Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis terkait efek dominonya terhadap perekonomian Indonesia.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf mengungkapkan hasil kajian mereka mengenai potensi efek domino dari program tersebut terhadap lapangan kerja, kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi.

“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8%,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).

Tidak hanya itu, Arief mengungkapkan bahwa salah satu keuntungan utama dari program MBG adalah peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dalam keluarga yang membutuhkan.

Misalnya, sebuah keluarga dengan tiga anak bisa mendapatkan bantuan hingga Rp600.000 per bulan, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang masing-masing hanya memberikan sekitar Rp200.000.

Namun, dia juga menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

"Poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

“Tetapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” ucapnya.

Arief juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok bahan pangan agar tidak ada kebocoran yang menyebabkan ketergantungan pada impor yang tidak perlu.

"Kami harus menjaga agar bahan-bahan yang tidak perlu diimpor tidak usah diimpor, sehingga rantai pasok bisa terjaga dan dampaknya sesuai harapan," pungkas Arief.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar dalam keterangannya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyebut bahwa ada banyak rumah subsidi yang dibangun dengan baik, memiliki jalan yang layak, tembok yang kokoh, ubin yang rata, air bersih, serta lingkungan yang hijau.

Namun, di sisi lain, kata Maruarar, ditemukan pula rumah-rumah subsidi yang mengalami permasalahan serius, seperti banjir meski tidak hujan, tembok yang retak dalam waktu kurang dari setahun, serta kualitas konstruksi yang buruk.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek rumah subsidi.

Selain itu, laporan terkait masalah ini juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah resmi disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), program Tapera telah membangun dan menyalurkan 1.384 unit, dengan total realisasi mencapai 1.134.937 unit.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar dalam keterangannya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyebut bahwa ada banyak rumah subsidi yang dibangun dengan baik, memiliki jalan yang layak, tembok yang kokoh, ubin yang rata, air bersih, serta lingkungan yang hijau.

Namun, di sisi lain, kata Maruarar, ditemukan pula rumah-rumah subsidi yang mengalami permasalahan serius, seperti banjir meski tidak hujan, tembok yang retak dalam waktu kurang dari setahun, serta kualitas konstruksi yang buruk.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek rumah subsidi.

Selain itu, laporan terkait masalah ini juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah resmi disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), program Tapera telah membangun dan menyalurkan 1.384 unit, dengan total realisasi mencapai 1.134.937 unit.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Saya laporkan, progres Wisma Atlet yang 3 tower itu ada tower 8, 9, 10 sudah selesai, sudah siap diserahterimakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, menyampaikan bahwa hunian Wisma Atlet telah selesai dibangun dan kini siap diserahterimakan.

Maruar, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut proyek yang terletak di Pademangan, Jakarta Utara, itu terdiri atas tiga tower yaitu tower 8, tower 9, dan tower 10.

"Saya laporkan, progres Wisma Atlet yang 3 tower itu ada tower 8, 9, 10 sudah selesai, sudah siap diserahterimakan," katanya.

Dalam keterangannya, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa unit-unit hunian di Wisma Atlet nantinya akan dihuni oleh masyarakat umum serta aparatur sipil negara (ASN).

Penyaluran unit akan dilakukan oleh Kementerian Negara Sekretariat (Kemensesneg), guna memastikan proses distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.

Maruarar mengatakan pembangunan Wisma Atlet ini memiliki nilai historis yang mendalam.

Proyek tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat yang telah berjuang menyelamatkan nyawa warga Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

"Momentum ini sangat bersejarah bagi bangsa kita, karena saat COVID-19, banyak dokter dan perawat yang mengorbankan diri untuk melindungi masyarakat," ujarnya.

Menteri Maruar menambahkan bahwa proyek tersebut dibangun dengan upaya maksimal dan dengan standar kualitas terbaik sebagai wujud apresiasi kepada para pahlawan kesehatan.

"Kami berusaha untuk membuatnya dengan sebaik-baiknya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memfasilitasi kebijakan pro-rakyat dengan memberikan keringanan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam transaksi kepemilikan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyebut kebijakan itu menyasar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya 5% kini menjadi 0%, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dihapus, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah subsidi ditanggung pemerintah hingga Juni 2025.

