JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan tersebut mencakup lahan sitaan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, serta lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang juga akan dimanfaatkan.

Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus melalui proses legal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Kemudian juga dari (lahan) yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ungkap Maruarar.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang berpenghasilan sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya juga akan memberikan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan tetapi memiliki kegiatan usaha, seperti penjual bakso dan penjual sayur.

"Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," ujar dia.

Ara menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama Prabowo.

Kepala Negara menginginkan agar keadilan dapat dijalankan tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan bulanan, tetapi juga bagi mereka yang tidak memiliki gaji tetap dan yang bergerak di sektor informal.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," tutup Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0 persen untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama enam bulan ke depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu kebiasaan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kemudian juga PPN, 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah Rp 2 miliar itu 0 persen. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat," ungkap Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain PPN 0 persen untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0 persen, yang harusnya bayar 5 persen. Dan itu sangat membantu rakyat," tambah dia.

Maruarar, yang biasa disapa Ara, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji kurang dari Rp 8 juta per bulan.

Ia mengatakan, insentif ini pun dapat terlaksana karena kerja sama berbagai kementerian atau lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ATR, dan lain-lain.

"(Meringankan) Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada prorakyat, dan kami jalankan," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Maruarar mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Maruarar usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Dia menjelaskan, lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Dari situ pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tegas Maruarar.

Yang jelas, Maruarar bilang, Prabowo mengarahkan agar tanah-tanah tadi bisa tetap dimiliki negara, namun peruntukannya bisa untuk rumah MBR.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR," beber Maruarar.

Rumah rakyat yang dibangun akan digunakan untuk MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Pihaknya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah menyiapkan kado di awal tahun perumahan rakyat. Beberapa pajak akan dibuat menjadi 0%.

Salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal dihapus. BPHTB sendiri dibayarkan sebesar 5% dari nilai obyek pajak.

Dia bilang sudah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut. Tepatnya antara dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," terang Pria yang biasa disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah sampai maksimal harga Rp 2 miliar. PPN akan diterapkan menjadi 0%.

Kemudian ada juga insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%," jelas Ara.

Khusus untuk PBG, pengurusannya juga akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," tutur Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan perumahan yang sangat masif memang berdampak pada lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi area perumahan per tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Di sisi lain, pemerintah tengah memiliki program 3 juta unit rumah dan juga program ketahanan pangan mencetak 3 juta hektare lahan sawah setiap tahunnya.

Pemerintah tengah mengkaji regulasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (PP RTRW) Nasional tahun 2025 – 2045. Beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencananya, beleid tersebut memungkinkan lahan sawah dilindungi di Pulau Jawa yang beralih fungsi program 3 juta rumah dan penghiliran, dapat diganti lahan tersebut di luar pulau Jawa dengan produktivitas sawah yang sama.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan terdapat 2 kategori lahan sawah dilindungi (LSD) yakni pertama sebelum penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN, lahan tersebut sudah terbit izin baik persetujuan teknis (pertek), izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung (IMB/PBG), dan lainnya. Lalu kategori kedua, penetapan LSD sebelum ada proses perizinan perumahan.

Namun demikian, terkait dengan penggantian lahan sawah dilindungi dengan kategori kedua yang akan digunakan untuk membangun perumahan, perlu memiliki kepastian perizinan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dan petunjuk laksana aturan tersebut.

“Sebaiknya konsolidasi peruntukan lahan harus terkoordinir lebih baik seperti penyusunan RTRW, RDTR antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kementerian Dalam Negeri harus duduk membahas terkait lahan sawah ini. Pasalnya, Kementerian ATR /BPN memiliki tugas mempertahankan ketahanan pangan melalui LSD, sedangkan Kementerian PKP bertugas mewujudkan 3 juta rumah.

“Kementrian Dalam Negeri bertugas bagaimana perijinan sesuai peruntukan contoh ini yang perlu antar lembaga duduk bareng. Artinya kepentingan yang berbeda bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga masyarakat dan para pengusaha mendapat kepastian mendapatkan rumah sementara pengusaha dapat jaminan berinvestasi,” katanya.

Di sisi lain, dia berharap pengembang yang akan melakukan pembebasan lahan wajib mengecek peruntukan lahan tersebut.

