Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan bergizi gratis akan terus disempurnakan, termasuk penerimanya yang akan ditingkatkan menjadi 90 juta orang.

"Karena Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan terus meningkatkan anggaran untuk makan bergizi gratis. Bisnis modelnya masih akan terus disempurnakan, tata kelolanya juga diperkuat," tegas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

"Program yang anggarannya yang apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, (anak) PAUD, sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," sambungnya.

Sang Bendahara Negara menekankan program makan gratis sangat bermanfaat. Tak hanya kepada penerima manfaat langsung, makan bergizi gratis juga manfaatnya bisa dirasakan langsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para pelaku usaha itu bakal kecipratan manfaat, asalkan ada sekolah di wilayah tersebut.

Ia lalu menyinggung anggaran makan gratis tahap awal sebesar Rp71 triliun. Pemerintah juga bakal menambah anggarannya senilai Rp100 triliun untuk implementasi di 2025 ini.

Menurutnya, anggaran itu cukup besar.

"Sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut. Ada yang harus membeli bahannya; memasak; mengantar; mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labor intensive, dan merata di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Apabila program MBG ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah Rp100 triliun bukan naik, maka menjadi Rp171 triliun. Jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menyinggung upaya dirinya mengajak lembaga keuangan membantu program makan gratis. Pihak-pihak yang diajak bicara adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ani meminta para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mendorong peran lembaga keuangan dalam program makan gratis.

"Agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut menyukseskan dan mendukung program ini (makan bergizi gratis)," tegas Ani.

"Saya tahu makroprudensial, mikroprudensial, channeling, serta fokus dari berbagai program kredit dan pembiayaan. Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk MBG, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini sebuah transformasi yang sangat masif," tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan siapa pihak yang untung besar dari program makan bergizi gratis.

Klaim ini disampaikan sang Bendahara Negara di hadapan para bankir, termasuk Direktur Utama BRI Sunarso. BRI adalah bank pelat merah yang juga berstatus ketua Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Dari sisi industri makan dan minum, sekarang ini akan menjadi salah satu yang berpotensi mendapatkan manfaat cukup besar dari program pemerintah, yaitu pemberian makan bergizi gratis," ungkapnya dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

Industri makanan dan minuman itu katanya, termasuk yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM terutama yang usahanya berada di lokasi sekitar sekolah akan mendapatkan manfaat besar dari berjalannya program makan bergizi gratis. 

"Apabila program MBG ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah Rp100 triliun bukan naik, maka menjadi Rp171 triliun. Jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan manfaat besar yang diterima UMKM itu pastinya sangat besar manfaatnya bagi perlindungan usaha UMKM dalam negeri termasuk juga bagi kesehatan perekonomian Indonesia.

Selain ke UMKM, ia mengatakan makan bergizi gratis juga bisa bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 8 persen sebagaimana dimimpikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan yang diimpikan tersebut, butuh kebijakan struktural sampai transformasi ekonomi. Ani mengatakan pemberian gizi yang baik melalui makan bergizi gratis merupakan salah satu bagian dari kebijakan struktural yang bisa dilakukan untuk mencapai target itu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari lalu.

Kekurangan itu mulai dari waktu pengantaran makanan, rasa yang belum pas hingga menu kurang banyak. Dia pun meminta penerima program MBG dapat memberitahukan mereka melalui media sosial.

"Ada masih kekurangan di sana-sini, contohnya delivery yang tidak tepat waktu, terutama di hari-hari awal, Kemudian rasa yang belum pas, Kemudian menu yang kurang banyak," kata Dadan dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

Meski demikian, ia mengatakan secara umum pelaksanaan program itu berjalan lancar. Dadan menyebut setiap hari, BGN mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

"Setiap hari, sore hari jam 4 kami pasti kumpul melakukan evaluasi setiap hari melalui zoom dan itu membicarakan semua keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika ada laporan ada anak yang tidak mau makan di Palembang. Setelah dicek, anak yang tidak mau makan bukan karena menu, namun karena telah makan sebelumnya.

