Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya. Rencana itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

Rencana ini dinilai akan memberikan efek tersendiri. Untuk menjalankannya juga dihadapi sederet tantangan.

Menurut Pemimpin Tim Riset dan Penasihat di Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, program ini tidak hanya memberikan solusi hunian terjangkau, tetapi juga berpotensi menciptakan perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif.

"Dengan adanya program apartemen 1 juta apartemen ini kita juga bisa lihat akan terjadi perkembangan pusat komersial baru dan yang pasti ini ditargetkan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dari pekerja usia produktif," ujarnya dalam acara konferensi pers (17/12/2024).

Lebih lanjut, pemanfaatan lahan yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dinilai mampu menekan biaya pembangunan. Sehingga harga unit apartemen dapat lebih rendah dibandingkan hunian vertikal lainnya.

Selain itu, lokasi apartemen yang dirancang berada di kawasan perkotaan dinilai akan meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Walaupun ini merupakan apartemen menengah bawah tapi masih diperlukan aksesibilitas yang baik, baik dari kedekatan dengan transportasi umum maupun dari jaringan tol dan juga kemudahan ke pusat kerja maupun kegiatan komersial dan fasilitas umum lainnya" tambahnya.

Tak hanya soal hunian, program ini diyakini akan mendorong perkembangan pusat komersial baru di sekitar kawasan apartemen. Keberadaan pusat-pusat komersial ini diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja usia produktif di perkotaan.

Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah kepastian dukungan dari pemerintah, lokasi strategis, skema pembayaran yang sesuai daya beli masyarakat, serta transparansi legalitas proyek.

"Kita masih menunggu bagaimana aturan dari pengembangan program 1 juta hunian vertikal ini baik itu dari harga maupun dari target marketnya," katanya.

Selain itu, aksesibilitas lokasi harus diperhatikan agar apartemen ini tetap terhubung dengan transportasi publik, jaringan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Dari sisi harga, skema pembayaran dan cicilan yang terjangkau menjadi faktor penting agar apartemen menengah bawah ini dapat menjangkau target pasarnya. Fasilitas minimal seperti keamanan, area parkir, dan ruang terbuka untuk bermain juga perlu disediakan untuk memastikan kenyamanan penghuni.

Untuk menarik minat calon pembeli, strategi pemasaran yang tepat sasaran harus dikembangkan. Kolaborasi dengan penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik konvensional maupun subsidi, dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penjualan unit.

Selain itu, legalitas proyek juga menjadi perhatian utama. Konsumen properti saat ini semakin cerdas dan berhati-hati, sehingga transparansi dalam perizinan proyek menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan pasar.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, program 1 juta apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan komersial.

(das/das)

Jakarta -

BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

BP Tapera sudah mulai berdialog dengan perwakilan asosiasi pekerja dan pegawai BUMN. Lalu, BP Tapera juga melakukan seminar nasional dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat dan daerah.

Menurutnya, program Tapera secara umum mendapat tanggapan positif agar bisa berlanjut dengan peningkatan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan lebih berkeadilan melalui perluasan manfaat bagi seluruh peserta.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan agar Kementerian Keuangan dapat menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com -Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kebumen:

1. Kabumian Hill: Tipe 36/88

   Terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen, perumahan ini dikembangkan oleh PT Umegaru dengan banderol Rp 151 juta.

   masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/88 meter persegi. Dari total 69 rumah, masih tersedia 16 unit lagi.

2. Permata Hijau Sempor: Tipe 27

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Kartika Zidan Pratama yang terletak di Sempor, Kabupaten Kebumen. Menawarkan 48 rumah dengan harga Rp 151 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang berukuran 27/60 meter persegi. Hingga kini tersisa 3 rumah lagi.

3. Top Griya Sempor: Tipe 32/60 Subsidi

   Berlokasi di Sempor, Kabupaten Kebumen, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Gemilang Porka Jaya dengan harga Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 32/60 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 2 unit dari total 11 rumah.

4. Villa Karangsari: Tipe 33

   Perumahan keempat ini terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen. Total rumah yang ditawarkan 59 unit dengan harga Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 33/63 meter persegi. PT Kharisma Katulistiwa Hijau masih memasarkan sisa 23 rumah lagi.

5. Ausindo Sarwogadung: Tipe 30/60

   Di Mirit, Kabupaten Kebumen, terdapat perumahan dengan jumlah total 28 unit seharga Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persgei. PT Arrahma Sejahtera Abadi masih memasarkan 24 rumah lagi.

Jakarta: Harga rumah di Tangerang, Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk membeli rumah dengan harga terjangkau adalah di Kabupaten Tangerang.

Rumah di Kabupaten Tangerang menawarkan berbagai macam tipe dengan harga yang bervariasi. Di salah satu kecamatan Solear, menawarkan perumahan dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Meski di Kabupaten Tangerang, daerah ini menjadi pilihan populer bagi penduduk urban karena lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta dan memiliki akses transportasi yang baik.

Bagi kamu warga Banten dan sekitarnya yang sedang mencari tempat tinggal, di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah dilansir dari SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kabupaten Tangerang

Perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Delta Tigaraksa

Rumah ini berlokasi di Cikasungka, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun Delta Pinangmas, perumahan ini memiliki 670 rumah dengan harga Rp181 juta.

Rumah tersebut memiliki dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap dari baja ringan, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cor plat.

2. Taman Kirana Surya 2

Berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Agrosubur Sentosa. Ada 475 unit rumah tersisa dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi batu kali.

3. Taman Argosubur

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Agrosubur Sentosa, ada 410 unit rumah dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi serta memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Puri Harmoni Cikasungka Tahap 2

Berlokasi di Cisungka, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Harmoni Mitra Cemerlang. Ada 214 unit tersedia dengan harga Rp168 juta
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik keramik dan pondasi batu kali.

