Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

Subang (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia akan menyasar di daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.

"Jadi ada beberapa daerah yang kita sasar dalam program pembangunan rumah bersubsidi untuk PMI," kata Karding, usai peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk PMI tersebut di antaranya akan dibangun di wilayah kantong-kantong PMI seperti di Provinsi Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Daerah-daerah itu menjadi fokus kita (dalam program rumah untuk PMI), termasuk Banten dan Jakarta," katanya.

Menurut dia, program rumah untuk PMI yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini dapat terwujud atas kolaborasi lintas sektoral. Di antaranya BNI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

"Karena selama ini mereka (PMI) sering disebut pahlawan devisa. Jadi negara harus hadir. Tidak hanya melabeli mereka sebagai pahlawan devisa. Tapi juga kita menyiapkan program-program yang bisa melindung dan memberdayakan mereka, memberi pelayanan terbaik untuk mereka," katanya.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insyaallah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini," kata Menteri P2MI.

Menurut dia, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menginventarisir aset yang bisa digunakan sebagai dapur umum bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya merata sampai ke daerah-daerah.

"Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota agar menginventarisir aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Kamis.

Upaya tersebut demi memastikan dapur-dapur penyedia makan bergizi gratis itu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur untuk bisa memproduksi makan bergizi gratis bagi anak-anak.

"Telah kita inventarisir aset-aset pemerintah kabupaten yang gampang diakses untuk pinjam pakai dapur MBG dengan kapasitas 350 daya tampung," kata dia.

Program MBG dari Presiden Prabowo Subianto juga bertujuan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Mian meyakinkan saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penerapan MBG tidak berfokus di kota saja.

"Saya kemarin juga monitor di Komisi IX dari dapil Bengkulu terus mengusulkan agar pelaksanaannya jangan difokuskan di Kota Bengkulu saja, tetapi sampai ke wilayah kabupaten, bisa sampai ke Curup Padang Ulak Tanding, Napal Putih Bengkulu Utara dan daerah lain," kata dia.

Pada Kamis 8 Mei 2025, Program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia melalui makan bergizi gratis (MBG) kembali digelar di SDN 75 Kota Bengkulu.

Pelaksanaan di SDN 75 Kota Bengkulu dengan memberikan MBG kepada 800 siswa. Mian sangat mendukung program strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ini.

"Kita pantau pelaksanaannya untuk memastikan kualitasnya, mulai dari sayurannya, buahnya, hingga kondisi sanitasinya," kata Mian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pesan Bill Gates untuk mengutamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun.

"Menurut beliau (Bill Gates), ini program yang sangat penting, terutama beliau menekankan untuk ibu hamil, anak balita, serta anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Bill Gates ke Indonesia untuk menjalin kolaborasi di bidang teknologi dan kesehatan. Namun, di sela kunjungannya, tokoh filantropis asal Amerika Serikat itu juga turut menyaksikan pelaksanaan MBG di SD Negeri Jati 03, Jakarta, Rabu (7/5) bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

"Bill Gates ke sini untuk melaksanakan berbagai agenda, utamanya terkait kesehatan dan sekalian meninjau pelaksanaan Program MBG di SDN Jati 03 ini. Ia sangat mengapresiasi dan terkesan dengan apa yang kita lakukan dalam Program MBG," ucap Dadan.

Bill Gates menilai program Pemerintah RI yang fokus terhadap peningkatan gizi ini pasti membutuhkan anggaran yang besar. Namun, Presiden Prabowo memastikan telah menyiapkan dana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan MBG.

"Ia sangat terkesan karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia," ujar dia.

Terkait kegiatan penyaluran MBG di SDN Jati 03, Kepala BGN menyebut tidak ada persiapan khusus termasuk menunya, tetapi berjalan selayaknya hari biasa saja. Kedatangan Bill Gates, menurut dia, disambut dengan apa adanya.

