Pangkalpinang (ANTARA) - Sejak Bapak Presiden Prabowo menggelorakan program Asta Cita yang salah satunya membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut.

Dari konteks pemahaman Asta Cita keenam ini, Desa bukan lagi dipandang hanya sebagai lokus dan fokus, tetapi diharapkan menjadi subyek atas pembangunan itu sendiri.

Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan, maka masyarakat dipandang sebagai aktor utama dalam menggerakkan pembangunan. Karena itu kualitas SDM masyarakat desa harus menjadi perhatian utama, baik skill, kompetensi, ataupun investasi generasi di masa yang akan datang menyambut bonus demografi pada Indonesia emas tahun 2045.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dibentuknya Badan Gizi Nasional yang secara teknis akan mengawal dan mengoperasionalkan program unggulan makan siang bergizi gratis ini, sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan handal dalam menyongsong masa depannya dan masa depan bangsa.

Program ini bertujuan memastikan anak-anak atau kelompok sasaran mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat lebih fokus dan produktif dalam belajar. Karena kekurangan nutrisi sering kali berdampak negatif pada kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak dalam belajar ataupun dapat berdampak pada pertumbuhan mereka.

Menyambut program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan ujicoba di bulan November dan Desember tahun 2024 yang lalu di setiap kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan simulasi program makan siang bergizi ini bertujuan agar dapat memberikan kemanfaatan yang optimal, efektif dan efisien dalam mencapai sasaran, dan memberikan multi player effects positif dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Uji coba dilakukan di seluruh wilayah kab/kota dengan sasaran 9.048 siswa dengan melibatkan pihak ketiga yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uji coba mencakup beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari identifikasi siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis, penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan bahan baku dan persiapan dapur, proses memasak, distribusi makanan, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dari simulasi pelaksanaan makan siang bergizi gratis ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

a. Penyedia kesulitan dalam menghitung takaran gizi yang pas untuk pelajar.

b. Teridentifikasi beberapa bahan baku mengandung formalin.

c. Beberapa anak alergi terhadap jenis makanan tertentu.

d. Terdapat jenis makanan yang dalam waktu singkat berubah rasa sehingga tidak layak dimakan.

e. Terdapat siswa yang belum terbiasa makan sendiri (TK dan PAUD).

f. Lokasi sekolah jauh dari jangkauan penyedia sehingga mempengaruhi kualitas makanan

Memperhatikan kondisi lapangan saat ujicoba, dan memperhatikan kendala yang dihadapi, tim merekomendasikan :

a. Penyedia Program Makan Bergizi Gratis tidak diberikan hanya kepada satu pelaku usaha saja, dengan tujuan untuk memberi kesempatan/peluang usaha kepada pelaku usaha lainnya serta menjamin kualitas makanan bergizi yang akan diberikan kepada anak sekolah.

b. Mendorong kelompok masyarakat/petani untuk menyediakan sumber bahan pangan lokal, sehingga pada saat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang ada di wilayah masing-masing tidak bergantung kepada pasokan bahan pangan yang berasal dari luar daerah.

c. Pemberian Makan Bergizi Gratis pada anak PAUD hingga SD sebaiknya diberikan pada pagi hari, sedangkan untuk anak SMP dan SMA diberikan pada saat makan siang.

d. Menyusun daftar menu dengan kadar gizi yang sesuai sehingga para siswa tidak bosan menikmati makanan yang telah disediakan dan memastikan makanan tersebut halal, segar dan aman untuk dikonsumsi.

e. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pendampingan Program Makan Bergizi Gratis lintas sektor secara berjenjang.

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis secara berjenjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Peluang transformasi ekonomi Bangka Belitung

Jumlah siswa dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung sebanyak 260.704 anak. Apabila dengan pagu per menu Rp10.000, 00 maka per hari akan ada uang beredar Rp2.607.040.000,00. Artinya jika dikelola dengan baik, uang Rp2,6 miliar per hari jika disinergikan dengan potensi desa, akan berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Program makan bergizi gratis ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bangka Belitung untuk andil melalui penyediaan bahan baku yang diperlukan dapur untuk memasak makanan yang akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi sasaran. Bahan baku seperti beras, sayur, daging, telur, ikan dan sejenisnya adalah komoditas yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh masyarakat Babel.

Jika ini ditangkap sebagai peluang, maka masyarakat bisa memulai menanam dan budidaya komodite yang diperlukan dapur. Kita ketahui bersama selama ini masyarakat Babel lebih banyak mengandalkan dari sektor tambang ketimbang pertanian, padahal peluangnya masih cukup besar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut lebih banyak didatangkan dari luar daerah seperti Palembang dan Jawa.

Di tengah kondisi tambang yang sedang tidak baik saat ini, masyarakat perlu melakukan transformasi perekonomian salah satunya di sektor pertanian, peternakan, holtikultura, perkebunan dan perikanan. Tentu ini tidak mudah, perlu kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku yang mendapatkan mandat dalam menjalankan program makan siang bergizi.

