Balikpapan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan Program.Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan mulai Januari ini menyasar peserta didik semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan," ujar Muhaimin di Balikpapan, Minggu.

Menurut dia, Makan Bergizi Gratis tersebut masih menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi.

Makanan bergizi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).hingga kelas tiga sekolah dasar (SD) sederajat dengan harga Rp8.000 per porsi, dan kelas empat SD hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat dengan harga Rp10.000 per porsi.

"Untuk penyedia makanan yang ditunjuk BGN adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan," ujarnya.

Ia mengatakan makanan untuk Makan Bergizi Gratis harus dipastikan telah memenuhi standar gizi, kemudian tempat pengolahan makanan harus bersih dan memenuhi syarat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan diminta melakukan sosialisasi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat dilaksanakan.

Disdikbud juga diminta untuk melakukan pendataan dan menandai untuk mengetahui kondisi anak, sebagai antisipasi apabila ada peserta didik alergi terhadap makanan tertentu.

"Harus ada data peserta didik yang mungkin punya alergi makanan tertentu, seperti ayam atau telur dan sebagainya. Jadi, saat dikirim makanan sesuai kondisi peserta didik," katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

"Pendistribusian Makan Bergizi Gratis dibagi dalam tiga tahap, yakni pada pukul.07.45 WITA, 10.00 WITA, dan pukul 13.00 WITA agar makanan yang diantar masih segar dan layak konsumsi," demikian Muhaimin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan PT Pahala Investama Energi, pengembang Perumahan Griya Rudina Asri (GRA) membantah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dilaporkan oleh puluhan konsumennya ke Polresta Balikpapan beberapa waktu lalu.

"Melapor itu adalah hak mereka, tapi apa yang dituduhkan selama ini sama sekali tidak benar, bahkan cenderung fitnah," tegas Komisaris PT Pahala Investama Energi, Pangeran Cani didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah, Minggu (12/1).

Dalam laporan tersebut, perumahan yang dikembangkan Cani dikatakan tidak memiliki wujud dan sebagainya, bahkan salah satu pelapor menyampaikan telah membayar rumah dan dijanjikan akan dibangunkan rumahnya dalam waktu satu bulan namun tidak terealisasi.

Menjawab hal itu, Cani menegaskan bahwa perumahan yang ia kembangkan yang terletak di Kilometer 10 Karang Joang, Balikpapan Utara sudah memiliki wujud, dan salah satu pelapor yang mengatakan sudah lunas namun belum ada wujud bangunannya tersebut katanya masih terkendala akses jalan.

Lokasi perumahan itu, akses jalannya terhambat, mengingat bersamaan dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) namun sejumlah unit rumah telah terbangun disana.

"Kalian bisa lihat sendiri bangunan sudah ada bahkan sudah ada yang menempati, dan pelapor bilang sudah lunas namun belum terbangun itu rumah komersil bukan subsidi," katanya.

Ia menjelaskan perumahan yang kembangkan dicampur antara rumah subsidi dan rumah komersil, namun untuk rumah komersil diletaknya di area pojok.

"Bahkan untuk rumah subsidi kami berbeda dari yang lain, kami menggunakan spesifikasi yang tinggi menggunakan bata merah," ungkapnya.

Cani menuturkan atas laporan tersebut, pihaknya merasa dirugikan mengingat nama baiknya tercemar dengan stigma negatif yang digiring ke berbagai media melalui kuasa hukum pelapor.

"Maka kami disini tidak tinggal diam, bila mereka ingin pengembalian kami lakukan, tapi tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik itu kami akan laporkan balik," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak pengembang Ardiansyah mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah melaporkannya ke Polresta Balikpapan

Menurutnya dari laporan itu berbuntut panjang, dan yang sangat disayangkan saat tersebar di berbagai akun media sosial dimana hal tersebut menjadi bola liar dan memicu stigma negatif ke masyarakat.

“Untuk itu maka kami akan melakukan langkah hukum kepada mereka yang melakukan fitnah ini, kami akan laporkan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dengan dasar UU ITE ,” tegasnya.

Ardiansyah mengatakan, pelaporan ini akan dilakukan ke Siber Crime Ditkrimsus Polda Kaltim, paling cepat akan dilakukan Senin (13/1) dan paling lambat Jumat (17/1).

“Kami sudah deteksi akun – akun yang melakukan fitnah tersebut, termasuk yang menyampaikan penyataan fitnah tersebut di media konvensional,” ucapnya.

Diakuinya, dalam kasus ini terlihat ada proxy untuk menyudutkan dan menjatuhkan pengembang GRA karena pada kenyataan tidak seperti itu. Dan hal ini akan dibuktikan pada proses pelaporan.

“Proxy ini ada yang menggunakan berbagai platform media dan kawan-kawan pemuda, untuk saling menjatuhkan. Dan apa yang dituduhkan tidak benar, fitnah dan perbuatan ini sangat keji,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan perusahaan sangat terbuka untuk pengembalian uang konsumen yang memintanya.

