REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menghadiri musyawarah provinsi (muprov) ke-8 Kadin Jabar di Hotel Trans Bandung, Senin (3/3/2025). Muprov digelar untuk memilih ketua baru Kadin Jabar.

Seperti diketahui, terdapat dua calon yang akan berkompetisi untuk menjadi ketua di Muprov Kadin Jabar yaitu Sintha Checawati Ketua Kadin Bogor serta Masrura Ramidjal Ketua DPD Iwapi Jabar. Saat ini Kadin Jabar dicaretakeri oleh Agung Suryamal.

Ketua pelaksana kegiatan Muprov Kadin Jabar Zoelkifli Adam mengatakan kegiatan Muprov Kadin Jabar sudah siap dilaksanakan 100 persen pada Senin (3/3/2025). Ia menyebut dua sosok Ketua Kadin Indonesia dan Menteri PKP akan menghadiri acara tersebut. "Insyaallah Pak Anindya akan hadir. Pak Ara bakal hadir," ujar Zoelkifli, di Kota Bandung, Ahad (2/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Committee Muprov Jabar Barkah Hidayat mengatakan terdapat 19 orang ketua Kadin di kabupaten dan kota yang akan hadir di acara Muprov Kadin Jabar. Termasuk empat careteker Kadin dan empat lainnya di kabupaten dan kota lainnya akan menyusul hadir.

Ia menyebut tiap daerah mengutus tiga orang perwakilan dan satu orang peninjau. Sedangkan careteker Kadin mengurus satu utusan dan dua peninjau. Sedangkan anggota luar biasa sebanyak 13 orang akan hadir. "Insyaallah , tidak ada hambatan dan semua bisa terselesaikan sebelum sore hari nanti," kata Barkah.

Barkah menambahkan pihaknya sudah mengundang Kadin Almer untuk turut serta dalam pemilihan Ketua Kadin Jabar. Namun, yang bersangkutan tidak berminat untuk maju di Muprov Jabar.

Pihaknya kemudian membuka pendaftaran calon dan menerima tiga orang pendaftar. Namun, akhirnya hanya terdapat dua orang perempuan yang memenuhi kriteria.

Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal berharap Muprov Jabar dapat membuat insan Kadin Jabar bersatu padu memajukan organisasi dan mengakhiri dualisme. Ia berharap ke depan Kadin Jabar dapat membantu pemerintah Jabar dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Kita bantu Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewujudkan program programnya," kata dia.

Pengembang Indonesia Jawa Barat Rayhan mendukung Muprov yang digelar Kadin Jabar. Sebab penunjukan Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal sudah sesuai dengan yang dikeluarkan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie

Sejumlah Kadin di kabupaten dan kota seperti Kadin Garut, Kadin Depok, Kadin Bekasi, dan anggota luar biasa mendukung Muprov Kadin Jabar Agung Suryamal.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran khususnya Tower 8, 9, dan 10. Tower tersebut diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan yang dilakukan bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut.

Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni. Dirinya menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025.

Sedangkan sebanyak tiga tower yaknidi tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Maret 2025.

Meski begitu, Menteri Ara berpesan agar MBR dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal.

"Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Mensesneg, tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujarnya.

Menurutnya, Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien covid-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

(KIE)

Jakarta -

Tiga tower Wisma Atlet di Blok C2 Pademangan sudah selesai direnovasi dan siap huni. Rumah susun (rusun) ini rencananya akan menjadi hunian bagi aparat sipil negara (ASN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar ada porsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun porsi penghuni maupun harga sewa pun diserahkan kepada wewenang kementerian tersebut.

Ketika ditanyakan terkait harga sewa sebesar Rp 1,2 juta per bulan, Ara membenarkan nominal tersebut menjadi pertimbangan dalam diskusi sengan Kemensetneg. Namun, ia meminta agar MBR bisa mendapat harga yang lebih terjangkau.

"(Harga sewa Rp 1,2 juta?) Dalam pembicaraan begitu, tapi buat yang rakyat kita turunkan ya, karena buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kita rencanakan nanti diumumkan lah. Tapi buat rakyat tentu kalau bisa, kami perlukan lebih di bawah daripada ASN," ujar Ara di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan usai meninjau kembali Wisma Atlet, tepatnya di Tower 10. Ara turut ditemani Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Direktur Pembangunan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Aswin Grandiarto Sukahar dalam kunjungan itu.

Ia menyebutkan tiga tower yakni, 8, 9, dan 10 sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Januari lalu. Sementara sisa tujuh tower di Kemayoran bisa selesai pada 15 April 2025 mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serah terimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Lalu, ia menyebut Wisma Atlet dapat dimanfaatkan secara bertahap. Ia berharap tiga tower yang sudah siap huni tersebut bisa diserahterimakan pada Maret ini.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower dengan total 7.426 unit hunian. Tiga tower di antaranya ada di Blok C2 sebanyak 1.932 unit yang sudah siap huni.

Setiap unit berukuran 36 meter persegi dengan dari 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Rusunnya sudah dilengkapi dengan furniture, mulai tempat tidur, sofa, lemari, hingga meja nakas.

Sebelumnya diberitakan tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung itu nantinya bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Kemudian Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

“Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan,” ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran, khususnya Tower 8, 9, dan 10 yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Kemudian Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

“Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan,” ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran, khususnya Tower 8, 9, dan 10 yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Kemudian Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

“Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan,” ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran, khususnya Tower 8, 9, dan 10 yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Kemudian Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

“Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan,” ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran, khususnya Tower 8, 9, dan 10 yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Pemprov Jakarta segera melakukan pembangunan jalan akses baru usai kisruh antara warga dan developer Pantai Indah Kapuk (PIK) mencuat.

Ara menyebut, Pemda perlu segera melakukan penetapan lokasi (Penlok) pembangunan jalan baru sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju PIK 1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/3025).

Lebih lanjut, Ara menyebut keputusan untuk melakukan pembangunan jalan baru itu sebagaimana kesepakatan yang telah diambil dalam proses mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025).

Namun demikian, Ara meminta agar Pemda tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, proses penlok itu diharapkan bakal berjalan tanpa adanya proses eksekusi penggusuran rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar. Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025