Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta -

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan,Yugi Prayanto.

Yugi memahami bahwa tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Dia menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Setelah berdialog dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pihaknya akan meneruskan diskusi ini dengan Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses pemodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran, selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Selain potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perijinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan illegal," pungkasnya.

Simak Video: Diusulkan Jadi Menu Makan Bergizi, Bagaimana Gizi Ikan Kaleng?

[Gambas:Video 20detik]

(ada/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengusulkan pemerintah memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra Tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Total dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun.

Tegas Ari, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Mayoritas nasabah KPR kan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujar Ari.

Usulan tersebut muncul karena program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Pada kesempatan tersebut, capaian pembangunan rumah oleh sekitar 3.000 anggota Himperra di seluruh Indonesia berkisar di angka 50.000-an per tahun.

"Sekitar 34.000-an itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 unit per tahun. Kami tentu mendukung itu," lanjutnya.

Ada pun hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

Jakarta: Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Sragen juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Sragen, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Sragen dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Sragen

Perumahan subsidi di Sragen. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Genengduur Asri

Perumahan ini berlokasi di Genengduwur, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Puri Angkasa Pratama ini ini memiliki 126 unit rumah dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 67 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi rumah adalah atap genteng tanah liat, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 107 unit rumah tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

3. Oemah Guworejo Asri

Perumahan ini berlokasi di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri ini memiliki 153 unit rumah dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Sudah tersedia juga 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Menara Sakinah

Berlokasi di Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, perumahan ini dibangun oleh Menara Hijau Jaya. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 72 unit dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Astina Residence Kalijambe

Perumahan yang berlokasi di Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Joglo Semar. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 92 unit dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 68 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Kemudian, spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan agar ikan menjadi menu pendukung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ikan disebut memiliki kandungan protein yang kompleks.

"Ikan memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari sumber protein lain," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, dikutip dari Antara, Kamis, 19 Desember 2024.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin mendukung Program MBG. Terutama dalam mempercepat swasembada pangan serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.
"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan. Nah, itu kita sosialisasikan supaya diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

Menguatkan ekosistem logistik

Menurut dia, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Terapkan digitalisasi

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Pelatihan dan pendampingan

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya Pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Tantangan sektor kelautan

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, yakni 21,84 juta ton pada 2020 menjadi 23,54 juta ton pada 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

(UWA)

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan pun mengusulkan ikan menjadi menu pendukung Program MBG.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, pihaknya mendukung program MBG dan mengusulkan ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program MBG. Menurutnya, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi seusai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dialog itu digelar dalam rangka mendukung target pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," ujar Yugi.

Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto/Istimewa

Menurut Yugi, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose. Nah, kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," kata Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di sektor ini.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan. "Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

Lihat Juga: Pemerintah Sepakati Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ujarnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya Pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegasnya.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023. Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budidaya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu hektare, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 juta hektare. Di samping potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal," pungkasnya.



Dialog tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, serta Staf Ahli KSAL Laksda TNI Dato Rusman SN.

Jakarta -

Video bernarasi lokasi diduga tempat penyuntikan gas di Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sejumlah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan tabung gas berwarna pink.

Dalam video yang dilihat, Kamis (19/12/2024), tabung-tabung gas tersebut tergeletak di halaman rumah. Terlihat lokasi berada di permukiman yang sepi.

Disebutkan bahwa tindakan penyuntikan gas untuk mengoplos tersebut bisa merugikan masyarakat. Serta menimbulkan kerugian kepada negara.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra mengatakan, pihaknya menindaklanjuti dengan cepat informasi dari informan tersebut. Anggotanya telah mengecek ke lokasi.

"Saat itu juga sudah ditindaklanjuti ke TKP (tempat kejadian perkara) bersama informan," kata Wahyu.

Namun saat di lokasi, lanjut Wahyu, didapati sudah kosong tidak ada tabung-tabung gas seperti yang ada dalam video maupun orangnya. Pengecekan tersebut juga dilakukan bersama warga sekitar.

"TKP sudah kosong, disaksikan juga dari masyarakat," pungkasnya.

Tonton juga Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/dek)

Bank Mandiri berkolaborasi bersama PT Delta Mitra Sejahtera menghadirkan Cikande Business Residence (CBR), perumahan bersubsidi dengan konsep pembangunan hijau dan berkelanjutan yang mewujudkan program pemerintah Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan hunian berkualitas, terjangkau dan ramah lingkungan.

