KOMPAS.com – Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025).

Namun, dalam pelaksanaannya, susu sapi dan ikan yang sebelumnya sering menjadi bagian dari menu pada masa uji coba, kini tidak disediakan secara rutin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa penyediaan susu dalam program ini tidak diwajibkan setiap hari.

“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan, Selasa (7/1/2025).

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), susu minimal diberikan seminggu sekali.

“Kalau SPPG yang saya kunjungi, dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi, di Cimahi susunya diberikan hari Senin,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, “Paling sedikit itu seminggu sekali. Susu bukan menu wajib karena suplai susu belum merata di setiap daerah.”

Hasan juga belum memastikan apakah susu akan diberikan lebih sering jika suplai sudah merata.

“Hal itu tergantung pada keputusan BGN. Sekarang yang dihitung adalah kecukupan kalori, karbohidrat, dan protein dalam porsi makanan,” katanya.

Pada hari pertama program MBG, sejumlah daerah seperti Cimahi dan Karawang telah menerima susu.

Hasan menjelaskan bahwa daerah yang dekat dengan peternakan sapi perah bisa mendapatkan susu lebih dari sekali seminggu.

“Saya dengar ada SPPG yang memberikan susu dua atau tiga kali seminggu,” tambahnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa menu susu hanya tersedia di wilayah dengan ketersediaan sapi perah.

“Susu akan menjadi bagian dari makan bergizi di wilayah yang punya sapi perah,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kebijakan ini juga diharapkan mendorong daerah lain untuk memiliki sapi perah, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor susu.

Namun, Dadan menyebut bahwa bahkan di daerah dengan sapi perah, susu hanya diberikan maksimal tiga kali seminggu.

“Kami akan mengombinasikan menu agar tetap memenuhi indeks gizi. Susu minimal diberikan tiga kali seminggu di daerah yang ada sapinya,” jelasnya.

Sebagai alternatif, daerah tanpa sapi perah akan mengganti susu dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, atau kelor.

“Untuk daerah yang tidak ada sapi perah, proteinnya bisa digantikan dengan sumber lain, termasuk kelor,” tambah Dadan.

Dana Pribadi untuk Program MBG

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung pelaksanaan MBG, seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hasan menjelaskan bahwa program di Kendari masih menggunakan sisa anggaran dari masa uji coba.

“Di Kendari, mereka menggunakan sisa anggaran uji coba yang diberikan Pak Prabowo sebelumnya. Setelah anggaran itu habis, program akan menggunakan dana dari APBN,” kata Hasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa anggaran MBG ditetapkan Rp10.000 per porsi, meskipun menu berbeda di tiap daerah.

“Anggarannya tetap sama, hanya menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera anak-anak di setiap daerah,” ujar Meutya saat meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5, Depok, Senin (6/1/2025).

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masing-masing daerah.

“Indonesia memiliki ragam masakan dari Sabang sampai Merauke. Kita ingin menu disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah,” kata Meutya.

Program Makan Bergizi Gratis akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun telah masuk dalam postur APBN 2025 yang disepakati bersama DPR.

“Postur APBN sudah memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut bertahap dan merupakan 2,29–2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Ada Susu Ikan maupun Sapi di Menu Makan Bergizi Gratis, Prabowo Rogoh Kocek Pribadinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Di hari perdana, menu-menu yang disajikan berbeda di tiap daerah. Ada pula daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebut saja di sekolah Bina Insani, Kota Bogor. Di sana, hidangan yang dibagikan kepada siswa-siswi TK berupa nasi putih, satu ayam goreng, satu tahu goreng, capcay, dan satu buah pisang.

Sementara itu, menu MBG di SD Kedung Badak 1 Kota Bogor berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Tak cuma di Bogor, menu susu juga tidak nampak di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Head Chef SPPG Halim Perdanakusuma, Jonie Kusuma Hadie, mengatakan bahwa susu tak menjadi menu MBG hari ini karena bukan jadwalnya.

"Jadi hari ini kenapa enggak ada menu susu karena rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini memang belum ada susu," ujar Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, Senin kemarin. .

