Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
mengatakan penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR) yang yang dilakukan BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat.

"Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat miliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Menteri PKP didampingi Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga secara langsung mengunjungi salah satu perumahan bersubsidi yakni Perumahan Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.
"Tadi Pak Nixon menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29 ribu rumah yang sudah disampaikan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi," jelas dia.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian / Lembaga serta pemerintah dan mitra kerja akan tetus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui ]rogram 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengatakan bahwa informasi dari manajemen stok saat ini ada sekitar 142 ribu rumah yang sudah siap huni. Sedangkan yang akan dibangun ada sekitar 492 ribu unit tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya potensi rumah siap untuk 2025 ada sekitar 634 ribu dan kami bersama Bank BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Bank BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di 2025 mendatang," ungkap dia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PKP kepada BTN untuk terus dapat berkomitmen dalam bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data BTN, realisasi KPR Subsidi FLPP dan Tapera di 2024 telah mencapai 204.025 unit, sementara realisasi KPR Subsidi Bank BTN di 150.704 unit. Adapun realisasi KPR Subsidi sejak 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2024 sebanyak 32.958 unit dimana realisasi Bank BTN sebanyak 24.712 unit.

Sedangkan untuk hunian di Perumahan Pondok Taktakan Indah berjumlah 2.181 unit dan total yang sudah akad KPR sebanyak 1.649 unit.

Setiap unit hunian dibangun di atas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Sejumlah fasilitas umum juga tersedia pada area perumahan ini seperti taman bermain, lapangan olahraga, musholla dan ruang terbuka publik lainnya serta lokasi perumahan ini juga dekat dengan akses transportasi dan pendidikan.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berencana akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (16/12/2024). Ia ingin membahas perihal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera juga diminta hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12/2024).

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu juga diminta mempersiapkan dengan matang bahan pemaparannya.

"Kita coba yakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN sudah siap ya tahun 2025. Tolong nanti ada presentasi, ada datanya Pak Nixon bahwa betul-betul ya. Kita yakinkan dengan siap," pesan Ara.

Setelah itu, Ara juga berencana bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Bank BTN. Bahasan kali ini mengenai usulan kuota FLPP menjadi 600 ribu unit.

"Sesudah itu saya akan ajak BTN untuk ketemu dengan Pak Menko, Pak AHY. Kalau diperlukan kita juga akan yakinkan kepada Bapak Presiden bahwa BTN tahun depan siap menyalurkan sekitar 600 ribu. Tolong dipersiapkan ya Pak (Dirut BTN)," ujarnya.

Sebelumnya, Nixon menyatakan sanggup menyalurkan 600 ribu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Ia melihat berdasarkan data internal BTN, stok rumah mereka saat ini sekitar 631.978 unit. Rumah-rumah ini terdiri dari rumah sudah siap huni, proses finishing, hingga dalam proses pembangunan, tetapi belum disalurkan ke masyarakat.

"Terdapat yang sudah jadi, yang sudah dibangun, dan dalam proses pembangunan, finishing, kurang lebih 142.769 unit. Sedangkan masih ada yang pembiayaan konstruksinya yang kami biayai, jadi kurang lebih masih ada lagi 489.209 unit. Atau kita total untuk potensi tahun 2025, kurang lebih stoknya adalah 631.978 unit," jelas Nixon.

Ia berharap kuota FLPP tahun depan dapat ditambah agar 631.978 unit rumah yang belum disalurkan tersebut dapat dipasarkan dengan skema pembiayaan tersebut.

"Jadi Pak Menteri, kalau tahun depan kita dikasih kuota 500.000-600.000, maka kita bisa lakukan dengan sangat cepat," lanjutnya.

(aqi/zlf)

Serang (ANTARA) -

Serang (ANTARA) -

SERANG, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap konsep rumah subsidi ke depan, mengacu pada konsep green housing, dan dapat diterapkan pada program 3 juta rumah. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan sinergi pemerintah agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan berkualitas.

“Konsep green housing ini juga menjadi keharusan dan masa depan kita semuanya karena dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter seperti harus dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang-ruang terbuka,” ujar AHY saat meninjau rumah subsidi di Mulia Gading Kencana (MGK), residence Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024). 

Dalam kunjungannya tersebut AHY didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirai.  

AHY menjelaskan rumah subsidi tersebut mengusung konsep green housing dan memenuhi unsur ruang terbuka serta penggunaan energi yang efisien sehingga masyarakat bisa menghemat penggunaan lampu.

