JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan.

Kepala BGN menegaskan pencairan gaji SPPG akan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hal ini disampaikan Dadan merespons soal beredarnya informasi bahwa gaji SPPG belum dibayarkan.

"Sebelum Lebaran selesai," ucap Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Namun, Dadan belum mau menjelaskan perinci soal hal ini.

Dia hanya kembali memastikan gaji SPPG dicarikan sebelum Lebaran.

"Cair (sebelum Lebaran)," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) belum memuaskan meski sudah menjangkau 38 provinsi dan 2 juta penerima manfaat.

"Boleh sekarang kita bangga makan bergizi gratis jangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya," kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Meski begitu, Prabowo memahami jika jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja cepat dengan seluruh jajarannya. Bahunya, kondisi saat ini sudah paling cepat yang bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan sejak diluncurkan di awal Januari 2025 lalu.

Prabowo mengaku kerap kali menerima aduan orang tua yang mengeluh belum menerima program makan bergizi gratis di sekolah anaknya ketika dirinya melakukan kunjungan kerja.

"Saya datang ke suatu desa atau satu tempat, orang tuanya yang nanya, 'pak, kami di sini belum terima MBG'. Jadi ini yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah. Dia belum. Saya sampaikan, 'bu, kita berusaha sekeras tenaga tapi kita tidak mungkin seketika negara kita sangat besar, mohon bersabar'," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo meminta Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif dan kreatif untuk mempercepat penyebaran MBG.

"Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana karena kasian rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Prabowo mengapresiasi program MBG lantaran menjadi prestasinya. Ia pun banyak menerima surat dari pimpinan-pimpinan negara dunia yang mau belajar dari Indonesia soal MBG.

"Banyak kunjungan pimpinan negara lain mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. padahal kita baru mulai," kata Prabowo.

JAKARTA, investor.id - Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, maka pada hari Kamis (20/3/2025) Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi menyampaikan, pihaknya percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

“Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program ‘Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat; melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro,” paparnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Hal ini, lanjutnya, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikian rumah yang layak.

“Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui acara prosesi groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m² dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batu bara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

 Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Sebagai rangkaian seremoni prosesi groundbreaking, acara ini ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia tertarik mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Indonesia.

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan program ini, meskipun baru berjalan tiga bulan.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin pelajari dari kita adalah makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/3/2025).

"Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," tambahnya.

Sudah Menjangkau 38 Provinsi

Prabowo menyebut, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Namun, ia masih merasa belum puas dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menanyakan kapan mereka akan mendapatkan manfaat program MBG.

"Hal ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat," ujarnya.

Meski begitu, banyak warga yang belum mendapatkan MBG dan mempertanyakan kapan giliran mereka.

"Kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua nanya, 'Pak, kami di sini belum terima makan bergizi.' Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya," kata Prabowo.

Ia juga menerima laporan bahwa sekolah atau desa di sekitar mereka sudah mendapat MBG, sehingga masyarakat berharap program ini bisa lebih cepat diperluas.

"Saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika. Negara kita sangat besar. Mohon sabar,’" katanya.

Perluas dengan Inovasi

Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk mencari solusi agar perluasan program MBG bisa lebih cepat.

Prabowo menekankan bahwa masyarakat kecil sangat membutuhkan program ini, sehingga inovasi dan strategi yang lebih kreatif diperlukan.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat? Apakah pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasihan, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Prabowo tetap mengapresiasi capaian yang sudah diraih dalam waktu singkat.

"Tapi terima kasih, apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah menuai kritik dari asosiasi pengembang.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berjalan lancar.

"Kita berdoa lah, kita berdoa, berusaha, berkolaborasi," ujar Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Bank Tanah (BBT) di Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Optimisme tersebut menyusul target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen pada tahun 2025.

"Kalau kita kan punya Presiden yang optimistis, dia pertumbuhannya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen. Kita sebagai anak buahnya ya bekerja keras," katanya melanjutkan.

Ara juga mengatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 menjadi yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita enggak kira-kira, kita justru bagaimana mendapatkan dana tambahan, dapat kerja sama, supaya bisa lebih lagi dari itu. Kita enggak bisa berpikir pesimistis, kita harus optimistis," ucap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Prabowo tak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Joko juga pesimistis, program 3 juta rumah akan membuahkan hasil seperti target yang dibuat.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran FLPP tahun 2025 masih ditalangi oleh bank.

"Jalan tapi dengan dana talangan dari bank," ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Salah satu penyebabnya adalah dokumen pencairan dana FLPP yang belum ditandatangani oleh Ara.

"Semua sudah ditandatangani, dia belum tanda tangan. Ya enggak jalan," katanya.

