IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 100 dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Di sini, kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat sampai dengan 100 Satuan Pelayanan Pangan Bergizi atau SPPG sebelum 17 Agustus 2025," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam acara pengukuhan pengurus Kadin, Jumat (14/3/2025).

Anindya menambahkan, Kadin telah berkoordinasi Badan Gizi Nasional terkait inisiatif ini. Para pengusaha bisa bergabung dalam mendukung program ini, dengan catatan administrasinya harus rapi.

"Teman-teman di sini silakan (bergabung). Titipan saya, administrasinya harus rapi karena ini memakai APBN," kata Anindya.

Selain fokus pada program Makan Bergizi Gratis, Anindya juga mengungkap Kadin fokus pada tiga program prioritas pemerintah lainnya seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, serta program terkait pekerja migran.

"Kita merasa tenaga kerja migran itu berhasil membawa banyak sekali devisa. Nah, bagaimana kalian bisa membantu pelatihan bukan saja untuk pekerja domestik tapi untuk nelayan, pelayan, dan lain-lain. Mudah-mudahan hasilnya bisa membawa manfaat," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal membangun 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang masuk dalam program Quick Win Initiative Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan rencana pembangunan 100 SPPG itu ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

“Ini merupakan awal yang kita ingin bikin prototipe-nya sebelum 17 Agustus 2025 [rampung],” jelasnya dalam agenda Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin 2024 – 2029 di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Anin menjelaskan, rencana pembentukan 100 Dapur SPPG itu dilakukan guna mendorong suksesi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, lewat prototipe itu Kadin bakal melakukan evaluasi yang bakal dilaporkan ke Presiden.

Pasalnya, tambah Anin, program MBG menyangkut hajat orang banyak yang membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp171 triliun perlu dikelola dengan baik.

Anindya juga menjelaskan dirinya bahkan telah bertemu dengan kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana terkait dukungan rencana pembangunan 100 SPPG tersebut.

“Titipan saya [kepada Kepala BGN], administrasinya harus rapi. Karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan terlibat dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu peran pengusaha, yakni membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kadin mendukung pemerintah dengan empat program quick win. Empat program ini nantinya akan dibuatkan prototipe sebelum 17 Agustus 2025. Dalam mendukung tersebut, Kadin Indonesia telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional.

Anindya menyebut telah bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Menurut Anin, Dadan menyambut baik dan membuka peluang kepada pengusaha untuk terlibat.

"Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau ufah membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silahkan. Titipan saya, administrasinya pasti rapi karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan," kata Anindya dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Salah satu peluang yang dapat terlibat dengan membangun SPPG 100 unit sebelum 17 Agustus. Anindya pun mendorong agar pengusaha yang terlibat nanti dapat melihat hambatan dan mengatasinya.

Menurut Anindya, pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu. Anindya menilai hal ini bukanlah jumlah yang kecil.

"Yang pertama MBG, makanan bergizi gratis. Nah, pemerintah telah menetapkan ada 11 ribu, mau menjadi 30 ribu dapur namanya SPPG sekarang. Jadi belajar saya, Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi. Nah, jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan. Tapi dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka," tambah Anindya.

Selain pembangunan SPPG, pengusaha juga dapat terlibat dengan memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG. Anindya menyebut pengusaha terbuka lebar untuk berpartisipasi dalam 8 komoditas pangan, kecuali jagung dan padi.

"Tapi yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi dan 3 hari lalu kita bertemu dengan Menteri Petanian, kita terbuka lebar untuk berpartisipasi di 8 komoditas yang dibutuhkan, di luar, jagung dan padi. Ada cabai, ada kacang mete, ada palm oil, lalu dan lain-lain. Dan ini juga tentunya ditambah dari ternak, ayam, dan juga perikanan. Jadi, teman-teman, mengapa kita fokus di MBG? Bukan seta merta hanya dapurnya, tapi turunan yang diciptakan," jelas dia.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan kesiapan pengusaha untuk berkontribusi membangun infrastruktur dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sebanyak 38 Kadin Provinsi dikerahkan untuk membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Anindya dalam Audiensi Kadin Indonesia bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

“Datang Kadin dari 38 provinsi yang ingin sekali berdialog dengan BGN. Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah, fokus kepada membantu pemerintah mensukseskan program besar, seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Anindya di Menara Kadin, ditulis Jumat (14/3/2025).

Pembangunan SPPG di berbagai wilayah, ujarnya, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ini termasuk sektor usaha yang memiliki kapasitas untuk mendukung operasional dapur, dan penyediaan bahan pangan berkualitas.

“Kita juga membentuk Satgas untuk membuat SPPG Gotong Royong, di mana kita mulai untuk suatu prototipe sendiri. Beberapa yang kita yakini baik, bukan saja untuk pemasokannya, tapi juga administrasinya,” tutur dia.

Sejumlah perusahaan anggota Kadin juga telah diminta untuk mengonversi dapur agar dapat difungsikan sebagai SPPG.

Saat ini, jumlah dapur yang mendukung program MBG telah meningkat dari 11 ribu menjadi 30 ribu. Partisipasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan dapur program pangan ini.

“Jadi bahan baku yang dibutuhkan sangat banyak, teman-teman di Kadin Provinsi itu bisa berpartisipasi. Ini luar biasa sekali,” kata Anindya.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari sampai 12 Maret 2025, dan menjangkau 2 juta penerima manfaat. Adapun Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta program MBG diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali untuk mengawasi penggunaan anggaran.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam jumpa pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

Manado (ANTARA) - Wakil Menteri dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Banyak teman-teman kepala daerah bertanya perlu nggak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD," sebut Wamendagri Bima Arya di Manado, Kamis.

