Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal prajurit TNI yang mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masuk kelas.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu BGN dalam pelaksanaan," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menjelaskan keterlibatan TNI dalam program MBG untuk menjangkau daerah yang sulit diakses sipil untuk pelaksanaan program MBG.

Ia mengklaim tidak semua titik pelaksanaan MBG turut dibantu oleh aparat TNI sebagaimana sipil menjadi mitra MBG.

"Jadi untuk tahap-tahap awal, apalagi di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh sipil, maka TNI yang membantu BGN menyelesaikan program ini," ujar dia. "Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu badan gizi."

Sebelumnya, peristiwa TNI masuk ke kelas untuk mengawal program MBG terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Contoh lainnya terjadi di kota Bandarlampung. TNI di Provinsi Lampung melakukan uji coba MBG kepada siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, di Kecamatan Kemiling.

Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengatakan bahwa program MBG ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan selama Ramadan 1446 Hijriah.

Dadan menjelaskan selama bulan Ramadan pelaksanaan program MBG di sekolah umum tidak lagi dibagikan menggunakan ompreng untuk dimakan di tempat.

"Pada saat bulan Ramadhan itu tidak pakai ompreng, tetapi ada kemasan makanan yang dibawa pulang untuk dimakan saat buka puasa," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

"Bukan lagi pakai ompreng karena jenis makanannya pun berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan program MBG di pesantren selama bulan Ramadan akan dibagikan kepada santri sesaat menjelang buka puasa.

"Khusus untuk yang di pesantren, di mana dia tinggal di pesantren, masak di pesantren, maka makan bergizinya diberikan pada saat buka," ujar dia.

Dadan sebelumnya menyatakan program MBG tetap akan dijalankan selama bulan suci Ramadan 1446 H. Ia menyebut program itu sangatlah penting dan mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari penerima manfaat.

"Jadi bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (20/1) lalu.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maman menjelaskan hal tersebut merupakan langkah afirmatif yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto agar UMKM semakin dilibatkan dalam program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1)

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

Di sisi lain, Maman menyebut saat ini ada ribuan UMKM jasa katering yang berpotensi membantu program MBG dengan menjadi mitra.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Sementara itu, Maman mengatakan Prabowo menargetkan pada 2026 mendatang ada 30 ribu titik di seluruh Indonesia yang menggelar program MBG.

"Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa Jonie Kusuma Hadi sebelumnya bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program (MBG) menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Presiden Prabowo Subianto harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.

Perintah penghematan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menekankan makan gratis adalah jangkar dari program Prabowo. Oleh karena itu, ia juga mendorong Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan dukungan langsung.

Dia yakin efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis itu bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan ekonomi RI tumbuh 5,2 persen pada 2025 ini.

"Apalagi nanti struktur supply change di pemerintah atau lokasi masing-masing (daerah) makin diperkuat. Oleh karena itu, kami membicarakan dengan pak gubernur (BI), dengan OJK, LPS, bagaimana masing-masing apakah sektor keuangan bisa mendukung melalui berbagai dukungan pembiayaan di sektor keuangan," tutur Ani.

Dia menuturkan sektor keuangan dapat mendukung aktivitas produksi sayur mayur dan daging yang dihasilkan petani atau UMKM dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Supply change-nya dari sayur mayur, daging, dan berbagai itu yang bisa diproduksi oleh para produsen lokal, entah petani (atau) UKM, itu memiliki peluang untuk mendapatkan market yang pasti. Ini tentu bisa didukung sektor keuangan," tegasnya.

Ani mengatakan dirinya akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan langkah untuk menjalankan instruksi Prabowo ini akan ditempuh dalam waktu sebulan ke depan.

Ani mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih segera membicarakan penghematan tersebut dengan DPR RI, sebelum melapor kepadanya.

"Ini semua kita harapkan orkestrasi dari belanja yang jangkarnya adalah makan siang bergizi kepada anak-anak sekolah diharapkan justru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama local based, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata," kata dia.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menargetkan pendirian sebanyak 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) pada 2025.

Teguh optimistis target itu akan tercapai dan membawa dampak positif ke seluruh penerima manfaat di Jakarta.

"Dan tahun ini kita ditargetkan ada 153 SPPG. Insya Allah itu bisa," kata Teguh di CNN Indonesia TV News Room, Jumat (24/1).

Teguh menyampaikan sejak program MBG berlangsung pada 6 Januari lalu, telah berdiri 14 SPPG yang tersebar di Jakarta.

Ia menjelaskan 14 SPPG itu untuk melayani 125 sekolah dengan total siswa atau penerima manfaat sebanyak 41.845 orang.

"Cukup banyak itu," ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta secara penuh siap mendukung program MBG ini agar berjalan kian optimal ke depannya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025. Secara bertahap program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika program itu masih belum merata. Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat.

Prabowo berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar Prabowo.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk warga miskin, demi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Salah satunya adalah kualitas KPR yang cukup dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran alias satu pilar saja.