Pemerintah daerah bisa berperan dalam memberikan pendampingan dan kebijakan stimulan dalam upaya budidaya seperti memanfaatkan kebijakan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan serta dukungan APBD melalui stimulan kepada petani dan kelompok budidaya lainnya.

Para tenaga penyuluh untuk melakukan pendampingan dalam budidaya, juga mengkonsolidasikan agar ada kepastian off taker dari hasil produksi masyarakat. Bumdes atau BUMD bisa dijadikan salah satu kelembagaan yang dipercaya dan dijadikan konsolidator dari hasil-hasil produksi yang dihasilkan masyarakat.

Oleh karena itu perlu ditata dan dilakukan koordinasi yang intensif serta kejelasan hubungan antar peran kelembagaan yang saling sinergi agar masyarakat tidak menjadi penonton di tengah program yang mulia ini.

*) Sugito S Sos MH adalah Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 25 Januari, kita memperingati Hari Gizi Nasional. Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan pemerintah semestinya bisa memberikan pembelajaran tentang mindful eating atau makan secara sadar sejak dini, termasuk siswa sekolah.

Pemberian makanan di sekolah yang terjadwal saat makan siang semestinya bisa memberikan edukasi tentang pentingnya makan teratur bagi siswa di Indonesia untuk mencegah berbagai penyakit tidak menular (PTM) yang saat ini masih menjadi beban biaya kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2024, tiga penyakit PTM yang menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia adalah stroke (330 ribuan kasus kematian), penyakit jantung sekitar 300 ribu kematian dan kanker juga mencapai 300 ribu kasus kematian.

Mindful eating

Di era yang serba digital, kita tentu tidak menampik bahwa gawai adalah kebutuhan utama. Tidak jarang, aktivitas makan pun juga melibatkan gawai, misalnya sambil menonton film atau seri favorit, menggulir konten di media sosial (medsos), atau membalas pesan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data persentase kelompok yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2023, di mana mayoritas penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas menempati posisi paling banyak, yakni sebanyak 58,63 persen.

Sementara itu, untuk kelompok usia 19-24 tahun, 14,69 persen telah mengakses internet. Kemudian, 7,47 persen remaja berusia 16-18 tahun juga telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dan kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 6,77 persen mengakses internet. Sementara dalam kelompok usia 5-12 tahun, 12,43 persen anak-anak telah mengakses internet.

Data tersebut membuktikan bahwa anak usia sekolah dasar (SD) lebih banyak mengakses internet daripada usia SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun).

Di usia SD tersebut, anak-anak perlu diarahkan mengakses pengetahuan secara sehat, baik itu melalui media digital maupun media sosial. Pemberian Makan Bergizi Gratis di sekolah, memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan edukasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai mindful eating.

Di sekolah, anak tentu lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Pemberian Makan Bergizi Gratis, apabila dimaknai secara lebih luas, tentu memberikan kesempatan pula bagi sesama siswa untuk berbagi pengetahuan maupun pengalaman makan sehari-hari di rumah. Mereka dapat saling berbagi lauk atau menu apa yang sering mereka konsumsi sehari-hari, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan pendataan, sekaligus memberikan pembelajaran tentang gizi.

Dokter Spesialis Gizi Klinik Rumah Sakit Pondok Indah Raissa Edwina Djuanda memaparkan mindful eating sangat memengaruhi gizi yang masuk dalam tubuh, karena kita cenderung menjadi lebih memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh, dan akan lebih merasakan apakah makanan tersebut segar, beraroma, berasa, dan lain sebagainya.

Karena tidak terganggu oleh aktivitas lain, seperti bermain gawai, maka kita juga cenderung mengunyah lebih lama, yang akan membantu tubuh untuk mencerna makanan lebih baik, sehingga nutrisi lebih mudah diserap.

Selain itu, melalui mindful eating, tubuh juga lebih bisa merasakan sinyal kenyang karena saat makan secara sadar, jenis dan porsi makanan yang dikonsumsi bisa dikendalikan.

Ibu hamil hingga balita

Pemberian Makan Bergizi Gratis yang tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, juga tepat untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai pentingnya mengajarkan anak mindful eating sejak dini.

Berdasarkan informasi dari situs web Kemenkes, menurut penelitian oleh Pearson et al tahun 2018, balita yang makan sambil menonton gawai menunjukkan konsumsi rendah buah dan sayuran, serta peningkatan asupan makanan tidak sehat, seperti snack, biskuit, atau cokelat karena balita lebih mudah makan makanan tersebut saat menonton gawai, yang semuanya terbukti tinggi kadar gula, garam, dan lemak.

Pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa orang tua menjadi contoh yang kuat bagi balita untuk mengadopsi gaya makannya.

Sementara penelitian oleh Jusiene et al tahun 2019 menjelaskan bahwa anak usia kurang dari 5 tahun yang memiliki kebiasaan makan sambil menonton gawai memiliki dampak negatif yang luas, di antaranya keterlambatan perkembangan berbicara, memiliki kemampuan sosialisasi yang rendah, tidak mampu mengontrol atau mengekspresikan emosi, serta menurunnya kemampuan akademik di masa depannya. Penggunaan gawai juga akan menghambat perkembangan sensoris.

