JAKARTA, KOMPAS.com -Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) hari ini.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

Pada Senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

“Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” kata Hasan.

Upaya beri kehidupan layak

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, Kepala Negara bilang, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar dia.

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen dari Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Presiden pun menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

"Kick off" untuk 3 juta penerima

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyebut ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu, 4 Januari 2024.

Dedek menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 SPPG di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggung jawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara itu, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati, mengatakan lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan secara bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Beberapa kota belum gelar MBG

Sementara itu, ada beberapa daerah yang belum melaksanakan distribusi MBG pada hari ini, salah satunya adalah Kota Salatiga.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Nunuk Dartini, menjelaskan bahwa belum dimulainya MBG tersebut lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut.

"Salatiga belum melaksanakan, perintah resmi belum ada," ungkap Nunuk saat dihubungi, Minggu kemarin.

"Kalau sudah ada petunjuk dan perintah, kita siap melaksanakan. Petunjuk tersebut sebagai dasar untuk melangkah," kata Nunuk.

Terpisah, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, menyampaikan bahwa MBG belum dilaksanakan di tempatnya lantaran masih dalam tahap persiapan.

Mengenai anggaran MBG dari APBD Kota Salatiga, Yasip menyatakan Pemerintah Kota Salatiga tidak mengalokasikan.

"Masih ada yang perlu disiapkan, termasuk dapur umumnya. Kita masih menunggu," kata Yasip.

"Termasuk dari anggaran, kita belum menganggarkan. Masih menunggu dari pusat," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Kabupaten/Kota se-Bali juga belum mendapatkan juknis penyelenggaraan MBG tersebut.

KOMPAS.com - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Sulawesi Utara kini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menjadi salah satu pusat perhatian bagi mereka yang mencari hunian.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah akses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), di mana harga rumah di bawah Rp 200 juta menjadi daya tarik utama.

Apa Saja Pilihannya?

1. Griya Pinagut Lestari: Tipe 36

Terletak di Kaidipang, proyek ini dikembangkan oleh PT Porodisa Empat Tujuh.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, Griya Pinagut Lestari menawarkan 50 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Dari total unit yang tersedia, sebanyak 33 unit telah terjual, sementara 17 unit masih menunggu pemilik baru.

2. Griya Pinagut Lestari 2: Tipe 36

Juga dikembangkan oleh PT Porodisa Empat Tujuh dan berlokasi di Kaidipang, perumahan ini menawarkan 12 unit rumah dengan harga per unit Rp 168 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 10 unit telah terjual, dan masih ada 2 unit yang tersedia untuk pembelian.

Dengan berbagai pilihan hunian yang terjangkau, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi lokasi yang patut dipertimbangkan bagi siapa saja yang sedang mencari rumah.

KOMPAS.com - Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Sebagai daerah yang menjanjikan, Minahasa Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), pembeli dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihannya?

1. Cozy Home Amurang: Tipe 36

Terletak di Amurang Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Khesar Griya Indah.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Cozy Home Amurang menawarkan 149 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 19 unit telah terjual, sementara 130 unit masih tersedia.

2. Joani Amurang Residence: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Joani Powel Makmur, Joani Amurang Residence berada di Amurang Timur.

Proyek ini juga menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Harga per unit untuk perumahan ini adalah Rp 157 juta.

Hingga saat ini, belum ada unit yang terjual, dan sebanyak 110 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi lokasi yang menjanjikan bagi calon pembeli rumah.

Kesempatan untuk memiliki rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, serta pilihan lokasi yang strategis, menjadikan daerah ini sebagai pilihan yang menarik di Sulawesi Utara.

KOMPAS.com - Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Sulawesi Utara kini menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah tersedianya berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Rumah-rumah ini dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berada di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihannya?

1. Batu Penjuru Mitra 1: Tipe 36/96-A

Terletak di Ratahan, proyek ini dikembangkan oleh PT Batu Penjuru.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Proyek ini menawarkan total 177 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 129 juta.

