Jakarta -

Masyarakat yang tinggal di kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat akan segera direlokasi ke rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau rusun Rancaekek yang akan ditempati oleh masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.

"Saya sudah meninjau gedung yang lama dari kawasan dan saya sangat senang sekali karena para penghuni terutama ibu-ibunya punya kegiatan yang dapat membantu perekonomian, seperti merajut baju dan suvenir yang dapat menambah penghasilan untuk keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/12/2024).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpesan untuk terus dilakukan pemberdayaan masyarakat bagi penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya warga yang di relokasi dari kolong jembatan agar mempunyai kemandirian secara ekonomi.

"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa pada tahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di Permukiman sebelumnya," tuturnya.

Sebelum meninjau rusun Rancaekek, Ara sempat mendatangi para penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meninjau kesiapan relokasi.

Ara berharap, dengan adanya relokasi ini warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan bisa hidup dengan layak serta kotanya bisa tertata menjadi lebih baik.

Total ada 100 kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk. Rencananya, relokasi akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

Sementara itu, rusun Rancaekek atau yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di sana ada 7 tower dengan 1 towernya berisi sekitar 98 unit hunian tipe 27. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan perabotan atau meubelair.

(abr/zlf)

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengimbau sektor properti mengadopsi teknologi digital mulai dari perencanaan sampai eksekusi program perumahan.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," kata Nezar dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan penerapan teknologi digital dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja pada sektor properti. Selain itu, teknologi juga bisa membantu merancang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam menyediakan perumahan untuk rakyat.

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di desa dan satu juta unit di kota setiap tahun.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," kata Nezar.

Wamenkomdigi Nezar juga mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Pemerintah, kata Nezar, akan terus mendukung upaya sektor swasta dalam menyediakan hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus," kata Wamenkomdigi Nezar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasang strategi penggunaan aset perumahan eksisting sebagai salah satu strategi Program 3 Juta Rumah, salah satunya Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Kementerian PKP juga menggunakan lahan idle/bekas hak guna usaha dan hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional serta tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com -Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Polewali Mandar:

1. Daenna Bakkarang Residence: Tipe 36/84

   Terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, perumahan ini dikembangkan PT Graha Suci Mahareski dengan banderol Rp 105 juta.

   Terdapat 26 rumah dengan luas 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersisa 16 unit lagi.

2. Marwah Residence 9: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Marwah Cipta Pratama yang terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Menawarkan 451 rumah dengan harga Rp 116 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 220 rumah lagi.

3. Pallurang Gardenia Matakali: Tipe Subsidi

   Berlokasi di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pallurang Utama Berkarya dengan harga Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 41 rumah lagi.

4. Balanipa Village: Tipe 36/71,5 M2

   Perumahan keempat ini terletak di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan banderol Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/71,5 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Balanipa Property ini masih menyisakan 3 unit lagi.

5. Villamas Telkomas: Tipe 36

   Di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat perumahan dengan banderol Rp 136 juta per unit

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Mitra Lestari Perkasa masih memasarkan 2 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju Utara di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

MAsyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mamuju Utara:

1. Pamulang Residence: Tipe 36/84

   Terletak di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, perumahan ini dikembangkan oleh PT Pamulang Jaya Mandiri dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/84 meter persegi. Dari total 159 rumah, masih tersedia 85 unit lagi.

2. Pasangkayu Smart City: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Graha Maja Jaya yang terletak di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Menawarkan 47 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas rumah dibangun seukuran 36/90 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual satu unit.

3. Grand Multazam Milenial: Tipe 33/84

   Berlokasi di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Haji Kamaluddin Utama, dengan banderol Rp 157 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 33/84 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 7 unit dari total 37 rumah yang disediakan.

4. Griya Alam Permai: Tipe Subsidi 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan jumlah total 58 unit seharga Rp 157 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi. Proyek perumahan tyang dikembangkan PT Salihu Mulia Mandiri ini masih menyisakan dua unit lagi.

5. Grand Multazam Milenial Tahap 2: Tipe 36/84

   Di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, terdapat perumahan sebanyak 32 unit dengan banderol Rp 173 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi. Proyek yang dikembangkan PT Haji Kamaluddin Utama ini belum terserap pasar.

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Citra Swarna Group, pengembang proyek perumahan Kartika Residence, menjalin kerja sama dengan BCA untuk memfasilitasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi calon konsumen. Melalui kolaborasi ini, ditawarkan berbagai pilihan fasilitas KPR dengan suku bunga kompetitif, mulai dari 2,79 persen eff.p.a. fixed selama 1 tahun.

Direktur Keuangan Citra Swarna Group, Agus Roesli, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memiliki rumah melalui pembiayaan KPR. BCA, sebagai mitra, memberikan berbagai kemudahan dan manfaat tambahan bagi calon pembeli rumah.

“Salah satu keunggulan utama kami adalah proses KPR yang cepat dan bunga yang kompetitif. Kami juga menawarkan angsuran ringan dengan suku bunga floating yang lebih rendah dibandingkan bank lain, serta fitur KPR menarik seperti tenor hingga 25 tahun dan suku bunga fixed berjenjang hingga 10 tahun,” jelas Agus di Jakarta, Selasa (03/12/2024).

Ia menambahkan bahwa Kartika Residence dirancang sebagai perumahan modern dengan konsep Premium House – Green Living, yang menyediakan hunian nyaman, asri, dan terjangkau. Kawasan ini juga menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari aksesibilitas yang baik hingga fasilitas lengkap. Dibangun di atas lahan seluas 150 hektare, pengembangan lahan akan terus diperluas.

“Saat ini, berbagai fasilitas telah tersedia, seperti area food court, masjid, taman bermain, danau, supermarket, jogging track, hingga waterpark,” tambahnya.

Melalui kerja sama ini, diharapkan semakin banyak konsumen dapat memanfaatkan kemudahan pembiayaan untuk memiliki rumah di Kartika Residence. 

Editor : Hasiholan Siahaan

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya membahas penataan organisasi kelembagaan, optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan tugas dan fungsi di lingkup Kementerian PKP.

"Kami di KementerianPAN-RB bersama Kementerian PKP membahas bagaimana penguatan kelembagaan dan SDM, sehingga terwujudnya akselerasi tugas dan fungsi yang diemban Kementerian PKP. Dengan demikian diharapkan kerja - kerja yang dilakukan instansi di bawah kepemimpinan Menteri PKP segera diakselerasi dan dapat dirasakan masyarakat luas," kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan KementerianPAN-RB dan Kementerian PKP memiliki visi sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Rini menjelaskan tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk bagaimana dukungan SDM aparatur yang memiliki kapasitas.

"KementerianPAN-RB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, berdasarkan dengan prinsip efisiensi kelembagaan selaras dengan tata kelola organisasi yang efektif," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki target menyediakan 3 juta rumah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pihaknya juga memiliki keinginan untuk membangun hunian bagi para ASN, anggota TNI, dan POLRI berpangkat rendah.

Untuk mengakselerasi keinginan tersebut perlu adanya organisasi yang lincah serta efisien, serta pengisian SDM yang memiliki kompetensi dalam mengerjakan target -target yang telah ditetapkan.

"Perlu adanya tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif guna mewujudkan hal tersebut," tutupnya.

(anl/ega)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)