IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan lebih dari 70 ribu hektare (ha) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, total lahan yang disiapkan mencapai 73.432 ha di mana lahan-lahan yang zona peruntukannya untuk rumah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari total jumlah itu, sebanyak 14.490 ha sudah ditetapkan dan siap dieksekusi untuk pembangunan.

"Tanahnya ada di Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Nusron berharap, ketersediaan lahan ini bisa menjadi terobosan atas hambatan pembangunan 3 juta rumah dari sisi lahan. Dia menyebut, lahan-lahan lebih cocok untuk pembangunan rumah di desa sehingga tak memerlukan dukungan dari APBN.

Menurut Nusron, lahan potensial ini layak untuk kebutuhan perumahan karena saat ini kondisinya telantar. Dia menyebut, lahan-lahan ini bisa untuk berbagai program lain bagi kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Nusron juga menegaskan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang soal lahan dalam kaitannya dengan manajemen risiko. Setiap lahan milik negara tidak serta bisa dialihfungsikan atau dimanfaatkan. ATR/BPN harus merencanakan dan memeriksanya dengan cermat sehingga tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku. Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," ujar Nusron.

(Rahmat Fiansyah)

Konsumen Meikarta ramai-ramai meminta dana mereka dikembalikan atau refund atas pembelian unit bangunan di Meikarta. Hasil mediasi antara bos Meikarta dengan konsumennya menghasilkan komitmen pengembalian dana bagi 102 konsumen senilai Rp26,85 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap pengembang butuh dukungan regulasi pertanahan yang mengatur perizinan pembangunan area pemukiman untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan perizinan pertanahan itu diperlukan guna melakukan percepatan realisasi program strategis 3 juta rumah.

“Apa kebijakan yang dibutuhkan agar program ini jalan? Sehingga apa saja itu jelas, membutuhkan 4 kebijakan, yang pertama adalah mengenai pertanahan,” jelasnya dalam agenda Halalbihalal Keluarga Besar REI di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menjelaskan, pemerintah perlu segera melakukan akselerasi dalam penerbitan sertifikat lahan dan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung.

Kedua, REI juga meminta agar pemerintah segera merampungkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memperjelas area mana saja yang dapat dibangun kawasan permukiman.

Ketiga, Ketua Umum REI itu juga menyebut perlu dukungan likuiditas dari industri keuangan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

“Yang keempat adalah kebijakan pengawasan. Kita masukkan ke sana yang terakhir ini bagian dari, jangan sampai ini menjadi konten akhirnya kemana-mana,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Meski demikian, tanah-tanah yang siap dieksekusi itu tak bisa sepenuhnya digunakan untuk area permukiman saja. Pasalnya, lahan itu juga perlu untuk dialokasikan guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo lainnya, salah satunya swasembada pangan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memfasilitasi pertemuan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, termasuk induk perusahaan yaitu Lippo Group. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian PKP, Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4) kemarin. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Meikarta menjamin akan menyelesaikan hak-hak konsumen, ada yang meminta refund atau pengembalian dana, ada juga yang ingin mendapatkan unit.

Salah satu konsumen Meikarta, Triyanto (39) mengapresiasi langkah Kementerian PKP untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia berharap dirinya bisa mendapatkan kembali haknya yaitu pengembalian dana sekitar lebih dari Rp 200 juta.

"Harapannya pengembalian bisa lebih cepat dibanding apa yang sudah dijanjikan. Karena 3 bulan itu sebenarnya waktu yang singkat dibanding 8 tahun kami menunggu. Jadi sebenarnya kalau bisa lebih cepat, akan lebih baik," katanya saat ditemui wartawan di lokasi.

Triyanto (39), salah satu konsumen Meikarta yang tak kunjung mendapatkan unit yang sudah dibeli sejak 2017 Foto: Almadinah Putri Brilian

Walau demikian, Triyanto masih butuh beberapa kejelasan pada beberapa hal, pertama terkait pengembalian dan kedua bukti bahwa administrasi sudah selesai.

