SD Negeri 15 Slipi, Jakarta Barat, menjadi salah satu sekolah yang dapat paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Palmerah.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (6/1), para siswa kelas 2 dibagikan makanan yang berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Siswa membawa alat makan dan air minum masing-masing. Mereka terlihat antusias dan langsung menyantap makanan.

"Enak," kata salah seorang siswa sambil mengacungkan jempol. Setelah selesai, wadah makanan kemudian dikumpulkan di depan kelas.

Salah seorang guru, Indah Miraz, mengatakan program tersebut tidak mengganggu jam belajar murid. Sekolah menggunakan sesi pembiasaan untuk waktu siswa makan.

"Pagi itu punya waktu pembiasaan di kurikulum sekarang. Itu kan bebas di luar jam pelajaran, jadi kita pakai waktu itu. Itu pembiasaan waktunya 15 menit," kata Indah.

Indah mengatakan saat masih uji coba, siswa sekolah kaget dengan adanya makanan karena mereka sudah sarapan.

"Awalnya kaget, sudah sarapan di rumah, jadi di sini enggak habis. Jadi ini diimbau enggak sarapan dulu," ujarnya.

Secara total, SPPG Palmerah membagikan sekitar 2.987 paket makanan. Paket makanan didistribusikan ke 11 sekolah yang berada di sekitar lokasi dapur umum.

Program makan bergizi gratis merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan program tersebut dimulai di 26 provinsi dan tersebar di 190 titik.

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini, Senin (6/1), untuk memasok menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan ada 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Warga Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dihebohkan dengan kemunculan buaya yang berenang di got pemukiman. Buaya itu diduga peliharaan yang lepas dari sangkar.

Diberitakan detikJabar, Senin (6/1), warga Desa Rengasdengklok Utara, Ega (32) menuturkan buaya itu pertama kali ditemukan di sebuah got kecil di sekitar lingkungan rumahnya pada Sabtu (4/1).

Ia yang melihat buaya itu lantas memanggil warga lain untuk memastikan jika yang dilihatnya adalah hewan predator. Video yang merekam buaya di permukiman itu viral di media sosial.

"Saya lihat di got dekat rumah, kalau panjangnya kurang lebih 2 meter, karena saya penasaran tapi takut mendekat lalu saya panggil warga lain untuk memastikan kalau itu benar buaya," kata Ega, Minggu (5/1).

Saat banyak orang berkerumun, buaya itu bergerak menyusuri got. Karena ketakutan, warga yang melihat juga panik karena ukurannya cukup besar.

Lantas di antara warga ada yang mencoba menangkap buaya itu dan kemudian mengikatnya. "Ada warga yang berani, buayanya diikat diamankan di rumah," ucap Ega.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas, membenarkan adanya buaya yang berkeliaran di got permukiman warga Rengasdengklok Utara.

"Iya kemarin, buaya itu sudah dievakuasi, jadi rumah warga untuk penanganan lebih lanjut," ujar Rohmat.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini. Program ini akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," jelas Hasan.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Hasan mengklaim 140 UMKM telah dilibatkan dalam rantai pasok program MBG dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," ujar dia.

Program MBG merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan akan ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) siap beroperasi.

Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh satu orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Akan ada satu orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan satu orang akuntan yang memastikan bahwa prosedur program berjalan dengan benar, mulai dari gizi hingga pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan berharap, program ini bisa berkembang pesat hingga akhir 2025dengan target 5.000 dapur MBG yang mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat.

Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil, dan balita secara bertahap.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya efek domino dari program ini dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, peternak, dan nelayan sebagai rantai pasok.

"Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ini bukan sekadar program, tetapi investasi masa depan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045," katanya.

Program ini diproyeksikan untuk memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat.

Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting, dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

Hasan juga menegaskan bahwa pemerintah telah melibatkan ratusan UMKM dalam rantai pasok MBG, dan jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalan program.

Peluncuran program makan bergizi gratis akan melibatkan 5.437 siswa yang tersebar di 10 sekolah yang tersebar di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/1) besok.

Sekolah yang terlibat dalam peluncuran program makan bergizi gratis tersebut yakni, KB-TK IT Wihdatul Umma, SD Negeri Cendrawasih, SD Inpres Sambung Jawa, SD Inpres Tamajene, SD Inpres Tamamaung, SMP Negeri 17 Makassar, SMP Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 3 Makassar.

"Kalau di Makassar ada lima ribu siswa kita libatkan yang berasal dari beberapa sekolah di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Manggala, Mamajang dan Panakkukang," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur, Minggu (5/1).

Guntur menerangkan bahwa seluruh anggaran pada program makan bergizi gratis ini, sepenuhnya ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami tidak terlibat dalam soal anggaran, kita hanya menyiapkan tempat dan pesertanya," ujarnya.

Terpisah, Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan bahwa harga per porsi setiap anak pada indeks Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu.

"Memang dengan harga indeks Rp 10 ribu itu masih perlu ditingkatkan lagi indeksnya. Ada yang terlihat kurang, telurnya, sayurnya juga lauk pauknya," kata Pj Gubernur Sulsel.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Di sisi lain, Hasan berharap target 937 dapur program MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Ia juga merinci sudah ada 140 UMKM terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," kata dia.

Hasan memastikan bahwa ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja program ini. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Ia juga mengatakan program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Hasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1) esok.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan merinci berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas dia.

Hasan mengatakan pemerintah tidak libur pada momen Tahun Baru 2025 lalu, termasuk Sabtu dan Minggu untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya," kata dia.

Program MBG ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dimulai besok, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

"Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

"Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

"Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan," kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).

Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.

Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.

"Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya," ucapnya.

Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.

Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis," kata Muni.

Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.

Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan," ucap dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) semakin mematangkan persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang pelaksanaannya mulai 6 Januari 2025. Salah satunya verifikasi vendor yang akan terlibat dalam program itu.

"Masih verifikasi akhir (vendor)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/12).

Namun, Dadan enggan menyebutkan berapa banyak potensi vendor yang akan ada dalam program MBG.

BGN membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG. Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Dadan mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG.

Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan menambahkan bahwa MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.