Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi rakyat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).

Ara bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang, terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu sangat berarti untuk program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Pembahasan seputar perumahan, tidak terlepas dengan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Ara meminta APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.

"Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.

Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.

"Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan," ucapnya.

(aqi/abr)

JAKARTA - Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty memperoleh pengakuan dunia sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek-proyek properti di Tanah Air. Pemenang di award ini, nantinya akan berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d?Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI) . FIABCI adalah organisasi realestat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

Diketahui FIABCI juga satu-satunya organisasi realestat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara itu REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang mengaku sangat gembira dan merasa bersyukur sekali karena Mulia Gading Kencana (MGK) Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka yakni FIABCI dan REI sebagai salah satu perumahan terbaik di Tanah Air untuk kategori Rumah Subsidi Platinum.

?Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,? ungkap Samuel usai menerima award.

Menurutnya, manajemen Infiniti Realty juga mengucapkan terimakasih kepada semua staf dan karyawan, termasuk para vendor dan kontraktor yang telah mendukung pembangunan rumah subsidi MGK Serang. Samuel mengatakan, salah satu visi utama perusahaannya adalah membangun rumah subsidi yang layak huni dan direalisasikan melalui penggunaan bahan-bahan material berkualitas.

?Manajemen Infiniti Realty merasa bahagia saat melihat masyarakat dapat menempati hunian yang layak dengan kualitas terbaik, karena itu adalah rumah mereka yang pertama,? ujarnya.

Bersertifikat Bangunan Hijau

Pada Oktober 2024, Perumahan Mulia Gading Kencana Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia ? Indonesia (MURI).

Perumahan MGK dinilai telah menerapkan semua prinsip dari bangunan gedung hijau sejak tahap perencanaan awal. Diantaranya menerapkan hunian dengan lubang ventilasi (roster) yang banyak dan plafon yang tinggi (high ceiling), sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah menjadi optimal.

Kementerian PUPR juga mengapresiasi penggunaan beberapa material bangunan berkualitas yang membuat tampilan rumah menjadi lebih menarik termasuk penggunaan frame jendela (kusen) dari bahan UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride).

Perumahan MGK juga menerapkan penerangan yang ramah lingkungan memakai solar panel, penggunaan air bersih yang efisien, serta optimalisasi pencahayaan dan sirkulasi udara yang menghemat pemakaian listrik dan pendingin ruangan (AC).

Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi ketat terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mendukung program makan bergizi gratis pemerintah lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaid menegaskan, Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

“Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024).

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan (yoy), dengan total mencapai Rp128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7 persen yoy mencapai Rp63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

“Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tutur Darmawan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

(DESI ANGRIANI/ ADV)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan tetap memprioritaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah tahun 2025.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut program FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 tersebut sangat baik untuk konsumen, perbankan dan pengembang.

“Dalam 1,5 bulan terakhir saya sudah mempelajari efektivitas FLPP dan saya yakin ini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menteri Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga tahun 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto berharap anggaran FLPP untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

Bahan-bahan dapur umum itu diperoleh dari para pedagang di pasar dan diolah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Bank Makanan mendistribusikan 5.000 paket makanan untuk masyarakat miskin, anak-anak sekolah, dan pekerja rentan pada 13 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

"Selain memenuhi kebutuhan gizi mustahik, program ini juga merupakan langkah Baznas dalam mendorong ekonomi masyarakat," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, untuk menyediakan sejumlah makanan tersebut, pihaknya mengoperasionalkan dapur umum di kawasan Alun-Alun Cisaat Kabupaten Sukabumi.

"Bahan-bahan dapur umum itu diperoleh dari para pedagang di pasar dan diolah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi," ungkapnya.

Saidah juga mengatakan, Program Bank Makanan ini merupakan hasil dari kebaikan yang terus dilakukan masyarakat yang telah menyisihkan sebagian hartanya melalui Baznas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan melalui Baznas," ucapnya.

Dengan adanya Program Bank Makanan ini, Saidah berharap pihaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meringankan beban mustahik dan memberikan dukungan semangat beribadah.

"Semoga pendistribusian paket makanan siap santap ini dapat membantu meringankan kebutuhan asupan makanan bergizi bagi masyarakat rentan," kata Saidah Sakwan.

Program Bank Makanan Baznas merupakan salah satu upaya memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan dan membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan menyediakan makanan bergizi dalam situasi darurat.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung pengembangan properti syariah sebagai salah satu inovasi melancarkan program 3 juta rumah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur mengatakan bahwa lewat skema ini, masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa mencicil rumah tanpa perbankan.

Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) di Hotel Episode Serpong, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

"Oleh sebab itu kami sangat berharap ADPS bisa bersama-sama untuk bergotong royong mencapai target tersebut," kata Fitrah, dikutip dari keterangan resmi.

Untuk memaksimalkan peran properti syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan terkait model syariah dapat berjalan dengan masif.

"Non fix income merupakan salah satu sektor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal kepemilikan rumah syariah," lanjut Fitrah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPS Arief Sungkar menyampaikan, ADPS siap bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan properti syariah dapat memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan.

"Saat ini banyak anggota kita yang sudah membangun rumah dengan skema yang murah sampai ratusan unit, tanpa menggunakan perbankan. Kreditnya bisa tanpa bank, tanpa denda dan sita, hal ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat," ungkap Arief Sungkar.

