Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat.

Pembagian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita dilakukan hari ini di Posyandu Anyelir dan Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Pada tahap pertama masih dilaksanakan sepekan sekali. Namun, seiring dengan kesiapan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, ke depannya kegiatan akan digelar setiap hari.

"Kalau Senin kemarin kita fokus MBG kepada 190 titik untuk anak sekolah, hari ini kita memberikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tentunya ini kelanjutan dari program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden," ujar dia.

PHTC yang dimaksud yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Ia juga menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki ahli gizi yang menentukan menu dengan kecukupan gizi tertentu bagi masing-masing penerima manfaat sesuai takaran gramasi berbeda yang dibutuhkan oleh ibu hamil dengan anak-anak.

"Tapi, yang paling penting, para ibu harus rajin membawa anaknya ke posyandu. Periksa secara rutin kondisi badan anak. Ini merupakan bagian dari edukasi dengan cara orang tua masing-masing mengetahui tumbuh kembang anaknya," tuturnya.

Berdasarkan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024, di Indonesia terdapat 1.074.414 ibu hamil dan 3.784.725 juta ibu menyusui. Sementara itu, di DKI Jakarta terdapat sekitar 8284 ibu hamil dan 93.060 ibu menyusui.

Kolaborasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN dalam penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencakup penyediaan data sasaran program MBG, yakni keluarga risiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita).

"Latar belakang atau alasan utama pemerintah meluncurkan program MBG untuk ibu hamil dan menyusui adalah mengurangi malnutrisi dan stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Isyana.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenen Republik Indonesia Prita Laura mengatakan untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depan, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa usia emas, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan yang mengemukakan bahwa program MBG sangat penting dalam mencegah stunting.

Menurut Veronica, upaya pencegahan itu harus dilakukan selama usia emas, yaitu periode krusial tumbuh kembang anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang terdiri dari 270 hari selama
kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan.

"Edukasi ini yang penting tersampaikan dalam Program MBG," kata Veronica.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah memberikan program makan bergizi gratis untuk masyarakat tertentu, seperti anak sekolah, secara nasional sejak 6 Januari 2025.

Berdasarkan penelusuran ANTARA di Jakarta, Kamis, sudah banyak respons pembaca mengenai makan bergizi gratis, salah satunya memberi saran agar program pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis diprioritaskan pelaksanaannya ke wilayah pedesaan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran.

Disampaikan oleh akun Hendrik Awanto (@ksdhendrik), "Tolong untuk makan siang bergizi gratis d desa hrs d utamakan jgn hny selalu kota2 yg d dahulukan....."

Pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkeinginan memastikan program tersebut berlangsung secara nasional, dan menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia.

"Saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Mendes PDT Yandri dikutip dari arsip berita ANTARA.

Pemerintah juga menargetkan program makan siang gratis bakal memajukan potensi ekonomi di desa-desa melalui hilirisasi pangan.

Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, saat ini Indonesia mempunyai 75 ribu desa. Jika 50 ribu desa saja di setiap desa menyediakan 30 hektare lahan persawahan dan lahan untuk kebun, kemudian dibuat pula 60 ribu kandang sapi baru, kandang ayam baru, ada 500 ribu tenaga kerja baru di dapur umum, dan dibangun 20 ribu lumbung pangan di setiap kecamatan, maka hilirisasi pangan akan tercapai.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Menu yang disediakan terkait pemberian makanan bergizi gratis, seperti di SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan pada 6 Januari, diharapkan agar jangan sampai mengagetkan anak karena tampilannya dianggap minimalis.

Pada hari pertama pelaksanaan, peserta didik SD Negeri tersebut mendapatkan menu makan berupa nasi dan olahan ikan gabus yang dipotong kotak-kotak, dibaluri tepung, lalu digoreng. Kemudian, lauk tambahannya ada tempe, sayur, dan buah pisang.

Tampilan olahan ikan gabus itu yang dianggap minimalis karena terlihat seperti tahu goreng, walaupun sebenarnya bukan.

Disampaikan oleh akun @yud1e_singodikromo, "Mulai saat ini murid tiap hari pikirannya akan sedikit terfokus pada menu makan gratis." Ditambahkan @noorasenpai, "Besok menunya apa ya.... begitu mungkin celetukannya".

Respons pembaca yang berikutnya datang dari akun @pitradwi, ia memuji bagus karena pemerintah memberikan makan bergizi gratis. Namun, dia berharap ke depan wadah makan tersebut bukan merupakan wadah plastik sekali pakai.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan bahwa sampah sisa Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi ekonomi sirkular apabila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

"Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot," katanya saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Menurutnya, program MBG adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai potensi perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai suatu permasalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk justru menambah perekonomian lokal," ujar dia.

Meski begitu, menurutnya, perlu kolaborasi dan komitmen yang kuat dari dinas lingkungan hidup di daerah.

"Namun tentunya ini butuh mata rantai dengan dinas lingkungan hidup di daerah," ucapnya.

Ia juga menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat standard operating procedure atau SOP terkait limbah makanan dampak program makan bergizi gratis.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk mengambil dan mengolah hal tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi, mengumpulkan, hingga mendata sisa makanan bergizi gratis setiap harinya.

"Proses pendataan dari sampah ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, bahan makanan yang dibuang misalnya ujung wortel atau bongkol-bongkolnya itu dipisahkan dengan sisa makanan yang sudah selesai dikonsumsi oleh balita, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, jadi itu ada perbedaan," katanya.

