Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap status kepemilikan tanah sitaan kasus korupsi yang akan dipakai untuk program 3 juta rumah.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan tanah sitaan tersebut tetap berstatus milik negara. Sementara, masyarakat nantinya punya hak milik atas rumah yang akan dibangun.

"Yang pasti tadi beliau (Presiden Prabowo Subianto) sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Ara dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Ia mengatakan tanah-tanah dari kasus korupsi itu akan menjalani sejumlah proses sebelum dibangun rumah. Tanah-tanah itu akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, tanah-tanah itu akan masuk ke Bank Tanah. Baru setelah itu, pemerintah bisa memprosesnya untuk lokasi perumahan rakyat.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ujar Maruarar.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap rencana pemanfaatan tanah-tanah sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

Ia berkata Kejaksaan Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare di Banten. Namun, perlu ada landasan hukum yang jelas untuk kebijakan itu.

Maruarar sempat meminta persetujuan Komisi V DPR. Dia berpendapat perlu ada keputusan politik agar program itu bisa berjalan.

"Kalau di ruang rapat ini izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR setengah masalah ini selesai ketua," kata Maruarar dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, 29 Oktober 2024.

Murid di SDN 06 Pulo Gebang, Jakarta Timur kompak meminta susu dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Selama tiga hari program berjalan, mereka masih belum menerima susu sebagai menu santapan MBG.

"Pak Prabowo minta susu dong," kata murid SD kelas 2, Muti.

Hal itu ditimpali oleh teman sekelasnya, Salsa yang juga meminta susu.

"Minta susu coklat dan stroberi, pak," ucap Salsa.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, menu hari ini berupa nasi putih, ayam suwir, tumis tahu dengan buncis dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Menu ini berganti dengan kemarin yang menyajikan nasi putih dengan daging teriyaki, tumis wortel dan jagung serta satu buah jeruk. Para siswa mengaku menyukai menu yang disajikan. Pantauan pada hari ini, rata-rata dari mereka menghabiskan makanan yang disajikan.

Hanya saja, mereka berharap agar pemerintah memberikan susu dalam menu program ini.

Program MBG masuk pelaksanaan hari ketiga pada Rabu (8/1) hari ini. Saat ini sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur dioperasikan untuk memasok makanan kepada para siswa.

Perihal susu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan susu tak diwajibkan setiap harinya.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Terpisah, Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa susu dalam program MBG diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

"Seminggu dua kali, susu," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (6/1).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib.

Ia mengaku sudah bertemu dengan BP Tapera selaku penyelanggara untuk membahas peluang iuran Tapera sukarela.

Selain itu, Maruarar juga sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang usulan iuran Tapera seharusnya sukarela.

"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).

Terkait penerapan iuran wajib Tapera berlaku pada 2027, Ara juga menyebut hal itu masih dibicarakan. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ara menyebut pemerintah akan menghormati dan mengikuti putusan hukum.

"Kan regulasinya (UU Tapera) sedang ada di MK. Kita mengacu di MK ya, kan sudah berproses," imbuhnya.

Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja.

Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Namun, sifat wajib menjadi perserta ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari kelompok pekerja. Para buruh pun menggugat UU Tapera ke MK.

Para buruh menguji Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Banyak orang mempertanyakan menu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak Senin (6/1) lalu. Padahal, sejatinya tak cuma menu yang diperhatikan, tapi juga menyoal kebersihan dan sanitasi tempat makanan dibuat yang tak kalah penting.

Banyak orang luput memperlihatkan aspek lain dalam pelaksanaan program MBG. Menu makanan jadi satu-satunya yang selalu jadi sorotan.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, menu bergizi yang dirancang dengan baik memang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, makanan hanya akan memberi manfaat optimal jika disiapkan dalam kondisi yang bersih dan higienis.

Menurutnya, kebersihan dan kesegaran makanan harus menjadi prioritas utama dalam program ini.Apalagi, kasus keracunan massal sering terjadi di Indonesia.

"Masalah yang sangat penting sebenarnya adalah kebersihan dan kesegaran makanan. Jangan sampai ada kasus keracunan makanan massal gara-gara MBG," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Jika aspek kebersihan diabaikan, risiko seperti keracunan massal bisa muncul dan berbahaya untuk para penerima manfaat.

Keracunan, kata Johannes, dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari pengolahan makanan yang kurang higienis, penggunaan bahan makanan yang kurang segar, hingga pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai standar.

Menurut Johanes, diperlukan beberapa langkah untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan dalam program MBG.

Semua makanan harus disiapkan dalam dapur yang memenuhi standar sanitasi. Peralatan dapur harus dibersihkan secara berkala. Petugas pengolah makanan juga perlu menggunakan perlengkapan yang higienis, seperti sarung tangan, masker, dan celemek bersih.

Bahan makanan yang digunakan, mulai dari sayur, daging, hingga buah, harus segar dan bebas dari kontaminasi. Pemeriksaan bahan makanan sebelum dimasak dapat mengurangi risiko makanan tercemar.