"Tapi untuk konsumen-konsumen yang berkomentar negatif, pihaknya meminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu," tuntas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah, menjadi tujuan utama dilaksanakannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, MBG diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Pembangkit ekonomi lokal

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiflier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

"Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," kata Eliza.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Peranan koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan akses bagi para petani, peternak dan nelayan untuk bisa bergabung menjadi vendor dapur SPPG ataupun dapur sekolah dan UMKM.

Harus menjadi bahan pertimbangan juga, bagaimana jika petani, nelayan, dan peternak tersebut belum menjadi anggota koperasi, diperbolehkan menjual barangnya kepada koperasi.

Tentunya, kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengawasan tender

Tidak dapat disangkal, untuk bisa masuk dalam ekosistem MBG, maka pasti akan ada persaingan, apalagi program strategis ini dengan anggaran yang besar.

Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat setempat, pihak keamanan, pemerintah hingga lembaga lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersedia untuk mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Program MBG disebut masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha. Pengawasan ini akan meliputi logistik, pendistribusian, serta UMKM mana saja yang terlibat.

Selain itu, KPPU juga akan memantau bagaimana mekanisme lelang, tender dan juga harga yang ditawarkan oleh vendor.

Pengawasan-pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada pihak yang memonopoli penyediaan MBG dan terjadi persaingan usahanya benar-benar sehat.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian lokal dapat bergerak secara merata dan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meningkatkan pendapatan dari MBG.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar meningkatkan gizi para calon pemimpin masa depan Indonesia, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian lokal dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan adanya kesempatan kerja baru, khususnya bagi yang selama ini tidak berpenghasilan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Mukomuko (ANTARA) - Pengamat Hukum dari Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Muslim Chaniago mengatakan masuknya harimau ke permukiman penduduk mengancam keselamatan warga di wilayah ini.

Direktur Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko Muslim Chaniago saat dihubungi dari Mukomuko, Ahad, mengatakan masuknya harimau ke permukiman penduduk menyebabkan seorang warga dan seekor sapi dimangsa dan mengancam keselamatan warga lainnya.

"Hal ini harus jadi peringatan serius bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam negara ini," katanya.

Seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1) malam sekitar pukul 23:30 WIB.

Kemudian, seekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Ia mengungkapkan, secara yuridis, hewan mengancam keselamatan manusia bisa dibunuh, dan yang membunuhnya pihak berwenang seperti BKSDA.

Menurutnya, pihak terkait tidak bisa membiarkan terus menerus orang dimakan binatang buas seperti buaya dan harimau.

Dia mengakui, secara hukum binatang seperti buaya dan harimau merupakan satwa dilindungi, tetapi binatang tersebut bisa dibunuh apabila mengancam keselamatan manusia.

Terkait dengan konflik harimau di daerah ini, katanya, BKSDA harus bertanggung jawab terhadap masalah ini dan mengatasinya.

Sementara itu, BKSDA telah memasang tiga perangkap untuk menangkap harimau yang memangsa seorang warga dan satu ekor sapi di wilayah Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko.

"Ya, ada tiga perangkap untuk mengevakuasi harimau yang dipasang di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Mukomuko, selanjutnya kami memantau pergerakannya," kata Kepala Resor BKSDA Kabupaten Mukomuko Damin.

Perangkap harimau itu dipasang di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, sedangkan dua perangkap lainnya dipasang di Desa Tunggal Jaya dan Desa Mekar Jaya.*

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora banyak menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan (6-11 Januari 2024), mulai dari penerapan Makan Bergizi Gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga informasi seputar haji 1446 Hijriah/2025.

Berikut rangkumannya:

Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Baca selengkapnya di sini.

BPOM cegah distribusi makanan tak layak dalam MBG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, pihaknya mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis edukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenag paparkan rencana perjalanan haji 2025, awal Mei pemberangkatan

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

"1 Mei 2025 jamaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025 awal pemberangkatan jamaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (8/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hingga penjelasan Pemerintah soal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut sejumlah berita politik sepekan untuk Anda simak kembali.

1. Program makan bergizi gratis siap dimulai di 190 titik di 26 provinsi

Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui.

Baca selengkapnya di sini.

2. Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis di pertengahan 2025.

Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana," kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1).

Baca selengkapnya di sini.

3. Menko Yusril: Menteri-parpol sudah koordinasi usai putusan MK soal PT

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa para menteri dan perwakilan partai-partai politik sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold (PT).

"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK yang merupakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

4. Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat, belum ada aparatur sipil negara yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali para ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.

“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya enggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Alhamdulillah yang menjadi vendor katering ini sudah profesional jadi sudah dijamin higienis serta sanitasinya

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat menambah lima fasilitas dapur penyedia baru untuk mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kembang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Surya di Bandung Sabtu mengatakan, penambahan dapur penyedia ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di wilayah Kota Bandung.

"Semua dapur telah diverifikasi langsung oleh pusat. Kebersihan, izin operasional, dan sanitasi adalah hal utama yang diperhatikan. Hal ini untuk memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman," kata Tantan.