Dari jumlah tersebut, 159 unit telah terjual, sementara 18 unit masih tersedia untuk dibeli.

2. Batu Penjuru Mitra 2: Tipe 36/96-A

Juga dikembangkan oleh PT Batu Penjuru, perumahan ini berlokasi di Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Proyek ini menawarkan 40 unit rumah tapak dengan luas bangunan yang sama, yaitu 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Harga per unit tetap di Rp 129 juta.

Hingga saat ini, telah terjual 33 unit, sehingga hanya tersisa 7 unit yang masih tersedia.

3. BTN Tosuraya: Tipe Subsidi 36/120

Proyek perumahan yang berlokasi di Ratahan ini dikembangkan oleh PT Klabat Mega Lestari.

Dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah mencapai 120 meter persegi.

Dari 156 unit yang disediakan, sebanyak 148 unit telah terjual, menyisakan 8 unit untuk dipasarkan.

Dengan pilihan yang bervariasi dan harga yang bersaing, Kabupaten Minahasa Tenggara semakin menarik minat masyarakat untuk memiliki rumah.

Kesempatan ini menjadi peluang bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian dengan harga terjangkau di wilayah yang strategis.

KOMPAS.com - Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara kini semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihan Rumah Subsidi di Kota Kotamobagu?

1. Griya Permata Indah: Tipe T36

Berlokasi di Kotamobagu Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Atar Jaya Perkasa.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Griya Permata Indah menawarkan 88 unit rumah, dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 76 unit telah terjual dan 12 unit masih tersedia untuk dibeli.

2. Puri Citra Indah: Tipe Tulip

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Dwi Putri Karya Lestari, Puri Citra Indah juga terletak di Kotamobagu Selatan.

Proyek ini menawarkan 366 unit rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 157 juta. Hingga saat ini, 357 unit telah terjual dan hanya tersisa 9 unit lagi.

3. Tabang Asri: Tipe 36/119

Berada di lokasi yang sama, Tabang Asri merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ikuna Tiga Mitra.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah sebesar 119 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 157 juta, saat ini telah terjual 23 unit dari total 70 unit yang tersedia, sehingga masih ada 47 unit yang dapat dipasarkan.

Mengapa Memilih Rumah di Kota Kotamobagu?

Kota Kotamobagu tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau tetapi juga berbagai pilihan proyek perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan calon pemilik rumah.

Dengan sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pembeli dapat dengan mudah memilih rumah sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka.

Di tengah perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah ini, Kotamobagu menjadi salah satu opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.

3 juta penerima makan bergizi gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.

Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita. "Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," kata dia.

Anggarap makan bergizi gratis Rp 71 Triliun

Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," kata Adita.

Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Adita.

Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Skema pemberian makan bergizi gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.

Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu memastikan dirinya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih rinci Ara menjelaskan, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut diproyeksi optimal menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," tegas Ateh.

Ateh menyatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.

KOMPAS.com - Kota Tarakan di Kalimantan Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tarakan:

1. Pesona Juata Kerikil: Tipe 36

   Terletak di Tarakan Utara, Kota Tarakan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Martika Abadi Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 198 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 153 juta. Sebanyak 158 unit telah terjual, sementara 40 unit masih tersedia.

2. Samara City: Tipe 33

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lestari Derawan yang terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Menawarkan 48 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 153 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 33 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 44 unit, sedangkan masih tersedia 4 unit lagi.

3. Viola Griya Asri 1: Tipe 36

   Berlokasi di Tarakan Utara, Kota Tarakan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Telah terjual 79 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 195 unit untuk dipasarkan dari 274 unit yang disediakan.

4. Perumahan Viola Residence 1: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Total unit yang ditawarkan adalah 39 rumah dan telah terjual 15 unit. Harga per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 72 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Perumahan ini telah tersisa 24 unit yang tersedia.

5. Baiti Jannati 1: Tipe 36

   Di Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdapat perumahan yang menawarkan total 24 unit. Saat ini, telah terjual 3 unit dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 60 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Asmaul Husnah Tarakan. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 21 unit.

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025