Presiden Prabowo Subianto ternyata masih memepet yayasan raja minyak AS Rockefeller Foundation untuk mendukung program makan bergizi gratis meski APBN 2025 diklaim cukup.

Ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengaku intens bertemu Rockefeller Foundation.

Luhut mengaku sudah bertemu dua kali dengan pihak yayasan tersebut, baik di Bali maupun Jakarta.

"Mereka (Rockefeller Foundation) juga bertemu Presiden (Prabowo Subianto). Jadi, kita akan bicara lebih lanjut tentang ini (dukungan program MBG)," ungkapnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Menurutnya, Yayasan Rockefeller antusias untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis di Indonesia. Luhut juga mengklaim yayasan milik raja minyak AS itu memberi tahu bahwa program serupa sudah ada di 130 negara.

Luhut menegaskan MBG penting untuk mengatasi masalah stunting hingga kemiskinan. Terlebih, ada 74 ribu desa di Indonesia yang akan terlibat dalam program prioritas Prabowo tersebut.

Akan tetapi, Luhut tak membeberkan secara rinci bantuan apa yang bakal diminta dari Rockefeller Foundation. Ia hanya menegaskan pemerintah butuh pengelolaan yang baik dari makan bergizi gratis.

"Pendanaan (makan bergizi gratis) bukan masalah, saya rasa anggaran dari APBN kita sudah cukup," klaim Luhut.

Anggaran yang diberikan untuk MBG dan operasional Badan Gizi Nasional pada tahap pertama adalah Rp71 triliun. Namun, mereka masih butuh suntikan Rp100 triliun agar penerima makan bergizi gratis bisa mencapai 82,9 juta orang di 2025.

Terlepas dari itu, Rockefeller yang tengah dipepet Prabowo dan Luhut merupakan salah satu dinasti paling tajir di dunia. Kekayaan keluarga ini dimulai saat John D. Rockefeller mendirikan perusahaan kilang minyak Standard Oil yang mendominasi bisnis perminyakan dunia.

Sedangkan Rockefeller Foundation eksis sejak 1913. Lembaga filantropi itu didirikan langsung oleh Rockefeller dan putranya Rockefeller Jr.

Bank Indonesia (BI) mengguyur insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke perbankan mencapai Rp295 triliun hingga pekan kedua Februari 2025. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo merinci kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima insentif KLM sebesar Rp129,2 triliun, sementara bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp131,9 triliun.

Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima insentif KLM sebesar Rp28,7 triliun dan kantor cabang asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

"Insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau," jelas Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/2).

KLM merupakan insentif yang diberikan oleh bank sentral berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Insentif ini diperuntukkan kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu.

Perry mengatakan insentif KLM akan ditingkatkan dari 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2025 untuk mendukung program Asta Cita pemerintah di bidang perumahan.

Perry mengatakan tambahan insentif likuiditas makroprudensial itu dapat mendukung penyaluran kredit perbankan ke sektor riil terutama perumahan dan pertanian.

"Kenapa dua sektor itu? Karena menciptakan lapangan kerja. Dengan lapangan kerja yang meningkat, konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonominya meningkat," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara memerintahkan untuk merobohkan pagar sepanjang 47 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) lantaran menghambat akses warga.

Ara menerima aduan tentang pagar itu dari masyarakat Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, pagar itu membuat warga harus berputar jauh. Selain itu, keberadaan pagar tersebut membuat perumahan warga sering kebanjiran.

"Siap Bapak pada saatnya memang sudah siap beliau (Pemprov DKI), DKI siap, 47 meter dirobohin, siap?" kata Ara saat memediasi warga, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti, di Jakarta Utara, Rabu (19/2). PT Mandara Permai merupakan pengembang kawasan PIK.

"Siap," kata Dirut PT Mandara Permai Sugiarso Tanzil.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, membuat rakyat bisa lewat," ucap Ara.

Ara menjelaskan setelah perobohan akan ada pembangunan jalan akses dari Kapuk Muara ke PIK. Semua proses mulai pembebasan lahan hingga pembangunan jalan akan ditangani Pemprov DKI Jakarta.

"Di balik ini ada dua PT. Satu, PT Lumbung (PT Lumbung Kencana Sakti), satunya PT Mandara (PT Mandara Permai). Jalannya yang bebaskan (Pemprov) DKI sesuai aturan, yang bangun DKI, yang menetapkan penentuan lokokasi, DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih," ujarnya.

Ara memastikan jalan itu tak akan dilewati truk-truk besar. Dia menyebut jalan itu hanya untuk akses warga, baik pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, dan mobil.