Untuk diketahui, selain menjadi Menteri PKP, Ara juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah surat pimpinan dunia terkait program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo mengatakan negara-negara lain ingin belajar program tersebut dari Indonesia.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar (MBG) dari kita," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Prabowo bercerita, kunjungan sejumlah pemimpinan dunia ke Indonesia salah satunya membahas program makan bergizi gratis. Dari kunjungan itu, negara lain ingin belajar soal program makan bergizi gratis.

"Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai," ujar Prabowo.

Dari surat dan pertemuan dengan pemimpin dunia, Prabowo mengatakan mereka menilai Indonesia serius menjalankan program makan bergizi gratis.

"Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," imbuhnya.

Mantan Danjen Kopassus itu bangga dengan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di semua provinsi. Meski belum puas, Prabowo mengapresiasi kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepet yang bisa kita laksanakan," imbuhnya.

Simak Video 'Kelakar Prabowo: Harga Cabai Turun, Saran Saya Jangan Terlalu Makan Pedas':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 2 juta orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis hingga Maret 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Untuk diketahui, total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza mengatakan bahwa 726 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) sudah aktif.

Helvi menyebutkan, 726 dapur SPPG itu tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," ujar Helvi dalam sambutannya pada webinar perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG, Kamis (20/3/2025).

Helvi mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171 triliun dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

“Program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Helvi.

Helvi menyebutkan, perputaran ekonomi dalam program makan bergizi gratis juga sangat besar

“Dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan,” ucap Helvi.

Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.

"Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebesar Rp171 triliun.

Kesepakatan itu terjalin ketika Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa BGN merupakan badan baru yang diamanahkan untuk mengelola anggaran negara yang cukup besar untuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Sementara kami sudah memiliki APBN 2025 Rp71 triliun dan kalau permintaan Presiden nanti untuk melayani Rp82,9 juta dilaksanakan, maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun,” terangnya.

Menurutnya, dalam upaya percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pendampingan, arahan, mitigasi, dan pengawasan dari Kejagung.

Oleh karena itu, BGN meminta pendampingan Kejagung agar program MBG bisa terlaksana sesuai koridor aturan dan bisa segera menyentuh daerah-daerah terpencil.

“Kami ada concern waktu untuk mengeksplorasi anggaran yang cukup besar untuk mengimplementasikan APBN. Makanya, sebelum kami lakukan pengadaan itu, kami memohon untuk pendampingan advokasi,” ujarnya.

Atas ajakan kerja sama tersebut, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa Korps Adhyaksa siap mendukung 100 persen dalam berbagai aspek, termasuk legal opinion, legal assistance, serta pengawalan dalam proses pelelangan.

“Yang pasti kita harus berusaha menghindari kebocoran (anggaran). Itu yang utamanya, dan tentunya perlu kecepatan. Teman-teman badan baru kemudian pegawai pun juga masih terbatas dan kami akan support (dukung),” ucapnya.

Dengan adanya pengawalan ini, Jaksa Agung berharap pelaksanaan program BGN bisa tepat kelola dan tidak menjadi masalah ke depannya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena berkolaborasi perkuat pelaksanaan sejumlah hal, mulai dari dukungan bagi UMKM hingga menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

Ketika ditemui di Jakarta, Kamis, Taruna mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat ratusan hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta inisiatif berupa program 'satu desa, satu produk' yang mendorong desa-desa NTT untuk memiliki satu produk unggulan. BPOM berperan untuk menjamin agar produk-produk UMKM tersebut aman dikonsumsi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa.

Dengan penjaminan itu, kata Taruna, maka perekonomian juga dapat ditingkatkan. Terkait hal itu, katanya, mereka juga mengupayakan hilirisasi produk-produk terkait, seperti pangan, kosmetik, dan obat asli Indonesia.

"Mulai dari cara pembuatannya, harus ada sertifikatnya, kemudian setiap produknya, setiap nomor izin edarnya ada. Kemudian kalau mau diekspor, mau diimpor juga harus ada surat keterangan impor ekspor. Kemudian post marketnya, distribusinya juga kami yang sertifikasi. Dan terakhir kalau ada penindakan kami juga yang dikasih tugas oleh negara," dia menjelaskan.

Kerja sama lainnya, kata Taruna, yakni untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diprioritaskan sebagai upaya penanganan masalah gizi, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan nutrisi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebutkan, pihaknya mengapresiasi dukungan serta kerja sama dengan BPOM. Kolaborasi tersebut, katanya, mendorong berbagai produk unggulan NTT mulai dari pertanian hingga kelautan agar dapat memiliki nilai tambah.

Melki juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk semakin memajukan UMKM NTT.

Gubernur itu juga menyatakan dukungannya bagi BPOM agar dapat segera meraih status sebagai otoritas terdaftar WHO (WHO-Listed Authority) agar produk-produk nasional semakin mudah diterima di pasar global.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025