"Kemudian ada berita lagi keracunan di Nunukan, karema ditemukan ulat di protein hewaninya, kami cek ternyata itu hoaks saja. Itu tidak terjadi. Jadi yang kayak gitu-gitu kami cek. Kemudian ketika muncul foto menu yang kurang, kami cek ke Kepala SPPG, terus kami sampaikan mohon ini ditambah, mohon ini dikurangi, mohon ini disesuaikan," katanya.

Dia mengatakan BGN menerima semua masukan dari masyarakat. Dia berharap penerima program itu juga untuk mengunggah foto makanan di medsos sebagai bahan evaluasi bagi BGN.

"Kami mengharapkan bahwa semua orang yang menerima makanan itu memfoto makanannya dan meng-upload ke media sosial. Kami cermati semua untuk bahan evaluasi setiap hari," ujar Dadan.

Indonesia bakal mendatangkan dua juta sapi dari Brazil dalam lima tahun ke depan untuk mendukung Indonesia menuju swasembada daging dan susu serta memenuhi kebutuhan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Dari tahun lalu, ya saya jadi Wamen di periode Pak Jokowi, kita sudah mencanangkan dan insya Allah ya, ini peraturan pemerintahan sudah diteken oleh Presiden, maka kita akan mendatangkan sapi hidup," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

"Pemerintah dalam lima tahun ke depan, sudah dicanangkan, akan mendatangkan sapi hidup totalnya 2 juta," imbuh dia.

Ia menjelaskan dua juta sapi itu terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi pedaging.

"Dengan begitu, maka kita insya Allah swasembada daging, swasembada susu dan bisa memenuhi kebutuhan untuk makan bergizi gratis," kata Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah akan mendatangkan sapi ke Indonesia tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sudaryono mengatakan pemerintah membuka kesempatan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Maksudnya bukan APBN kemudian kita impor, pemerintah impor, bukan. Tapi kita membuka ruang investasi yang besar kepada siapapun. Entitas private sector, baik itu di dalam maupun luar negeri, kooperasi, perorangan," ujarnya.

Ia mengatakan sudah ada lebih dari 160 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Komitmennya sudah ada 160 sekian perusahaan. Dari pemerintah fasilitasi lahannya kita siapkan, kemudian nanti komitmen dengan makan bergizi gratisnya kita siapkan, sehingga investor itu mendatangkan sapi hidup itu juga ada jaminan pembelian daging maupun susunya," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan belalang bisa menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah, termasuk belalang di sejumlah wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG. Yang ditetapkan katanya,  standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Misalnya suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut.

Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Begitu juga untuk sumber karbohidrat, sambung Dadan, juga bisa beragam di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.

Belalang mulai digadang-gadang akan jadi alternatif protein dalam menu makan bergizi gratis. Hal ini diungkap Badan Gizi Nasional dan rencananya akan diberlakukan di daerah yang memang terbiasa mengonsumsi belalang, salah satunya ulat sagu.

Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pangan bergizi yang sesuai dengan kebiasaan lokal, di mana belalang dapat menjadi sumber protein tinggi yang lebih terjangkau.

Tapi, apakah aman menjadikan belalang sebagai alternatif protein di menu bergizi gratis?

Dokter Spesialis Gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes C. Chandrawinata menyebut belalang memang bisa jadi alternatif pangan yang kaya protein dan lemak sehat.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (26/1).

Dia menyebut, sekitar 2 miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2.000 spesies belalang yang dimakan.

Dia merinci, serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Sebagai perbandingan, daging sapi per 100 gram mengandung 250 kalori, 15 gram lemak, dan 26 gram protein. Sementara telur rebus mengandung 155 kalori, 11 gram lemak, dan 13 gram protein per 100 gram.

"Dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, serangga bisa menjadi pilihan sumber protein hewani yang lebih efisien dan ramah lingkungan," kata dia.

Meski demikian, Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus jadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

"Jangan lupa kemungkinan alergi, harus diingat bahwa rata-rata ketika anak alergi udang maka harus menghindari juga makan serangga," kata dia.

Hal sama juga diungkap spesialis gizi dari RSCM Inge Permadi. Dia mengingatkan bahwa walaupun belalang dan ulat sagu merupakan sumber protein yang baik, penting untuk mengetahui kemungkinan alergi terhadap serangga, seperti halnya alergi terhadap udang atau telur.

