Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep, Madura tidak dihentikan namun hanya diliburkan.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi di wilayah tersebut akan kembali dilaksanakan pada Selasa (18/2).

"Libur sehari, besok jalan. Tidak ada (pemberhentian)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/2).

Terkait dengan alasan pelaksanaan makan bergizi yang libur sehari pada hari ini, Dadan enggan menjelaskan dengan detail. Menurutnya, hanya masalah teknis saja.

"(Alasan libur) Teknis saja," kata dia.

Sebelumnya, keputusan pemberhentian makan bergizi gratis sementara ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Terkait kebingungan para wali murid, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberitahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," pungkas Didik.

Massa pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (17/2). Namun, demo berakhir ricuh.

"Benar ada (demo) penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat dikonfirmasi.

Wayan menerangkan kericuhan terjadi saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi kamtibmas.

Dalam kericuhan itu, polisi sempat menembakkan gas air mata lantaran ada perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu hingga ketapel.

"Benar, kita sempat menembakkan gas air mata, karena ada perlawanan dari masa dengan melempari aparat keamanan dengan batu maupun ketapel," ucap Wayan.

Lebih lanjut, Wayan menyampaikan saat ini aksi demo tersebut sudah bubar dan situasi sudah kondusif.

"Situasi sampai saat ini sudah aman terkendali, tadi kelompok pelajar yang pulang kita juga awasi, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ganggu kamtibmas," tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Diketahui, program MBG di Papua dan Papua Tengah dimulai pada hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati demikian, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," ucap dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan mulai hari ini, Senin (17/2).

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Informasi penghentian program MBG diterima pihak sekolah pada Sabtu (15/2) siang.

Menyadari pentingnya informasi ini, Didik segera menginstruksikan para wali kelas untuk menyampaikan kabar tersebut kepada wali murid.

"Takutnya, kalau tidak segera diinformasikan, anak-anak tetap membawa wadah kosong dan tidak sarapan di rumah," jelasnya.

Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para wali murid. Mereka ingin tahu mengapa program ini dihentikan dan sampai kapan akan berlanjut kembali.

Namun, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberi tahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," tambah Didik.

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan penghentian program MBG. Didik mengaku hanya menerima pemberitahuan melalui grup komunikasi resmi, tetapi alasan detailnya tidak disampaikan secara terbuka.

"Dari informasi yang kami dapat, disebutkan bahwa alasannya tidak bisa dijelaskan melalui grup," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan penghentian sementara program tersebut.

Ia menyebutkan bahwa ada kendala teknis di internal penyelenggara, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Penghentian mendadak ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat.

Sebab Program MBG selama ini menjadi salah satu upaya penting dalam pemenuhan gizi anak sekolah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain.

Aturan yang ia maksud Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Uu tersebut menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dengan ketentuan itu, tidak dapat dibenarkan hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup," katanya saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (16/2) seperti dikutip dari Antara.

Karenanya Nusron meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

"Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya," kata Nusron 

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka. Tapi, surat itu tidak pernah diindahkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membuka suara terkait penggusuran rumah dan sengketa lahan yang terjadi di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron meyakini bahwa Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang tidak memiliki surat permohonan pengukuran terkait hal tersebut.

"Betul, dia sudah menyurati pada tahun 2022, tapi belum melakukan permohonan pengukuran," kata Nusron mengutip Antara, Minggu (16/2).

Namun, menurut Nusron, tidak ada surat permohonan yang menyatakan eksekusi lahan atau penggusuran lima rumah warga di Bekasi bakal dilakukan.

"Karena syarat sebelum eksekusi pengadilan itu, bukan sekadar pemberitahuan, ya, bukan sekadar pemberitahuan. Tapi, (ada juga) permohonan pengukuran untuk memastikan objek yang akan dieksekusi itu sesuai apa tidak," ujar Nusron.

Nusron pun menegaskan bahwa pihak-pihak terkait harus mematuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebelum melakukan tindakan lebih jauh.

Terlebih, tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan sertifikat yang dimiliki warga untuk dibatalkan.

"Kita ini negara hukum, aturannya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, aturannya PP 18 Tahun 2021 itu, sebelum ada penggusuran atau eksekusi pengadilan, harus terlebih dahulu pengadilan mengajukan permohonan pengukuran," kata Nusron.

"Jadi, sebelum melakukan eksekusi itu harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Nusron menilai pengajuan pembatalan sertifikat itu seharusnya disampaikan lagi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat memerintahkan kepada BPN, untuk membatalkan sertifikat yang dimiliki warga.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membantah BPN tidak dilibatkan dalam eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh PN Cikarang.

Juru Bicara MA Yanto saat konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2), mengatakan bahwa sebelum melakukan eksekusi, PN Cikarang telah melaksanakan pencocokan (constatering) dengan memohon bantuan kepada Kantor BPN setempat.

Berdasarkan berita acara tanggal 14 September 2022, imbuh Yanto, constatering telah dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Selain itu, constatering juga disebut telah dilaksanakan dengan mengundang BPN, tetapi tidak hadir tanpa keterangan.

Eksekusi yang dilakukan PN Cikarang pada 30 Januari 2025 tersebut merupakan delegasi dari PN Bekasi. Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan teguran (aanmaning) kepada para termohon eksekusi hingga mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Subianto sudah sampai untuk anak-anak di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah.

Berdasarkan video yang dibagikan tim media Prabowo, daerah itu sempat diduduki oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Setelahnya, TNI lewat Kogabwilhan III, Koops Habema hadir dan membebaskan Distrik Homeyo dari cengkraman OPM.

Kini program MBG di distrik ini berjalan seiring dengan dilaksanakannya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah usai sebelumnya OPM membawa teror dan membakar sekolah.

Anak-anak di sana diklaim menyambut antusias program MBG. Mereka memberikan hasil tanam keluarga mereka yang berupa sayuran, jagung, ubi untuk diolah di dapur umum dan dimasak oleh TNI sebagai bahan baku.

Menu MBG di distrik ini terdiri atas nasi, ikan atau daging, sayur, buah, dan susu.

"Hai adik, buat apa sayurannya?" kata personel TNI yang memasak di dapur umum kepada dua orang anak yang masing-masing membawa buncis dan kol.

"Buat ini," kata salah satu anak, menunjuk ke kuali masak.

Para orang tua siswa berharap pada Prabowo program ini bisa berkelanjutan.

"Itu senang pak. Makan sehat. Iya anak bisa makan enak juga. Makan [bergizi] gratis sehat dan enak," ujar Bagus Bagubau, seorang kepala keluarga di distrik itu.

Presiden Prabowo Subianto meminta izin mengambil US$24 miliar alias Rp392 triliun (asumsi kurs Rp16.334 per dolar AS) dari total efisiensi anggaran US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Ia mulanya memperkenalkan konsep penghematan tiga putaran senilai Rp750 triliun. Menurut asumsi perhitungannya, angka tersebut setara dengan US$44 miliar yang diperoleh dari tiga sumber utama.

Pertama, penghematan senilai Rp300 triliun yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, penghematan Rp308 triliun dari penyisiran APBN sampai ke satuan ke-9, tapi Rp58 triliun bakal dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga (K/L).

Sedangkan penghematan putaran ketiga bersumber dari dividen BUMN. Ia mengklaim setoran dari seluruh perusahaan pelat merah itu bisa mencapai Rp300 triliun pada tahun ini, di mana Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN sebagai modal kerja.

Sehingga masing-masing penghematan itu nilainya Rp300 triliun, Rp250 triliun, dan Rp200 triliun. Totalnya menyentuh Rp750 triliun alias US$44 miliar.

"Jadi, totalnya kita punya Rp750 triliun," kata Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

"US$24 miliar terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan!" tegasnya.

Ia tak mempermasalahkan anak orang kaya yang sudah kenyang dan makan enak selama ini. Namun, Prabowo meminta pihak-pihak di luar sana jangan ngenyek alias menghina program makan bergizi gratis (MBG).

Sedangkan sisa dari penghematan tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

"Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar. Sisa. Dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," tutup Prabowo.

1. Putaran pertama Rp300 triliun

2. Putaran kedua Rp308 triliun

- Dikembalikan Rp58 triliun untuk 17 K/L (sisa Rp250 triliun)

3. Putaran ketiga Rp300 triliun dari dividen BUMN

- Dikembalikan Rp100 triliun untuk modal kerja BUMN (sisa Rp200 triliun)

Alokasi penghematan US$44 miliar alias Rp750 triliun:

1. Makan bergizi gratis US$24 miliar2. Investasi di Danantara US$20 miliar

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam menggunakan gas bumi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memasak Makanan Bergizi Gratis. SPPG Batam sendiri menyediakan 6.400 porsi MBG setiap hari untuk 3 sekolah di Batam.

Dalam rangka mendukung MBG di SPPG Batam, PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) menyalurkan 800 - 1.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu Compressed Natural Gas (CNG)."PGN mendukung program MBG di berbagai daerah, sampai dengan saat ini dukungan penyediaan gas bumi sebagai bahan bakar dapur SPPG direalisasikan secara bertahap," kata Direktur Utama PGN Arief S. Handoko di Batam, dikutip Minggu (16/2).

"Beberapa lokasi SPPG dilayani menggunakan CNG dengan keunggulan yang sama yaitu tetap praktis, aman dan mengalir tanpa henti 24 jam," ujar Arief.

Dalam kesempatan ini, Kepala SPPG Batam Agus Kursadi mengapresiasi penggunaan gas bumi di dapur SPPG.

"Dengan hadirnya gas bumi dari PGN diharapkan dapat menunjang kegiatan memasak di dapur SPPG bisa nyaman, praktis dan tidak khawatir kehabisan gas," kata Agus.

Sementara itu, Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, mengungkapkan bahwa PGN Gagas telah melakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan dua SPPG di Kota Batam."Hari ini 1 SPPG telah Gas In (beroperasi) dan 1 lagi dilakukan Gas In pada minggu pertama bulan Maret. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk dapat menyalurkan gas bumi dengan metode beyond pipeline ke SPPG yang berada di Wilayah operasi PGN Gagas," ujarnya.PGN terus menjaga agar pasokan gas bumi yang stabil untuk memastikan operasional dapur SPPG dapat berjalan lancar. Proses memasak berskala besar seperti program MBG dapat berlangsung lebih cepat dan efisien dengan menggunakan gas bumi.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa menjelaskan School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga kajian dan universitas. Koalisi ini bertujuan untuk mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata Hariqo dalam keterangannya, dilansir Antara, Sabtu (15/2).

Bertalian dengan itu, PCO mengapresiasi lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program MBG di IPB University, Bogor.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian/lembaga, universitas dalam negeri, dan mitra pembangunan internasional ini bisa terus mendorong program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, kata Hariqo, telah menegaskan bahwa MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program," ucapnya.

Rektor IPB University Arif Satria pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF yang menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

Dia menjelaskan IPB University siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata Arif, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat," kata Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar realisasi penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat.

Para ratusan kepala daerah terpilih yang akan dilantik dalam waktu dekat untuk mendukung program MBG seperti mempersiapkan dapur umum.

Hal tersebut Dadan sampaikan usai menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Jumat (14/2).

"Harus dilakukan sebaiknya dan secepatnya. Badan gizi diminta melakukan percepatan," kata Dadan.

Selain itu, Dadan menyebut Prabowo juga meminta para kepala daerah terpilih yang akan dilantik untuk membantu pemenuhan pelaksanaan program MBG.

Namun, kata dia, Prabowo meminta pemerintah daerah tidak terlibat terlalu teknis dalam membantu program untuk memperbaiki gizi anak sekolah itu.

"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk badan gizi nasional," ujarDadan.

Ia menjelaskan bantuan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk MBG dapat berupa membangun dapur umum.

"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi)," ujar Dadan.

Presiden Prabowo Subianto memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam forum World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Kamis (13/2). Dalam sambutannya, ia menyebut program andalannya itu sebagai investasi masa depan.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita," kata Prabowo.

Ia menambahkan MBG akan menyasar lebih dari 85 juta peserta.

"Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ujarnya.

Dalam forum itu, ia juga memamerkan pemerintahannya bisa menghemat anggaran sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp327 triliun.

Prabowo mengatakan anggaran yang dihemat tersebut berasal proyek dan program yang dijalankan tanpa strategi yang jelas. Anggaran kemudian akan dialokasikan untuk membiayai lebih dari 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah Indonesia.

Program yang dimaksud Prabowo tersebut termasuk investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya, yang ia klaimakan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menaikkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Pemerintah katanya juga tengah menggencarkan pengembangan industri petrokimia yang substansial, serta pusat data AI yang besar, yang juga akan menyerap lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Kami juga menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya mineral dan terbarukan.

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp200,2 miliar kena sikat Presiden Prabowo Subianto berkat arahan efisiensi APBN 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan porsi pemangkasan yang dialami lembaganya itu hanya 0,2845 persen dari pagu awal Rp71 triliun. Namun, ini membuat mereka harus putar otak agar operasi lembaganya tetap jalan.

Salah satu hasil putar otak adalah meminjam lahan kepada BUMN sampai pemerintah daerah (pemda).

"Ketika kunjungan Pak Presiden (Prabowo) ke Kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," ungkapnya beres rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Yang kena (efisiensi Rp200,2 miliar) hanya pengadaan lahan, yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, instansi lain, kementerian lain, BUMN, dan lain-lain. Bisa pinjam pakai," tegas Dadan.

Dadan mengatakan lahan-lahan tersebut diperlukan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan seluruh unit itu dikelola langsung Badan Gizi.

Meski, ia menegaskan SPPG untuk melayani program makan bergizi gratis bisa dibangun oleh siapa saja. Dadan juga menyebut pihak swasta boleh ikut terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur ini.

"Mitra yang menyiapkan (lahan SPPG), yang mengelola seluruh Badan Gizi. Mau disiapkan oleh BGN, mau disiapkan oleh TNI, mau disiapkan Polres, mau disiapkan oleh Polri, mau disiapkan BIN, mau disiapkan oleh pemda, mau disiapkan oleh swasta. Semua (SPPG) yang kelola Badan Gizi," jelasnya.

Bos BGN menargetkan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Sedangkan saat ini baru tersedia 246 unit, lalu bertahap akan meningkat menjadi 700 satuan pelayanan.