Sementara itu, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti harus bersedia lahannya dibebaskan. Mereka pun harus rela tembok yang membatasi PIK dengan perumahan warga dirobohkan.

"Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," ujar Ara.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan mengawal proses itu. Dia menyebut perlu ada beberapa dokumen yang harus diurus sebelum perobohan tembok itu.

"Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda, termasuk DKI, kita akan kawal. Prinsipnya adalah kita berusaha ini bisa dibuka, tapi prosesnya perlu ada percepatan," ujar Tito.

Sebelumnya, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK, Jumat (14/2). Demonstrasi itu berujung ricuh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara membawa persoalan itu ke istana. Dia membahas hal itu saat rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," ucap Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) nyaris tembus 1,5 juta orang per hari ini, Rabu (19/2).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan para penerima manfaat tersebar di hampir semua provinsi. Jumlah itu terus meningkat setiap hari.

"Per hari ini telah mencapai 1,47 juta penerima manfaat di 570 SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) di 37 provinsi," kata Dadan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/2).

Dadan menyampaikan awalnya pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 17,5 juta orang per akhir 2025. Namun, target itu ditambah setelah Presiden Prabowo Subianto melihat reaksi positif dari masyarakat.

BGN akan mendapatkan tambahan dana untuk percepatan program MBG. Dadan menyebut sebagian uang hasil efisiensi anggaran bakal dipakai untuk mempercepat target MBG.

"Pak Prabowo kemudian meminta kepada Badan Gizi agar program ini dipercepat. Agar 82,9 juta sudah dapat menerima manfaat di akhir 2025 dari yang tadinya awalnya untuk lima tahun program," ujarnya.

Dadan mengaku tak bisa mencapai target itu bila hanya BGN yang mengerjakan. Dia membuka ruang bagi pihak mana pun yang bersedia membantu.

"Kamu membuka kemitraan dengan siapa pun sekarang, dengan TNI, dengan Polri, dengan BIN, dengan swasta, dengan Muhammadiyah, NU, dan lain-lain," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal mengevaluasi pendanaan sejumlah program usai didatangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Ara datang ke Kementerian Keuangan sekitar pukul 20.00 WIB. Agenda malam hari ini juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Pak Ara memiliki target yang lebih tinggi (pembangunan 3 juta rumah) dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," beber Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Sang Bendahara Negara menekankan apa yang disampaikan Ara terkait kebutuhan dana program 3 juta rumah bakal ditindaklanjuti tim teknis. Ia mengklaim sudah menemukan beberapa cara untuk merealisasikan target tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal target Presiden Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya untuk saling mendukung program-program yang sudah dicanangkan.

"Banyak program-program di dalam rangka mencapai Asta Cita dan growth 8 persen, apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini juga akan kita evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Kalau memang kita bisa memobilisasi dana lebih banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak. Ini yang akan kita bahas bersama mengenai mekanisme dari sisi pembiayaan," tambah Ani, sapaan akrab Menkeu.

Ani mengatakan sebenarnya APBN 2025 sudah menyiapkan dana pembangunan 220 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada Rp18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Akan tetapi, Menteri PKP Maruarar Sirait punya target membangun rumah lebih banyak dari yang sudah dialokasikan APBN 2025.

Di lain sisi, Ani mengungkapkan beberapa skema lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Ini meliputi perbaikan atau renovasi rumah sampai bantuan uang muka.

Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), disetop sementara setelah delapan siswa SD Negeri 7 Tebingtinggi dilarikan ke puskesmas karena mengeluh sakit diduga karena mengonsumsi lauk basi dan ada ulatnya.

"Ya hari ini (Rabu) penyaluran MBG di Kabupaten Empat Lawang kita setop sementara. Kita masih selidiki temuan diduga ada ulat dan lauk basi di dalam penyaluran MBG di SD Negeri 7 Tebingtinggi," kata Kapolres Kabupaten Empat Lawang AKBP Abdul Aziz kepada detikSumbagsel, Rabu (19/2).

Aziz mengatakan penyetopan program secara sementara murni karena kasus delapan siswa yang harus dibawa ke puskesmas usai menyantap makanan tersebut. Saat ini polisi tengah memeriksa sejumlah saksi dan pihak ketiga penyedia makanan program MBG.

Adapun sampel makan yang disajikan dalam program MBG sedang diperiksa Bidlabfor Polda Sumsel. Pemeriksaan untuk mengetahui apakah makanan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi," jelasnya.