"Artinya tidak ada hutang-hutang lain yang ditagihkan. Karena penting juga untuk membebaskan dari kewajiban hutang. Karena unitnya tidak pernah kami terima. Tapi secara garis besar, mudah-mudahan proses ini baik untuk kami semua. Dan juga memberikan kepercayaan kembali ke teman-teman Meikarta dan juga pemerintah dalam menangani masalah," ungkapnya.

Triyanto sudah membeli unit Meikarta sejak 2017 lalu. Ia telah membayar cicilan selama 8 tahun dari tenor 15 tahun. Awalnya, ia membeli unit tersebut untuk investasi. Namun karena tak kunjung mendapatkannya, ia memutuskan untuk meminta refund.

Sementara itu, konsumen Meikarta lainnya, Christian Kurniawan, sudah membeli unit Meikarta ukuran 35 meter persegi sejak 2018. Pada 2019, ia sempat diminta untuk relokasi unit dan menyutujuinya. Pada 2021, ia diminta untuk relokasi lagi ke unit yang lebih besar, yaitu 42 meter persegi, namun harus membayar uang tambahan lagi. Ia mau tidak mau harus setuju lagi dan dijanjikan akan diserahkan unit pada Desember 2022 namun tak kunjung ia dapatkan hingga saat ini.

"Kan saya pakai KPA bank ya, bunga yang sudah saya bayarkan tidak diakui sama pihak Mekarta. Jadi yang diakui hanya pokoknya saja untuk sebagai pengurang harga unit yang baru Karena saya pengen cepat selesai, saya pengen cepat, 'yaudah lah yang penting serah terima cepat deh', akhirnya saya iyakan untuk merelokasi walaupun bunga saya nggak diakui," tuturnya kepada detikcom.

Ia sempat berkomunikasi dengan pihak Meikarta untuk melihat progres unit yang sedang dibangun. Akan tetapi, foto progres yang dikirimkan setiap bulan masih sama. Akhirnya Christian laporkan hal tersebut melalui layanan BENAR-PKP untuk membantunya mendapatkan refund.

Christian mengaku sudah mengalami kerugian sekitar Rp 290 juta. Ia juga harus terus membayar cicilan Rp 3,8 juta per bulan hingga 10 tahun ke depan (sejak 2018) agar BI Checkingnya tidak jelek.

"Saya terjepit juga di sini. Jadi makanya mau nggak mau ya kita teruskan cicilannya supaya BI Checking-nya aman, tapi sebenarnya kita pengen stop juga. Makanya tadi sempat nanya ke pihak Kementerian, Kementerian bilang selama belum divalidasi sih better kewajibannya dilunasi dulu nanti dokumen tambahan pembayarannya disusulkan," ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan dengan pihak Meikarta ini, Christian berharap bisa cepat diselesaikan hak-hak konsumen Meikarta.

"Semoga bisa segera diselesaikan, maksudnya tuntutan-tuntutannya. Tuntutan kita kan hampir semua kan minta pembatalan dan refund, semoga bisa cepat diberesin," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Curhat Konsumen Meikarta: Bayar Rp 286 Juta, Belum Dapat Unit Sejak 2017

Video Curhat Konsumen Meikarta: Bayar Rp 286 Juta, Belum Dapat Unit Sejak 2017

Bangunan tempat tinggal di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, hangus terbakar. Sebanyak 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Dari postingan yang diunggah akun media sosial Humasjakfire, terlihat api dan asap hitam tebal sempat membubung tinggi. Bangunan rumah warga yang terbakar tampak hangus terbakar.

"Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal," tulis keterangan Humasjakfire, Kamis (24/4/2025).

Proses pemadaman dimulai pada pukul 20.09 WIB. Sebanyak 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Mengerahkan 19 unit gabungan (17 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Jakarta Timur), serta 49 personel," ujarnya.

Api bisa dilokalisir pada pukul 20.43 WIB. Proses pemadaman selesai seluruhnya pada pukul 20.50 WIB.

"Operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 20.50 WIB," tuturnya.

'Lihat juga Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Kabar ini juga dibenarkan oleh pihak sekolah.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman menjelaskan program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede.

"SMK Kasihan Bantul masih, SMK 4 Jogja masih, kami kan kewenangannya SMA-SMK. Kayaknya ya cuma Kotagede itu," jelasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/4/2025).