Tantan menjelaskan, dengan penambahan ini, total dapur penyedia menjadi tujuh dapur yang dapat melayani sebanyak 21.000 siswa.

"Peningkatan jumlah siswa ini dilakukan secara bertahap. Targetnya adalah menjangkau hingga 30 persen siswa dari total 310.000 siswa di Kota Bandung pada tahun 2025," katanya.

Dia mengatakan, program ini didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memastikan keamanan dan kualitas makanan.

“Setiap dapur penyedia makanan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan diawasi secara ketat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian memastikan katering untuk makan bergizi gratis telah terverifikasi dengan memenuhi standar gizi, higienis, dan sanitasi.

“Alhamdulillah yang menjadi vendor katering ini sudah profesional jadi sudah dijamin higienis serta sanitasinya,” kata Anhar.

Anhar menyampaikan bahwa pengawasan terhadap makanan dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan dan manfaat program ini bagi siswa.

“Kami sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan program ini. Prinsip utamanya adalah memastikan gizi yang seimbang, serta higienitas dan sanitasi makanan yang diberikan kepada siswa,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat untuk bekerja sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mengungkap keinginannya membantu program makan bergizi Prabowo.

“Kami Negara Jepang akan menyelenggarakan praktik kerja sama termasuk latihan penyediaan makan siang di sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman Jepang,” kata PM Ishiba saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

PM Ishiba menyampaikan niatan Jepang untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis itu untuk membantu Presiden Prabowo menyukseskan program prioritasnya mengatasi masalah kekurangan gizi sebagian anak-anak Indonesia.

Presiden Prabowo, yang turut menyampaikan pernyataan bersama, menyambut baik inisiatif Jepang turut serta dalam Program MBG.

“Mereka (Jepang) juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi, karena mereka punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun, dan mereka yang menawarkan inisiatif untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya,” kata Presiden Prabowo.

Di samping bidang makan bergizi gratis, dua negara juga sepakat menjalin kerja sama di bidang hilirisasi dan industrialisasi, energi, maritim, dan pertahanan.

PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba lanjut bertemu empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara lanjut mengikuti pertemuan bilateral.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat untuk bekerja sama menyukseskan makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mengungkap keinginannya membantu program makan bergizi Prabowo.

“Kami Negara Jepang akan menyelenggarakan praktik kerja sama termasuk latihan penyediaan makan siang di sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman Jepang,” kata PM Ishiba saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

PM Ishiba menyampaikan niatan Jepang untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis itu untuk membantu Presiden Prabowo menyukseskan program prioritasnya mengatasi masalah kekurangan gizi sebagian anak-anak Indonesia.

Presiden Prabowo, yang turut menyampaikan pernyataan bersama, menyambut baik inisiatif Jepang turut serta dalam program makan bergizi gratis.

“Mereka (Jepang) juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi, karena mereka punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun, dan mereka yang menawarkan inisiatif untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya,” kata Presiden Prabowo.

Di samping bidang makan bergizi gratis, dua negara juga sepakat menjalin kerja sama di bidang hilirisasi dan industrialisasi, energi, maritim, dan pertahanan.

PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba lanjut bertemu empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara lanjut mengikuti pertemuan bilateral.

Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Sementara itu, kunjungan PM Ishiba ke Indonesia merupakan rangkaian dari lawatan Asia Tenggaranya sejak 9 Januari 2025. Sebelumnya, PM Ishiba melawat ke Malaysia pada 9–10 Januari.

Selepas merampungkan kegiatannya di Indonesia pada 10–11 Januari, PM Ishiba dijadwalkan kembali pulang ke Tokyo, Jepang, pada Sabtu sore.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menawarkan kerja sama kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah, yakni swasembada pangan dan energi, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan PM Shigeru Ishiba pada pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.

"Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi dan industrialisasi, serta makan bergizi untuk masyarakat dan (kerja sama) bidang keamanan," kata PM Ishiba.

PM Ishiba menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor ini merupakan kali kedua, setelah keduanya bertemu pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Peru pada November 2024.

PM Ishiba pun mengapresiasi atas sambutan hangat yang diterima pada kunjungannya ke Indonesia ini, setelah 34 tahun lalu saat dirinya masih menjadi anggota DPR.

"Saya sudah lama menjadi anggota DPR dan pernah menjabat sebagai menteri di Jepang, tetapi sambutan luar biasa ini pertama kali bagi saya. Dan saya ke Indonesia setelah 34 tahun. Saya pernah ke Indonesia waktu saya masih muda sebagai anggota DPR periode kedua," kata PM Ishiba.

Oleh karenanya, PM Ishiba juga merasa terharu dengan perkembangan pembangunan di Indonesia setelah 34 tahun berlalu sejak kunjungan terakhirnya.

PM Ishiba juga menuturkan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, salah satunya merupakan negara kepulauan atau maritim dan menggantungkan perekonomian pada sektor perdagangan.

"Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi," kata PM Ishiba.

Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, delegasi Jepang diwakili antara lain oleh Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025