Program MBG di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dilaunching pada hari pertama yakni Senin 17 Februari 2025.

Launching itu dihadiri oleh Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri, Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Empat Lawang, Kajari Empat Lawang, Dandim 0405 Lahat, KA BNN Empat Lawang, Camat Tebing Tinggi, Perwakilan BGN, Pimpinan Pondok 2 Sepakat Empat Lawang (selaku penyedia MBG).

Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran awal program ini mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas. Di antaranya, TK Aulia, SD Negeri 5, 7, dan 8, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan MAN 1 Tebing Tinggi, dengan total distribusi 3.088 paket makanan bergizi yang menggunakan kemasan rantang stainlees.

Pada hari pertama peluncuran MBG itu, Aziz mengungkapkan bahwa kegiatan pelaksanaan Launching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini berlangsung hingga pukul 10.00 WIB dan terpantau dalam keadaan aman dan kondusif.

"Sementara pada hari kedua terdapat keluhan bagi siswa yang kami tangani saat ini dan hari ini MBG di Empat Lawang distop," katanya, dikutip dari Antara.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menebar insentif perumahan untuk rakyat.

Hal itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara.

Ara mengatakan insentif-insentif itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejumlah insentif itu diberikan sejak awal pembelian rumah.

"Juga memberikan insentif kepada rakyat kecil, yaitu pertama BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dibuat gratis. Kedua, PPN (pajak pertambahan nilai) di bawah Rp2 miliar buat MBR dibuat gratis. Ketiga, itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dibuat gratis buat rakyat kecil," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan pemerintah juga akan melipatgandakan program rumah subsidi. Dia berkata telah mendapatkan suntikan dari Bank Indonesia (BI) berupa insentif.

Bank sentral, kata dia, menambah insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Insentif ditambah dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun.

"Itu sejumlah Rp80 triliun itu akan kami matangkan persiapan, besok malam kita akan rapat menkeu, menteri BUMN, dan bank himbara di kantor menkeu dalam rangka dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah," ujarnya.

Ara berkata ada pula program perumahan berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemerintah menyiapkan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, untuk bisa disewa masyarakat.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yang wisma atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi, total 10 tower," ucap Ara.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming membagikan paket perawatan wajah alias skincare ke murid di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2).

Gibran membagikan paket skincare itu kala meninjau berlangsungnya program MBG di sana.

"Hari ini lebih ke skincare. Jadi biar tidak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak," kata Gibran dalam keterangannya, Selasa (18/2).

Ia berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap kebersihan dan kesehatan diri. Gibran mengatakan dalam setiap kunjungannya ke sekolah-sekolah ia akan membagikan sejumlah produk lokal.

Selain itu, ia juga mengaku kerap membagikan berbagai perlengkapan sekolah.

"Dan di setiap kunjungan saya, saya biasanya membawa beberapa produk lokal. Yang intinya nanti bisa menjadi complementary (pelengkap) untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mendengarkan langsung masukan terkait program MBG dari para murid. Gibran mengaku pemerintah terbuka terhadap masukan dan saran masyarakat agar program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal ke depan.

"Kita setiap hari akan mengevaluasi. Jika ada yang kurang, silakan [disampaikan]," ujar dia.

Pemerintah akan melarang Pantai Indah Kapuk (PIK) membangun pagar untuk membatasi wilayahnya dengan perumahan warga lainnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara mengatakan hal itu menjadi perhatian dalam rapat di istana hari ini.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan akan berkunjung ke lokasi esok hari. Dia juga akan mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peninjauan itu.

Dia ingin ada jalan yang bisa dilintasi masyarakat ke PIK. Ara berkata pemerintah akan membangun jalan tersebut.

"Nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, PIK menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN).

Pasalnya, pemerintah berencana mengkaji ulang PSN PIK 2.

Setelah rencana itu diungkap, ada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pagar sepanjang 30 kilometer itu menggegerkan publik. Setelah penelusuran, ada keterlibatan PIK di balik pagar laut tersebut.

Agung Sedayu Group sebagai pengelola PIK tak mempermasalahkan rencana pemerintah mengkaji ulang PSN PIK 2. Mereka menyampaikan PSN itu berasal dari aspirasi pemda.

"Dari tahun 2002 diusulkan oleh bupati, sampai kemudian ditetapkan Maret 2024. Jadi, itu pun sebetulnya sekaligus membantah tuduhan bahwa PSN tropical coastland oleh PIK2 itu merupakan kado dari IKN, karena IKN 2024," ujar Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid dalam Political Show CNN Indonesia, Senin (3/2).