5. Graha Delta Nusamas

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Nusantaramas Gunungabadi, ada 204 unit rumah yang tersedia dengan harga Rp181 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi plat beton.

(KIE)

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

KOMPAS.com -Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sleman:

1. Godean Jogja Hill's: Tipe 30/60

   Terletak di Godean, Kabupaten Sleman, perumahan ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/60 meter persegi. Dari total 190 rumah yang tersedia, tersisa tinggal satu unit lagi.

2. Godean Jogja Hills Tahap 2: Tipe 30

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati yang terletak di Godean, Kabupaten Sleman. Menawarkan 73 rumah dengan harga Rp 151 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 30/60 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 3 unit lagi dari total 70 rumah.

3. Griya Moyudan Asri: Tipe 25/60

   Berlokasi di Moyudan, Kabupaten Sleman, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Adi Propertindo, dengan harga Rp 151 juta.

   Setiap unit dibangun dengan ukuran 25/60 meter persegi. Masih tersedia 61 rumah dari total 110 unit yang dipasarkan.

4. Mulia Purnama Residence: Tipe Subsidi

   Perumahan keempat ini terletak di Godean, Kabupaten Sleman, dengan jumlah total 148 unit, seharga Rp 151 juta.

   PT Sahid Putra Sehati membangun rumah-rumah di sini dengan luas 30/60 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 18 rumah lagi.

5. Perumahan Graha Kencana Gamplong: Tipe Perumahan Graha Kencana Gamplong

   Di Moyudan, Kabupaten Sleman, terdapat perumahan dengan total 79 unit. PT Adhiwangsa Rahayu Propertindo memasarkannya dengan harga Rp 162 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 30/60 meter persegi. Masih tersedia 66 rumah lagi yang dipasarkan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

(dhw/zlf)

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik. Dirinya meiminta kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500 ribu unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.

Dengan demikian, kenaikan kuota FLPP bertambah 280 ribu unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220 ribu unit.
"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," kata dia.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada Januari.
Dirinya meminta program FLPP segera diluncurkan arena sudah ada kesiapan.

"Jadi Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," jelas Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menyalurkan 500.000 unit rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kesiapan itu disampaikan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditanya oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Berapa Pak Nixon? Kalau buat FLPP tahun depan? Berapa? Paling sedikit berapa?," cecar Ara dari atas panggung.

"Yakin 500.000 siap? 500.000 siap FLPP buat tahun depan," lanjut Ara ketika telah mendapatkan konfirmasi dari Nixon yang duduk di barisan paling depan.

Pada kesempatan yang sama, Nixon mengatakan awalnya ditargetkan sebanyak 800.000 unit rumah bisa disalurkan menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025 ini 800.000 rumah berdasarkan ide awal Kementerian PKP," tutur Nixon.

Namun, berdasarkan data proyek yang sudah terkontrak di BTN, baik berupa kredit konstruksi maupun perjanjian kerja sama penyaluran KPR, total potensi penyaluran FLPP tahun 2025 turun menjadi 631.978 unit rumah.

"Sebarannya terbesar masih ada di Pulau Jawa," pungkas Nixon.

Sebagai informasi, FLPP merupakan fasilitas pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2024, total penyaluran FLPP adalah sebanyak 200.000 unit rumah subsidi, turun dari tahun 2023 yang mencapai angka 229.000 unit rumah subsidi.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Kementerian Keuangan serta lembaga-lembaga untuk membahas solusi pendanaan program 3 juta rumah. Ia meminta adanya kemudahan serta bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut.

"Hari ini kita berdiskusi soal bagaimana pembiayaan. Bagaimana SMF dan Tapera tetap integritas hati-hatinya harus nomor satu tapi kapasitasnya paling besar. Bagaimananya juga ada introspeksi dalam dan juga bagaimana juga bisa makin dicintai rakyat," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Hal itu diungkapkan dalam Dialog 'Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah'. Kegiatan ini digelar bersama dengan BP Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan adanya penurunan APBN untuk Kementerian PKP, tetapi ada kenaikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan bisa menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk mengatakan saat ini masih ada 44 ribu rumah yang siap diakadkan, namun tidak bisa lantaran kehabisan kuota FLPP. Adapun total potensi BTN untuk penyaluran FLPP sebesar 631.978 unit.

"Sebelumnya sejarah KPR subsidi selalu kekurangan kuota kecuali di tahun 2020 karena COVID pertama. Itu pun tambahannya yang tidak habis," ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar subsidi KPR yang sebelumnya 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun.

Di samping itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Ananta Wiyogo mengatakan perlunya dialog untuk mencari solusi akan berbagai kemungkinan pendanaan Program 3 Juta rumah. Dialog tersebut untuk mencari langkah inovatif dengan melihat kapasitas pasar modal, pendanaan off shore hingga pendanaan dari luar negeri.

"SMF selaku liquidity provider melihat adanya potensi optimalisasi recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan di sektor perumahan. Sampai saat ini total kredit pembiayaan perumahan terhadap total revenue keseluruhan baru 8%," ujarnya.

Kemudian Komisioner BP Tapera Heru Pudyo mengatakan program 3 juta membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. BP Tapera akan membuat skema dan strategi agar tabungan perumahan rakyat lebih menarik dan tidak dibenci oleh masyarakat.

"Saat ini sedang menyusun jenis tapera yang lebih menarik bagi peserta tapera walaupun masih membutuhkan dukungan regulasi," tuturnya.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Kementerian Keuangan dalam kegiatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Ia ingin membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Ia meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera hadir dalam pertemuan tersebut.

(dhw/das)

capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024