Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga 12 Maret 2025 sebanyak 2.053.248 orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

(ada/ara)

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi industri lokal, bukan impor. Saat ini masih ada dapur yang menggunakan wadah MBG produk luar negeri.

"Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal," kata Luhut usai bertemu dengan Prabowo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para anggota DEN, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

"Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini," katanya.



Dalam pertemuan itu, DEN juga menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan. Kesimpulannya adalah program ini sangat bagus dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta dan menekan kemiskinan mencapai 5,8%.

2 Juta Penerima Manfaat

Sementara itu, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp710,5 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.

Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

- Anak Pra-SD: 111.127 orang
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
- Siswa SD/MI: 912.023 orang
- Siswa SLB: 4.548 orang
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
- Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
- Balita: 7.811 orang
- Ibu Hamil: 1.835 orang

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis terkait efek dominonya terhadap perekonomian Indonesia.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf mengungkapkan hasil kajian mereka mengenai potensi efek domino dari program tersebut terhadap lapangan kerja, kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi.

“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8%,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).

Tidak hanya itu, Arief mengungkapkan bahwa salah satu keuntungan utama dari program MBG adalah peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dalam keluarga yang membutuhkan.

Misalnya, sebuah keluarga dengan tiga anak bisa mendapatkan bantuan hingga Rp600.000 per bulan, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang masing-masing hanya memberikan sekitar Rp200.000.

Namun, dia juga menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

"Poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

“Tetapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” ucapnya.

Arief juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok bahan pangan agar tidak ada kebocoran yang menyebabkan ketergantungan pada impor yang tidak perlu.

"Kami harus menjaga agar bahan-bahan yang tidak perlu diimpor tidak usah diimpor, sehingga rantai pasok bisa terjaga dan dampaknya sesuai harapan," pungkas Arief.

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG membuka lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief, yang merupakan ahli kemiskinan, menyebutkan MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

"Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen," kata Arief.

Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

"Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini," tutur Arief.

Simak juga Video 'Prabowo Pernah 'Diancam' IHSG Anjlok karena MBG, Ini Kata Kepala BGN':

(eva/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) mampu menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan hingga 5,8 persen jika diakselerasi dengan baik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dirinya terperangah dengan angka tersebut.

Adapun laporan mengenai dampak dari program makan bergizi gratis disampaikan oleh Anggota DEN Arief Anshory Yusuf saat bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"MBG tadi juga dilaporkan oleh Prof Arief, karena Arief ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Di kesempatan yang sama, Arief menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis juga mengurangi tingkat ketimpangan di dalam negeri. Sebab, jumlah manfaat yang diterima penerima manfaat jauh lebih besar dibandingkan bantuan sosial (bansos) lain.

Dia lantas membandingkan program makan bergizi gratis dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam PKH, penerima manfaat hanya menerima bansos senilai Rp 200.000, jauh lebih kecil dibanding MBG yang bisa mencapai Rp 600.000 jika satu keluarga memiliki tiga orang anak.

"PKH saja itu sekitar Rp 200.000, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja Rp 200.000. Jadi sangat tidak mungkin ini (outputnya) tidak besar, semua paham itu," ujar Arief.

Kendati demikian, Arief mengingatkan bahwa implementasi program makan bergizi gratis harus berjalan baik mengingat program ini jauh lebih progresif.

Untuk itu, DEN merekomendasikan tiga masukan, salah satunya melakukan peninjauan kembali (review) proses bisnisnya. Kemudian, diaudit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kedua, memberikan ruang peran serta bagi masyarakat sekitar, agar bisa melakukan monitoring karena sense of belonging yang tinggi.

"Lalu, yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor. Nah, ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," kata Arief.

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Anggaran sebesar Rp9 triliun akan digunakan untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT,” kata Kepala BGN Dadan Hindayani dalam keterangan yang diterima ANTARA di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya di hadapan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan 22 Kepala Daerah se-NTT yang beraudiensi dengan dirinya di Jakarta.

