Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah video du media sosial tentang pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapat bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa dapat Makan Bergizi Gratis.

Ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu itu diiringi kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Duit itu disetor ke orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso.

Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang itu. Mereka meminta masyarakat tak langsung percaya bila ada orang yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga membuat pernyataan pers berkali-kali untuk mengklarifikasi berbagai isu itu. Bahkan, ada masa di mana mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan berbeda-beda.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kamis (26/12).

Persoalan itu juga disertai perubahan teknis Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah. Awalnya, pemerintah merencanakan porsi MBG Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo memangkasnya menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran.

Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu terpenuhi lewat telur, sedangkan kalsiumnya bisa diganti lewat daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai karut-marut persiapan Makan Bergizi Gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih lemah. Selain karena baru dibentuk, lembaga ini tak mempunyai struktur hingga ke daerah.

Mereka masih mengandalkan kerja sama dengan TNI. Padahal, TNI tak punya koordinasi langsung ke sekolah-sekolah, UMKM pangan, ataupun petani-peternak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Badan gizi nasional ini yang langsung turun ke bawah dia kan tidak punya kaki di daerah, nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Jamiluddin mengatakan BGN belum tentu diberi kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah-daerah karena aturan otonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan BGN untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Dia berkata BGN bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Mereka juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, sepertinya PBNU dam PP Muhammadiyah, untuk pelaksanaan di sekolah keagamaan.

"Selain itu juga ibu-ibu PKK kan itu juga ada sampai ke bawah nah kalau jaringan ini diperkuat kemungkinan hal-hal tadi usaha-usaha katering tertipu itu lebih bisa diminimalisir," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti karut-marut Makan Bergizi Gratis karena tiga hal. Pertama, Badan Gizi Nasional tak punya struktur yang matang di daerah.

Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait Makan Bergizi Gratis. Celah ini membuat oknum-oknum bisa mendulang keuntungan lewat penipuan.

"Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur. Termasuk sanksi berat harus diatur bagi yang tidak melakukan. Agar menghindari efek domino seperti penyelewengan anggaran," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Persoalan ketiga adalah transparansi. Dia menyarankan Badan Gizi Nasional membuka semua persiapan Makan Bergizi Gratis ke publik.

Trubus berkata transparansi dimulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah.

Hal itu dilakukan demi mencegah penipuan di Kediri terulang kembali. Selain itu, transparansi bisa mencegah timbulnya penyelewengan seperti desa fiktif di program dana desa.

"Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis. Sangat mungkin terjadi di program ini karena birokrasi kita masih koruptif," ujar Trubus.

Trubus menyarankan penguatan pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus-kampus agar menerjunkan dosen atau mahasiswa sebagai pengawas. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tak punya struktur di daerah.

Pemerintah akan menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Kapan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dijalankan?

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12).

Kendati demikian, Dadan belum mengungkap daerah mana yang menjadi lokasi awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Dadan sebelumnya mengungkap program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12) lalu.

Namun, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Dadan sebelumnya juga menjelaskan program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12) lalu.

Nantinya, penerima makan gratis akan ditingkatkan hingga mencapai 17 juta penerima secara bertahap tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025.

Dilansir detikFinance, Dadan menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Namun ia belum menyebutkan lokasi titik-titik awal pelaksanaannya.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Sebelumnya, Dadan mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, kata dia, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Namun, terkait dengan menunya, akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Ketika dikonfirmasi langsung detikcom, Dadan bilang saat ini Badan Gizi sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Dalam catatan detikcom, Dadan pernah mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11)

Simak juga Video 'Celios: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Lahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Badan Gizi Nasional akan menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif bahan makanan pengganti susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan kebijakan ini tak semua peserta penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional akan menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif bahan makanan pengganti susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan kebijakan ini tak semua peserta penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Jelang pelaksanaanya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.

"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Hal itu diungkap Rini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (27/12).

Rini menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektivitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

"Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

"Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tandasnya.

Simak Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tidak semua anak-anak mendapatkan susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Senin (23/12/2024), susu akan diberikan ke daerah-daerah yang termasuk sentra sapi perah.

Sementara daerah lain yang bukan sentra sapi perah, pengganti protein dapat diberikan lewat telur dan substitusi kalsium melalui daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ungkap Dadan.

Lantas, bagaimana perbandingan gizi antara susu, telur, dan daun kelor untuk makan bergizi gratis?

Penjelasan ahli

Peneliti pangan dari Chlorophyll Scientific, Daisy Irawan, menjelaskan penggunaan daun kelor secara umum kurang bisa memenuhi kebutuhan protein pada anak-anak.

Ia menerangkan, metoda analisa yang digunakan di sebagian besar laboratorium saat ini adalah metode Kjeldahl.

Metode ini mengukur total nitrogen dari bahan makanan yang kemudian hasilnya dikonversi menjadi protein.

Nilai konversi dari metode ini berbeda-beda untuk setiap produk. Contohnya, susu mengandung 6,38 gram protein dan kedelai di angka 5,71.

Nah, pada sayuran seperti daun kelor, tidak ada nilai konversinya karena senyawa pengganggunya banyak sekali.

“Misalnya, di dalam daun kelor ada Chlorophyll atau zat hijau daun. Di bagian tengah ada empat atom nitrogen. Senyawa ini bisa keliru dihitung sebagai protein, padahal bukan,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Dengan kata lain, kandungan protein daun kelor cukup jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain, seperti tahu, tempe, jamur, dan terlebih lagi telur atau susu.

