KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Dengan kalkulasi ini, total anggaran tahunan yang diperlukan jauh melampaui alokasi awal, yakni Rp 71 triliun.

Program ini resmi dimulai pada Senin (6/1/2025), sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan buruh.

Dalam konferensi pers pada akhir November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tujuan program tersebut.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).

Penyesuaian ini membuat biaya per porsi makanan bergizi turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Presiden menyebut angka Rp 10.000 sudah memadai untuk memenuhi standar gizi masyarakat, terutama di daerah tertentu.

Anggaran Meningkat Drastis

Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memproyeksikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan hingga Desember 2025 bisa mencapai Rp 420 triliun.

Namun, pemerintah baru menyiapkan Rp 71 triliun untuk mendanai program ini hingga Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, sedang berupaya mendapatkan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

Jika tambahan sebesar Rp 140 triliun disetujui, maka anggaran total hingga akhir 2025 akan mencapai sekitar Rp 210 triliun.

Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Zulkifli menekankan perlunya kerja keras dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan program ini.

Ia juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan produksi bahan pangan seperti telur, beras, dan ikan.

“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” ungkap Zulkifli, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Dengan skala anggaran yang sangat besar, program makan bergizi gratis menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilannya masih bergantung pada dukungan anggaran tambahan serta koordinasi yang baik di tingkat nasional.

Sumber: Kompas.com (Nirmala Maulana Achmad, Teuku Muhammad Valdy Arief)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan. Ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal serta meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Dokumen Resmi

• Calon mitra harus memiliki dokumen resmi yang mencakup:
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain itu, pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra catering untuk menyuplai makanan bergizi setiap hari.

"Ini adalah program besar yang membutuhkan 30.000 mitra. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 13.000 mitra yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Syarat Lain untuk Menjadi Mitra

Selain tiga syarat utama di atas, calon mitra juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

Status Hukum yang Sah
Usaha harus memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga yang terpercaya.

Komitmen terhadap Kontribusi Berkelanjutan
Usaha harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis.

Visi dan Misi yang Sejalan dengan BGN
Calon mitra harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Informasi Operasional dan Penerima Manfaat
Calon mitra juga diminta untuk memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Cara Daftar Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Pendaftaran sebagai mitra catering program Makan Bergizi Gratis bisa dilakukan secara online melalui laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu dilakukan:
Akses Laman Resmi Kunjungi laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

• Buat Akun Baru Masukkan data seperti nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi untuk membuat akun baru.
• Login dengan Akun Terdaftar Setelah membuat akun, login dengan menggunakan informasi yang telah didaftarkan.
• Isi Formulir Pendaftaran Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan.
• Unggah Dokumen Pendukung Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.
• Kirim Pendaftaran Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, tim program Makan Bergizi Gratis akan memproses pengajuan dan mitra akan menerima pemberitahuan melalui email apabila pendaftaran berhasil.

Pengajuan Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Setelah diterima sebagai mitra, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk mendukung distribusi program.

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan titik:

• Login ke Akun Mitra Masuk ke akun mitra melalui laman https://mitra.bgn.go.id.
• Masuk ke Menu Pengajuan Titik Pilih menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai Lokasi pada Peta Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan".
• Lengkapi Data Informasi Bangunan Isi semua informasi terkait lokasi bangunan yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Ceklis Kesiapan Pastikan semua ketentuan yang diperlukan sudah terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan.
• Unggah Dokumen yang Diperlukan Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan.
• Klik "Ajukan" Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim program Makan Bergizi Gratis akan memverifikasi pengajuan Anda dan menghubungi mitra apabila proses pengajuan sudah selesai.

Pendaftaran sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya apapun, jadi peluang ini terbuka untuk siapa saja yang memenuhi kriteria dan siap berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

Sumber: Kompas.com (Wahyu Adityo Prodjo, Mela Arnan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut selalu mendapatkan informasi rutin terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), meski belum melakukan kunjungan langsung usai dirilis Senin kemarin, (6/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, informasi itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update," kata Hasan saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Kendati begitu, Prabowo bakal melakukan kunjungan langsung atau sidak secara mendadak (sidak) untuk melihat kondisi yang lebih natural.

Di sisi lain, Hasan tidak menjelaskan alasan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dan titik-titik sekolah yang mulai diberlakukan makan siang gratis.

"Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Hasan juga menuturkan, jadwal sidak Presiden Prabowo belum ditentukan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," tutur Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025), dipantau dari Youtube Kominfo Jawa Timur.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut butuh dana Rp 420 triliun.

Oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana disebut tengah mengusulkan untuk menambah anggaran pada Juli 2025.

“Tapi Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti Rp 210 triliun,” ujar Zulhas.

“Tapi kalau full, dari Januari sampai Desember, ya kira-kira lebih Rp 420 triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan Rp 420 triliun,” ucap Zulhas lagi.

Zulhas pun meminta peserta rapat bekerja keras untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Kalau kita sekarang enggak kerja keras, telur, beras segala macam, ikan, mau berapa Pak?” kata Zulhas.

“Bapak tahu enggak impor kita ini? Malu sebetulnya kita ini. Kita sudah ketinggalan jauh sama Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Badan Gizi Nasional memperkirakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari. Itu artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam setahun melebihi Rp 71 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Penulis: Nirmala Maulana Achmad

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut penerima program Makan Bergizi Gratis tak boleh memfoto makanan yang mereka terima.

“Tidak ada larangan, siapa yang melarang?” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Dadan menegaskan, bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin memfoto Makan Bergizi Gratis.

