Jakarta -

Sebanyak 500 rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan mulai dibangun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan PT Berau Coal (BC).

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta seperti PT Berau Coal yang memberikan kontribusinya dalam membangun perumahan untuk masyarakat, yang rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa titik," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur pada Jumat (27/12) lalu.

Fitrah berharap dukungan seperti yang dilakukan PT BC ini bisa terus berlanjut. Sebagai dukungan, Fitrah mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan kemudahan perizinan tersebut agar masyarakat mudah ketika nanti mendapatkan rumah yang dibangun oleh PT Berau Coal. Saya optimis dalam menjadikan sektor properti atau sektor perumahan sebagai faktor yang mendorong efisiensi pembangunan dan juga CSR dari PT Berau Coal ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekeliling pertambangan," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris PT Berau Coal Edy Santoso menegaskan bahwa perusahaan mengedepankan pengembalian manfaat kepada masyarakat. Pihaknya memfokuskan pembangunan di Kabupaten Berau karena Berau Coal berada di wilayah tersebut.

"Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dengan membangun 500 rumah di Kabupaten Berau melalui Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kami ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat," kata Edy.

Pembangunan tersebut menggunakan dana CSR Berau COAL , lalu berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Adapun rumah tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan gratis merupakan ganti rugi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Pemerintah berupaya menahan gejolak PPN dengan program makan bergizi gratis," kata Hensa di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hensa, program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut.

Dia menilai program makan gratis ini merupakan cara Prabowo Subianto meniru kebijakan Suharto yaitu membuat perut rakyatnya kenyang.

"Jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis, ujarnya.

Namun, Hensa berpendapat, misteriusnya pembiayaan program makan bergizi gratis ini juga menimbulkan pertanyaan tersendiri di kalangan masyarakat.

Terlebih, jika benar memang dibiayai oleh Tiongkok, China seperti yang sudah dikabarkan, Hensa melihat masyarakat pun memiliki pertanyaan tentang dampak dari pembiayaan tersebut.

“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat China dari kita nah itu masih kita tunggu jawabannya,” ujarnya.

Maka itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk bisa merincikan anggaran terkait program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

IDX Channel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menegaskan, bahwa meningkatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di 2025, merupakan pendorong awal dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Menteri PKP optimistis, dengan hadirnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit rumah di awal 2025 akan memberikan dampak yang baik dalam mengejar target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Jakarta -

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Graha Arraya Dramaga di di Jalan Raya Leuwiliang, Girimulya, Kabupaten Bogor. Ia meninjau rumah subsidi yang siap huni untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 14.51 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian kemeja batu bernuansa cokelat dan celana hitam.

Tidak sendiri, Ara datang ditemani oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo, dan Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto.

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan dirinya beserta jajarannya mengecek langsung beberapa perumahan sebagai sampel. Untuk kawasan Bogor, ia mengunjungi Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya. Ia ingin melihat langsung lingkungan, jalanan, dan konsumen perumahan subsidi.

"Pak Prabowo arahkan kita mesti turun lapangan. Ketemu langsung di lapangan bagaimana. Bener nggak sesuai dengan yang dilaporkan, yang disampaikan," ucapnya.

Ia pun mengunjungi empat rumah subsidi di Graha Arraya Dramaga. Ara melihat-lihat isi tiga rumah kosong dan menanyakan seputar spesifikasi fisik bangunan, aturan yang berlaku, dan pembaharuan yang dapat dilakukan di pembangunan ke depannya.

Kemudian, Ara mendatangi salah satu rumah warga. Ia berbincang dengan warga untuk menanyakan pengalaman tinggal di perumahan tersebut.

Salah satu warga, Uus mengaku nyaman dan aman tinggal di rumah subsidi Graha Arraya Dramaga. Ia hanya mengeluhkan kawasan perumahannya yang panas atau gersang.

"Alhamdulillah sudah PDAM dan airnya bagus, kenceng jadi menurut saya sih oke banget apalagi untuk angsurannya untuk karyawan seperti saya sangat cocok," kata Uus.

Sementara warga lain, Deno, juga mengaku nyaman, aman, dan tentram dengan lingkungan perumahan. Harga rumahnya juga menurutnya terjangkau.

"Keluhannya ya ada bocor-bocor dikit aja. Hal wajar itu Pak (Ara). Kayak perbatasan (atap dan dinding)," ucapnya.

Di sisi lain, CEO Delta Group dan Ketua KehormatanHimperra, EndangKawidjaja mengungkapkan ada 150 unit rumah subsidi yang siap dipasarkan untuk Januari 2025. Saat ini luas lahan di Graha Arraya Dramaga mencapai 38 hektare.

"Ada dua cluster yang pertama Lily namanya 98, yang ini (Sakura) ada 49 belum termasuk 2 yang contoh, 51 semua. Total 147 (unit ready stock)," jelasnya.

Adapun tipe rumah yang ditawarkan adalah 27/60 di Cluster Lily dan 30/60 di Cluster Sakura. Rumah Cluster Lily seharga Rp 185 juta, sedangkan Cluster Sakura Rp 195 juta.

