Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. MBG juga ada kaitannya dengan program dana desa yang diberikan Rp 1 miliar per desa per tahun.

"Dana desa kita kembalikan lagi per desa Rp 1 miliar 1 tahun. Dengan adanya program MBG, uang desa bertambah di kisaran Rp 5 miliar-Rp 8 miliar. Bayangkan, naik Rp 5 miliar saja sudah 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya beredar Rp 1 miliar, kini bisa Rp 6 miliar 1 desa," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Menanam Indonesia (Gerina), Rabu (23/4/2025).

Dia mengungkap alasan pertumbuhan ekonomi di desa itu karena pembelian berbagai bahan untuk MBG berasal dari wilayah tersebut. Hal itu membuat perputaran ekonomi bakal membaik.

"Setiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, ayam, ikan, sayuran dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kecamatan menjadi hidup," terangnya.

Prabowo juga menyebut, masyarakat yang kekurangan gizi di Indonesia cukup banyak, jumlahnya mencapai 25% penduduk. Program makan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu upaya menekan angka tersebut.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia kelaparan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh karena kurang gizi. Jumlahnya cukup banyak, 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin pas-pasan," katanya.

Prabowo membandingkan kondisi itu dengan negara lain. Dia menyebut kondisi anak-anak negara lain cukup baik, tinggi, dan besar berbeda dengan Indonesia.

"Saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir tidak bisa ditanam tapi rakyatnya, anaknya, tinggi besar," katanya.

Dalam program MBG, penanganan gizi di Indonesia pada era Prabowo ditangani tak hanya dari sejak siswa sekolah, tapi juga menyasar para ibu hamil. Dia juga ingin membantah nyinyiran pihak lain yang menilai negatif program MBG.

"Ada yang mengatakan (pemberian gizi) oh yang penting ibu hamil dikasih makan, jadi pakar-pakar ini tidak belajar, tidak membaca, program MBG itu mulai dari ibu hamil. Dan mungkin satu-satunya negara di dunia, di mana ada program ibu hamil, setiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba dilihat, di negara mana ada sekarang," katanya.

Video Jokowi: Hubungan Saya dengan Pak Prabowo Sangat Solid

Video Jokowi: Hubungan Saya dengan Pak Prabowo Sangat Solid

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam waktu dekat akan bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas relokasi lahan-lahan penjara menjadi perumahan.

Ara menuturkan hal ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Agus, kita sudah ditelepon sama Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sudah bicara juga langsung dengan Bapak Presiden. Tentu, kita akan ketemu dengan Pak Agus dalam waktu dekat," jelas Ara.

Selain dengan Agus, Ara pun juga akan membicarakan hal ini dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lahan penjara.

"Supaya nanti dengan lintas sektoral, yang penting ini ide, yang sangat cerdas dan luar biasa," ungkap dia.

Namun demikian, dirinya ingin melihat lokasi terlebih dahulu sebelum memindahkan dan menyiapkan lahan tersebut.

"Pindahannya dulu dimana, baru dipindahin. alau mau dimana ini penjaranya orangnya. Jadi, berpikirnya mesti strategis. Disiapkan dulu dong tempatnya, dipindahin, baru ini digunakan buat perumahan," kata Ara.

Sebelumnya, alih fungsi lahan bekas penjara dikatakan Ara sebagai arahan Prabowo.

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam waktu dekat akan bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas relokasi lahan-lahan penjara menjadi perumahan.

Ara menuturkan hal ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Agus, kita sudah ditelepon sama Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sudah bicara juga langsung dengan Bapak Presiden. Tentu, kita akan ketemu dengan Pak Agus dalam waktu dekat," jelas Ara.

Selain dengan Agus, Ara pun juga akan membicarakan hal ini dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lahan penjara.

"Supaya nanti dengan lintas sektoral, yang penting ini ide, yang sangat cerdas dan luar biasa," ungkap dia.

Namun demikian, dirinya ingin melihat lokasi terlebih dahulu sebelum memindahkan dan menyiapkan lahan tersebut.

"Pindahannya dulu dimana, baru dipindahin. alau mau dimana ini penjaranya orangnya. Jadi, berpikirnya mesti strategis. Disiapkan dulu dong tempatnya, dipindahin, baru ini digunakan buat perumahan," kata Ara.

Sebelumnya, alih fungsi lahan bekas penjara dikatakan Ara sebagai arahan Prabowo.

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tandasnya.

Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat (Jabar) dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Dilansir detikJabar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) usai kejadian tersebut. Para korban tersebut alami keracunan usai santap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal, mengatakan berdasarkan data terakhir total korban keracunan usai menyantap makanan program MBG mencapai 78 siswa yang terdiri dari 23 siswa SMP PGRI 1 dan 55 siswa MAN 1 Cianjur.

"Kalau keracunan itu pasti langsung ditetapkan KLB," kata dia.

Yusman mengatakan, selama masa KLB, Dinkes akan memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah.

Selain itu, lanjut dia, Dinkes juga meminta agar seluruh siswa yang memakan MBG untuk didata.

"Untuk siswa dari SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur didata seluruhnya. Yang tidak muncul gejala pun perlu didata untuk dipantau kondisi kesehatannya. Memastikan tidak ada lagi tambahan korban dan semuanya sehat kembali," ucap dia.