Siswa kecewa

Tak adanya susu di menu hari perdana program makan bergizi gratis mengundang kekecewaan siswa.

Kekecewaan itu datang dari Mecha, salah satu siswi SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Terlebih, di sekolahnya sejatinya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada program yang berjalan setiap Selasa. Selain makanan, saya juga dapat susu. Berbeda dengan Program MBG ini," ungkap Mecha saat ditemui wartawan, Senin.

Ia kemudian berharap susu bisa disertakan dalam program MBG.

Tak hanya susu, siswa lain juga menyoroti porsi sayur dalam program makan bergizi. Sayur yang disediakan dianggap kurang meski ia mengakui bisa berhemat dengan adanya MBG.

"Sayurnya juga kurang. Kalau bisa ditambah," kata Sabrina.

Susu hanya untuk wilayah tertentu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia memang tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah. Tujuannya, untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Pasalnya kata Dadan, pemerintah tidak ingin kegiatan ini justru menjadi bagian dari peningkatan impor.

Dengan begitu, pihaknya mengatur agar menu susu diberikan minimal seminggu sekali dan termasuk dalam anggaran Rp 71 triliun yang disediakan.

"Jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Menu susu minimal sekali seminggu

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, menu susu dalam program MBG tidak diberikan setiap hari.

Menu tersebut diatur minimal seminggu sekali atau bahkan seminggu tiga kali sesuai kecukupan daerah.

Hasan sudah mengonfirmasi kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya di Tanah Sareal, Bogor, Senin (6/1/2025) pagi.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Menu susu diberikan di hari yang berbeda di tiap wilayah. Ada SPPG yang menyalurkan setiap Jumat, Rabu, atau hari-hari lain.

Di dapur MBG yang menyalurkan ke sekolah-sekolah daerah Bogor yang ia kunjungi, susu diberikan pada hari Jumat. Di daerah lain, menu susu diberikan pada hari perdana MBG.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi), dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," tutur Hasan.

Di SPPG Cimahi pula, susu bakal diberikan 2-3 kali seminggu. Menurut Hasan, hal ini bisa dilakukan lantaran letak SPPG dekat dengan peternakan atau pabrik susu.

Susu-susu yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam jangkauan SPPG Cimahi pun dikemas dengan botol kaca untuk mengurangi limbah plastik.

"Bisa ada yang lebih. Yang di Cimahi, jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai kemasan botol kaca, karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya atau ada pabrik, ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ," jelas Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hari ini, program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan pihaknya sedang mengevaluasi hari pertama program Makan Bergizi Gratis baik dari segi menu maupun sasaran agar lebih baik lagi ke depan.

"Sedang dilakukan evaluasi, sasaran tetap ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA serta santri dan sekolah keagamaan lainnya," katanya saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pada rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup hari ini, Dadan juga menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap, dieksekusi," ujar dia.

Sejalan dengan arahan itu, ia melanjutkan, pemberian makan bergizi gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

"Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat," paparnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang Cakung Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

Hari ini, program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan mengapa susu sapi belum tersedia dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik di Jakarta.

Dadan menegaskan susu akan menjadi bagian dari program MBG di wilayah-wilayah sentra peternakan sapi perah. Langkah itu bertujuan untuk mendorong setiap daerah mengembangkan sektor peternakan sapi perah sebagai sumber daya lokal.

Pemerintah juga tak mau pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini malah meningkatkan barang impor masuk Indonesia.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor, tetapi justru memberdayakan sumber daya lokal," ucap Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia berharap program MBG dapat mendukung kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan susu, sekaligus meningkatkan produktivitas peternak lokal.

Dadan menyampaikan anggaran untuk pengadaan susu sudah termasuk dalam anggaran MBG per siswa yang ditetapkan, yakni Rp10 ribu.

Menurutnya, dalam implementasi program MBG, daerah yang memiliki sapi perah akan mendapatkan pasokan susu minimal tiga kali seminggu.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, termasuk kombinasi-kombinasi agar indeks gizi tetap sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar dia.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki sapi perah, kebutuhan protein dan kalsium akan dipenuhi melalui sumber lain seperti ikan, telur, dan bahan makanan kaya kalori lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, susu sapi belum termasuk dalam menu MBG. Menu yang telah tersedia termasuk ayam teriyaki, sayur buncis, nasi, dan pisang.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Serupa, menu susu juga tak ditemukan dalam menu Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah di Jakarta Barat.