Kerja sama ini juga menjadi langkah Bank Mandiri mendukung program prioritas 3 Juta Rumah. Menjadi percontohan proyek hunian hijau, Cikande Business Residence berdiri di atas lahan seluas 12 hektare di Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nantinya, proyek yang mencakup pembangunan 1.012 unit rumah bersubsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah ini dirancang dengan pendekatan desain efisien energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa perumahan bersubsidi berkonsep Green House, Cikande Business Residence menjadi wujud nyata komitmen Bank Mandiri mendukung transisi energi berkelanjutan yang adil dan terjangkau.

"Pembiayaan 1.012 rumah bersubsidi ini menjadi proyek pertama di Indonesia yang mengadaptasi standar bangunan hijau, meliputi mitigasi, adaptasi, sertifikasi, dan skema pembiayaan kreatif untuk perumahan hijau," kata Aquarius di Jakarta, Kamis (19/12).

Saat ini, Cikande Business Residence juga telah meraih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai bagian dari program percontohan pembangunan perumahan hijau di Indonesia.

Direktur Utama PT Delta Mitra Sejahtera, Daniel Djumali menjelaskan, sertifikasi ini menjadi bukti proyek Cikande Business Residence telah memenuhi standar teknis Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta kenyamanan penghuni.

Karena itu, Daniel menyampaikan kebanggaan dapat berpartisipasi dalam program yang menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau, yang mengintegrasikan desain modern dengan teknologi ramah lingkungan.

"Proyek ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan, tetapi juga mempercepat regenerasi perkotaan melalui pengembangan solusi densifikasi dan revitalisasi pemukiman kumuh," papar Daniel.

Lebih jauh, keterlibatan Bank Mandiri dalam proyek Cikande Business Residence sekaligus menandai peran dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang digagas Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan pada 2023 lalu, di mana Bank Mandiri menyediakan skema pembiayaan inovatif yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian berkualitas.

Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp 67,3 triliun, tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara, total penyaluran kredit dengan skema FLPP telah menembus Rp2,88 triliun kepada lebih dari 22 ribu debitur di seluruh Indonesia.

"Kami berharap sinergi ini dapat menghadirkan solusi perumahan hijau yang berkualitas dan terjangkau, serta membuka jalan bagi pembangunan proyek serupa di berbagai wilayah Indonesia, untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," pungkas Aquarius.

Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan agar ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin dalam mendukung Program MBG dan swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," tambah Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12).

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Yugi menambahkan, pihaknya telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimulai pada awal 2025.

"Saya berharap program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurutnya, adanya penyakuran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB.

Selain itu, ada pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
"Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia," jelas dia.

Adanya KPR FLPP juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor. Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.

"Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua. Kini saatnya MBR bisa memiliki rumah bersubsidi yang layak dan harga yang terjangkau," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta: Cileungsi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Cileungsi menjadi wilayah yang banyak diincar pengembang karena dekat dengan Kawasan industri.

Banyak pengembang yang membangun perumahan dengan berbagai tipe dan Harga yang bervariasi. Medcom merangkum beberapa rumah dengan harga serba Rp180 jutaan di Cileungsi buat kamu yang mencari tempat tinggal.

Jika kamu mencari tempat tinggal, di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah di Cileungsi yang dikutip dari laman resmi Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Cileungsi

Perumahan murah di Cileungsi. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Situsari Tahap 3

Terletak di Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor, perumahan ini dibangun oleh Makmur Sukses Wicaksana. Ada 126 rumah subsidi yang tersisa dengan Harga Rp181 juta.

Setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi yang dibangun di atas luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.
Adapun spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan, dinding batako, lantainya keramik, dan pondasi batu kali.

2. Pesona Kahuripan 10

Perumahan ini dibangun oleh PT Hikmah Alam Sentosa. Perumahan ini memiliki 173 unit rumah subsidi dengan harga Rp185 juta.

Terletak di Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah ini memiliki spesifikasi teknisnya, atap genteng plat, dindingnya batako double dinding, lantainya keramik 30x30 dan pondasinya batu kali.

Rumah di sini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi yang mana di dalamnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

3. Permata Puri Harmoni 2 Tahap 2

Perumahan subsidi ini berada di Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dibangun oleh Bangun Cipta Multiguna, ada 76 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga Rp181 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi . Dalam satu unitnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yakni atap genteng beton, dindingnya batako double dinding, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Fontana Lake

Terletak di Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah ini dibangun oleh Central Bangun Cemerlang. Ada 75 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga Rp180 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi . Dalam satu unitnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yakni atap baja ringan, dindingnya batako double dinding, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Cileungsi 8

Perumahan yang berada di Mampir, Cileungsi, Kabupaten Bogor dibangun oleh Bina Griya Sarana. Perumahan memiliki 27 unit rumah subsidi dengan harga Rp181 juta.

Di setiap unitnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Adapun spesifikasi bangunan antara lain atap baja ringan, genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)