Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) memberikan pernyataan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Hal ini berdasarkan dari kajian bahwa zakat yang ditarik ada syarat khusus dan dikelola dalam aturan yang jelas.

“Dari kitab-kitab kami mengaji, zakat itu ditarik ada syaratnya, diambil dan dikelola oleh siapa ada aturannya dalam Islam. Untuk siapa yang berhak menerima pun juga ada ketentuannya," kata Kiai Marzuki Mustamar dalam keterangannya di Kediri, Ahad (26/1/2025).

Pihaknya menilai ketika dana zakat itu dialihkan untuk program penambahan gizi, tidak memenuhi ketentuan dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan selama ini. Ia pun tidak sepakat dengan wacana pemanfaatan dana Baznas untuk program MBG.

Pihaknya menambahkan dana Baznas hanya boleh digunakan untuk membantu warga Muslim miskin. Hal ini tidak bisa disamaratakan dengan penerima di sekolah. Banyak juga dari kalangan yang mampu serta warga non-Muslim.

“Kami tetap memegang keyakinan agama dan syariat kami. Dalam hal pentasarufan menabrak aturan-aturan dalam syariat, karena dalam program itu yang menerima ada yang kaya, juga ada anak-anak yang non-Muslim. Kalau zakat tidak bisa diberikan kepada non-Muslim,” kata dia.

Namun, ia dengan para kiai lainnya sepakat dengan program pemerintah tentang Makan Bergizi Gratis tersebut, sebab hal itu juga mendukung pemenuhan gizi dan makan untuk anak-anak. Pihaknya berharap, dalam realisasi program itu tidak menyalahi aturan terutama dalam syariat Islam.

Diharapkan dalam pelaksanaan program tersebut bisa menggunakan sumber anggaran keuangan yang tepat dan tetap berpihak pada rakyat kecil. Sejumlah kiai NU dari Jawa Timur dan Jawa Tengah mengadakan Bahtsul Masail yang digelar di Kota Kediri. Selain membahas terkait dengan program pemerintah, juga membahas tentang program NU. Bahtsul Masail tersebut dipimpin oleh mubahits K.H. Achmad Rosikh Roghibi dan K.H. Lora Dimyati Muhammad, serta mushohhih K.H. Marzuki Mustamar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daerah yang masyarakatnya terbiasa mengonsumsi serangga. Ia pun membuka peluang menjadikan serangga sebagai menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan, Sabtu (25/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Dadan mengatakan beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Misalkan jangkrik yang kini sudah dijual-belikan. "Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," imbuhnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis. Namun, hal itu hanya bisa diterapkan di daerah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu.

Badan Gizi Nasional, dia berujar, tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan makan bergizi gratis tetap berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurut Dadan, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Ia menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan, Sabtu (25/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Dadan mengatakan beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Misalkan jangkrik yang kini sudah dijual-belikan. "Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," imbuhnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis. Namun, hal itu hanya bisa diterapkan di daerah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu.

Badan Gizi Nasional, dia berujar, tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan makan bergizi gratis tetap berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurut Dadan, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Ia menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Simak Video "Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun"

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Dibahas bersama Menkeu

Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah," jelasnya.

"Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambah dia.

Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," katanya, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Bantah minta tambahan anggaran

Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tegas dia.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita populer Ahad pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) akan tambahkan anggaran Rp100 triliun untuk Program MBG hingga Jonatan berhasil melaju ke final Indonesia Masters 2025. Berikut rangkuman berita tersebut :

1. BGN: Tambahan Rp100 triliun agar percepat capai 82,9 juta penerima MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025. Baca selengkapnya di sini.

2. RI kutuk serangan militer besar-besaran Israel di Jenin, Tepi Barat

Setelah gencatan senjata di Jalur Gaza dimulai pada 19 Januari, Israel justru melancarkan serangan ke Jenin dan kamp pengungsian Jenin di wilayah Tepi Barat Palestina pada Selasa (21/1), yang semakin menyebar ke desa-desa sekitar di hari keempat serangan. Baca selengkapnya di sini.