"Kebijakan ini diminta oleh Presiden untuk segera disosialisasikan agar bisa dinikmati oleh masyarakat kecil," kata Maruarar sesuai menemani buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Selain pembebasan biaya, kata Maruarar, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan rumah subsidi.

Jika sebelumnya pengurusan PBG membutuhkan waktu berhari-hari, kini di beberapa daerah, seperti Subang hanya butuh kurang dari satu jam, di Gianyar 14 menit dan di Badung 17 menit.

"Presiden Prabowo sangat pro-rakyat, kebijakan yang tadinya bayar menjadi gratis, yang tadinya lama menjadi cepat. Ini harus disosialisasikan dan dijalankan oleh semua kepala daerah di Indonesia," katanya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah segera menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR dan mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG membuka lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief, yang merupakan ahli kemiskinan, menyebutkan MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

"Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen," kata Arief.

Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

"Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini," tutur Arief.

Simak juga Video 'Prabowo Pernah 'Diancam' IHSG Anjlok karena MBG, Ini Kata Kepala BGN':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) mampu menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan hingga 5,8 persen jika diakselerasi dengan baik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dirinya terperangah dengan angka tersebut.

Adapun laporan mengenai dampak dari program makan bergizi gratis disampaikan oleh Anggota DEN Arief Anshory Yusuf saat bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"MBG tadi juga dilaporkan oleh Prof Arief, karena Arief ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Di kesempatan yang sama, Arief menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis juga mengurangi tingkat ketimpangan di dalam negeri. Sebab, jumlah manfaat yang diterima penerima manfaat jauh lebih besar dibandingkan bantuan sosial (bansos) lain.

Dia lantas membandingkan program makan bergizi gratis dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam PKH, penerima manfaat hanya menerima bansos senilai Rp 200.000, jauh lebih kecil dibanding MBG yang bisa mencapai Rp 600.000 jika satu keluarga memiliki tiga orang anak.

"PKH saja itu sekitar Rp 200.000, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja Rp 200.000. Jadi sangat tidak mungkin ini (outputnya) tidak besar, semua paham itu," ujar Arief.

Kendati demikian, Arief mengingatkan bahwa implementasi program makan bergizi gratis harus berjalan baik mengingat program ini jauh lebih progresif.

Untuk itu, DEN merekomendasikan tiga masukan, salah satunya melakukan peninjauan kembali (review) proses bisnisnya. Kemudian, diaudit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kedua, memberikan ruang peran serta bagi masyarakat sekitar, agar bisa melakukan monitoring karena sense of belonging yang tinggi.

"Lalu, yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor. Nah, ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," kata Arief.

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Anggaran sebesar Rp9 triliun akan digunakan untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT,” kata Kepala BGN Dadan Hindayani dalam keterangan yang diterima ANTARA di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya di hadapan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan 22 Kepala Daerah se-NTT yang beraudiensi dengan dirinya di Jakarta.

Gubernur NTT sendiri mengajak seluruh kepala daerah di NTT ke Jakarta untuk berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan di NTT.

Kepala BGN menambahkan bahwa dengan akan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak.

Dia menambahkan bahwa dari total anggaran, 85 persen akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15 persen lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan bahwa Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam rilis juga disebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat melalui BGN mendapat tanggapan positif dari Gubernur dan Para Kepala Daerah yang akan berdampak positif bagi masyarakat NTT.

"Kami menyambut baik program ini, karena memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dana Rp9 triliun ini jumlahnya dua kali lipat dari APBD NTT,” kata Melki.

Menurut dia, kesempatan besar itu akan menggerakkan ekonomi rakyat guna mendukung Program MBG ini.

Kunjungan ke Kemendikdasmen RI usai menemui Kepala Badan Gizi Nasional, Gubernur Melki bersama Para Bupati/Walikota bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bersama jajarannya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah NTT dan Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami melakukan pertemuan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di NTT, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di NTT dapat tercapai melalui sinergitas Pemerintah Daerah dan Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar orang nomor satu di NTT itu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar pelatihan pengelolaan makanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman pengelola makanan tentang standar kebersihan, gizi, dan pendistribusian makanan, agar Program MBG berjalan optimal.