“Jadi kalau daun kelor jika dibandingkan dengan tahu tempe, ya masih kalah. Dengan jamur, daun kelor juga cukup jauh kandungan proteinnya,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Daun kelor sebagai pengganti kalsium

Terkait dengan nilai kalsium, menurut Daisy, daun kelor juga kurang tepat dipilih untuk menggantikan susu bagi anak.

Daun kelor memang memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Meski demikian, daun kelor termasuk sayuran dengan serat kasar.

Sayuran dengan serat kasar umumnya nutrisi yang diproses oleh tubuh akan lebih sedikit dibandingkan yang dikonsumsi.

Ketika dikonsumsi, kelor hanya akan memberikan kalsium tinggi. Hal tersebut kurang efektif apabila tidak dibarengi dengan makanan tinggi protein lainnya.

Oleh karena itu, Daisy menganggap, pemberian daun kelor sebagai sumber protein maupun kalsium kepada anak-anak, terlebih mereka yang kurang gizi, adalah pilihan yang kurang tepat.

“Apabila ingin memenuhi kebutuhan kalsium anak-anak dengan sayuran, sebaiknya jangan hanya diberikan daun kelor. Bisa diganti-ganti atau dikombinasi dengan sayuran atau bahan makanan lain. Selain itu, penting untuk menambahkan produk protein pada makanan," terang Daisy.

Telur lebih efektif untuk menggantikan susu

Apabila pemberian susu akan digantikan, Daisy menilai, telur yang lebih baik dipilih daripada daun kelor sebagai sumber protein.

Kandungan protein pada susu dan telur hampir serupa.

Perbandingannya, satu gelas susu sapi bisa mengandung 8,14 protein, sementara satu butir telur rebus punya 6,3 gram protein.

Telur merupakan salah satu produk protein hewani yang sama dengan susu, daging sapi, ayam, dan ikan.

Selain itu, telur adalah salah satu sumber protein yang murah dan mudah dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia.

“Kalau telur itu memang sumber protein yang mudah sekali diserap oleh tubuh. Makanya bisa digunakan oleh bayi, anak-anak, hingga lansia,” jelasnya.

Satu butir telur dapat menunjang kebutuhan protein anak apabila rutin dikonsumsi setiap harinya.

Pemberian susu dapat memicu intoleransi laktosa

Daisy mengingatkan, pemberian susu sapi pada anak-anak juga harus dilakukan secara hati-hati karena rawan akan intoleransi laktosa.

Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna gula alami yang terdapat dalam susu.

Terlebih, banyak anak Indonesia yang mengalami intoleransi laktosa karena tidak terbiasa mengonsumsi susu sejak kecil.

Intoleransi laktosa beresiko terjadi pada anak-anak kelompok marginal yang sejak disapih tidak lagi mengonsumsi susu.

“Kalau orang Indonesia yang dari kecil tidak dibiasakan minum susu, enzim untuk mencerna laktosa saja tidak punya, sehingga bisa mengalami diare,” terang Daisy.

Apabila langsung diberikan tanpa melihat kebutuhan, kemungkinan anak untuk mengalami diare cukup tinggi.

Oleh karena itu, Daisy menyarankan, pemberian susu untuk makan bergizi gratis juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Di samping itu, dia memberi masukan, pemenuhan kebutuhan protein anak sebaiknya menggunakan sumber daya lokal. Misalnya, dengan pemberian kacang-kacangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), tempe, tahu, kecipir, susu kambing, dan aneka jenis jamur pangan yang mudah dibudidayakan di Indonesia.

Tapanuli Selatan (ANTARA) - PT. Tapanuli Selatan Membangun (PT. TSM), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tapanuli Selatan menyatakan kesiapan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Perkumpulan BUMD Aneka Usaha Seluruh Indonesia (PERDASI).

"Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi nasional, termasuk stunting, sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi BUMD di seluruh Indonesia," kata Direktur Utama M.Yunus Hutasuhut, di Sipirok, Jumat (27/12).

Program ini juga sebutnya, sejalan dalam Workshop Nasional bertema Program Makan Bergizi Gratis dan Peluang Bisnis BUMD yang digelar di Hotel Grandhika Iskandariyah, Jakarta, pada 12–14 Desember 2024.

Acara itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, dan Ketua PERDASI, Pamrihadi Wiraryo.

Ketua PERDASI, Pamrihadi Wiraryo, disitu juga menegaskan pentingnya peran BUMD dalam program ini. “Program MBG memberikan peluang besar bagi BUMD untuk berkontribusi pada pengentasan gizi buruk sekaligus membuka ruang usaha baru di daerah. Dengan penugasan khusus dari pemerintah daerah, BUMD bisa menjadi motor penggerak utama untuk program prioritas nasional ini,” kata Yunus menirukan Pamrihadi.

Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan juga menyampaikan dukungannya. “Kami akan menyusun dan mengajukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri agar BUMD bisa mendapatkan dasar hukum kuat berupa penugasan khusus, sehingga program ini berjalan dengan optimal,” tambah Yunus menguatkan.

Atas dasar itu lah, sebut Yunus, PT. TSM, menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan program ini. “Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya membantu mengatasi isu nasional seperti stunting, tetapi juga mendorong ekonomi kerakyatan. Dengan rantai pasok yang hidup, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengelolaan dapur umum, hingga distribusi, banyak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Yunus juga menegaskan komitmen Tapanuli Selatan untuk menjadi pelopor dalam implementasi program ini. “BUMD Tapanuli Selatan, PT. TSM, siap menjalankan program MBG pada tahun anggaran 2025. Kami ingin Tapanuli Selatan menjadi daerah terdepan dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan BUMD, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.