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Citra Swarna Group, pengembang proyek perumahan Kartika Residence, menjalin kerja sama dengan BCA untuk memfasilitasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi calon konsumen. Melalui kolaborasi ini, ditawarkan berbagai pilihan fasilitas KPR dengan suku bunga kompetitif, mulai dari 2,79 persen eff.p.a. fixed selama 1 tahun.

Direktur Keuangan Citra Swarna Group, Agus Roesli, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memiliki rumah melalui pembiayaan KPR. BCA, sebagai mitra, memberikan berbagai kemudahan dan manfaat tambahan bagi calon pembeli rumah.

“Salah satu keunggulan utama kami adalah proses KPR yang cepat dan bunga yang kompetitif. Kami juga menawarkan angsuran ringan dengan suku bunga floating yang lebih rendah dibandingkan bank lain, serta fitur KPR menarik seperti tenor hingga 25 tahun dan suku bunga fixed berjenjang hingga 10 tahun,” jelas Agus di Jakarta, Selasa (03/12/2024).

Ia menambahkan bahwa Kartika Residence dirancang sebagai perumahan modern dengan konsep Premium House – Green Living, yang menyediakan hunian nyaman, asri, dan terjangkau. Kawasan ini juga menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari aksesibilitas yang baik hingga fasilitas lengkap. Dibangun di atas lahan seluas 150 hektare, pengembangan lahan akan terus diperluas.

“Saat ini, berbagai fasilitas telah tersedia, seperti area food court, masjid, taman bermain, danau, supermarket, jogging track, hingga waterpark,” tambahnya.

Melalui kerja sama ini, diharapkan semakin banyak konsumen dapat memanfaatkan kemudahan pembiayaan untuk memiliki rumah di Kartika Residence. 

Editor : Hasiholan Siahaan

JAKARTA,investor.id - Kementerian Koperasi  telah melakukan pilot project terkait penguatan peran koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini ada tiga koperasi yang telah dipersiapkan yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan, dalam program MBG, koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM. Koperasi juga memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.

“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (4/12/2024).

Selanjutnya, dalam mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan minyak makan merah untuk rakyat). “Diharapkan kehadiran minyak makan merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.

Budi menuturkan pihaknya siap mendukung sejumlah program pemerintah mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi hingga program MBG. Peran Kemenkop ini mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta prioritas Asta Cita 3 terkait pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dan industrialisasi melalui koperasi. Kemenkop memiliki proyek prioritas terdiri dari pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitas kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.

Selain itu, Menkop Budi juga menyampaikan terkait progres penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia mengatakan, belum selesainya KUT menghambat KUD mengakses pembiayaan perbankan di SLIK OJK. Padahal KUD vital untuk program swasembada pangan. Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp 800 ribu hingga Rp10 juta. Menteri Koperasi mengusulkan, agar KUD Penyalur KUT untuk dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, dan mampu melakukan revitalisasi KUD sesuai Asta Cita 2 dan 3.

“Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, akan segera menindaklanjuti kerja sama antar Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta masukan dalam pengembangan program terkait pemberdayaan maupun peningkatan kapasitas.

“Seperti kesepakatan kementerian di bawah Kemenko ini untuk menyempurnakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih sulit diakses koperasi maupun pekerja migran. Kalaupun ada skema pembiayaan baru tentu dengan persetujuan Presiden,” kata Muhaimin.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai pekan lalu, BUMN hingga Pemda dapat mengajukan pinjaman jangka pendek kepada pemerintah pusat dari dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL APBN. Skema itu disebut akan digunakan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan oleh ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, merespons terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/2024 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih.

Aturan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Oktober 2024, lalu diundangkan pada Jumat (29/11/2024). Aturan itu langsung berlaku pada hari yang sama ketika diundangkan.

Bhima menilai bahwa penerbitan aturan itu merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan tambahan penerimaan dengan menggunakan SAL sebagai dana pinjaman. Kemenkeu akan memperoleh bunga dari penyaluran pinjaman itu.

Dia juga meyakini bahwa skema pinjaman SAL akan terkait dengan pelaksanaan program utama pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Pasalnya, program itu dijanjikan untuk berjalan mulai awal tahun depan, sehingga perlu ada ketersediaan dana.

"Bisa juga SAL itu dipinjamkan agar Pemda [pemerintah daerah] bisa menjalankan program makan bergizi gratis," ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sri Mulyani mengatur bahwa jangka waktu pinjaman SAL itu paling lama adalah 90 hari kalender atau tiga bulan. Namun, pinjaman itu tidak boleh melewati akhir tahun anggaran terkait.

Pendeknya periode pinjaman itu yang membuat Bhima meyakini bahwa dana SAL akan digunakan untuk belanja yang bersifat cepat, seperti pelaksanaan makan siang gratis oleh pemda maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penugasan program makan bergizi gratis.

Pasal 5 PMK 88/2024 mengatur bahwa Kemenkeu dapat memberikan pinjaman dana SAL kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemda, dan/atau badan hukum lainnya (BHL) yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan/atau dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan tertentu.

Sri Mulyani menjelaskan dalam PMK 88/2024 bahwa Kemenkeu memberikan pinjaman dengan SAL karena menimbang untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

"Bendahara Umum Negara [BUN] dapat mengoptimalkan dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan [APBN P]," dikutip dari PMK 88/2024 pada Selasa (3/12/2024).