“Kemudian juga agar penggunaan energi ini bisa semakin efisien, artinya gak perlu setiap saat pasang lampu, nyalakan lampu, tapi karena matahari juga bisa langsung dinikmati oleh para pengguni rumah, termasuk efisiensi air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut AHY, ke depan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan yang terjamin,” pungkasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menambahkan, konsep green housing ini sangat penting dan memiliki ekosistem yang baik, mencakup developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen. Adapun rumah subsidi di MGK tersebut juga dekat dengan perkantoran.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” tandas Maruarar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut potensi rumah murah dengan skema subsidi di Serang, Banten, mencapai 631 ribu unit pada 2025. Ara mengatakan potensi ini harus didukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi disampaikan bahwa dari manajemen stok ada 142 ribu yang sudah ready dan yang siap dibangun ada 429 ribu, artinya potensi untuk 2025 ada 631 ribu," kata Ara saat penyaluran KPR BTN dalam program 3 juta rumah di Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia mengatakan BTN pada pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 bulan sudah menyalurkan 29 ribu rumah untuk masyarakat. Potensi skema rumah subsidi menurutnya perlu kolaborasi.

"Bagaimana ini kita akan coba bantu sekuat-kuatnya, karena dengan membantu pengembang sehingga membuat rumah berkualitas terjangkau dan murah, dengan membantu BTN bisa akad itu sama saja membantu target kami 3 juta rumah," paparnya.

Ara juga meminta pengembang agar menyediakan rumah murah tapi berkualitas. Pemerintah mendukung iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Dia menyebut bank juga tidak akan membuat sulit pengembang yang ingin mendukung program pemerintah untuk rumah murah.

"Negara menurut saya harus pro ke kepentingan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu rumah terjangkau, murah dan berkualitas," ucapnya.

Simak juga Video 'Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/idn)

Jakarta -

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Serang (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hampir 30.000 unit melalui Bank BTN dalam dua bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar di acara Akad KPR Massal di kawasan Taktakan, Serang, Kamis.

Adapun dalam acara Akad KPR Massal tersebut, diikuti oleh 235 calon debitur, mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, sebanyak 225 unit, sementara KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad KPR Massal serentak dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut Akad KPR Massal tersebut juga sangat mendukung target dari Kementerian PKP dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam kesempatan itu Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal seperti pedagang bakso dan penjual di warung sayur.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

"Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujar Doni.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran KPR dari 20 Oktober-5 Desember sudah sebanyak 28.386 unit.

Nixon mengatakan rata-rata pendapatan para debitur adalah kurang lebih Rp3,5 juta per bulan. Kemudian total potensi tahun 2025 penyaluran KPR FLPP Sejahtera stoknya 631.978 unit.

Lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita, sedangkan 81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, kata Nixon

Nixon mengatakan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga delapan persen pertumbuhan ekonomi dan nol persen kemiskinan dapat terwujud.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma menyatakan bahwa pihaknya bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan.

“Kami bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan,” ujarnya dalam acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur, baik dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia mengharapkan bank-bank Himbara terus meningkatkan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, BP Tapera menyampaikan harapan khusus kepada BPD agar dapat mulai berperan aktif meningkatkan volume KPR bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini yang terus kami lakukan, termasuk juga di dalamnya kami memberikan kapasitas building agar kemampuan para bankir di BPD itu terus meningkat, khususnya untuk menyediakan KPR bagi masyarakat di daerah,” ucap Sid Herdi.

Dia juga melaporkan bahwa BP Tapera telah bekerja sama dengan 20 asosiasi pengembang dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan, khususnya bagi MBR, supaya mereka dapat membeli rumah siap dan layak huni melalui program KPR.

“Jadi tidak ada lagi (alasan) belum bisa masuk (rumah) karena rumahnya belum siap huni, mereka harus menyewa atau mengontrak. Kami ingin bantuan dari para pengembang ini makesure bahwa rumah tersebut sudah siap huni dan layak huni,” ungkap dia

Terakhir, Sid Heri mengharapkan para investor lokal maupun luar negeri dapat membantu dalam memperbanyak kebutuhan perumahan di Indonesia.

“Sektor perumahan ini kebutuhan mendasar dan bisnisnya sudah berjuta-juta tahun. Investasi bagi para investor di sektor perumahan, khususnya di Indonesia, seharusnya memberikan keamanan dan keuntungan yang besar. Jadi, ke depannya diharapkan makin banyak para investor, dan dana pensiun, asuransi, baik lokal maupun dari luar negeri masuk untuk men-support program tiga juta rumah,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

(abr/das)