"Jadi betul-betul ini dadakan. Jadi, apapun yang terjadi di sini bukan setting-an (diatur), memang apa adanya," tutur Dadan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)

Sleman (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan BUMDes yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman BUMDes, dimana BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam acara peresmian SPPG BUMDes Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut dia, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membangun ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Nah model ekosistem pemberdayaan inilah yang akan terus kita kembangkan," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pihaknya pun berharap BUMDes Tridadi di Sleman, Yogyakarta, ini dapat menginspirasi BUMDes di seluruh Tanah Air untuk turut menyukseskan Program MBG dengan membentuk SPPG ataupun menjadi pemasok MBG.

"BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar pun meminta semua pihak terkait untuk bersinergi bersama-sama menyukseskan program MBG.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang men-support dan mendorong cita-cita besar memberikan gizi yang memadai bagi seluruh generasi kita. Kita sedang bergerak membangun fondasi negara maju, memulainya dengan sumber daya manusia yang kuat. Mari kita semua bahu-membahu agar program makan bergizi ini benar-benar sukses dan cepat setuntas-tuntasnya," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi PMI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BNI.

Penandatanganan dua MoU tersebut menandai peluncuran Program Rumah untuk PMI yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

“Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai mengikuti agenda peluncuran Rumah untuk PMI tersebut.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke tanah air.

Selain pemutakhiran data, KP2MI bersama Kementerian PKP juga menandatangani MoU dengan Bank BNI untuk menyepakati skema fasilitas pembiayaan bagi peserta program Rumah untuk PMI, kata Karding.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka, ucap Menteri P2MI. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran memastikan bahwa peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembeliannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi,” kata Imran.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan dukungan penuh terhadap target dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait zero accident dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kurniasih mengatakan target tersebut bisa tercapai dengan penguatan sistem pelaksanaan yang terukur, terutama melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan jelas di seluruh lini.

“Saya menilai langkah BGN sangat strategis. Namun keberhasilan zero accident dalam Program MBG memerlukan SOP yang tidak hanya lengkap, tetapi juga harus diterapkan konsisten, dipahami semua pelaksana di lapangan, dan dievaluasi secara rutin,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam mewujudkan target nol insiden, seperti keracunan dalam implementasi MBG.

Ia mendorong BGN menghadirkan program sertifikasi bagi pelaksana MBG serta peningkatan kompetensi berkala untuk semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi makanan.

“SDM harus terus dibekali ilmu terbaru terkait keamanan pangan. Pembinaan tidak bisa sekali selesai. Harus menjadi bagian integral dari operasional MBG,” kata Kurniasih.

Kurniasih juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis komunitas. Menurutnya, pelibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat penerima manfaat, diperlukan sebagai bagian dari sistem kontrol yang dapat memperkuat ketahanan Program MBG.

“Pengawasan tak bisa hanya top-down. Kita butuh partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan kualitas terjaga dari hulu hingga hilir,” kata dia.

Sebagai langkah lanjutan, Kurniasih mendorong BGN untuk membangun sistem evaluasi berbasis data yang transparan sehingga setiap insiden dapat dilacak akarnya dan menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan.

“Kita tidak boleh reaktif. Setiap laporan insiden harus menjadi bahan kajian mendalam. Dengan pendekatan ini, zero accident bukan sekadar slogan, tetapi tercapai secara nyata dan berkelanjutan,” ucap Kurniasih.

Kurniasih berkomitmen mendukung segala upaya peningkatan mutu Program MBG demi memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan makanan bergizi yang tidak hanya sehat, tetapi juga aman secara mutlak.

Sebelumnya, target mengenai zero accident itu disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana usai menghadiri rapat antara Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran BGN di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5).

"Target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," kata Dadan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR dukung penuh Program MBG capai "zero accident" lewat SOP jelas

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran penting untuk membuka akses makanan bergizi bagi warga kurang mampu dan akan mendorong pembangunan sumber daya manusia.

“Dampak dari program ini bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Selasa.

Cellica Nurrachadiana mengungkapkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

“Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah,” ucapnya.

Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, ia mendukung penuh program makan bergizi gratis bagi empat kelompok penerima manfaat yakni anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Sosialisasi program makan bergizi menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program-programnya.

Di penghujung acara, Cellica berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional.

“Saya berharap acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Cellica.

Sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Fatimah Zahrah Santoso, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

Beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto dan tokoh filantropi dunia Bill Gates meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu, bersifat mendadak.

Dadan mengaku baru mengetahui kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates meninjau MBG itu pada Rabu pagi, berbarengan dengan agenda rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sebetulnya saya kan ada agenda dengan Pak Mendagri jam delapan di kantor, kemudian tiba-tiba saya harus menerima atau mendampingi Pak Presiden di sini dan saya juga baru tahu di arahkan ke sini. Jadi, betul-betul ini dadakan," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dadan juga mengaku belum mengetahui sekolah mana yang akan dikunjungi Presiden Prabowo dan Bill Gates.

Menu MBG yang didistribusikan di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, juga tidak direncanakan sebelumnya oleh BGN selaku lembaga pelaksana.

"Jadi, betul-betul ini dadakan, kita enggak tahu mau ke sekolah mana, dan kita baru tahu tadi pagi. Jadi, apa pun yang terjadi di sini bukan setting-an, memang apa adanya," kata Dadan.

Kepala BGN menyampaikan bahwa Bill Gates menaruh perhatian pada pentingnya asupan gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurutnya, Bill Gates juga memandang program MBG sebagai bagian integral dari upaya jangka panjang pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

"Menurut beliau, (MBG) ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada seribu hari pertama, yaitu ibu hamil, menyusui, anak balita, serta juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," kata Dadan.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dan Bill Gates sempat berbincang dengan para siswa dan melihat langsung distribusi makanan.

Selain meninjau program MBG, Presiden Prabowo dan Bill Gates juga meninjau layanan cek kesehatan gratis yang disediakan bagi murid-murid sebagai bagian dari pendekatan terpadu antara gizi dan kesehatan anak.

"Beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan," katanya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Grobogan (ANTARA) - Jumlah siswa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang nantinya merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah, menyusul adanya penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Keberadaan SPPG atau dapur MBG mandiri merupakan inisiatif pihak swasta menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka koordinasinya memang langsung dengan BGN. Tetapi, informasi yang kami peroleh jumlah tambahan dapur MBG di Kabupaten Grobogan lebih dari empat dapur," kata Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila, di Grobogan, Rabu.

Dari beberapa dapur MBG mandiri yang nantinya memperluas jangkauan Program MBG tersebut, kata dia, saat ini ada yang tahap verifikasi serta ada yang sudah siap beroperasi tetapi masih menunggu jadwal pelaksanaannya.

Selain itu, kata dia, ada pula yang sudah siap beroperasi, tetapi menunggu kelengkapan personelnya, terutama kepala dapurnya.

Sementara yang sudah beroperasi, yakni baru satu dapur SPPG di Pucang, Kelurahan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Dengan jumlah sasaran mencapai 2.842 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di Kecamatan Grobogan. Sedangkan pelaksanaan dimulai sejak 17 Februari 2025.

Ia mengimbau pihak swasta yang bermitra dengan BGN untuk berkoordinasi dengan Kodim 0717/Grobogan sebagai pihak yang mendapat tugas supervisi.

"Nantinya kami cek tempat yang hendak didirikan dapur MBG sudah ada dapur lain yang mendaftar atau belum. Harapannya tidak menumpuk di satu wilayah karena akan merepotkan pihak pengelola SPPG," ujarnya.

Dengan adanya koordinasi tersebut, dia berharap, lokasinya bisa menyebar dan tidak tumpang tindih, karena sasaran siswa sekolahnya juga sudah ada pemetaan.

Terkait dengan SPPG yang sudah beroperasi, kata dia, sejauh ini berjalan lancar dan menu makan yang disajikan kepada ribuan siswa juga sesuai standar yang ditetapkan pihak BGN, karena kebersihan juga dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025