"Kita juga terjunkan tim dari setiap puskesmas yang nantinya akan mendatangi setiap korban untuk memantau perkembangan kondisi kesehatannya," kata dia.

Usai kejadian tersebut, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG. Dia menyebut, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Sampai masalah ini selesai kita tidak akan dulu produksi (MBG, red)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis, Selasa (22/4/2025).

"Kita uji laboratorium sampel makannya. Sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," lanjutnya.

Fakhri mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan. Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

"Untuk MAN memang kita pakai kotak dari plastik, tapi itu sudah standar dan foodgrade. Proses penyiapan bahan baku, pemasakan, dan pengemasan juga sesuai standar. Tapi untuk pastinya nanti dilihat dari hasil uji laboratorium," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG. Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia menyebut setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta.

BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yangdigagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Pertemuan itu dihadiri pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady dengan para konsumen apartemen Meikarta.

Ara meminta agar James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Kementerian PKP menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025.

Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 sehingga diketahui tentang jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Sementara itu, konsumen Meikarta bernama Su Fen dari Tangerang menyambut baik mediasi yang digelar oleh Menteri PKP tersebut.

Dirinya berharap agar tuntutannya meminta refund secara penuh dipenuhi oleh pengembang Meikarta.

"Puji Tuhan baik untuk semuanya, semoga saja benar-benar terealisasi. Saya minta refund full," kata Su Fen.

Berdasarkan data layanan pengaduan BENAR-PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat yang ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26,85 miliar.

Sejumlah siswa SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), muntah-muntah seusai memakan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polisi pun menyelidiki peristiwa itu dengan terjun ke dapur umum tempat MBG diproduksi.

Dikutip detikSulsel Rabu (23/4/2025)dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap makanan yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bombana Iptu Yudha mengatakan peristiwa itu terjadi pagi tadi. Yudha pun sudah menerjunkan tim ke lokasi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," katanya ketika dikonfirmasi.

Untuk menyelidiki peristiwa ini, Iptu Yudha berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kita sedang koordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Yudha menambahkan pihaknya juga mengecek dapur umum tempat pembuatan menu MBG tersebut. Polisi juga akan memeriksa bahan baku yang disediakan untuk program itu.

"Kita lakukan pengecekan dapur umum, pihak ketiga sebagai penyedia MBG dan asal bahan baku," bebernya.

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Bos Lippo Group James Riady pastikan akan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Banyak konsumen yang sudah membayar cicilan bahkan beli lunas apartemen Meikarta namun tak kunjung mendapatkan unit.

James mengatakan, pihak Meikarta memiliki tekad untuk menyelesaikan pembangunan Meikarta. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pembangunan 'kota baru', salah satunya infrastruktur.

"Namun kalau membangun kota baru biasanya itu pertama seribu unit itu yang paling penting menjadikan satu komunitas yang ini kalau sudah belasan ribu semestinya jadi, semestinya jadi," kata James di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Hingga saat ini, kata James, Meikarta telah membangun sekitar 16.000 unit apartemen dan akan menyelesaikan unit-unit yang belum selesai.

"Nah saya juga tanya apakah mereka memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan semua karena mereka tidak ada satu sen mereka utang jadi mungkin ini juga memberikan satu backdrop saya juga tanya sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16 ribuan. Tahun ini akan terus dilakukan serah terima," paparnya.

Terkait permasalahan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Sebagai informasi, dari laporan yang diterima oleh detikcom, pengembang Meikarta yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta yang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan susu yang murni. Kemudian, kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Rumah Susu Pasteurisasi Unit Sentul di Bogor, Jawa Barat, untuk memberdayakan peternak lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Koperasi.

"Semoga peresmian rumah susu ini dapat mendorong munculnya kolaborasi antara koperasi dan peternak lokal dalam pengelolaan dan produksi susu sapi murni di daerah lainnya, karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali peternak sapi perah lokal yang kesulitan dalam mengolah dan memasarkan hasil panennya, maka kita juga mulai berproses secara perlahan agar MBG menjadi offtaker (pembeli) terdepan dalam menyerap komoditas lokal," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan rumah susu ini nantinya dapat memudahkan para peternak dan petani lokal untuk mendistribusikan hasil panennya melalui koperasi, sehingga mereka akan semakin termotivasi dalam memproduksi hasil panen yang berkualitas.

Saat ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menyediakan menu MBG berupa susu murni dan berasal dari produksi susu lokal adalah SPPG Cimahi. Dadan berharap, daerah lain yang memiliki potensi yang sama dapat segera menyusul untuk mendistribusikan hasil panen dari peternak lokal.

“Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan susu yang murni. Kemudian, kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi, langsung di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG-nya. Akan tetapi, itu untuk SPPG saja, dan kemasannya dalam botol," ujar dia.

Rumah susu merupakan sebuah fasilitas produksi yang didedikasikan untuk mengolah susu segar dari peternak sapi perah lokal menjadi susu pasteurisasi berkualitas dan dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah yang mendapatkan program MBG. Pengolahan susu di rumah susu dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi guna memastikan susu yang dihasilkan tetap segar, sehat, dan bergizi.

Susu pasteurisasi hasil produksi akan didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG. Proses ini akan mendukung komitmen untuk menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak sekolah yang menerima manfaat program.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa peresmian rumah susu merupakan langkah awal dari gerakan nasional perbaikan gizi. Rachmat juga mendorong agar sinergi lintas sektor terus digencarkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025