Makanan yang sudah dimasak harus disimpan dalam suhu yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

Selama proses distribusi, makanan harus dikemas dengan rapi dan bersih untuk menjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan penerima.

Semua petugas yang terlibat dalam program MBG harus mendapatkan pelatihan mengenai pentingnya kebersihan dan cara menjaga sanitasi makanan. Dengan edukasi yang memadai, potensi risiko keracunan makanan dapat dieliminasi.

"Ketika aspek kebersihan dan sanitasi diprioritaskan, makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima, tetapi juga melindungi mereka dari risiko terpapar penyakit," kata dia.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran telah diluncurkan pada Senin (6/1). Program prioritas ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Hingga hari kedua atau Selasa (7/1) tercatat, program ini belum dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menargetkan program ini dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Di Jakarta, baru ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan empat SPPG itu menyuplai makanan ke 41 sekolah. Teguh menargetkan penambahan 13 SPPG untuk beroperasi sehingga total akan 17 SPPG di Januari.

"Diharapkan pada Januari 2025 ini nanti akan ada tambahan 13 SPPG lagi. Sehingga nanti sudah bisa beroperasi 17 SPPG, dari rencana tahun 2025 sebanyak 153 SPPG," kata Teguh.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam peluncuran program tersebut pada Senin lantaran belum siap. DIY sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik. 

Namun, Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Inf Mohammad Zainollah mengatakan MBG di Yogyakarta baru akan dilaksanakan 13 Januari mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menunsusu tak diwajibkan setiap harinya dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang dikunjunginya terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali. Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang diterima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata dia.

Menu dalam paket makanan berganti setiap harinya. Sebagai contoh, di SDN Slipi 15 Jakarta Barat, hari pertama paket makanan berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, buncis dan jeruk.

Sementara pada hari kedua, menu yang diterima siswa adalah nasi, telur orak-arik, kacang panjang dan wortel, susu uht 115 ml serta pisang.

Kepala Chef SPPG 'Dapur Sehat Anak Bangsa' di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program tersebut menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dari pantauan di beberapa sekolah di Jakarta, tidak sedikit siswa-siswi yang tidak menghabiskan makanannya. Di SDN Slipi 15 misalnya, tidak sedikit makanan yang tersisa di kotak-kotak makanan, terutama adalah sayur.

Sama halnya dengan di SMP 1 Barunawati Jakarta, ada siswa yang lahap makan sayur, ada juga yang tidak karena merasa sayur yang ada di menu hambar.

"Kalau menurut aku bayamnya harus dikasih garam lagi, agak hambar," kata seorang Siswi SMP 1 Barunawati.

Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswa berharap ada menu ayam goreng yang disajikan di paket makanan.

Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

Kota Palembang, Sumatera Selatan menyediakan 3.000 paket pada hari pertama makan siang bergizi gratis program pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (6/1).

Jumlah porsi tersebut disalurkan ke lima sekolah yakni SMP N 19 Palembang untuk sebanyak 1.098 siswa, SMP N 33 Palembang 594 siswa, SD N 25 Palembang sebanyak 606 siswa, SD N 24 Palembang sebanyak 604 siswa, dan TK Panca Bhakti I sebanyak 26 siswa.

Makanan bergizi tersebut disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui sistem katering di Jln.Sei Hitam No.1233 RT.02 / RW 06 Pakjo, Kecamatan IB I Palembang Sumsel.

Kepala BPOM Palembang Yani menyebutkan bahwa menu makan siang bergizi gratis tersebut aman dan terhindar dari zat berbahaya seperti formalin dan zat kimia lainnya.

"Ya kami melakukan uji sampel makan siang bergizi hari ini tidak kami temukan zat kimia seperti formalin dan kami katakan aman ya," katanya.

Kepala SD N 25 Palembang Wiwin Purwanti mengatakan bahwa siswanya antusiasme menikmati makanan bergizi tersebut. Namun di antaranya memang masih ada yang tidak menyukai sayuran.

Ia berharap menu tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran dan buah pisang yang disajikan tersebut dapat divariasikan agar anak-anak yang tidak suka sayuran bisa tertarik untuk memakannya.

"Ya divariasi ya seperti sayuran yang disajikan lebih menarik bisa dibuat seperti tahu sayur, dan sebagainya agar siswa lebih menyukainya," kata dia.

Salah seorang siswa kelas 5 SD N 25 Vathan Kusuma Dinata mengatakan bahwa rasa sayuran memang sedikit hambar, ia berharap ada lauk seperti ayam goreng.

"Porsinya cukup kak, tapi sayurannya hambar, dan semoga ada ayam gorengnya kak," kata Vathan.

Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut para peternak layer atau ayam telur tertimpa berkah makan bergizi gratis (MBG).

Dia berkata para peternak diminta memasok telur ayam dua kali seminggu. Pasokan dikirim ke 190 dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis.

