JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengaku keprihatinan atas peristiwa yang menimpa puluhan siswa MAN 1 di Cianjur yang mengalami gejala keracunan seusai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

Menurut Nurhadi, kejadian keracunan siswa seusai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan. Dia menilai kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi BGN dan seluruh instansi yang terlibat.

“Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” tandas Nurhadi.

Diketahui, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4). Akibatnya, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG untuk sementara. 

Kejadian ini bukan insiden tunggal. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program MBG diluncurkan secara nasional, tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, di mana hal itu dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan. Bahkan ditemukan ada menu ikan tongkol MBG yang dibagikan ke sekolah dalam kondisi berulat.

Insiden keracunan menu MBG juga terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi. Terbaru, keracunan makanan dialami puluhan siswa-siswi di Cianjur. 

Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.

Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.

Ditambahkan Nurhadi, pihaknya pun mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dikutip Antara, Rabu, 23 April 2025.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," ungkap dia.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," kata dia.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

(KIE)

...Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah termasuk di Kota Pontianak, untuk memastikan program strategis nasional tersebut terlaksana dengan baik.

"Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan program tersebut terus kita lakukan di semua daerah, tidak terkecuali di Pontianak. Hal ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program," kata Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan pada kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja di Pontianak, Rabu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Kecamatan Pontianak Selatan dihadiri sekitar 300 peserta. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo.

Gunalan, menegaskan pentingnya pengawasan terpadu terhadap program MBG. Menurutnya, BGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi seimbang, aman, serta menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"BGN tidak hanya bertugas menyusun pedoman gizi, tapi juga aktif memonitor implementasi di lapangan. Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh agar program ini benar-benar menyentuh sasaran utama, yakni anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif dengan DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci suksesnya program MBG, terutama dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengapresiasi peran aktif BGN dalam menyukseskan program ini. Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dari DPR RI agar program MBG tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas.

"Kami menekankan agar pelaksanaan program ini terus diawasi dengan baik, termasuk kualitas bahan pangan yang digunakan. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk," kata Alifudin.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia unggul dan produktif.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.

"Program MBG yang dirancang sebagai salah satu Program Strategis Nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil," kata Alifudin di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi, Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fatahillah Abrar.

Alifudin menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan hak setiap warga negara dan menekankan pentingnya keberlanjutan serta kualitas bahan makanan yang disalurkan dalam program ini.

"Pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu mengakses makanan bergizi. Kami berharap program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," katanya.

Dia menjelaskan Program MBG yang akan dilaksanakan selama lima tahun ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi unggul yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, Alifudin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program ini.

"Kami akan terus memantau pelaksanaan program ini agar dapat memenuhi standar gizi yang seimbang dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Alifudin.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Rabu (23/4/2025).

Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.

"Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.

Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

"Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Lahan BUMN bisa dibangun rumah rakyat

BEKASI, KOMPAS.com - Mobil bak yang membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, diduga berasal dari salah satu perumahan di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga, Amin (78), yang kerap mencari barang bekas di tumpukan sampah bantaran Kali Bekasi.

"Itu dari perumahan," kata Amin saat berbincang dengan Kompas.com di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Amin mengungkapkan, pembuangan sampah di lokasi tersebut sudah berlangsung sekitar 10 tahun.

Sampah yang menggunung itu baru steril apabila air Kali Bekasi meluap lantaran terbawa arus sungai hingga ke laut lepas di pesisir utara Bekasi.

"Sampahnya kendang (hanyut) ke sono (arah laut lepas)," kata Amin.

Sementara itu, Lurah Kebalen, Andika, membenarkan bahwa sampah yang dibuang mobil bak di bantaran kali di wilayahnya berasal dari Kota Bekasi.

Menindaklanjuti peristiwa ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat keberatan ke Kota Bekasi.

"Nanti koordinasinya bareng-bareng sama DLH juga, kita bersurat," kata Andika saat menginspeksi ke lokasi.

Andika juga mengaku warganya beberapa kali menangkap basah warga Kota Bekasi membuang sampah sembarangan di bantaran kali di wilayahnya.

"Kalau untuk dari kota memang ada beberapa kali saya nangkap, bukan orang kita sendiri, bahkan orang luar yang buang sampah di sini," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, video yang menampilkan mobil bak membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kabelan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Youtube J2P Channel menunjukkan, empat orang terlihat tengah menurunkan sampah dari mobil bak.

Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di bantaran bagian atas Kali Bekasi, sebagian lainnya dibuang di bantaran bagian bawah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meminta bos Lippo Group mengembalikan duit konsumen apartemen Meikarta Rp26,8 miliar.

Berdasarkan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, ada 118 aduan terkait Meikarta. Ada 102 orang konsumen yang sudah melengkapi berkas dengan total ganti rugi Rp26.855.558.439.

"Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" kata Ara dalam mediasi Lippo Group dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ucap Ara ke dua petinggi Lippo Group.

Ara menyampaikan masih ada 16 konsumen yang belum selesai pemberkasan. Dia meminta anak buahnya merampungkan berkas 16 konsumen itu sebelum 1 Juni 2025.

Lalu dia meminta James Riady dan Meikarta membereskan pembayaran uang konsumen secepatnya. Dia memberi jangka waktu penyelesaian pembayaran hingga 23 Juli 2025.

Pada kesempatan itu, James berterima kasih kepada Ara yang sudah menengahi Lippo dengan konsumen Meikarta. Dia memastikan duit konsumen Meikarta akan segera dibayarkan.

"Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri," ujar James.

"Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrasruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya Program 3 Juta Rumah dan Makan Siang Bergizi (MBG). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program prioritas utama Prabowo adalah program perumahan.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu. Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek yang paling dahsyat kepada rakyat. Kalau kita benar meng-address kebijakannya," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia pun menjelaskan tiga mandat dari Kementerian PKP. Mandat pertama adalah memberantas kemiskinan. Fahri mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan kini 15 juta unit.

"Yang kedua, kita menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama di renovasi kalau di daerah-daerah," katanya.

Ketiga, kementerian berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan demikian, muncul Program 3 Juta Rumah. Fahri mengatakan Prabowo mengkampanyekan program tersebut, berupa pembangunan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Kemudian, ia mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Selain menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menyoroti perlunya mendorong pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Tabungan Negara (BTN) menambah dana program renovasi rumah untuk masyarakat.

Di samping itu, Fahri mengungkap pembahasan dalam rapat dewan komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia berharap BTN menjadi pilihan utama dan terbesar sebagai bank tabungan untuk rumah.

"Ada mandat yang clear di situ bahwa BTN harus menjadi bank mortgage terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, maka kita bekerja dengan skema ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal ini untuk membesarkan BTN," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)