pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut diwujudkan melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun 2025.

Bentuk dukungan bankjatim terhadap program tersebut yaitu dengan ikut melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah.

Dari pihak bankjatim, PKS tersebut ditandatangani oleh SEVP Consumer Banking bankjatim Hermita dan SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan bankjatim Koerniawan Prijambodo bersama 39 bank penyalur lainnya di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada hari Senin (23/12).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan PKS ini. Sebab, hal tersebut dapat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Ini merupakan bukti konkret bankjatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari BJTM," ujarnya.

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan bankjatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

”Selain PKS, kami juga berkomitmen untuk mensukseskan program 3 juta rumah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya program ini tentu saja ke depannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau. Untuk itu bankjatim maupun UUS bankjatim hadir dalam menjalankan program tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

”Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75 persen dan perbankan 25 persen. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri berhasil menjadi salah satu bank penyalur terkemuka dengan capaian prestasi yang membanggakan.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran unit KPR berskema FLPP sebesar 68% secara year on year (YoY) menjadi Rp1,06 triliun. Aquarius mengatakan penyaluran pembiayaan pada sektor properti tersebut tercatat dengan kualitas kredit yang terjaga optimal.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Aquarius dalam keterangan resmi pada Selasa (24/12).

Berkat kinerja tersebut, BP TAPERA sebagai koordinator program FLPP dan TAPERA menempatkan Bank Mandiri di peringkat pertama sebagai Bank Penyalur FLPP dengan Pertumbuhan Unit Tertinggi secara YoY sebesar 68%. Bank Mandiri juga menempati posisi puncak sebagai Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik dari 10 Bank penyalur Tertinggi FLPP dengan Skor 96,21%.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam acara penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA 2025 di Auditorium Kementerian PU pada Senin (23/12). Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi; dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri bersama 38 bank penyalur lain dan 22 asosiasi pengembang turut serta menandatangani Komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Komitmen Bersama ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog pasokan rumah serta sebagai bentuk nyata peran Bank Mandiri untuk menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau dan tepat sasaran.

Aquarius menyatakan, Bank Mandiri akan terus melakukan peningkatan penyaluran KPR FLPP dan TAPERA oleh Bank Mandiri 2025. Bank Mandiri akan berfokus pada pembentukan ekosistem perumahan serta pembiayaan secara end to end untuk sisi supply dan demand, sehingga tercipta portfolio KPR Subsidi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

"Selain itu, Bank Mandiri juga akan memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar," tutur Aquarius.

Tak hanya itu, Bank Mandiri bersama BP TAPERA berharap penyaluran FLPP pada 2025 dapat tetap berjalan dengan baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan. Guna mewujudkan komitmen itu, Bank Mandiri terus mengembangkan dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR.

"Bank Mandiri juga menghadirkan inovasi transaksi yang adaptif dan solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin' KPR di Super Apps Livin' by Mandiri," ucap Aquarius.

Sebagai informasi, hingga akhir November 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp67,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,6% YoY dari periode yang sama pada 2023.

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

?Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim," ujarnya, Rabu (25/12/2024).

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat. ?Dengan adanya program ini tentu saja kedepannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau,? ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

?Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. "Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% dan perbankan 25%. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto bisa tersendat karena likuiditas mulai bergerak terbatas. Namun demikian, pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan yang ada saat ini masih cukup adaptif untuk mendukung program tersebut.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Dia menuturkan, OJK telah memiliki sejumlah kebijakan di sektor perbankan terkait penyaluran kredit ke sektor properti. Kebijakan yang ada saat ini juga cukup memadai untuk perbankan ikut mengambil peran lebih memuluskan program 3 juta rumah.

Pengaturan dari OJK yang dimaksud, antara lain:

Terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank. Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan. Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank. Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

“Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut,” kata Dian.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan. Produk yang dimaksud yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi.

EBA-SP menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun.

Kondisi Likuiditas Bank

Sementara itu, likuiditas bank bergerak ke arah pengetatan. OJK melaporkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berada di posisi 87,50% pada Oktober 2024. Angka itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2023 sebesar 84,19% maupun dibandingkan bulan September 2024 yang sebesar 86,91%.

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang dihimpun bank. Melihat tren yang ada, kondisi tersebut menandakan ruang yang semakin sempit untuk bank melakukan ekspansi kredit di masa depan.

Peningkatan LDR sejalan dengan perkembangan kinerja kredit dan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan. Pada Oktober 2024 misalnya, kredit tumbuh tinggi sebesar 10,92% year on year (yoy), sedangkan DPK hanya mampu tumbuh 6,74% (yoy).

Likuiditas yang kian mengetat juga ditandai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) yang turun secara tahunan dari posisi 117,29% menjadi 113,64%. Meskipun memang angka itu masih lebih tinggi dari threshold sebesar 50%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(das/das)

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan regulator selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu perbankan untuk turut mendukung program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 Juta Rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dian merinci berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK salah satunya pengaturan khusus untuk kredit beragunan rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank.

“Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, di mana semakin kecil loan to value (LTV), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur,” kata Dian lagi.

Selanjutnya, terdapat POJK Kualitas Aset mengenai penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (satu pilar). Ketentuan ini dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

“Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar),” ujar Dian.

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah.

Dian menyampaikan, pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

“Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019,” ujar dia lagi.

OJK juga mengeluarkan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023.

Dian mengatakan, larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

“Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi,” kata Dian lagi.

Lebih lanjut dalam sektor pasar modal, Dian menambahkan bahwa industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan, yakni Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Surat berharga tersebut terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar ajang Anugerah Jurnalistik dan Foto 2025 untuk mendapatkan masukan dari media sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar kedelapan kalinya itu menjadi ajang apresiasi kepada para jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik itu dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Peserta dalam kompetisi dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.

Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto.

Ajang perlombaan itu mengangkat tema "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit", dengan subtema "Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah", "Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah", "Core Business BTN pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion", serta "Peran BTN dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia".

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Menurut Nixon, dukungan yang positif dari para jurnalis juga membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah, serta turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional.

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong perbankan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan. Dirinya juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.
"Anggaran Kementerian PKP ini sangat minim hanya Rp5,2 triliun sedangkan target Program 3 Juta Rumah sangat tinggi. Ini (KPR FLPP) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat memiliki rumah subsidi dan mendorong capaian mengingat ada stok 46 ribu unit rumah subsidi yang siap akad KPR FLPP tahun depan," jelas dia.

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu kumpulan bank-bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Himbara terdiri dari empat bank besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Sedangkan BPD atau Bank Pembangunan Daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah masing-masing. BPD memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengelola keuangan daerah, memberikan kredit kepada masyarakat, mengumpulkan dana masyarakat, melakukan investasi di sektor riil untuk membuka lapangan kerja.

Tercatat sekitar tujuh Bank Nasional dan 32 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP. Selain itu Menteri PKP bersama ekosistem perumahan seperti asosiasi pengembang, perbankan dan BP Tapera juga menandatangani Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Kami harap dengan kerjasama yang baik dari seluruh ekosistem perumahan dan niat baik bersama maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah. Kementerian PKP juga siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Berikut adalah daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP untuk rakya di Indonesia :
1. BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah
2. BPD Kalbar dan Kalbar Syariah
3. BPD NTB Syariah
4. BPD Aceh Syariah
5. BPD Kalteng
6. BPD Kaltim
7. BPD Riau Syariah
8. BPD Jateng dan BPD Jateng Syariah
9. BPD NTT
10. BPD Jatim
11. BPD DI Yogyakarta
12. Bank Mega Syariah
13. BPD Sulteng
14. BPD Papua
15. BPD Bengkulu
16. BPD Sumsel Babel dan BPD Sumsel 17. BPD Babel Syariah
18. BRI
19. BNI
20. Bank Mandiri
22. BSI
23. BJB dan BJB Syariah
24. BTN dan BTN Syariah
25. BPD Jambi dan BPD Jambi Syariah
26. BPD Sulselbar
27. BPD DKI dan BPD DKI Syariah
28. BPD Kalsel dan BPD Kalsel Syariah
29. BPD Sulselbar Syariah
30. BPD Sumut dan BPD Sumut Syariah
31. BPD Jatim Syariah

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

(abr/abr)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 7 Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) untuk penyaluran kredit KPR dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Ara di Auditorium Kementerian PU, Senin (24/12).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan sejumlah bank penyalur KPR FLPP. Tercatat sekitar 7 Bank Nasional dan 33 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP.

Daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP tahun 2025

1. BPD Nagari
2. BPD Nagari Syariah
3. BPD Kalbar
4. Kalbar Syariah
5. BPD NTB Syariah
6. BPD Aceh Syariah
7. BPD Kalteng
8. BPD Kaltim
9. BPD Riau Syariah
10. BPD Jateng
11. BPD Jateng Syariah
12. BPD NTT
13. BPD Jatim
14. BPD DI Yogyakarta
15. Bank Mega Syariah
16. BPD Sulteng
17. BPD Papua
18. BPD Bengkulu
19. BPD Sumsel Babel
20. BPD Sumsel
21. Babel Syariah
22. BRI
23. BNI
24. Bank Mandiri
25. BSI
26. BJB
27. BJB Syariah
28. BTN
29. BTN Syariah
30. BPD Jambi
31. BPD Jambi Syariah
32. BPD Sulselbar
33. BPD DKI
34. BPD DKI Syariah
35. BPD Kalsel
36. BPD Kalsel Syariah
37. BPD Sulselbar Syariah
38. BPD Sumut
39. BPD Sumut Syariah
40. BPD Jatim Syariah

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana investor asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam pembahasan.

Rencana pembiayaan program 3 juta rumah dari investor asing masih ditangani oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Namun, belum ada update lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada pak Wamen, kita tunggu ya," kata Maruarar saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan, Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, sempat mengatakan calon investor dari ketiga negara tersebut siap menekan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11/2024).

(NIA DEVIYANA)