"Lebih longgar dibandingkan kredit lainnya, di mana bank menilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar," tegasnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Kelonggaran ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di lain sisi, wasit industri jasa keuangan itu menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi pejuang KPR. Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak 157.

"Untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap bos OJK itu.

"OJK bersama stakeholder terkait membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan bagi program 3 juta rumah untuk lebih besar lagi, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu," tambahnya.

Kebijakan OJK lain yang mendukung program 3 juta rumah, yakni pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah. Aturan tersebut dicabut sejak 1 Januari 2023 lalu untuk mendukung pendanaan pengembang perumahan.

Kredit pemilikan rumah kini juga dapat dikenakan bobot risiko yang rendah.

"Dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko," tutup Mahendra.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi setelah investor ramai-ramai menunda proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sarman mengatakan pemerintah harus mencari tahu akar permasalahan dari aksi itu. Dengan demikian, pemerintah bisa menyikapi proyek-proyek IKN yang hanya berhenti di tahap groundbreaking.

"Saya rasa ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah dan jug[a terhadap badan Otorita IKN dalam hal ini," kata Sarman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).

Dia berkata sebaiknya pemerintah mengundang para investor yang proyeknya mandek di IKN. Dua pihak harua bicara untuk mengetahui hambatan yang ada di IKN.

Sarman berkata sebenarnya Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmen melanjutkan IKN. Namun, mungkin ada beberapa hambatan yang dialami investor selama ini. Hal itu hanya bisa diketahui bila pemerintah dan investor duduk bersama membahas ganjalannya.

"Karena bagi pengusaha kan mungkin apakah ini ada faktor masalah perizinan, apakah tata ruangnya, kemudian apakah ada faktor masalah lahannya, status tanahnya, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain," ujar Sarman.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap banyak proyek swasta di IKN yang belum dilanjutkan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," ucap Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Otorita IKN mencatat pembangunan IKN sudah memakan anggaran Rp147,41 triliun. Jumlah itu masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN sekitar Rp89 triliun.

Adapun pembangunan IKN yang didanai swasta baru Rp58,41 triliun. Jumlah itu jauh di bawah target investasi IKN tahun 2024 sebesar Rp100 triliun.

Komposisi pendanaan juga belum sesuai mimpi Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Jokowi menyebut IKN butuh Rp460 triliun hingga 2045. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya dari investasi swasta.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan menghemat APBN 2025 hingga Rp306 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyinggung pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran untuk mendukung prioritas nasional.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran kementerian/lembaga dan daerah untuk mendukung prioritas nasional," jelasnya di Instagram @smindrawati.

Ia pun merinci arahan Prabowo mengenai evaluasi kinerja 3 bulan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1). Prabowo menjabarkan apa saja program kerja dan anggaran prioritas yang harus menjadi perhatian para menteri. Salah satunya, makan bergizi gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya makan siang bergizi yang penting untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas,"  Kamis (23/1).

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan Presiden Prabowo berpesan agar Kabinet Merah Putih terus menjaga kekompakan dan kerja sama. Ia menekankan ini adalah hal yang penting di era pemerintahan sekarang.

Di lain sisi, sang Bendahara Negara menyebut ada target-target lain yang ingin dicapai Prabowo. Ini mencakup swasembada dan ketahanan pangan serta energi, begitu pula dengan pembangunan pertahanan negara yang kuat.

"Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tambahnya.

Saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Rabu lalu (22/1), Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan penghematan anggaran.

Ia juga sempat memuji keberanian Menkeu Sri Mulyani dalam memangkas anggaran program-program seremonial. Prabowo mengaku selalu menuntut penghematan anggaran. Menurutnya, Sri Mulyani berhasil melakukan hal tersebut.

"Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat bekerja keras," kata Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menegaskan tak akan sembarangan menyetujui anggaran program pemerintah. Menurutnya, program pemerintah harus memenuhi sejumlah kriteria.

[Gambas:Instagram]

Pertama, harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Selain itu, program pemerintah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.

Komitmen berhemat APBN dikukuhkan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, tepat di hari pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna.

Ada dua sumber utama yang diincar Presiden Prabowo untuk membuat kas negara lebih longgar.

Pertama, Prabowo ingin memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun. Kedua, ia melakukan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Mensesneg RI Prasetyo Hadi tak menutup opsi penghematan APBN 2025 yang tertuang di Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dialihkan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis.

Prasetyo mengatakan program MBG kini telah berjalan baik. Namun, ia menekankan Presiden Prabowo Subianto meminta agar penerima manfaat program itu kian merata ke depan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa peneirma manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Ia menyebut hal itu pun berkelindan dengan konsekuensi kebutuhan penambahan biaya.

"Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ucapnya.

Prasetyo menyampaikan Inpres itu mengandung semangat agar seluruh kementerian/lembaga menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien.

Ia menekankan arahan Prabowo ialah seluruhnya harus berhemat dan lebih selektif lagi dalam mengadakan kegiatan.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," ujar dia.

Prasetyo pun menekankan tak ada K/L yang keberatan akan itu. Seluruhnya, patuh atas intruksi Presiden Prabowo.

"Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.