Suhirman mengaku tak mengetahui secara detail alasan berhentinya program ini. Namun ia menduga, masalah administrasi menjadi penyebabnya.

"Kemungkinan administrasi, yang lebih tahu SPPG-nya. Ya sekolah cuma menginformasikan sementara berhenti dulu, tapi secara detail ya intern mereka ya, saya kok anu (tidak tahu)," urainya.

Sebagai informasi, SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah untuk program MBG, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja. Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengatakan pihaknya terakhir menerima MBG sebelum lebaran.

"Tempat kami setelah lebaran itu sudah berhenti, terakhir difasilitasi MBG 20 Maret sebelum lebaran," jelas Wahidi saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, hari ini.

Sejak saat itu, lanjut Wahidi, tak ada lagi pengiriman MBG dan informasi lanjutan terkait kelanjutan program ini. Hingga pada Rabu (23/4) informasi muncul melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi.

Dalam pemberitahuan itu dijelaskan penghentian dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku di BGN RI. Selain itu juga adanya permasalahan administrasi yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Dengan alasan itu, disebutkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan melalui SPPG Kotagede untuk sementara tidak dilanjutkan hingga adanya kebijakan terbaru.

"Saat ini BGN RI sedang dalam proses pencarian titik layanan SPPG terbaru yang akan ditugaskan untuk membackup wilayah Kotagede dan sekitarnya," lanjut Wahidi membaca pemberitahuan itu.

"Informasi itu dishare di grup sejak Rabu kemarin (24/4), saya bacanya sekitar siang hari," ungkap Wahidi.

Lebih lanjut Wahidi menilai pelaksanaan MBG sebelum dihentikan sudah relatif baik. Ia pun berharap program MBG ini bisa berjalan kembali.

"Kalau kami harapannya MBG bisa dilanjutkan lagi, karena pelaksanaan kemarin sudah baik. Lha anak-anak pas nggak ada MBG malah menanyakannya pada kami," pungkasnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Sampai saat ini, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Soalnya, sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Dari catatan Kompas.com beberapa pekan terakhir sejak MBG ini diterapkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat ke publik.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Pihak sekolah juga mengonfirmasi kabar tersebut.

Program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. Diketahui, SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah untuk program MBG, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja.

Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengatakan pihaknya terakhir menerima MBG sebelum lebaran.

"Tempat kami setelah lebaran itu sudah berhenti, terakhir difasilitasi MBG 20 Maret sebelum lebaran," jelas Wahidi saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, Kamis (24/4/2025).

Sejak saat itu, lanjut Wahidi, tak ada lagi pengiriman MBG dan informasi lanjutan terkait kelanjutan program ini. Hingga pada Rabu (23/4) informasi muncul melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi.

Dalam pemberitahuan itu dijelaskan penghentian dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku di BGN RI. Selain itu juga adanya permasalahan administrasi yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Dengan alasan itu, disebutkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan melalui SPPG Kotagede untuk sementara tidak dilanjutkan hingga adanya kebijakan terbaru.

"Saat ini BGN RI sedang dalam proses pencarian titik layanan SPPG terbaru yang akan ditugaskan untuk membackup wilayah Kotagede dan sekitarnya," lanjut Wahidi membaca pemberitahuan itu.

"Informasi itu dishare di grup sejak Rabu kemarin (24/4), saya bacanya sekitar siang hari," ungkap Wahidi.

Lebih lanjut Wahidi menilai pelaksanaan MBG sebelum dihentikan sudah relatif baik. Ia pun berharap program MBG ini bisa berjalan kembali.

"Kalau kami harapannya MBG bisa dilanjutkan lagi, karena pelaksanaan kemarin sudah baik. Lha anak-anak pas nggak ada MBG malah menanyakannya pada kami," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Disdikpora DIY Suhirman menjelaskan program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

"SMK Kasihan Bantul masih, SMK 4 Jogja masih, kami kan kewenangannya SMA-SMK. Kayaknya ya cuma Kotagede itu," jelasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/4).