SD Negeri 15 Slipi, Jakarta Barat, menjadi salah satu sekolah yang dapat paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Palmerah.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (6/1), para siswa kelas 2 dibagikan makanan yang berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuat aturan teknis mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” kata Edy di Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat tertutup Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional.

Menurut dia, aturan teknis itu bernilai penting antara lain untuk memastikan informasi seputar program Makan Bergizi Gratis yang diterima oleh masyarakat tidak simpang siur. Ia menilai potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.

“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” kata dia.

Berikutnya, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu juga meminta agar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dibentuk, sebagaimana target Badan Gizi Nasional pada 2025 ini.

Pada hari pertama pelaksanaan secara resmi program Makan Bergizi Gratis, baru terdapat 190 SPPG.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujar dia menambahkan.

Edy menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapilnya. Langkah itu bertujuan agar para wakil rakyat tersebut mengetahui kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk terkait kualitas makanan dan kehigienisan dapur.

"Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Tetap Rp71 triliun, tetap," kata Nihayatul.

Anggaran BGN sebesar Rp71 triliun itu memang telah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR RI tersebut diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025. Dadan Hindayana pun menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia melanjutkan adalah anggaran terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun dikurangi sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp7 triliun, turun Rp1,5 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," ujarnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Senin (6/1/2025) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 71 triliun.

Dengan anggaran itu, pemerintah menargetkan 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis hingga akhir 2025.

Berikut rincian jadwal pembagian, menu makanan, dan lokasi penerapan program Makan Bergizi Gratis.

Jadwal Makan Bergizi Gratis

Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis ditujukan bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui.

Diberitakan Kompas.com (9/10/2024), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, anak sekolah akan mendapatkan makanan gratis sesuai jadwal yang ditetapkan.

Setiap anak sekolah akan mendapatkan satu paket Makan Bergizi Gratis per hari dengan jadwal pembagian sebagai berikut:

• Pelajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai SD kelas II menerima makan gratis pukul 08.00
• Siswa SD kelas III sampai VI menikmati makanan bergizi gratis pukul 09.30
• Siswa SMP dan SMA mendapatkan jatah makan begizi gratis pada siang hari sekitar pukul 12.00.

Menu Makan Bergizi Gratis

Pemerintah menetapkan paket makanan program Makan Bergizi Gratis bernilai Rp 10.000 per porsi.

Mantan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio ID FOOD, Dirgayuza Setiawan mengungkapkan, terdapat sejumlah menu makanan untuk program tersebut.

"Menu di Indonesia bakal berbeda, akan menyesuaikan dengan produksi di daerah masing-masing," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (5/1/2025).

Dirgayuza mengungkapkan, menu Makanan Bergizi Gratis terbagi menjadi 11 area sesuai studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional.

Berikut rincian menu makanan gratis:

• Area 1 (sebagian besar Sumatera)
  • Karbohidrat: nasi
  • Lauk: daging ayam, tahu
  • Buah: pepaya, manggis
  • Sayur: kangkung
• Area 2 (Mentawai)
  • Karbohidrat: sagu, talas
  • Lauk: udang, ikan
  • Buah: pisang, nangka, durian
  • Sayur: daun pepaya
• Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)
  • Karbohidrat: sagu
  • Lauk: udang, ikan
  • Buah: pepaya, durian, nanas
  • Sayur: kangkung, timun, terong
• Area 4 (Kalimantan)
  • Karbohidrat: Talas, singkong
  • Lauk: ikan, daging sapi
  • Buah: pisang, rambutan, jeruk
  • Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau
• Area 5 (Banten dan Jawa tengah)
  • Karbohidrat: nasi, jagung
  • Lauk: daging ayam
  • Buah: pepaya, jeruk
  • Sayur: labu, buncis
• Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)
  • Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
  • Lauk: udang, ikan, telur, daging
  • Buah: manga, alpukat, buah naga
  • Sayur: kol, kacang panjang, wortel
• Area 7 (Bali)
  • Karbohidrat: nasi
  • Lauk: ikan, tahu
  • Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
  • Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau
• Area 8 (Nusa Tenggara Barat dan Timur)
  • Karbohidrat: jagung, sorgum
  • Lauk: daging sapi
  • Buah: jeruk, pisang, pepaya
  • Sayur: daun kelor, terong, pepaya
• Area 9 (Sulawesi)
  • Karbohidrat: jagung, sorgum
  • Lauk: daging sapi
  • Buah: jeruk, pisang, pepaya
  • Sayur: daun kelor, terong, pepaya
• Area 10 (Maluku)
  • Karbohidrat: sagu, jagung, singkong
  • Lauk: ikan, daging sapi
  • Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
  • Sayur: pare, terong, kangkung
• Area 11 (Papua)
  • Karbohidrat: sagu, singkong, ubi jalar
  • Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
  • Buah: matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
  • Sayur: buncis, kembang pepaya.