Oleh karena itu, makanan yang menggunakan serangga harus disertai informasi jelas agar mereka yang memiliki alergi bisa menghindarinya.

"Ada beberapa orang yang mungkin alergi terhadap protein dari belalang atau ulat sagu, seperti orang yang alergi terhadap telur. Jadi sebagai sumber makanan, harus diberikan keterangan, sehingga bagi yang alergi dapat menghindarinya," kata dia.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pelaku UMKM mitra program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta.

Pembiayaan tersebut bisa didapatkan melalui skema pendanaan dari 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara.

"Dengan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), UMKM dapat memperoleh pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangannya di Rapat Pimpinan Nasional Perempuan Indonesia Raya (Rapimnas PIRA) di Jakarta, Sabtu (25/01).

Maman menekankan program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan menciptakan ekosistem usaha baru yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, dia menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, mengingat 49 persen dari 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sebanyak 30.900 UMKM jasa katering juga dinilai berpotensi besar untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

"Program ini tidak hanya untuk generasi sehat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi anak muda, pengusaha, dan UMKM di seluruh Indonesia," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan 30 ribu titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai arahan Prabowo. Untuk itu, ia menilai kolaborasi berbagai pihak, termasuk PIRA, sangat strategis untuk mendukung keberhasilan program ini.

Kementerian UMKM juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis seperti program business matching, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta fasilitasi legalitas bisnis. Selain itu, pendampingan usaha akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program.

"Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama. Mari bergandengan tangan memastikan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM dan masyarakat Indonesia," tegas Maman.

Maman sebelumny menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari BGN. Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan potensi serangga, khususnya belalang, sebagai sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Dadan, menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menegaskan, BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG, melainkan menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Sebagai contoh, jika suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut. Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Dadan juga mencontohkan keragaman sumber karbohidrat di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Begitu pula dengan masyarakat di wilayah yang terbiasa dengan jagung sebagai sumber karbohidrat utama.

"Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berupaya agar mitra program Makam Bergizi Gratis (MBG) tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari mendatang.

Dadan menjelaskan pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Di sisi lain, Dadan mengakui pada awal penyelenggaraan MBG, para mitra harus terlebih dahulu menggunakan modal usaha untuk pelaksanaan MBG karena anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari silam.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran badan gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program MBG menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000," ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, pekan pertama Januari.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim tingkat impor yang masih tinggi menjadi alasan susu tidak diberikan secara serentak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia karena susu kita masih 80 persen impor," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengaku tidak ingin program MBG menjadi penyebab tingkat impor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dadan mengaku ingin menu susu dalam program MBG bukan disuplai oleh produsen dari luar negeri melainkan dari produsen susu lokal.

"Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan mengklaim sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli ayam dan telur mengalami kekurangan gizi.

Kondisi itu, kata Dadan, mendorong BGN membeli stok ayam dan telur sebagai bahan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Kami beli itu ayam dan telor yang kelebihan itu kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program MBG.

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 (perusahaan) berapa ya yang sudah komitmen," sambungnya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan peternakannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang ada daerah tertentu di Indonesia yang memiliki menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari serangga untuk memenuhi kebutuhan protein mereka.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Usai acara, Dadan menjelaskan potensi serangga menjadi salah satu menu MBG untuk memenuhi kebutuhan protein itu sebagai contoh BGN menyesuaikan kebiasaan lokal dalam menentukan menu.

Hal itu, kata dia, juga sebagai penegasan BGN tidak memiliki standar menu nasional terkait MBG melainkan BGN menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi.

Ia pun memberi contoh jika daerah tertentu memiliki kebiasaan makan telur maka menu BGN akan menentukan menu MBG utama di daerah tersebut kebanyakan dari telur.

"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," jelas Dadan.

"Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambungnya.

Ia pun kembali memberi contoh masyarakat di Halmahera Barat yang terbiasa makan singkong dan pisang rebus untuk asupan karbohidrat mereka.

"Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," ujar dia.

"Karena badan gizi nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," imbuhnya.