Di awal, kata dia, diarahkan untuk dititip dalam biaya tidak terduga, akan tetapi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dan jelas bahwa program makan bergizi tersebut terpusat.

"Program pusat, semua dari APBN, nggak boleh dialokasikan APBD," katanya.

Apabila disiapkan dalam APBD, kata dia, maka anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah seperti kelas, toilet dan lainnya.

"Wali Kota Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi kemudian diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.

Wamendagri menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terjadinya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan untuk pelaku ekonomi daerah.

"Supliernya dihubungkan dengan dapur, itu tugas pemda," katanya.

Karena itu, Wamendagri kembali berharap dukungan penuh pemerintah daerah untuk mengawal program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut.

"Visi besar, anggaran besar kalau di daerah tidak solid, tidak jadi ini barang pak. Jadi kita paham kenapa retret kemarin. Kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan nyambung," ujarnya.

Dia berharap, perlu dikoordinasikan bersama, dikawal bersama dan kolaborasi bersama terkait program Asta Cita, 17 program prioritas, serta delapan program hasil terbaik cepat.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

...Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak

Wamena (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterima oleh seluruh masyarakat di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, utamanya oleh para siswa.

"Di sini, kami turun karena ada persoalan penolakan Makan Bergizi Gratis. Kami sudah turun ke Timika, Nabire, Jayapura, semuanya punya semangat luar biasa. Dua provinsi, Papua Pegunungan dan Papua Tengah semua sudah menerima, dengan adanya kami dengar isu-isu penolakan ini, maka kami serahkan yayasan di sekolah masing-masing untuk mengelola MBG," katanya dalam sosialisasi MBG di Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Kamis.

Ia menegaskan, setelah berkunjung untuk sosialisasi di tiga provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, rata-rata anak sekolah justru senang diberikan MBG, mengingat berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), rata-rata anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak," ujar dia.

Ia mengemukakan, program MBG akan membuat seluruh masyarakat sibuk bekerja sehingga akan menciptakan kedaulatan ekonomi.

"Semua masyarakat akhirnya sibuk, itu inti otonomi khusus, dan kalau menyangkut masalah sekolah itu jelas, untuk kedaulatan negara, mengawal kedaulatan ekonomi untuk semua masyarakat Wamena," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Lenis juga menandatangani pernyataan sikap, di mana seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tiga poin terkait program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Gratis.

Pertama, yakni menerima dan mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Kedua, pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dipercayakan kepada yayasan, gereja, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Kemudian, yang ketiga yakni pemerintah bertanggung jawab memberikan sekolah gratis dan kepala dinas bertugas mengambil data sekolah.

Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, diketahui para pelajar melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Jayawijaya karena menolak program MBG dan lebih memilih pendidikan gratis.

Lenis Kogoya juga telah menegaskan, program MBG dan pendidikan gratis ke depan akan terus berjalan berdampingan untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari sampai 12 Maret 2025. Dari dana tersebut tercatat sudah ada 2 juta orang yang menjadi penerima MBG.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima. Pada awalnya pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Lalu seiring dengan peningkatan target penerima maka alokasi ini ditingkatkan Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun. Kategori peserta yang telah menerima manfaat dari Program MBG terdiri dari siswa-siswi SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun. Ini akan disiapkan dan kami terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran, realisasi pelaksanaan program MBG,” terang dia.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi 726 unit yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari Rp 82,9 juta target penerima makan bergizi gratis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan penerima program dari 15 juta penerima menjadi 82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar.

Dari perhitungan yang dilakukan BGN, diperlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan mulai September 2025. Untuk itu, pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk makan bergizi gratis.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur Dadan.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggaran akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Wisconsin DATCP untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam mendukung pencapaian target gizi nasional dengan MBG, salah satunya mencakup penggunaan produk susu dan bahan susu.

Adapun Departemen Agrikultur, Perdagangan, dan Pelindungan Konsumen (DATCP) adalah lembaga Amerika Serikat yang memiliki fokus pada pengembangan industri pertanian, kepentingan konsumen, serta perlindungan lingkungan.

Selain itu, kolaborasi itu melibatkan US Dairy Export Council (USDEC), organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mempromosikan produk susu Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi dan sehat kepada anak-anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, oleh karena itu pihaknya mendukung penuh program itu.

Menurut Taruna, program ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di bidang pangan.

"Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP," katanya.

Meskipun susu menjadi salah satu komponen penting dalam Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG, katanya, namun pemberian susu dalam menu MBG tidak bersifat wajib.

Dia menyebutkan pentingnya pencantuman Informasi Nilai Gizi pada kemasan susu, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memahami kandungan gizi dari produk susu yang mereka konsumsi, sekaligus mendukung upaya meningkatkan pola makan yang sehat.

Sejumlah potensi kolaborasi yang bisa dijalin antara BPOM, Wisconsin DATCP, dan USDEC, salah satunya adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk susu sebagai bagian dari pola makan seimbang dan bergizi di Indonesia.

Namun demikian, katanya, kolaborasi tak terbatas hanya pada susu dan produk olahannya, melainkan juga saran dan masukan lainnya mengingat sehatnya anak-anak di Amerika Serikat.

Sekretaris Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (Wisconsin DATCP) Randy Romanski mengatakan, pihaknya terbuka untuk menjalin perjanjian bilateral dengan Indonesia guna meningkatkan program MBG.

“Wisconsin memiliki lebih banyak peternakan sapi perah dibanding negara bagian lain,” kata Randy.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Per 12 Maret, Pemerintah gelontorkan Rp710,5 miliar untuk MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.