“Pelatihan ini memiliki nilai strategis dalam memastikan makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak tetap terjaga kebersihannya. Sentuhan langsung ke makanan yang terkontaminasi bisa menimbulkan penyakit, dan itu yang kita hindari," kata Farhan di Bandung, Rabu.

Pada pelatihan tersebut para pengelola makanan diberikan materi atau edukasi terkait cara memastikan makanan tetap bergizi, prosedur pengecekan kelayakan dapur, serta standar kebersihan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dengan adanya pelatihan tersebut, kata dia, para pengelola makanan dapat menerapkan standar yang lebih baik dalam penyajian makanan bergizi, sehingga MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan keterampilan, tetapi juga bagian dari silaturahmi dan upaya bersama dalam mewujudkan visi nasional,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Wilayah 2 BGN RI, Sony Senjaya, menuturkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada pemenuhan gizi yang baik.

Oleh karena itu, kata Sony, program MBG menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental. Akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah kunci dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif," ujarnya.

Dia menyampaikan, pelatihan ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelatihan ini menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan,” kata dia.

Sony menjelaskan program MBG 2025 telah dimulai sejak Januari dan akan berlangsung hingga Desember, dengan implementasi bertahap sesuai kesiapan SPPG. Saat ini, sebanyak 726 SPPG telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan terus diperluas.*

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Lima asosiasi pengembang mendatangi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada hari ini, Rabu (19/3/2025) untuk membahas sejumlah permasalahan, salah satunya terkait program 3 juta rumah yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Kelima pengembang tersebut di antaranya Realestate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himpera), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Dalam rapat tersebut, kelima pengembang kompak menyampaikan keluhannya mengenai lambatnya progres pembangunan proyek 3 juta rumah. Di mana, hingga saat ini proyek tersebut dinilai belum memiliki perkembangan yang signifikan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa selama 5 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, program 3 juta rumah belum kunjung lepas landas.

“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta [rumah] berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP itu, maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI, Rabu (19/3/2025)

Joko juga menilai program 3 juta rumah tidak lagi mendapat perhatian Presiden Prabowo. Padahal, program itu masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah yang menilai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tak mampu megakomodir regulasi yang mampu mendorong sektor properti.

Alih-alih, tambah Junaidi, Kementerian PKP dinilai menimbulkan ketidakpastian usaha lantaran kerap menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satunya, mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

“Kegaduhan-kegaduhan yang disampaikan, salah satunya wacana penurunan harga [rumah subsidi]. Saat ini harga tanah meningkat, Menteri PKP justru memberi statement harga rumah diturunkan, ini sangat berbanding terbalik,” tegasnya.

Selain itu, pengembang juga menyoroti keputusan Kementerian PKP yang hendak melakukan audit pengembang. Hal itu dinilai tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dinilai sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

“Sangat sulit kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh diperiksa BPK, kami makan uang negara dari mana?,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan pengembang. Dia menyebut bakal segera melakukan RDP bersama Kementerian PKP dalam waktu dekat.

Terlebih, tambah Adian, wacana pemeriksaan BPK kepada pengembang dinilai tidak selaras apabila tidak ada aduan yang disampaikan oleh konsumen dan tak ada klausul pengingkaran kontrak antara konsumen dan pengembang.

“Menteri mengatakan bahwa periksa-periksa karena setahu saya konsumen yang beli rumah dan pengembang tentu punya klausul. Ada tidak yang dilanggar dalam klausul itu? kalau ada ya masuk perdata atau pidana,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) memproyeksi program strategis nasional (PSN) 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto tidak akan tercapai pada tahun ini.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu terjadi lantaran hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya melihatnya tidak akan terealisasi [program 3 juta rumah] kalau kondisinya masih seperti ini dan kondisi kementeriannya masih seperti itu,” kata Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (19/3/2025).

Pasalnya, tambah Joko selama 5 bulan menjabat Kementerian PKP disebut belum kunjung merilis peta jalan pembangunan 3 juta rumah.

Di samping itu, pengembang juga menilai Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menaruh perhatian mengenai kelanjutan pembangunan program 3 juta rumah yang notabenenya masuk ke dalam daftar program prioritas di RPJMN 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [makan bergizi gratis], Danantara yang dahulu gak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu. Mengingat, sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni Kementerian, kelembagaan, Kebijakan dan Pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkasnya.