Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

"Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kasus pagar di PIK 1 yang menghalangi akses jalan masyarakat harus segera ditangani.

Maruarar mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dikatakan bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia, dan penetapan lokasi pembangunan jalan akan segera diminta agar pembangunan jalan dapat segera dimulai.

"Nanti penetapan lokasinya kami minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi, supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ucap dia.

Sebelumnya, pada hari Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan bahwa aksi pada hari Jumat lalu tersebut sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Dilaporkan terdapat delapan orang mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh akibat bentrokan tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang, Aceh mulai mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah.

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Selasa, mengatakan program ini menyasar anak-anak sekolah di semua tingkat pendidikan untuk memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang memadai.

"Tentu di sana sini akan ada sedikit kendala nantinya dan ini akan menjadi evaluasi bersama sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak sekolah bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan gizi dalam rangka mencapai generasi emas Indonesia pada 2045 nanti,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa MGB di Kota Sabang saat ini diproduksi di dapur yang berada di Sabang Fair.

"Untuk sementara dapur kita masih di Sabang fair, nanti akan ada dua titik lagi kalau tidak ada halangan,” katanya.

Pada pendistribusian pertama, dapur MBG Kota Sabang ini memproduksi 2.000 porsi makanan.

Namun, kata Andri, produksi dapur MGB ini sebenarnya melebih angka tersebut, diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 3.500 porsi makanan.

Andri menyebutkan bahwa dapur MGB Kota Sabang dikelola oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kepala dapur ini bekerja sama dengan tim ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas gizi makanan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar,” katanya.

Ia menilai bahwa secara umum Dapur MBG Kota Sabang telah siap melayani dan memenuhi standar kebersihan, menu, dan aspek-aspek lainnya.

Hanya ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan secara bertahap dan dievaluasi bersama.

"Ketika memang ada hal-hal nanti yang perlu diperbaiki, kita sangat berharap khususnya pada penanggung jawab di dapur makan bergizi Kota Sabang ini bisa langsung melakukan perbaikan yang dibutuhkan sehingga anak-anak kita mendapatkan makanan ataupun pasokan gizi yang maksimal. Ini harapan besar dari kita," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun.

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Sebanyak 2.027 siswa terdiri dari lima sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Mulai hari ini program MBG perdana di Kabupaten Sambas dimulai. MBG dilaksanakan di TK PKK Dalam Kaum, SD Negeri 02 Dalam Kaum, SD Negeri 01 Mentawa, SD Islam Terpadu Sulthoniyah Sambas dan SMP Negeri 1 Sambas," ujar Sekda Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar saat dihubungi di Sambas, Senin.

Fery Madagaskar menjelaskan bahwa MBG ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi anak-anak sekolah. Dengan harapan, para peserta didik dapat lebih fokus dalam belajar dan tumbuh dengan lebih sehat.

"Anak-anak adalah aset masa depan kita. Dengan program MBG ini, kami ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan asupan gizi yang baik. Sehingga dapat berkembang dengan optimal, baik dari segi akademik maupun kesehatan," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar menyambut baik program tersebut dan menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi.

"Kami sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis ini. Kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas, karena anak-anak yang sehat akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran dan berprestasi," kata dia.

Dalam peluncuran program MBG, Sekda Sambas bersama Ketua DPRD dan unsur Forkopimda berkesempatan melihat langsung proses penyajian makanan di sekolah serta berbincang dengan para peserta didik.*

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

"Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Bengkulu (ANTARA) - Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan mulai Senin, 17 Januari 2025, sebanyak 13 ribu pelajar menikmati program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah.

"Hari ini kami launching, untuk yang pertama ini ada empat dapur umum, satu di Kabupaten Mukomuko, satu di Kaur, dan dua dapur di Kota Bengkulu. Dan anak-anak penerima manfaat ada 13 ribu orang," kata Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan, nantinya anak-anak yang akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis ini akan terus bertambah jumlahnya, menunggu kesiapan infrastruktur penyediaan makanan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Jadi ini baru awal. Dan kali ini ada dari anak SD, SMP dan SMA, yang kami kunjungi kali ini sekolah terpadu SD, SMP, SMA dari SLB di Kota Bengkulu," kata dia lagi.

Rosjonsyah menyampaikan para pelajar bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saat berkunjung tadi, ada anak SD yang salah mengira saya Presiden Prabowo, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, mengatakan terima kasih pak Prabowo," kata dia.

Siswi SD Salwa mengira Presiden Prabowo Subianto yang berkunjung ke sekolahnya sampai berlari mendekat sambil meneriakkan nama Presiden Prabowo Subianto.

"(Saya pikir) Pak Prabowo yang datang tadi, (karena Pak Prabowo yang memberikan Makan Bergizi Gratis), ternyata yang datang pak gubernur," kata dia.

Siswa SMA M Abrar Al Rasyid menyampaikan menu makanan yang didapat dari program Makan Bergizi Gratis yakni nasi putih, proteinnya ayam rendang dan tahu, sayurannya tumis buncis wortel dan buahnya pisang.

"Enak, ada ayam, tahu, buncis wortel dan pisang," kata Abrar.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme 'earmarking'

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Terlebih, bila ditelisik lebih lanjut, program MBG menyasar semua anak sekolah tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Artinya, anak-anak dari keluarga mampu juga akan menerima MBG sehingga penggunaan dana zakat menyalahi tujuan awal pengenaannya.

Lebih jauh lagi, penggunaan dana zakat secara tidak tepat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Dalam hal ini, para muzakki (pembayar zakat) sangat mungkin menjadi enggan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi. Pada akhirnya, hal ini akan melemahkan kapasitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan lainnya yang telah digariskan.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Pajak Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Sebagaimana kata asalnya, pajak dapat menjadi sumber pendanaan yang ajeg, termasuk untuk program MBG. Melalui pengelolaan dana pajak yang baik, pemerintah bisa menggunakan dana yang terkumpul tersebut untuk mendanai program-program pembangunan secara ajeg.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme earmarking, yaitu pengalokasian secara khusus penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

Selain itu, urgensi pengenaan cukai MBDK bukan sekadar jumlah dana yang bisa terkumpul. Data dari Riset Kesehatan Dasar (2018) menunjukkan bahwa konsumsi MBDK masih cukup tinggi di kalangan anak-anak sekolah. Dua dari tiga anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun (66 persen) mengonsumsi MBDK sekali sehari atau lebih. Karenanya, implementasi cukai MBDK relevan untuk segera diterapkan demi menekan dampak kesehatan jangka panjang sekaligus menyokong dana untuk program nutrisi mereka.

Dengan demikian, daripada mengutak-atik zakat untuk program MBG, lebih baik pemerintah memanfaatkan instrumen pajak yang sudah terbukti penggunaannya lebih fleksibel dan pajak dapat menjadi solusi yang lebih ajeg dan berkelanjutan dalam mendukung program tersebut.

Cukai rokok

Sejumlah pihak mengusulkan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2025 ini untuk memberikan dampak positif pada penerimaan negara. Dengan kenaikan tarif tersebut, kelebihan target penerimaan dari cukai rokok dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran pada program-program strategis semacam MBG.

Namun, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah diatur secara ketat di Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021). Alokasi DBH CHT sebagian besar diarahkan untuk bidang kesejahteraan masyarakat (50 persen), kesehatan (40 persen), dan penegakan hukum cukai ilegal (10 persen).

Saat ini, tidak ada ruang eksplisit di PMK tersebut yang memungkinkan penggunaan hasil cukai rokok secara langsung bagi program MBG. Akan tetapi, jika pemerintah ingin memanfaatkan hasil cukai rokok secara serius untuk mendanai program MBG, salah satu opsinya adalah merevisi PMK 215/2021.

Revisi tersebut perlu mencakup pengalokasian sebagian dari porsi DBH CHT untuk program-program kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis. Namun, alokasi untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan lainnya perlu tetap dijaga.

Alternatif lainnya yaitu membuat program MBG masuk ke dalam kategori yang sudah ada dalam alokasi DBH CHT. Misalnya, pembinaan lingkungan sosial atau kesejahteraan masyarakat.

Jika demikian, program MBG bisa tetap mendapatkan pendanaan dari DBH CHT tanpa harus mengubah struktur alokasi secara keseluruhan. Terkait hal ini, koordinasi lintas sektor dan kajian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku instansi utama yang akan terdampak sangat dibutuhkan demi memastikan program MBG tetap sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan mulai Senin, 17 Januari 2025, sebanyak 13 ribu pelajar menikmati program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah.

"Hari ini kami launching, untuk yang pertama ini ada empat dapur umum, satu di Kabupaten Mukomuko, satu di Kaur, dan dua dapur di Kota Bengkulu. Dan anak-anak penerima manfaat ada 13 ribu orang," kata Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan, nantinya anak-anak yang akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis ini akan terus bertambah jumlahnya, menunggu kesiapan infrastruktur penyediaan makanan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Jadi ini baru awal. Dan kali ini ada dari anak SD, SMP dan SMA, yang kami kunjungi kali ini sekolah terpadu SD, SMP, SMA dari SLB di Kota Bengkulu," kata dia lagi.

Rosjonsyah menyampaikan para pelajar bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saat berkunjung tadi, ada anak SD yang salah mengira saya Presiden Prabowo, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, mengatakan terima kasih pak Prabowo," kata dia.

Siswi SD Salwa mengira Presiden Prabowo Subianto yang berkunjung ke sekolahnya sampai berlari mendekat sambil meneriakkan nama Presiden Prabowo Subianto.

"(Saya pikir) Pak Prabowo yang datang tadi, (karena Pak Prabowo yang memberikan Makan Bergizi Gratis), ternyata yang datang pak gubernur," kata dia.

Siswa SMA M Abrar Al Rasyid menyampaikan menu makanan yang didapat dari program Makan Bergizi Gratis yakni nasi putih, proteinnya ayam rendang dan tahu, sayurannya tumis buncis wortel dan buahnya pisang.

"Enak, ada ayam, tahu, buncis wortel dan pisang," kata Abrar.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 2.877 siswa di Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada Senin (17/2).

Hal itu diungkapkan Devi Rizkia selaku Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Singkawang Tengah disela-sela pelaksanaan program MBG di SMPN 3 Singkawang Tengah.

"Khusus di Kecamatan Singkawang Tengah, program ini tersebar di dua kelurahan yakni Condong dan Roban. Yang meliputi, SDN 2, SMPN 3, TK Trisula dan TK Bhayangkari. Kemudian, SDN 16, SDN 10, PAUD Miftahul Jannah, TK Al Ikhwan (TK, SD, SMP dan SMA), SMAN 3 dan SMPN 2," ujarnya.

Sedangkan menu yang disiapkan pada hari ini, antara lain nasi, chiken katsu, sayuran salad, tahu goreng, asam pedas, semangka dan ekstrak puding.

"Untuk menu, nanti akan di evaluasi kembali, saya akan tanyakan kepada kepala sekolah masing-masing apakah siswa-siswa selera dengan menu hari ini atau tidak," ujarnya.

Salah satu siswa Kelas IX SMPN 3 Singkawang, Ameera Aniq mengaku senang dan sangat menikmati menu yang diberikan.

"Menunya enak-enak, dan saya paling suka chicken katsu," katanya.

Dengan adanya program MBG ini, tentunya lebih menghemat uang jajan.

"Kalau bisa dilaksanakan setiap hari, tentunya bisa menghemat uang jajan," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Safari Hamzah mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian MBG yang disebar di dua kecamatan di Kota Singkawang.

"Alhamdulilah, proses pelaksanaan MBG sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Semuanya sudah berjalan dengan baik dan sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti ruang transit dan tenaga-tenaga guru untuk memastikan pendistribusian terhadap makanan ini berjalan baik," katanya.

Peluncuran program MBG perdana di Singkawang kata dia, menyasar 18 sekolah yang ada, baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Dia berharap program MBG di Kota Singkawang kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

Singkawang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mulai melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 18 sekolah di Kota Singkawang, Senin.

Pelaksanaan perdana MBG ini disalurkan di SDN 93 dan TK Islam Syafi'i yang berada di Jalan Demang Akub, Kecamatan Singkawang Utara. Kemudian dilanjutkan ke beberapa sekolah sesuai daftar yang sudah ditentukan oleh SPPG Cabang Kota Singkawang.

"Alhamdulillah pada hari ini kita sudah meluncurkan Program MBG di Kecamatan Singkawang Utara yang merupakan program nasional," katanya.

Dia berharap program ini dapat berjalan guna mengantisipasi anak Indonesia agar tidak terkena stunting, sekaligus program ketahanan pangan di Indonesia.

"Sasaran dari Program MBG ini adalah anak SD, SMP, dan SMA, yang sejauh ini baru dua kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Tengah," ujarnya.

Program ini akan terus berlanjut, kata dia, supaya semua sekolah yang ada di lima kecamatan di Singkawang bisa mendapatkan Program MBG.

Sekretaris Disdikbud Kota Singkawang Safari Hamzah mengatakan pihaknya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian MBG yang disebar pada dua kecamatan di Kota Singkawang.

"Alhamdulillah, proses pelaksanaan MBG sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Semuanya sudah berjalan dengan baik dan sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti ruang transit dan tenaga-tenaga guru untuk memastikan pendistribusian terhadap makanan ini berjalan baik," katanya.

Dia berharap Program MBG di Kota Singkawang kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.