Suhirman mengaku tak mengetahui secara detail alasan berhentinya program ini. Namun ia menduga, masalah administrasi menjadi penyebabnya.

"Kemungkinan administrasi, yang lebih tahu SPPG-nya. Ya sekolah cuma menginformasikan sementara berhenti dulu, tapi secara detail ya intern mereka ya, saya kok anu (tidak tahu)," imbuhnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis masih menunjukan sejumlah catatan dalam pelaksanaanya selama hampir 4 bulan sejak diluncurkan awal tahun.

Beberapa permasalahan mulai muncul ketika kurangnya antisipasi dari pemerintah mulai dari sejumlah mitra dapur makan bergizi gratis yang tidak dibayar hingga kejadian keracunan massal para siswa.

Peristiwa keracunan massal para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis sebetulnya sudah pernah terjadi pada Januari 2025, tidak lama setelah program tersebut diluncurkan.

Sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis yang disajikan.

Namun, kejadian keracunan massal siswa kembali terulang. Kali ini peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis menimpa puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya mengatakan total korban keracunan dari dua sekolah, yakni MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur , mndapat perawatan di RSUD Sayang dan Bhayangkara Cianjur sebanyak 79 orang.

"Total 79 siswa terdiri atas siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang. Saat ini, seluruhnya sudah pulang ke rumah masing-masing dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat," katanya dilansir dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Kondisi puluhan siswa tersebut terus membaik sehingga diperbolehkan pulang. Namun, selama pemulihan mereka tetap mendapat pengawasan dan kunjungan dari tenaga kesehatan guna memastikan kondisi kesehatannya kembali normal dan dapat beraktivitas seperti semula.

Pihak Dinas Kesehatan, tutur dia, sudah memberikan data ke masing-masing puskesmas terkait siswa yang mengalami keracunan, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan setiap harinya guna mengantisipasi gejala lain setelah mendapat perawatan.

"Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan untuk memastikan penyebab keracunan dibantu tim dari dinkes provinsi. Harapan kami dalam beberapa pekan ke depan dapat keluar hasilnya," kata dia.

Mitra Dapur Gulung Tikar

Salah satu mitra dapur MBG yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan tutup. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan dapur yang tutup, Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) fokus meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Ada keterkaitan antara tingkat keterhunian dan kualitas hunian. Para penghuni dapat atau tidaknya menghuni rumahnya dikarenakan kualitas bangunan menjadi salah satu faktor penyebabnya,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dikutip dari Antara, Kamis, 24 April 2025.

BP Tapera melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 Petugas, yang terdiri dari 30 orang petugas lapangan, 5 orang petugas verifikasi, dan 4 orang petugas administrasi dan konfirmasi.

Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025. Heru mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan hunian yang layak, dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangunnya.

Bimbingan teknis ini sebagai salah satu upaya dan bentuk dukungan BP Tapera terhadap pemerintah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan rakyat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh haknya dengan baik yaitu mendapatkan pembiayaan rumah layak huni dari BP Tapera.

Heru berpesan kepada para petugas pemantauan agar turut memantau dan menerima aduan yang disampaikan oleh para penghuni ketika melakukan kunjungan lapangan dan wawancara kepada para penghuni.

“Catat, dan sampaikan kepada kami jika ada keluhan, kami akan tindaklanjuti bersama para bank penyalur untuk membina pengembang-pengembang yang bermasalah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al - Ammari menyampaikan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi hingga tahun 2024, menunjukkan tren peningkatan tingkat keterhunian tiap tahunnya.

Di 2022, dari target 52.000 rumah, BP Tapera berhasil memantau 57.757 rumah, dengan hasil yaitu 41.435 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 71,62 persen rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.

Tahun 2023, dari target 62.000 rumah, BP Tapera berhasil memantau 70.422 rumah, dengan hasil 65.162 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 92,53 persen rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.

Pada 2024 dari target 62.000 rumah, BP Tapera berhasil memantau 66.541 rumah dengan hasil 62.294 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 93,62 persen rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.

“Sedangkan di 2025 ini, BP Tapera menargetkan sampling sebanyak 80.000 unit rumah. Seluruh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Muhammad Nauval Al Ammari.

(KIE)