Gubernur NTT sendiri mengajak seluruh kepala daerah di NTT ke Jakarta untuk berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan di NTT.

Kepala BGN menambahkan bahwa dengan akan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak.

Dia menambahkan bahwa dari total anggaran, 85 persen akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15 persen lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan bahwa Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam rilis juga disebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat melalui BGN mendapat tanggapan positif dari Gubernur dan Para Kepala Daerah yang akan berdampak positif bagi masyarakat NTT.

"Kami menyambut baik program ini, karena memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dana Rp9 triliun ini jumlahnya dua kali lipat dari APBD NTT,” kata Melki.

Menurut dia, kesempatan besar itu akan menggerakkan ekonomi rakyat guna mendukung Program MBG ini.

Kunjungan ke Kemendikdasmen RI usai menemui Kepala Badan Gizi Nasional, Gubernur Melki bersama Para Bupati/Walikota bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bersama jajarannya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah NTT dan Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami melakukan pertemuan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di NTT, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di NTT dapat tercapai melalui sinergitas Pemerintah Daerah dan Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar orang nomor satu di NTT itu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar pelatihan pengelolaan makanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman pengelola makanan tentang standar kebersihan, gizi, dan pendistribusian makanan, agar Program MBG berjalan optimal.

“Pelatihan ini memiliki nilai strategis dalam memastikan makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak tetap terjaga kebersihannya. Sentuhan langsung ke makanan yang terkontaminasi bisa menimbulkan penyakit, dan itu yang kita hindari," kata Farhan di Bandung, Rabu.

Pada pelatihan tersebut para pengelola makanan diberikan materi atau edukasi terkait cara memastikan makanan tetap bergizi, prosedur pengecekan kelayakan dapur, serta standar kebersihan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dengan adanya pelatihan tersebut, kata dia, para pengelola makanan dapat menerapkan standar yang lebih baik dalam penyajian makanan bergizi, sehingga MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan keterampilan, tetapi juga bagian dari silaturahmi dan upaya bersama dalam mewujudkan visi nasional,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Wilayah 2 BGN RI, Sony Senjaya, menuturkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada pemenuhan gizi yang baik.

Oleh karena itu, kata Sony, program MBG menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental. Akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah kunci dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif," ujarnya.

Dia menyampaikan, pelatihan ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelatihan ini menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan,” kata dia.

Sony menjelaskan program MBG 2025 telah dimulai sejak Januari dan akan berlangsung hingga Desember, dengan implementasi bertahap sesuai kesiapan SPPG. Saat ini, sebanyak 726 SPPG telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan terus diperluas.*

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyebutkan pada tahap pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Port Numbay diikuti oleh 1.912 siswa dari empat sekolah.

“Jadi pada Selasa (18/3) kami telah mulai menjalankan tahap pertama program MBG di empat sekolah," katanya di Jayapura, Rabu (19/3).

Menurut Abisai, empat sekolah tersebut berada di wilayah Distrik Abepura yakni, TK YPK Kristus Terang Kotaraja, SD Negeri Kotaraja dan SD Vim Kotaraja.

"Karena situasinya dilaksanakan pada bulan Ramadhan maka menu makanan yang diberikan berupa makanan kering," ujarnya.

Dia menjelaskan pihak menyalurkan makanan kering agar bisa dibawa pulang oleh para siswa nanti jika selesai Lebaran barulah memberikan makanan yang berkuah.

"Meski memberikan makanan kering namun tidak menurunkan takaran kandungan gizi bagi anak-anak," katanya lagi.

Dia menambahkan kehadiran Program MBG ini sangat baik sekali bagi pertumbuhan generasi Papua oleh sebab itu saya minta jangan ada sekolah nantinya yang menolak.

"Oleh sebab itu saya mengajak seluruh masyarakat, orang tua serta unsur lainnya bersama sukseskan program MBG ini di Port Numbay," ujarnya lagi.

