Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap telah menyalurkan hingga 30.000 unit rumah murah untuk masyarakat selama dua bulan menjabat.

Ara menjelaskan, rumah-rumah tersebut mayoritas disalurkan berkat dukungan kebijakan negara terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian kami laporkan sampai hari ini kami dalam 2 bulan ini berkat dukungan Pak Presiden, Pak Menko dan Bu Menkeu, kami sudah membangun dan menyerahkan pada masyarakat sekitar 30.000 unit rumah per hari ini,” kata Ara di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, tambah Ara, mayoritas perumahan itu disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa program FLPP bakal tetap dilanjutkan. Selain efektif mendorong kepemilikan rumah masyarakat, program ini juga dinilai banyak menguntungkan bagi developer hingga industri perbankan itu sendiri.

“Pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program sangat baik karena sangat diminati masyarakat dan developer. Juga tingkat NPL-nya [kredit macetnya] sangat rendah, jadi ini program yang sangat baik saya teruskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia menambahkan, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.

Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat.

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

“Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia

“Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Perbesar

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

GRAB

Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan.

Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal.

“Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza.

Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah.

GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi.

Perbesar

GOTO

Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.

“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Koperasi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi menjadi bagian rantai pasok (supply chain) dalam program MBG, mulai dari memasok bahan baku, mengumpulkan bahan baku, hingga mendistribusikannya.

Pasalnya, ungkap Budi, tidak semua wilayah menghasilkan produk untuk menunjang program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, sehingga perlu ada pengaturan supply chain-nya,” jelas Budi dalam acara Launching Logo Baru Kementerian Koperasi.

Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkop juga telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk memasok bahan baku MBG. Yang pasti, kata dia, koperasi di Indonesia akan mendukung program makan bergizi gratis di tahun depan.

Dia juga menuturkan bahwa Kemenkop tengah mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi dalam program MBG. “Yang penting kan ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” terangnya.

Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," katanya.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

"Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," kata Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dalam kurun waktu dua bulan menjabat sebagai menteri, sekitar 30 ribu orang sudah mendapatkan rumah. Hal itu sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi malam saya sudah laporkan langsung bersama Pak Erick kepada Presiden Republik Indonesia dalam dua bulan ini kita sudah bisa menyediakan tempat, rumah bagi rakyat Indonesia sekitar 30 ribu rumah dalam waktu dua bulan ini," ujar Ara di BTN Property Expo, Mal Kota Kasablanka, Minggu (15/12/2024).

Ia mengatakan dari kisaran 30 ribu rumah tersebut, lebih dari 28 ribu unit disalurkan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BTN atas pencapaian itu.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

"Kemudian juga bisa menyalurkan kredit kepada milienial dan gen z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," katanya.

Ara juga menyebut BTN sudah mampu memberikan pendampingan kepada pengembang. Ia berharap ada semakin banyak pengusaha properti lokal, sehingga pembangunan perumahan bisa merata di Indonesia.

Lebih lanjut, Ara mengucapkan juga terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya dalam penyediaan rumah. Ia pun menyebut pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi, menteri BUMN, menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri ATR/BPN, dan teman-teman media.

Selain itu, pihaknya telah meresmikan pengembang yang membangun perumahan. Kemudian, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, ia memindahkan masyarakat yang tinggal di bawah jembatan di Jakarta ke rumah susun agar hidup lebih layak. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di kolong jembatan dan tol.

"Minggu depan tanggal 18 (Desember) Pak Erick, kami akan datang ke Bandung. Tentu juga melakukan hal yang sama di Kota Bandung, sehingga di Kota Bandung kami sudah siapkan tempat sekitar 106 tempat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam 46 hari pemerintahan Prabowo Subianto telah berhasil mendorong penyaluran pembiayaan hampir 30 ribu unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan, BTN. "Akan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, dikutip Minggu (15/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar Smengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. BTN menguasai market share KPR  masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. 

“Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. Artinya, ada harapan bagi pedagang bakso, sayur, dan pegawai minimarket bisa mendapatkan rumah karena pembiayaan BTN. 

Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Ini adalah langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal. 

Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. 

Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

“Di Serang, ada pengembang muda bernama Wawan bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus. Kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” pungkas Maruarar.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu mengatakan Kredit pemilikan rumah (KPR) sudah ada sejak tahun 1976 di Indonesia. Selama itu, BTN sudah merealisasikan KPR sebanyak 5,4 juta unit.

Ia menceritakan cikal bakal KPR di Indonesia diberikan mandat oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana. Lalu, proyek pertama diresmikan 10 Desember 1976, sehingga menjadi HUT KPR BTN.

Proyek tersebut terdiri dari 17 rumah, 9 di Semarang dan 8 di Surabaya. Total nilai KPR saat itu sebesar Rp 38 juta.

"Realisasikan KPR yang telah terjadi, pertama sejak KPR diluncurkan sudah 5,4 juta unit rumah yang kita salurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Nixon dalam puncak perayaan HUT KPR BTN ke-48 tahun di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Kemudian, sejak program 1 juta rumah, BTN sudah menyalurkan hampir 2 juta unit rumah. Maka, setiap 5 tahun BTN menyalurkan satu juta unit rumah.