Terdapat beberapa cara untuk menerapkan mindful eating kepada anak. Pertama, yakni orang tua menjadi contoh dengan melibatkan anak dalam persiapkan makanan.

"Misalnya dalam belanja bahan makanan, mengolah, mencuci, memasak, agar mereka lebih menghargai makanan, kemudian rutin makan bersama-sama keluarga dengan membuat jadwal secara teratur," katanya.

Ia juga menyebutkan pentingnya memperkenalkan tentang gizi atau makanan sehat sedari dini dan membiasakan untuk memberi pujian pada anak jika mereka makan dengan baik.

Untuk generasi emas

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, makan bergizi gratis, saat ini telah dinikmati oleh 650.000 anak-anak di 31 provinsi.

Presiden menargetkan hingga akhir 2025 semua anak-anak Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis. Dalam rentang waktu itu, target penerima makan bergizi gratis pada Januari — April 2025 sebanyak 3 juta anak, kemudian April — Agustus 2025 sebanyak 6 juta anak. Kemudian, target penerima makan bergizi gratis pada September 2025 sebanyak 15 juta anak.

“Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita,” kata Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap dampak program makan bergizi.

Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut, semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

Karena Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Presiden bertanya kepada BGN, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Akhirnya muncullah angka tambahan Rp100 triliun.

Terlepas dari banyak kasus dan kontroversi yang terjadi tentang Makan Bergizi Gratis, pemerintah memastikan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam program tersebut.

Momentum Hari Gizi Nasional menjadi pengingat penting bahwa substansi dari program Makan Bergizi Gratis harus menitikberatkan pada kualitas dan narasi besar yang akan dibangun, sebagaimana slogan "Kamu adalah apa yang kamu makan" atau "You are what you eat."

Mindful eating, yang menekankan pembelajaran mengenai makan secara sadar dan berkualitas, perlu diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkualitas pula, jika ingin mencapai target Indonesia Emas 2045.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Gianyar, Bali (ANTARA) - Dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji kinerja mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Humas Pemkab Gianyar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan proses layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) MPP Gianyar meraih waktu pengurusan tercepat dengan waktu 14,18 menit.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinjerja Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar yang mendorong seluruh kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik guna mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan.

"Setahu saya di Provinsi Bali, MPP Gianyar merupakan satu-satunya yang kabupaten yang sudah memiliki mal pelayanan publik," kata Tito Karnavian saat meninjau pelayanan di MPP tersebut.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi proses transformasi layanan pengurusan PBG gratis yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar," ucap Maruarar Sirait.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran semua gerai pelayanan yang ada di MPP Gianyar.

"Saya ucapkan terima kasih, untuk pelayanan publik yang membuktikan bahwa kita bisa cepat dan lebih baik. Yang susah kita bikin mudah dan yang lama kita bikin cepat untuk rakyat kecil," lanjutnya.

Dalam kunjungannya bersama dengan beberapa pejabat kementerian, kedua menteri Kabinet Merah Putih ingin melihat langsung tahapan-tahapan proses pelaksanaan layanan PBG ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan MPP Gianyar guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Baik itu terkait kendala proses penerbitan PBG maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi.

Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar

Gianyar, Bali (ANTARA) - Dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji kinerja mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Humas Pemkab Gianyar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan proses layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) MPP Gianyar meraih waktu pengurusan tercepat dengan waktu 14,18 menit.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinjerja Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar yang mendorong seluruh kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik guna mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan.

"Setahu saya di Provinsi Bali, MPP Gianyar merupakan satu-satunya yang kabupaten yang sudah memiliki mal pelayanan publik," kata Tito Karnavian saat meninjau pelayanan di MPP tersebut.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi proses transformasi layanan pengurusan PBG gratis yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar," ucap Maruarar Sirait.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran semua gerai pelayanan yang ada di MPP Gianyar.

"Saya ucapkan terima kasih, untuk pelayanan publik yang membuktikan bahwa kita bisa cepat dan lebih baik. Yang susah kita bikin mudah dan yang lama kita bikin cepat untuk rakyat kecil," lanjutnya.

Dalam kunjungannya bersama dengan beberapa pejabat kementerian, kedua menteri Kabinet Merah Putih ingin melihat langsung tahapan-tahapan proses pelaksanaan layanan PBG ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan MPP Gianyar guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Baik itu terkait kendala proses penerbitan PBG maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi.

Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," ucap dia.

Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

"Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM," kata Maman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendukung program strategis Presiden Republik Indonesia dengan menyediakan pasokan listrik andal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). PLN pastikan keandalan suplai listrik di 238 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di 31 provinsi, dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil bagian dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan setiap BUMN, berperan aktif dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

“Kami meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi SPPG atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa, guna memastikan kelancaran pelayanan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Erick.

Kementerian BUMN, bersama Badan Gizi Nasional, akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mengkoordinasikan peran BUMN yang terlibat, sesuai dengan tugas, wilayah, dan kontribusinya masing-masing. Langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang sejalan dengan komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang tahun 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman.

“PLN menjamin kebutuhan listrik di lokasi-lokasi SPPG atau Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal,” kata Darmawan.