Dia menambahkan apalagi bahan makanan yang di guna ini semua berasal dari Kota Jayapura, sehingga untuk kualitas dan kesegarannya sangat di jamin, apalagi ini sesuai takaran gizi bagi anak-anak.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) memproyeksi program strategis nasional (PSN) 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto tidak akan tercapai pada tahun ini.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu terjadi lantaran hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya melihatnya tidak akan terealisasi [program 3 juta rumah] kalau kondisinya masih seperti ini dan kondisi kementeriannya masih seperti itu,” kata Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (19/3/2025).

Pasalnya, tambah Joko selama 5 bulan menjabat Kementerian PKP disebut belum kunjung merilis peta jalan pembangunan 3 juta rumah.

Di samping itu, pengembang juga menilai Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menaruh perhatian mengenai kelanjutan pembangunan program 3 juta rumah yang notabenenya masuk ke dalam daftar program prioritas di RPJMN 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [makan bergizi gratis], Danantara yang dahulu gak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu. Mengingat, sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni Kementerian, kelembagaan, Kebijakan dan Pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko.

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Padahal, menurut Joko, program 3 juta rumah berpeluang memberikan 9 juta lapangan pekerjaan baru.

"Akan tumbuhnya pekaku industri atau wiraswastawan baru minimal 400.000 di seluruh Indonesia," ucapnya.

Tak hanya itu, Joko mengatakan saat ini pengembang perumahan merasa tidak punya perlindungan dan kehilangan sosok "bapak".

"Kemarin-kemarin kita punya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu enggak pernah bikin problem. Ternyata saat ini kita banyak problem," ujarnya.

Pengembang perumahan juga merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka dan merasa tidak nyaman dalam berusaha karena terus dicurigai, dikambinghitamkan, dan mendapatkan intimidasi.

Ini menyusul kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang ingin melakukan audit perumahan subsidi, temuan developer nakal, perumahan porsi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga ide rumah gratis.

Padahal, jelas Joko, sektor properti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14-16 persen. Investas yang masuk pada tahun 2024 untuk sektor ini juga mencapai Rp 122 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan 82,9 juta butir telur per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut kebutuhan protein dalam program ini sangat besar, sehingga dapat menjadi peluang bagi sektor peternakan dan pertanian nasional.

"Kalau nanti sudah melayani 82,9 juta, kalau Badan Gizi mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak telur, makan telur di hari yang sama, akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton sehari," ujar Dadan di CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia juga menyebut setidaknya dibutuhkan 120 juta ekor ayam petelur.

Dadan menekankan program besutan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pembeli (off-taker) bagi produk-produk lokal, termasuk hasil peternakan dan pertanian.

"Jadi betapa substansialnya program Badan Gizi. Tantangan terbesar bagi MBG bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak," jelasnya.

Selain telur, Dadan merinci setiap satuan layanan MBG yang melayani 3.000 anak per hari juga membutuhkan 200 kg beras, 350 ekor ayam, 300 kg sayuran, 350 kg buah, serta 30-40 liter susu. Jika program ini mencapai target nasionalnya, maka kebutuhan bahan pangan setiap harinya akan meningkat secara signifikan.

Dadan juga menyoroti keberadaan BGN dapat meningkatkan nilai tukar peternakan di Indonesia.

Adapun saat ini, nilai tukar peternakan (NTPT) masih rendah karena keterbatasan pasar dan daya beli masyarakat. Dengan adanya MBG, Dadan mengatakan diharapkan peternak memiliki kepastian pasar yang lebih baik.

"Kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar. Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Itu artinya, para pengusaha peternakan kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi," katanya.

Dadan berharap dengan adanya program MBG, NTPT bisa meningkat hingga 150, yang berarti peternak memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan program ini juga membuka peluang bagi para pelaku usaha di sektor pangan untuk berkontribusi dalam rantai pasok bahan pangan bagi MBG.

"Kami berpikir dengan hadirnya Badan Gizi harusnya nilai tukar peternakan menjadi 150. Jadi ada 50 persen untuk investasi dan pendidikan. Makanya tidak heran para peternaknya tidak kaya," ujar Dadan lebih lanjut.