"Buah manisnya harga jual kita terjamin jadinya. Tapi peternak tidak memanfaatkan momentum karena ada serapan naik tinggi, kita naikkan, tidak. Kita sudah bermitra sejajar dengan pemerintah sejak 3-4 tahun lalu," kata Musbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Dia berkata kebutuhan telur untuk Makan Bergizi Gratis tahun ini sekitar 1.875 ton per minggu. Telur-telur itu dipasok ke 5.000 dapur umum yang dibangun bertahap tahun 2025.

Musbar mengatakan berkah untuk peternak dari Makan Bergizi Gratis sangat besar. Bahkan, lebih besar dari program bansos telur.

"Kalau bansos itu kan kita sebulan sekali. Kalau MBG dua kali seminggu. Bisa dinilai sendiri lebih untung mana," ujarnya.

Musbar berkata para peternak mampu memproduksi 18.200 ton telur ayam per hari. Produksi itu dihasilkan oleh 5.766 peternak. 

Menurutnya, permintaan untuk Makan Bergizi Gratis tak akan mengganggu pasokan atau harga jual telur.

Makan Bergizi Gratis, ujarnya, justru menyediakan pasar yang jelas untuk sebagian peternak. Menurutnya, sebagian warga desa mulai terdorong untuk memulai peternakan ataupun pertanian karena ada pembeli yang jelas, yaitu pemerintah.

"Sudah ada jelas pembelinya untuk proyek-proyek pemerintah. MBG ini kelihatannya akan jangka panjang ya," ucap Musbar.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memberikan makan gratis satu kalo sehari kepada anak-anak.

Makanan diberikan saat anak-anak di sekolah. Makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan warga sekitar.

Prabowo menargetkan Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Meski demikian, program ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan Rp71 triliun untuk dikelola Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengizinkan masyarakat untuk mengambil foto maupun video menu makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan kepada anak sekolah dan ibu hamil.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan sama sekali tak ada larangan mendokumentasikan menu makan siang bergizi gratis. Justru foto dan video yang dibagikan siswa penerima menjadi bagian dari pengawasan.

"Semua pihak berhak dan baiknya ikut mengawasi. Bagian dari mekanisme pengawasan bersama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa Badan Gizi Nasional melarang penerima manfaat mendokumentasikan menu yang dibagikan setiap hari.

"BGN tidak mengeluarkan larangan untuk hal itu (dokumentasi), bahkan kameramen TV saja boleh meliput," tegasnya.

Sebelumnya, viral di akun X soal laporan dari mahasiswa SMA penerima manfaat kalau menu makan siang bergizi gratis tidak boleh di foto. Peringatan diberikan oleh sekolah yang ikut dalam bagian program.

Program makan bergizi gratis memang resmi dimulai secara serentak pada Senin (6/1). Pada tahap awal, program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan mitra yang tergabung dalam program makan bergizi gratis (MBG) tak hanya melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan mitra program MBG datang dari berbagai jenis usaha, dari kecil hingga skala besar. Sebab, kata dia, program ini membutuhkan pasokan yang besar.

Menurut Dadan, dibutuhkan hingga 30 ribu pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah sebagai penyedia menu program MBG.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari, butuhnya 30 ribu (pelaku usaha) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh. Dan semua pihak welcome," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Dadan pun mengatakan semua mitra penyedia menu di program MBG telah melalui proses verifikasi. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 13 ribu pelaku usaha yang sudah mendaftar sebagai mitra.

Namun, Dadan belum bisa menyebutkan jumlah mitra yang sudah terverifikasi dan diterima. Ia pun tak merinci mengenai mekanisme pemantauan mitra yang terdaftar dan telah diterima.

BGN telah membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG.

Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Dadan Hindayana mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG. Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan mengatakan bagi calon mitra yang ingin mendatar bisa melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelasnya.

Dadan menambahkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tak masalah atas keberadaan satgas pengamanan dari PDIP yang menjaga rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat penyidik melakukan penggeledahan.

Namun, Tessa mengimbau agar para satgas pengamanan itu tidak menghalangi upaya penyidik melakukan penggeledahan.

"Siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya," kata Tessa di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Tessa menegaskan seluruh pihak yang berupaya menghalangi upaya penyidik dalam mengusut suatu kasus dapat diproses hukum.

Ia merujuk pada pasal 21 UU Tipikor yang mengatur tentang tindakan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi.

"Bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," ujar dia.

Kendati demikian, Tessa mengaku yakin satgas PDIP tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ia yakin satgas PDIP itu justru membantu penyidik lembaga antirasuah dalam menjaga situasi di rumah Hasto agar tetap kondusif.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," tutur dia.

KPK pada hari ini menggeledah rumah kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah 14 hari sejak KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku (buron).

Selain itu, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di perkara Harun.

Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi (Staf PDIP) untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hasto sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Hasto ingin pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari mendatang.