IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar rapat program 3 juta rumah.

Menteri Ara mengungkap bahwa rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari rencana BI terkait relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendukung program 3 juta rumah dan telah menghasilkan tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Hari ini kami membicarakan, menindaklanjuti support dari Bank Indonesia. Melalui relaksasi Giro Wajib Minimum uang perbankan yang ada di Bank Indonesia, yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," kata Ara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, prosedur dan detail dari tim teknis telah disiapkan dan akan diumumkan esok hari.

Menteri Ara mengungkapkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.

Langkah ini perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," kata dia.

Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Ara juga menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas baik.

"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan, untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur.

"Kalau bagus benar, nggak usah takut ya audit. Kenapa perlu takut. Kalau benar bagus Kenapa perlu takut diaudit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan program 3 juta rumah akan berjalan dengan tepat sasaran dan berkualitas. Menurutnya, hal tersebut sudah diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ara mengatakan, nantinya pihaknya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.

Langkah ini menurutnya perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," katanya.

Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Menteri Ara juga menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas yang baik. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginginkan rumah dengan mutu yang terjamin.

"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," kata dia.

Menteri Ara mengatakan, untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur. Dia pun meminta agar pengembang nantinya mau dan berani untuk dilakukan audit.

"Kalau bagus benar, enggak usah takut ya audit. Kenapa perlu takut. Kalau benar bagus Kenapa perlu takut di audit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

Untuk dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah untuk 2025.

“Di dalam APBN kita sudah menempatkan untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

"Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

"Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini," tuturnya.

"Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap," sambung Erick.

Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, penyaluran rumah subsidi ke depan akan tepat sasaran dan berkualitas.

Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar rumah subsidi diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri Ara mengatakan, kriteria MBR di setiap provinsi berbeda-beda lantaran tingkat kemampuannya juga berbeda. Belum lagi, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

“Misalnya di Jawa Barat, di Papua, dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas. Sebab, berdasarkan laporan yang dia terima, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

“Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

“Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang diaudit BPKP. Kalau perumahan yang diaudit BPK. Dari situ, ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” katanya.

“Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut diaudit,” sambungnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

"Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," bebernya.

Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

" Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

"Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara," tutur Sri Mulyani.

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara meminta akses ke dalam Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka. Alasannya, agar akses warga lebih mudah ke mana-mana, termasuk ke PIK.

Akses jalan tersebut ditutup oleh PT Mandara Permai dengan mendirikan tembok. Sementara PT Lumbung Kencana Sakti menaruh bebatuan di dekat tembok tersebut dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendatangi kawasan Kapuk Muara untuk melakukan mediasi antara warga dengan perusahaan. Ara pun menanyakan apa yang diinginkan warga Kapuk Muara pada kesempatan saat itu.

Salah satu perwakilan warga, Mufit mengatakan pihaknya menginginkan jalan tembus masuk ke area PIK karena masih satu kelurahan, mengurangi kemacetan, serta mengantisipasi banjir.

Ara pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setia Budi untuk menyiapkan jalan agar bisa dilalui warga setelah tembok dirobohkan.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, cukup buat rakyat bisa lewat, kecuali truk (yang lewat) nanti jalannya rusak," kata Ara di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, Rabu (19/2/2025).

Tembok yang menutupi akses dari Kapuk Muara ke PIK Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Ia pun menanyakan kesiapan PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang ditutup tersebut. Kedua perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk membongkar pagar tembok dan bebatuan tersebut.

"Disaksikan ya. Di balik ini ada 2 PT, satu PT Lumbung, satu PT Mandara. Jalannya yang bebaskan DKI (Jakarta) sesuai aturan, yang bangun DKI, yang netapkan penlok (penetapan lokasi) DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, untuk membuat jalan tersebut harus ada beberapa dokumen yang direvisi seperti rencana detail tata ruang (RDTR) maupun penetapan lokasinya. Sebab, meskipun pembuatan jalan tersebut sudah ada SK Gubernur DKI Jakarta pada 2015 silam, surat tersebut sudah tidak berlaku dan perlu diperbarui.

"Nanti saya kira dari Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda termasuk DKI, kita akan kawal. Termasuk nanti kalau ada pergantian kepemimpinan di DKI kita akan sampaikan," ungkapnya.

Ia berharap bisa terjadi percepatan, termasuk dalam proses administrasi dan juga penganggaran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara memerintahkan untuk merobohkan pagar sepanjang 47 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) lantaran menghambat akses warga.

Ara menerima aduan tentang pagar itu dari masyarakat Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, pagar itu membuat warga harus berputar jauh. Selain itu, keberadaan pagar tersebut membuat perumahan warga sering kebanjiran.