Terkait penggantian lahan sawah yang digunakan untuk program 3 juta rumah, menurut Junaidi, tidak harus developer yang mengganti. Namun, RTRW secara nasional bisa diberlakukan.

“Ini bagaimana Kementerian ATR/BPN menukar ke daerah lain dengan menambah prosentase di daerah yang masih potensi untuk perluasan lahan sawah produktif sehingga secara nasional lahan sawah tidak berkurang,” tutur Junaidi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai persyaratan penggunaan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk perumahan dengan mengganti lahan sawah di luar Jawatersebut tidak realistis dan membebani pengembang rumah bersubsidi.

Menurutnya, pengembang yang memanfaatkan lahan LP2B akan kesulitan untuk membayar penggantian lahan sawah dan menimbulkan biaya berlipat ganda.

Dia berharap penetapan LSD dapat dibenahi dan dilakukan sikronitsasi kebijakan RTRW dan RDTR daerah sehingga tidak saling tumpang tindih penetapan kasus laha.

“Selama ini tidak sinkron sehingga banyak lahan perumahan yang sudah terbangun rumah malah ditetapkan sebagai LSD. Masak pengembang diminta ganti sawah di luar Pulau Jawa, biaya double,” ucap Syawali.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menuturkan program prioritas seperti ketahanan pangan membutuhkan dukungan lahan.

Tugas pemerintah memproteksi lahan sawah agar jangan beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri lain. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki program prioritas pembangunan 3 juta rumah per tahun yang juga membutuhkan lahan.

Menurutnya, dalam beleid PP RTRW nantinya akan dirumuskan KP2B nasional dimana lahan di luar pulau Jawa yang masih luas dapat digunakan untuk ketahanan, sedangkan lahan di Pulau Jawa digunakan untuk perumahan dan kepentingan penghiliran.

Jika pengembang yang tidak mematuhi regulasi dan kewajiban pengalihan dan pengganti lahan, maka akan tidak mendapatkan izin pemanfaatan lahan.

“Kalau ada pengembang yang bangun rumah program 3 juta di lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah, bisa mengganti lahan sawah tersebut di luar Pulau Jawa seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, dengan catatan punya tingkat produktivitas panen yang sama,” terangnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dilakukan perdana kemarin. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045.

"DPR menyambut hangat dimulainya program makan bergizi gratis yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai," kata Cucun dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

Cucun berharap standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dapat berjalan dengan konsisten. Ia ingin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi yang diharapkan.

"Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin," ungkap Cucun.

Waketum PKB ini meyakini anggaran Rp 10 ribu per siswa dapat mencukupi satu porsi menu makanan bergizi. Meskipun menu susu tidak selalu ada setiap hari, menurutnya protein dapat digantikan dengan bahan makanan lain.

Cucun juga berharap program ini dapat mengoptimalkan produk lokal. Ia menilai pemerintah bisa mengubah menu harian menjadi lebih variatif supaya siswa tak bosan.

"Pemerintah dapat mengoptimalkan produk lokal agar program MBG memenuhi standar gizi. Jadi disesuaikan dengan makanan bergizi khas masing-masing daerah sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat menu makan yang seimbang dan variatif," kata Politikus PKB ini.

"Contohnya untuk karbohidrat bisa dengan nasi, olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Sementara protein bisa dari ikan, lalu esok harinya ayam, telur, atau protein hewani lain yang dapat mencukupi gizi anak namun masih tetap masuk budget," sambungnya.

Cucun berharap program ini dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Menurutnya, penanggulangan stunting di RI juga menjadi atensi Presiden Prabowo.

"Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini," katanya.

Di sisi lain, Cucun mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Cucun juga meminta ada sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.

"Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis," imbuhnya.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama yang sedang ditelaah itu mengenai perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukkan dari institusi pendidikan maupun pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata. Menurutnya, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak.

Maka dari itu, Fahri juga meminta institusi pendidikan turut berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman. Ia juga mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

"ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/1/2025).

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sebab, dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat berpotensi mudah terjangkit penyakit serta huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau ilegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sementara itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi," tutur Fahri.

Di sisi lain, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Aswin Indraprastha, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam pembangunan hunian dan kawasan.

"Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat," kata Haryo.

Video: Respons ITB soal Kebijakan Kerja Paruh Waktu pada Penerima Keringanan UKT

Video: Respons ITB soal Kebijakan Kerja Paruh Waktu pada Penerima Keringanan UKT