Meski menu Makan Bergizi Gratis berbeda di setiap daerah, makanan yang diberikan tetap terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur.

Lokasi dapur Makan Bergizi Gratis

KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA Menu makanan bergizi gratis yang diterima siswa-siswi SMP Negeri 61, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengungkapkan, ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sasaran penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang perdana dilakukan hari ini adalah sekitar 600 ribu anak. Program ini tersebar di 26 provinsi di Tanah Air.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan penyaluran MBG di hari pertama di 26 provinsi ini dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan kesiapan dari daerahnya masing-masing. Contohnya terkait kesiapan infrastruktur.

"Kurang lebih antara 400 ribu sampai 600 ribu (penerima MBG). Tergantung kesiapan dari semua infrastruktur yang ada, karena kami mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Jadi, bagi yang sudah siap dieksekusi, hari ini dilakukan. Untuk yang berikutnya, yang sudah siap akan bertahap dilakukan," beber Dadan seusai rapat koordinasi terbatas dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut Dadan menegaskan, pihaknya telah bersepakat dengan Komisi IX DPR RI untuk pelaksanaan implementasi program MBG berikutnya. Badan gizi akan melibatkan anggota Komisi IX dalam pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX DPR RI, untuk pembukaan berikutnya, nanti anggota Komisi IX akan terlibat dalam pembukaan satuan-satuan pelayanan tersebut," tambah Dadan.

Dalam mendukung program MBG, Dadan mengatakan sudah ada kurang lebih sekitar 13 ribu mitra yang terlibat dalam menyuplai menu makanan bergizi ini. Dadan mengatakan pihaknya terlibat dalam proses verifikasi bagi mitra yang ingin bekerja sama.

"Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak. Karena kami cek sampai ke lokasi. Ada verifikasinya," papar Dadan.

Ia melanjutkan, MBG adalah program besar yang setiap harinya membutuhkan kurang lebih 30 ribu mitra dalam mencukupi suplai menu bergizi. Ia juga bilang, bahwa semua pihak terbuka untuk bisa bermitra dalam program ini.

"Semua pihak terbuka. Ini program besar, setiap harinya butuh 30 ribu (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh, dan semua pihak welcome," tandas Dadan.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) resmi berjalan hari ini, 6 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, ternyata susu tidak dimuat dalam menu MBG. Pemerintah menyatakan susu sapi akan masuk dalam menu di wilayah yang terdapat produsen susu sapi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan masuknya susu sapi dalam komponen menu MBG untuk memberdayakan industri susu sapi dalam negeri. Dengan begitu diharapkan tidak menambah angka impor susu sapi.

"Susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong setiap daerah agar punya sapi perah. Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," beber Dadan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan menjelaskan lebih lanjut anggaran program MBG akan tetap Rp 10 ribu per anak, walau nantinya akan memuat susu di dalam menunya.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, ketika masak apa. Karena indeksnya sudah diletakkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi-kombinasi. Sehingga, di daerah-daerah yang ada sapinya, susu diberikan minimal 3 kali dalam seminggu," tambah Dadan.