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kementerian Desa PDT, Senin (17/2) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan Badan Gizi menargetkan sebanyak 15 juta hingga 17,5 juta penerima MBG bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni Rp71 triliun.

Namun, jika percepatan dilakukan, Dadan mengatakan target penerimanya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir 2025.

"Target utamanya yang Rp71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 (juta) sampai 17,5 juta (penerima manfaat). Tapi Pak Presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," imbuhnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh untuk tahun 2025 ini Rp25 triliun untuk percepatan," pungkasnya.

Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya bakal bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN dan Muslimat NU menjalin kesepakatan pengelolaan 1.000 dapur sehat untuk pelaksanaan MGB. Hal itu disampaikan Khofifah saat penutupan Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji, Surabaya.

"Saya menyampaikan plan of action yang prioritas adalah menyiapkan fasilitasi menjadi mitra dari MBG," kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (17/2).

Gubernur Jawa Timur terpilih itu menyatakan kerja sama ini sudah dikomunikasikan secara langsung dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mendapat persetujuan.

"Kita sudah menandatangani, sudah diparaf. Kira-kira Muslimat akan mendapatkan kuota 1.000 dapur sehat," ujarnya.

Pelaksanaan 1.000 dapur umum untuk MBG ini berlaku bagi semua cabang Muslimat NU di seluruh Indonesia. Khofifah pun meminta supaya teknis pelaksanaan tersebut segera dikoordinasikan guna mengukur kemampuan menyelenggarakan di berapa titik.

"Saya pesankan ke mereka untuk diindentifikasi, mereka sebetulnya siap untuk menyelenggarakan beberapa titik," tuturnya.

Khofifah menjelaskan mitra dapur sehat MBG dalam hal ini bisa berlaku bagi sejumlah pesantren.

"Mitra ini maskud saya ini banyak sekali pesantren-pesantren yang menjadi mitra strategis untuk bisa bersama-sama menjadi pelaksana MBG ini," katanya.

Kerja sama mengelola dapur sehat untuk MBG ini, kata Khofifah, disambut baik oleh sejumlah cabang Muslimat di Indonesia khususnya di wilayah Timur.

"Kemarin yang memberikan respons luar biasa itu daerah-daerah Papua, sampai yang mewakili Prof Dadan dari BGN itu surprise sekali karena menurut beliau ini nampak mengetahui detail kira-kira kalau MBG melalui dapur sehat seperti apa, SPPG seperti apa. Kawan-kawan dari Fak-Fak dan seterusnya, Timika dan seterusnya, mereka sangat siap," pungkas Khofifah.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara soal video kampanye program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Wamenkomdigi Nezar Patria menyebut pemanfaatan AI untuk video tersebut hanya bagian dari kreativitas.

"Itu kan bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence itu untuk pekerjaan kreatif," ujar Nezar di Kantor Komdigi, Senin (17/2).

Menurutnya, saat ini AI sudah banyak dimanfaatkan di berbagai media, mulai dari iklan, film, hingga animasi.

"Sekarang [AI] juga sudah banyak digunakan untuk iklan, untuk film, film animasi dan lain sebagainya," tuturnya.

Ia menambahkan video ini hanya salah satu format output yang dibuat Komdigi. Komdigi juga memanfaatkan tools lain yang menghasilkan output tanpa AI.

Sebelumnya, media sosial sempat diramaikan oleh video promosi program MBG yang dibuat menggunakan AI. Video tersebut menampilkan sosok mirip Presiden Prabowo Subianto tengah membagikan paket makan bergizi gratis ke sejumlah murid sekolah.

Anak-anak sekolah tersebut kemudian tampak berdoa dan menyantap makanan yang dibagikan.

"Dukung yuk makan bergizi gratis," tutup video kampanye program MBG tersebut.

Video ini diunggah oleh sejumlah pejabat tinggi Kabinet Merah Putih, di antaranya Menkomdigi Meutya Hafid di Instagram.

Sejumlah warganet di kolom komentar Meutya lantas menyinggung pemanfaatan AI untuk pembuatan video tersebut.

"Ini pake AI ya? Gerakan jarinya kayak aneh," ujar akun @amazedby.u.

Salah satu warganet menyayangkan penggunaan AI, dan menyebut masih banyak pekerja seni digital yang bagus di Tanah Air.

"Buk yok bisa yok buk kurangi penggunaan AI untuk seperti ini masih banyak lo para pekerja seni digital yang bagus bagus," tulis @intimaade_boyz.