"Siap Bapak pada saatnya memang sudah siap beliau (Pemprov DKI), DKI siap, 47 meter dirobohin, siap?" kata Ara saat memediasi warga, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti, di Jakarta Utara, Rabu (19/2). PT Mandara Permai merupakan pengembang kawasan PIK.

"Siap," kata Dirut PT Mandara Permai Sugiarso Tanzil.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, membuat rakyat bisa lewat," ucap Ara.

Ara menjelaskan setelah perobohan akan ada pembangunan jalan akses dari Kapuk Muara ke PIK. Semua proses mulai pembebasan lahan hingga pembangunan jalan akan ditangani Pemprov DKI Jakarta.

"Di balik ini ada dua PT. Satu, PT Lumbung (PT Lumbung Kencana Sakti), satunya PT Mandara (PT Mandara Permai). Jalannya yang bebaskan (Pemprov) DKI sesuai aturan, yang bangun DKI, yang menetapkan penentuan lokokasi, DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih," ujarnya.

Ara memastikan jalan itu tak akan dilewati truk-truk besar. Dia menyebut jalan itu hanya untuk akses warga, baik pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, dan mobil.

Sementara itu, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti harus bersedia lahannya dibebaskan. Mereka pun harus rela tembok yang membatasi PIK dengan perumahan warga dirobohkan.

"Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," ujar Ara.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan mengawal proses itu. Dia menyebut perlu ada beberapa dokumen yang harus diurus sebelum perobohan tembok itu.

"Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda, termasuk DKI, kita akan kawal. Prinsipnya adalah kita berusaha ini bisa dibuka, tapi prosesnya perlu ada percepatan," ujar Tito.

Sebelumnya, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK, Jumat (14/2). Demonstrasi itu berujung ricuh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara membawa persoalan itu ke istana. Dia membahas hal itu saat rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," ucap Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal program 3 Juta Rumah.

Junaidi mengatakan dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Empat asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi mengatakan, pengembang merasa yang awalnya optimistis menjadi pesimis karena sikap Ara.

“Program 3 juta rumah ini optimis bisa berubah menjadi pesimis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk program 3 juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan,” jelas Junaidi.

Untuk diketahui, 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

“Kalau kondisi pemerintahan BKP Ini cara pemimpin dan kaya kepemimpinannya Itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan,” tegas dia.

Sedangkan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko dalam kesempatan yang sama.

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun total keseluruhan 104.000 rumah subsidi per Selasa, 18 Februari 2025. Rumah tersebut meliputi yang sudah maupun sedang dibangun dan diserahkan.

Ratusan ribu rumah subsidi itu diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Rumah subsidi FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000. per hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara menyebut pembangunan 104.000 rumah FLPP itu merupakan bagian dari proyek-proyek perumahan yang sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, terdapat proyek revitalisasi Wisma Atlet yang akan dialihfungsikan untuk hunian vertikal bagi MBR.

Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut alihfungsi Wisma Atlet yang sudah siap diresmikan meliputi sebanyak tiga menara. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga menara Wisma Atlet tersebut.

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh menara lain yang akan siap diresmikan. Namun, ketujuh menara itu rencananya baru akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata Ara.

Untuk diketahui, kementerian yang dipimpin Ara ditugaskan menggarap proyek 3 juta rumah untuk MBR. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal mengevaluasi pendanaan sejumlah program usai didatangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Ara datang ke Kementerian Keuangan sekitar pukul 20.00 WIB. Agenda malam hari ini juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Pak Ara memiliki target yang lebih tinggi (pembangunan 3 juta rumah) dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," beber Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Sang Bendahara Negara menekankan apa yang disampaikan Ara terkait kebutuhan dana program 3 juta rumah bakal ditindaklanjuti tim teknis. Ia mengklaim sudah menemukan beberapa cara untuk merealisasikan target tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal target Presiden Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya untuk saling mendukung program-program yang sudah dicanangkan.

"Banyak program-program di dalam rangka mencapai Asta Cita dan growth 8 persen, apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini juga akan kita evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Kalau memang kita bisa memobilisasi dana lebih banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak. Ini yang akan kita bahas bersama mengenai mekanisme dari sisi pembiayaan," tambah Ani, sapaan akrab Menkeu.

Ani mengatakan sebenarnya APBN 2025 sudah menyiapkan dana pembangunan 220 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada Rp18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Akan tetapi, Menteri PKP Maruarar Sirait punya target membangun rumah lebih banyak dari yang sudah dialokasikan APBN 2025.

Di lain sisi, Ani mengungkapkan beberapa skema lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Ini meliputi perbaikan atau renovasi rumah sampai bantuan uang muka.