci piring hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Tentu ini memberdayakan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Contoh juga ibu – ibu yang tidak bekerja, mereka jadi ikut bekerja di SPPG dan pendapatannya diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten)” pungkas Tengku.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Pemerintah pusat resmi memilih Desa Koa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Program itu diwujudkan lewat aksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bernaung di bawah Yayasan Wadah Titian Harapan.

Dea Koa nantinya menjadi dapur yang akan menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung program MBG.

Sejumlah tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) diturunkan, salah satunya Deputi Sistem dan Tata Kelola, Tigor Pangaribuan Florencio Mario Vieira yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama BGN.

Kemudian, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah (Sekda) TTS Edison Sipa, tim dari UNICEF, serta sejumlah pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda TTS Edison Sipa mengaku bersyukur atas kunjungan tim BGN ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

"Kabupaten TTS masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS merasa program MBG akan sukses dilaksanakan," ucap Edison, dilansir dari Pos Kupang, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola Tigor Pangaribuan mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang telah mempersiapkan semua kebutuhan MBG di Koa meski di tengah medan yang sulit.

“Saya akui, cukup berat medannya ke sini. Namun, saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini, terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto akan sukses di sini. Kami bisa melihat kerja keras dan keuletan warga,” tegasnya.

Dia juga berpesan pengelola SPPG mempersiapkan segala keperluan, seperti alat masak dan lainnya, agar prgram MBG bisa langsung berjalan setelah Lebaran.

Tigor berharap, dukungan dari Pemkab TTS bisa menyukseskan program secara keseluruhan.

“Lokasi Desa Koa menjadi model kami dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelasnya.

Saat meninjau pendidikan anak usia dini (PAUD) Monit Feu yang bersebelahan dengan SPPG, Tigor meminta dukungan seluruh warga untuk selalu bersinergi menyukseskan program Prabowo-Gibran tersebut.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Kepada kepada Pak Mario Vieira, Staf Ahli Utama BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mendukung,” ungkapnya.

Persiapan terus dilakukan

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Janse Priskila Punuf mengaku, sejumlah persiapan pelaksanaan MBG sudah dilakukan, termasuk ruang-ruang untuk dapur MBG.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, dengan anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” tegasnya.

Janse menjelaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan 17 tenaga kerja yang merupakan warga lokal terlatih untuk menyiapkan makanan.

Terkait bahan makanan, Janse mengaku tidak ada kendala. Sebab, Koa adalah penghasil beras di TTS, serta memiliki aneka sayuran dan banyak ternak sapi

"Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala sehingga akan didatangkan dari luar. Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya,” jelas Janse.

SDM sudah dipersiapkan

Mario Vieira menjelaskan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013, sumber daya manusia (SDM) warga sudah dipersiapkan untuk menyambut MBG.

"Apalagi, ibu-ibu rumah tangga di sana sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell. Saat ini, 300 lebih dari kepala keluarga (KK) sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan," ucap Mario.

Pada kunjungan ke Desa Koa, mitra program MBG Antonio Sarmento menyerahkan satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) kepada Janse Punuf. Penyerahan turut disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

"Ke depan, kompor ini akan digunakan di lokasi-lokasi terpencil karena tidak menggunakan elpiji dan listrik," Antonio.

Selama proses perjalanan, tim pun harus melewati berbagai rintangan alam karena daerah yang terisolasi. Tidak adanya fasilitas jembatan pun membuat tim harus menyebrangi lima sungai dengan luas sekitar 40 meter.

Sungai-sungai tersebut disebut menutup akses warga ketika musim hujan sehingga mereka kesulitan berpergian ketika hujan deras.

Ketika tim turun ke lokasi, tiga kali belasan mobil rombongan harus berhenti karena diderek mobil pemandu.

Begitu pula ketika tiba di sebuah sungai besar dekat Desa Koa, warga membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar. Sementara itu, tinggi air hampir mencapai satu meter.

Faktor alam itu tidak membatasi niat deputi dan rombongan untuk menuju lokasi. Setibanya di sana, Tigor yang didampingi sejumlah pejabat meninjau dari dekat SPPG permanen yang ke depan akan menjadi SPPG contoh untuk pelayanan program MBG wilayah terluar dan terisolasi.

KOMPAS.com - Pemerintah pusat resmi memilih Desa Koa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Program itu diwujudkan lewat aksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bernaung di bawah Yayasan Wadah Titian Harapan.

Dea Koa nantinya menjadi dapur yang akan menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung program MBG.

Sejumlah tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) diturunkan, salah satunya Deputi Sistem dan Tata Kelola, Tigor Pangaribuan Florencio Mario Vieira yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama BGN.

Kemudian, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah (Sekda) TTS Edison Sipa, tim dari UNICEF, serta sejumlah pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda TTS Edison Sipa mengaku bersyukur atas kunjungan tim BGN ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

"Kabupaten TTS masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS merasa program MBG akan sukses dilaksanakan," ucap Edison, dilansir dari Pos Kupang, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola Tigor Pangaribuan mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang telah mempersiapkan semua kebutuhan MBG di Koa meski di tengah medan yang sulit.

“Saya akui, cukup berat medannya ke sini. Namun, saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini, terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto akan sukses di sini. Kami bisa melihat kerja keras dan keuletan warga,” tegasnya.

Dia juga berpesan pengelola SPPG mempersiapkan segala keperluan, seperti alat masak dan lainnya, agar prgram MBG bisa langsung berjalan setelah Lebaran.

Tigor berharap, dukungan dari Pemkab TTS bisa menyukseskan program secara keseluruhan.

“Lokasi Desa Koa menjadi model kami dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelasnya.

Saat meninjau pendidikan anak usia dini (PAUD) Monit Feu yang bersebelahan dengan SPPG, Tigor meminta dukungan seluruh warga untuk selalu bersinergi menyukseskan program Prabowo-Gibran tersebut.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Kepada kepada Pak Mario Vieira, Staf Ahli Utama BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mendukung,” ungkapnya.

Persiapan terus dilakukan

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Janse Priskila Punuf mengaku, sejumlah persiapan pelaksanaan MBG sudah dilakukan, termasuk ruang-ruang untuk dapur MBG.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, dengan anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” tegasnya.

Janse menjelaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan 17 tenaga kerja yang merupakan warga lokal terlatih untuk menyiapkan makanan.

Terkait bahan makanan, Janse mengaku tidak ada kendala. Sebab, Koa adalah penghasil beras di TTS, serta memiliki aneka sayuran dan banyak ternak sapi

"Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala sehingga akan didatangkan dari luar. Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya,” jelas Janse.

SDM sudah dipersiapkan

Mario Vieira menjelaskan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013, sumber daya manusia (SDM) warga sudah dipersiapkan untuk menyambut MBG.

"Apalagi, ibu-ibu rumah tangga di sana sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell. Saat ini, 300 lebih dari kepala keluarga (KK) sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan," ucap Mario.

Pada kunjungan ke Desa Koa, mitra program MBG Antonio Sarmento menyerahkan satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) kepada Janse Punuf. Penyerahan turut disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

"Ke depan, kompor ini akan digunakan di lokasi-lokasi terpencil karena tidak menggunakan elpiji dan listrik," Antonio.

Selama proses perjalanan, tim pun harus melewati berbagai rintangan alam karena daerah yang terisolasi. Tidak adanya fasilitas jembatan pun membuat tim harus menyebrangi lima sungai dengan luas sekitar 40 meter.

Sungai-sungai tersebut disebut menutup akses warga ketika musim hujan sehingga mereka kesulitan berpergian ketika hujan deras.

Ketika tim turun ke lokasi, tiga kali belasan mobil rombongan harus berhenti karena diderek mobil pemandu.

Begitu pula ketika tiba di sebuah sungai besar dekat Desa Koa, warga membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar. Sementara itu, tinggi air hampir mencapai satu meter.

Faktor alam itu tidak membatasi niat deputi dan rombongan untuk menuju lokasi. Setibanya di sana, Tigor yang didampingi sejumlah pejabat meninjau dari dekat SPPG permanen yang ke depan akan menjadi SPPG contoh untuk pelayanan program MBG wilayah terluar dan terisolasi.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara mengenai gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum cair. Dadan mengatakan gaji yang tertunda itu akan selesai sebelum hari raya Lebaran 2025.

"Sebelum Lebaran selesai," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dadan juga mengiyakan saat ditanya gaji para pegawai SPPG dipastikan cair sebelum Lebaran.

"Cair," kata dia.

Diketahui, saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang mendukung program MBG (makan bergizi gratis) dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap, pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat program MBG bisa mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3).

(fca/wnv)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan.

Kepala BGN menegaskan pencairan gaji SPPG akan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hal ini disampaikan Dadan merespons soal beredarnya informasi bahwa gaji SPPG belum dibayarkan.

"Sebelum Lebaran selesai," ucap Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Namun, Dadan belum mau menjelaskan perinci soal hal ini.

Dia hanya kembali memastikan gaji SPPG dicarikan sebelum Lebaran.

"Cair (sebelum Lebaran)," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ahli gizi akan cair pekan depan.

Dadan menjelaskan, saat ini proses administrasi untuk gaji tersebut diyakini telah selesai, sehingga pembayaran sebelum Lebaran.

"Alhamdulillah sudah selesai administrasinya mungkin Senin keluar SPM Surat Perintah Membayar, Insyaallah minggu depan selesai. (Semua SPPI menerima gaji) 3 bulan akan selesai, sebelum Lebaran termausk ahli gizi, dan anggotanya," ujar Dadan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dadan menerangkan sebelumnya pembayaran terkendala karena status SPPI dan ahli gizi belum diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Jadi, pencairan gaji belum bisa serta merta dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, Dadan telah menggunakan metode lainnya untuk menyelesaikan pembayaran SPPI dan ahli gizi pada program MBG.

"Anggaran yang sudah untuk P3K itu tidak bisa serta merta digeser untuk status yang sekarang belum P3K, sehingga kita harus memilih pola penggunaan anggaran melalui jasa lain, atau penggunaan lain, misalnya jasa konsultan atau SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya), karena SBML lama, kita menggunakan jasa pengguna lainnya," terangnya.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.

Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha.

“Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025