Terkait dengan daerah yang tidak memiliki produsen susu sapi, Dadan bilang, sumber proteinnya sementara bisa digantikan dengan protein lain seperti dari ikan atau telur. Sumber kalsium lainnya, kata Dadan, salah satunya bisa dari daun kelor.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, dengan telur, dan lain-lain, dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan, kelor, ya," katanya.

Berdasarkan pantauan detikcom pada pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menu MBG yang didistribusikan ke SD Angkasa 5 memuat nasi putih, ayam teriyaki, sayur buncis dan wortel, dan buah pisang. Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, bilang bahwa susu baru akan disediakan pada pelaksanaan MBG selanjutnya.

"Jadi susu ini kita lihat di Halim Perdana Kusuma hari ini belum ada, tapi saya terima informasi dari dapur tadi bahwa besok atau lusa akan diberikan susu," kata Valdrino kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim.

Meski begitu, ia menekankan bahwa menu MBG hari ini telah disesuaikan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan. Valdrino menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiagakan tiga perwakilannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kandungan gizi pada menu MBG.

Program makan bergizi gratis telah dimulai hari ini. Pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA.

Seperti dilansir Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait jadwal pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang disesuaikan ini sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah. Pemerintah juga sudah menyiapkan skema pembagian makan bergizi gratis dalam tiga waktu.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pernah mengklarifikasi soal jadwal pemberian makan bergizi gratis, yaitu masing-masing anak tetap menerima satu kali makan gratis. Dijelaskan bahwa anak PAUD hingga SD akan diberikan makan bergizi gratis sebagai makan pagi. Sementara anak SMP hingga SMA menerima makan gratis sebagai makan siang.

Jadwal Pemberian Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, berikut ini jadwal pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA:

• PAUD, TK, hingga Kelas 2 SD
  - Makan bergizi gratis dibagikan pukul 08.00 waktu setempat.
• Kelas 3 SD - Kelas 6 SD
  - Makan bergizi gratis dibagikan pukul 09.30 waktu setempat.
• SMP - SMA
  - Makan bergizi gratis dibagikan pukul 12.00 waktu setempat.

Tentang Program Makan Bergizi Gratis

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis mulai dijalankan secara bertahap sejak hari ini, 6 Januari 2025. Pembagian makan bergizi gratis ini dimulai di 26 provinsi dengan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur yang beroperasi.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video seperti dilihat, Senin (6/1/2025).

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," imbuhnya.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, ada sejumlah target utama penerima program makan bergizi gratis. Mulai dari peserta didik atau belajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren, balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya sudah mulai menggunakan APBN untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menjelaskan bahwa apabila sebelumnya, BGN mendapatkan dana tambahan dari berbagai pihak untuk melakukan simulasi. Namun, pada awal tahun, kebutuhan program sudah disokong APBN.

“Kan kami mendapatkan anggaran biaya tambahan pada Desember untuk uji coba di bulan Desember ya kan. Kemudian termasuk pembiayaan anggota Badan Gizi Nasional. Dan kemudian untuk 2025 ke depan ini sudah masuk di dalam APBN yang digunakan,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bapak Prabowo memantau setiap saat dan beliau akan melakukan sidak," ujar Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebagaimana inspeksi yang dilakukan mendadak, Dadan mengatakan sekolah yang menjadi tujuan sidak Presiden Prabowo itu dirahasiakan. Sejalan dengan hal itu, Dadan mengatakan pihaknya meminta agar semua sekolah bersiap melaksanakan program tersebut sebaik mungkin.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau (Presiden Prabowo) tetap memantau dari berbagai sisi dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan.

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait tidak adanya susu dalam komposisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dia menambahkan, susu memang tetap masuk anggaran MBG Rp10 ribu per porsi. Namun pemerintah juga akan melakukan simulasi kapan susu itu diberikan.

"Jadi gini kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kampa karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh bapak presiden," kata dia.

"Jadi agar indeksnya tetep masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," katanya.

Meski demikian, kata Dadan, pihaknya ingin mendorong setiap daerah di Indonesia punya sapi perah agar susu masuk ke dalam menu MBG. Pihaknya tak ingin ada impor susu untuk program MBG.

"Untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)