Kedua tipe rumah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Perbedaan utamanya, rumah Cluster Lily tidak dilengkapi dengan dapur.

Sebagai informasi, Graha Arraya Dramaga merupakan perumahanawalnya bernama Pesona Alam Dramaga dan dibangun oleh PT Randu Alas. Dalam perkembangannya, proyek yang dirilis tahun 2018 itu mangkrak karena pemegang sahamnya meninggal dunia.

Selanjutnya Delta Group, Kharisma Group, dan Imanan Holding mengakuisisi proyek tersebut dan membentuk perusahaan konsorsium bernama PT Bahana Imanan Suksestama (BAIMS) dengan Komposisi pemegang saham yang sama. Sementara itu, Endang sebagai Direktur Utama BAIMS.

(dhw/zlf)

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyebutdukungan dari jurnalis membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

"Selain itu turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional," kataDirektur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Jumat (27/12/2024).

Untuk mengapresiasi jurnalis, BTN kembali menggelar Anugerah Jurnalistik dan Foto untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025 mendatang.

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Dia mengatakan, kemitraan BTN dengan para jurnalis baik wartawan tulis maupun foto sangat erat hingga saat ini. Untuk itu, Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar ke-8 kalinya ini menjadi ajang apresiasi kepada Rekan-Rekan Jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengkomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Melalui Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN, lanjut Nixon, pihaknya juga berharap mendapatkan masukan yang membangun dari para jurnalis.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Nixon.

Adapun, Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto. Ajang perlombaan ini mengangkat tema: "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit" dengan sub tema:

1. Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah
- Pemberitaan tentang komitmen BTN dalam menyediakan akses KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok pekerja informal, hingga kalangan disabilitas.
- Pemberitaan tentang berbagai langkah BTN dalam meningkatkan produk serta layanan di ekosistem pembiayaan perumahan mulai dari peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga inovasi bisnis
- Pemberitaan tentang dampak Program 3 Juta Rumah bagi kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta dampak berlipat bagi 181 sektor ekonomi lainnya
- Pemberitaan tentang regulasi yang ada dan rencana regulasi yang mendorong Program Tiga Juta Rumah

2. Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah
- Pemberitaan tentang posisi dan akselerasi bisnis BTN Syariah di industri pembiayaan syariah
- Pemberitaan tentang kesiapan BTN mendorong spin off UUS butuh dukungan para pihak untuk menciptakan bisnis syariah yang sehat
- Pemberitaan tentang pembiayaan perumahan yang disalurkan BTN Syariah bagi berbagai kalangan mulai dari subsidi hingga non-subsidi.

3. Core Business BTN Pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion
- Pemberitaan tentang strategi dan upaya BTN menjadi ESG Champion dimulai dari pembiayaan rumah rendah emisi
- Pemberitaan tentang manfaat penerapan prinsip ESG di sektor pembiayaan perumahan bagi masa depan bumi
- Pemberitaan tentang BTN sebagai perusahaan dengan berbagai prestasi di bidang ESG

4. Peran BTN Dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia
- Pemberitaan tentang visi baru BTN yang mendorong akselerasi peran BTN di perumahan dan beyond perumahan
- Pemberitaan tentang upaya BTN memberikan customer experience terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi
- Pemberitaan tentang langkah BTN menjadi rumah bagi talenta terbaik Indonesia
- Pemberitaan tentang pratik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan
- Pemberitaan tentang program BALE BTN beserta berbagai kemudahan transaksi dan cashback

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis, dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik ini, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Hal yg menarik dalam Anugerah Jurnalistik ini adalah turut melibatkan pegawai BTN di seluruh Indonesia ikut berkompetisi di lingkungan pegawai dalam menyampaikan karya terbaiknya.

Adapun kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik ini dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB. Peserta dalam kompetisi ini dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari tanggal 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.



(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com –Bank Mega Syariah dengan BP Tapera melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

Penandatanganan ini dalam upaya mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji atau yang akrab disapa Oney mengatakan Bank Mega Syariah mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

"Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah,” ungkap Oney dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).

Total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

"Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP. Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran,” jelas Oney.

Sebagai informasi, Bank Mega Syariah telah menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 37 miliar. Jumlah ini naik 66 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.

Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) hingga November 2024, sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.

Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil. Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai.

Sebelumnya, rencana investasi Qatar dan UEA juga sempat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Selain dua negara itu, Fahri juga mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia. Masuknya pembiayaan asing ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Saya dengar sendiri dari Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut, di sela acara bakti sosial Kementerian PKP, Kamis (26/12/2024).

Dengan masuknya bantuan dari negara-negara asing tersebut Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam 5 tahun ke depan dapat dicapai. Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim sebelumnya juga menyebut bahwa China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah.

Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, dirinya yakin bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia. "Adanya penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim.

Dia menambahkan, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data dari asosiasi properti, guna membangun satu unit rumah saja dibutuhkan setidaknya 4-5 tukang atau pekerja. Sehingga, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun satu rumah, di desa, atau di manapun, butuh 4-5 tukang. Kita mau bangun 2 juta unit rumah di perdesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tandasnya.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

(nor/dpw)