“Tidak ada larangan siapapun memfoto, makanya sudah saya klarifikasi,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, viral di media sosial unggahan warganet yang mengaku dilarang untuk memfoto makanan bergizi gratis.

"Halo kak, hari ini sekolahku dapat makan gratis. Tapi tadi, guruku buat pengumuman untuk dilarang menyebarkan fotonya ke sosmed karena kalau kelihatan 'buruk' sekolahku terancam dan siswa yang menyebarkan fotonya akan dicari serta dapet sanksi sosial," tulis akun X @vi*****

"aihs ,tempat gw tadi di ultimatum sama babinsa ,murid maupun guru dll gaboleh/dilarang keras buat foto foto maupun videoo makan bergizi gratis ini wkwkwk,kenapaa dahh," tulis akun X @alf*******

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Salah satu hal yang menjadi perbincanan pada hari pertama pelaksanaan MBG adalah menu yang tidak seragam di setiap daerah.

Sebab, ada daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Pemberian Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi disalurkan kepada penerima manfaat di Merauke mulai hari ini, Selasa (7/1/2025).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat.

“Hari ini program makan bergizi gratis dilaksanakan di Merauke,” ungkap Dadan, kepada Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, pelaksanaan program ini sempat tertunda, sementara di provinsi lainnya, program MBG telah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Penundaan ini berdampak pada lebih dari 3.000 siswa di tujuh sekolah di Merauke yang tidak dapat menikmati manfaat dari program tersebut.

Penundaan distribusi dilakukan atas arahan dari Badan Gizi Nasional, meskipun TNI dan Dapur Makan Bergizi telah menyiapkan logistik untuk kebutuhan makanan bergizi gratis sebelum penundaan tersebut.

Dadan mengatakan, semua bahan makanan telah disimpan dengan baik dan siap untuk didistribusikan setelah mendapatkan arahan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, Dadan belum merinci lebih lanjut mengenai jumlah penerima manfaat dan kendala yang menyebabkan penundaan program di Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis ini dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Senin (6/1/2024), dengan menu yang berbeda di setiap daerah.

Beberapa daerah juga tidak mendapatkan menu susu dalam program ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Badan Gizi Nasional (BGN) mengizinkan masyarakat untuk mengambil foto maupun video menu makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan kepada anak sekolah dan ibu hamil.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan sama sekali tak ada larangan mendokumentasikan menu makan siang bergizi gratis. Justru foto dan video yang dibagikan siswa penerima menjadi bagian dari pengawasan.

"Semua pihak berhak dan baiknya ikut mengawasi. Bagian dari mekanisme pengawasan bersama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa Badan Gizi Nasional melarang penerima manfaat mendokumentasikan menu yang dibagikan setiap hari.

"BGN tidak mengeluarkan larangan untuk hal itu (dokumentasi), bahkan kameramen TV saja boleh meliput," tegasnya.

Sebelumnya, viral di akun X soal laporan dari mahasiswa SMA penerima manfaat kalau menu makan siang bergizi gratis tidak boleh di foto. Peringatan diberikan oleh sekolah yang ikut dalam bagian program.

Program makan bergizi gratis memang resmi dimulai secara serentak pada Senin (6/1). Pada tahap awal, program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan mitra yang tergabung dalam program makan bergizi gratis (MBG) tak hanya melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan mitra program MBG datang dari berbagai jenis usaha, dari kecil hingga skala besar. Sebab, kata dia, program ini membutuhkan pasokan yang besar.

Menurut Dadan, dibutuhkan hingga 30 ribu pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah sebagai penyedia menu program MBG.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari, butuhnya 30 ribu (pelaku usaha) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh. Dan semua pihak welcome," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Dadan pun mengatakan semua mitra penyedia menu di program MBG telah melalui proses verifikasi. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 13 ribu pelaku usaha yang sudah mendaftar sebagai mitra.

Namun, Dadan belum bisa menyebutkan jumlah mitra yang sudah terverifikasi dan diterima. Ia pun tak merinci mengenai mekanisme pemantauan mitra yang terdaftar dan telah diterima.

BGN telah membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG.

Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Dadan Hindayana mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG. Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan mengatakan bagi calon mitra yang ingin mendatar bisa melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelasnya.

Dadan menambahkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Angka Rp71 triliun itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.

Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?" ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.

"Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," kata Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Pemerintah membutuhkan sekitar 30 ribu mitra dalam memenuhi pasokan menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejauh ini, sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung dalam agenda menyuplai pasokan propgram MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bilang, karena MBG adalah program yang besar, maka kesempatan bermitra terbuka untuk semua pihak dengan persyaratan yang ditentukan oleh BGN.

"(Mitra) 13 ribu yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak," papar Dadan seusai rapat koordinasi terbatas dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut Dadan merinci, proses verifikasi ini dilakukan pihaknya hingga pengecekan ke lokasi mitra. "Karena kami cek sampai ke lokasi, ada verifikasinya," tambahnya.

Dadan mengatakan BGN membutuhkan sekitar 30 ribu mitra setiap harinya untuk mencukupi pasokan gizi gratis ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air. Ia menilai banyak yang ingin bergabung.

"Ini kan program besar setiap hari butuhnya 30.000 (mitra) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh, dan semua pihak welcome," tandasnya.

Menurut catatan detikcom, bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai status legal yang jelas.

Dadan menyebut mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya. Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Dadan menerangkan pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​

Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Tak Ada Susu di Menu MBG

Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.

“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).

Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.

“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.

Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.

Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

Perbesar

Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo

Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

"[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya.

Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," tandas Hasan.

Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

Tumbuhkan Perekonomian Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.

“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.