3. KBRI Singapura: Paulus Tannos ditahan di Changi Prison

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura melaporkan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT), saat ini ditahan di Changi Prison. Baca selengkapnya di sini.

4. Kebakaran rumah di Mangga Besar, Gulkarmat kerahkan 17 unit pemadam

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, pada pukul 17.49 WIB. Pada jam 18.32 WIB api sudah berhasil di lokalisir. Berikut berita selengkapnya.

5. Taklukkan Wang, Jonatan ke final Indonesia Masters 2025

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie memastikan tempatnya di partai final turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2025 seusai menaklukkan wakil Taiwan Wang Tzu Wei. Jonatan menang straight game 21-18, 24-22, dalam pertandingan semifinal. Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Indriani
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (25/1/2025), mulai dari Menteri UMKM sambut positif UKM diberi kesempatan kelola tambang hingga tambahan Rp100 triliun untuk capai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri Maman sambut positif UKM diberi kesempatan kelola tambang

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberi kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh menjadi usaha besar.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamentan pastikan RI swasembada pangan di era Prabowo

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan membuat Indonesia mencapai swasembada pangan.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI-India sepakati penyelesaian isu teknis untuk mendorong perdagangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan kedua negara.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. H-3 libur Isra Miraj-Imlek,178 ribu kendaraan tinggalkan Jabotabek

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 178.931 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 Libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 yang jatuh pada hari Jumat, 24 Januari 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BGN: Tambahan Rp100 triliun agar percepat capai 82,9 juta penerima MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno akan mewujudkan program sarapan gratis bagi siswa-siswi di Jakarta.

Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim menyebut, program ini menjadi salah satu prioritas pada masa transisi pemerintahan mereka dan ditargetkan mulai berjalan dalam 100 hari pertama masa jabatan.

“Pokoknya Mas Pram akan menyiapkan sarapan pagi gratis,” ucap Chico kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Lantas, apa beda program sarapan Pramono-Rano dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto?

Beda dengan program MBG

Chico memastikan program ini tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perbedaan utama terletak pada waktu pelaksanaan.

“Enggak, enggak ada hubungan, enggak terkait sama sekali (dengan program Makan Bergizi Gratis). Kan kita sarapan pagi. Jadi kebanyakan kalau yang dari pemerintah pusat itu kan untuk makan siang,” ujar Chico.

Dengan demikian, siswa-siswi di Jakarta berpotensi mendapatkan dua kali makan gratis dalam satu hari, yakni sarapan melalui program Pramono-Rano dan makan siang melalui program MBG pemerintah pusat.

Bertahap

Namun, program sarapan gratis ini tidak langsung diterapkan secara serentak di seluruh sekolah Jakarta.

Sejumlah sekolah akan dijadikan percontohan dalam 100 hari pertama masa jabatan Pramono-Rano.

“Tapi kan mungkin tidak bisa serentak langsung semua sekolah. Karena juga kita harus sesuaikan juga dengan kesiapannya juga,” ungkap Chico.

Sementara, Ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, saat awal pelaksanaan, tidak mungkin semua siswa di Jakarta langsung bisa menerima sarapan gratis.

Kesiapan program ini sangat bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

“Tidak mungkin langsung bisa keseluruhan, kita coba dulu. Trial di beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Libatkan UMKM dan kantin

Nantinya, program sarapan Pramono-Rano akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah.

Dengan demikian, diharapkan program ini juga dapat memberdayakan ekonomi lokal.

“Sarapan gratis yang pasti arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan,” lanjut Ima.

Guna menjamin kualitas makanan, tim transisi bakal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta untuk melakukan uji klinis terhadap pengolahan UMKM dan kantin sekolah yang terlibat.

Dari sekitar 3.000 UMKM dan kantin sekolah yang terdaftar, hanya 2.600 yang dinyatakan lolos uji klinis dan memenuhi standar kelayakan.

“Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.600 yang siap lolos dari uji klinisnya Dinas Kesehatan," ucap Ima.

Adapun program ini diprioritaskan untuk sekolah yang berada di wilayah kumuh Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko menyatakan realisasinya tetap bergantung pada APBD Jakarta.

“Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan, kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ucap Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.