Nixon pun berterima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) karena dukungannya telah mempercepat penyaluran KPR dalam waktu hampir dua bulan.

"Sejak pemerintahan baru atau 20 oktober sampai tanggal 5 desember kemarin datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29 ribu unit rumah," katanya.

Namun, masih ada sisa 44 ribu rumah yang belum bisa dicairkan dananya. Sebab, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah habis.

Sementara itu, Ara mengungkapkan sudah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Dari angka tersebut sekitar 28 ribu unit tersalurkan dari BTN.

"BTN menguasai dan berperan untuk marketshare KPR terutama bagi rakyat kecil di Indonesia sebanyak 40 persen. Saya doakan tahun depan Pak Erick kalau bisa 60 persen bagaimana harus ada progres ya paling nggak 50 persen," katanya.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

Selain itu, Ara menilai penyaluran besar KPR untuk milenial yang cukup besar merupakan langkah baru pemerintah hadir untuk anak muda.

Sebagai informasi, kegiatan penutupan ini turut dihadiri juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir. BTN mengadakan BTN Property Expo serentak di 8 kota besar Indonesia untuk merayakan 48 tahun KPR BTN. Pameran itu menghadirkan pengembang-pengembang sekaligus menawarkan promo dan hadiah KPR.

(dhw/das)

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor perekonomian, termasuk sektor jasa keuangan. Adapun dua industri jasa keuangan yang disebut turut kebagian berkah yaitu perbankan dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan bahwa program 3 juta rumah akan memberi efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sektor perumahan misalnya program itu akan memberi dampak positif bagi industri bahan bangunan seperti semen, baja, maupun perabotan dan lain sebagainya.

Industri jasa konstruksi dan jasa infrastruktur juga bakal merasakan manfaat dari program 3 juta rumah. Dampak positif terhadap sejumlah industri itu yang juga akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dari sana, Mahendra bilang bahwa sektor jasa keuangan juga akan kecipratan dampak positif berupa beberapa perbaikan dan bahkan keuntungan lebih. Sebagai salah satu contoh yaitu dampak kinerja positif sejumlah emiten konstruksi dan infrastruktur.

“Sebagian dari perusahaan-perusahaan tadi, terutama dari material bangunan dan jasa konstruksi, sebagian adalah perusahaan-perusahaan Tbk, sehingga akan memberi dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Di samping itu, ia menuturkan bahwa pasar modal juga akan lebih semarak. Mengingat alokasi APBN ke program 3 juta rumah cenderung terbatas, sehingga salah satu kemungkinannya adalah mencari sumber pembiayaan dengan memanfaatkan produk yang dinamakan efek beragun aset (EBA).

“Nah ini dalam bentuk sekuritisasi tentu akan memberikan pendanaan yang besar kepada pembangunan perumahan. Di lain pihak akan memberikan peluang berkembangnya produk itu di pasar modal kita. itu dari sisi pasokan,” kata Mahendra.

Berkah bagi Perbankan

Sementara dari sisi permintaan, calon para pembeli rumah tentu akan memerlukan pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dari kebutuhan KPR ini, industri perbankan, penjaminan, hingga asuransi akan mendapat ceruk bisnis yang lebih luas.

“Jadi dari berbagai sisi banyak sekali potensi yang akan bisa ditopang industri jasa keuangan,” jelas Mahendra.

Dia yakin, program unggulan Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah akan memberi dampak yang luas dan masif. Pasar modal, perbankan, dan industri jasa keuangan terkait diharapkan dapat menangkap potensi yang ada, termasuk mengambil peran lebih untuk mendukung program tersebut.

“Sekali lagi, itu akan sulit dipenuhi sepenuhnya jika hanya dari APBN. Tapi tentu dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu dan sudah memberikan masukan-masukan, pada gilirannya nanti kita akan melihat wujud dan pendekatan dari program masing-masing,” pungkas Mahendra.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia (World Bank) pada hari Jumat (13/12). Dalam pertemuan tersebut dibahas Adukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Terkait pembiayaan tersebut, Maruarar menyebutkan bahwa anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN melalui pinjaman maupun skema investasi pengusaha.

"Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk.

Untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, lanjut dia, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan baik sektor publik, privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) belum lama ini bertemu dengan delegasi World Bank. Pertemuan ini bermaksud untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ara mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis untuk program tersebut.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," katanya.

Kemudian, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menyebutkan pentingnya masyarakat memiliki rumah. Hal ini lantaran industri perumahan memiliki efek positif ke berbagai sektor lainnya.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ucap Fahri.

Di sisi lain, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyinggung soal pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Pihak tersebut merupakan stakeholder baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga 3 Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tuturnya.

Carolyn menjelaskan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan berupa pinjaman atau permodalan. Selain itu, juga ada kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)