Kegiatan peninjauan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas hari ini dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Berdasarkan data dari Kemendukbangga/BKKBN, di Posyandu Anyelir, terdapat 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG (total 30 paket).

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Untuk balita, jumlah kalori harian minimal yang dibutuhkan itu sebanyak 240 kkal, ibu hamil 670 kkal, dan ibu menyusui 720 kkal

Jakarta (ANTARA) - Ahli Gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Ciracas, Jakarta Timur, Wiwit Suastika menyatakan bahwa kalori dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil disesuaikan dengan trimester.

"Kalau ibu hamil itu, ada kategorinya trimester satu, dua, dan tiga, jadi akan ada perbedaan jumlah kilo-kalorinya (kkal). Kalau ibu hamil, di enam bulan pertama kita berikan tambahan 300 kkal, kemudian di enam bulan selanjutnya itu kurang lebih 500 kkal," katanya di Posyandu Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Ia juga menjelaskan takaran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok umur dengan gramasi atau hitungan kalori yang berbeda.

"Untuk balita, jumlah kalori harian minimal yang dibutuhkan itu sebanyak 240 kkal, ibu hamil 670 kkal, dan ibu menyusui 720 kkal, jadi ada perbedaan dari gramasi dan jumlahnya," ujar dia.

Untuk penambahan susu UHT, juga telah dihitung dan dipertimbangkan kandungan gulanya sehingga tidak berlebihan untuk balita.

Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), konsumsi gula pada anak usia 1-3 tahun per hari maksimal yakni 25 gram atau setara dengan 3-4 sendok teh.

"Di susu yang dibagikan itu kandungan gulanya hanya sekitar 12 gram," ucapnya.

Ia juga memaparkan alasan pemilihan menu yakni nasi rempah, telur saus mentega, tumis sayur labu siam-bakso, jeruk, dan susu UHT sudah berdasarkan observasi yang dilakukan sejak Bulan Desember 2024.

"Jadi kita sudah melakukan observasi dari tanggal 26-28 Desember 2024 terhadap kader-kader posyandu dulu, baik ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kami juga menyesuaikan dari hasil yang sudah kita lakukan dari percobaan Senin-Rabu tanggal 6-8 Januari 2025 (kepada siswa), artinya, pemilihan menu ini supaya bisa diterima oleh semua kalangan atau umur," paparnya.

Berdasarkan perhitungan SPPG Ciracas BGN, untuk menu yang disajikan hari ini, telah memenuhi kebutuhan kalori untuk ibu menyusui sebanyak 771,9 kkal; ibu hamil sebanyak 718,7 kkal; dan balita sebanyak 503,8 kkal.

Kegiatan peninjauan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas hari ini dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Berdasarkan data dari Kemendukbangga/BKKBN, di Posyandu Anyelir, terdapat 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG (total 30 paket).

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura mengatakan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdapat 30 menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digilir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prita saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Anyelir dan Posyandu Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

"Jadi kalau di dapur, di SPPG Ciracas ini ada 30 menu. 30 menu ini berputar setiap hari, jadi di sini akan kembali ke menu yang sama itu di hari ke-30, intinya 30 itu pesan dari Presiden adalah angka kecukupan gizi dan variasi, karena kita ini masyarakat Indonesia juga menderita triple malnutrition (tiga beban malnutrisi)," katanya.

Tiga beban malnutrisi tersebut yakni kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro.

"Jadi ada gizi-gizi tertentu, misalnya zat besi yang kita kurang, atau D3 yang kita kurang, nah hal ini bisa dipenuhi dengan varian menu," ujar dia.

Ke depan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun sistem pendistribusian MBG bagi ibu hamil, sambil sementara menjadwalkan pendistribusian selama seminggu sekali.

"Yang jelas sekarang masih kemampuannya baru satu hari dulu (dalam seminggu), karena memang setiap seminggu ini kan ada ngumpul begitu ya, ibu-ibu bagian dari pemeriksaan dan sebagainya, jadi memanfaatkan momen kumpul bersama," katanya.

Hari ini, Prita meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Di Posyandu Anyelir, terdapat empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG, sedangkan di Posyandu Dahlia tercatat 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

Untuk ibu hamil, ia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.

acuannya sesuai dengan kandungan gizi yang distandarkan Badan Gizi Nasional

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk mendukung program 'Makan Bergizi Gratis'.

"Pada prinsipnya program tersebut mendapat dukungan penuh pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Pangan, dr Jemmy Lampus di Manado, Kamis.

Pola implementasi program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut ada dua yaitu yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), serta program BGN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk skema yang kedua yang bersumber dari APBD, jadi ada yang dialokasikan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujarnya.

Untuk APBD kabupaten dan kota, menurut Jemmy itu diplot untuk sekolah-sekolah sesuai dengan kewenangan, sementara provinsi menyasar Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

"Kita sudah mengalokasikan sebesar Rp7 miliar untuk pendampingan program tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp7 miliar tersebut, belum semua siswa SMA/SMK yang akan terlayani dengan program 'Makan Bergizi Gratis'.

Akan tetapi, secara bertahap akan menjangkau semua siswa SMA/SMK di Sulawesi Utara yang menjadi kewenangan provinsi sambil didukung kabupaten dan kota sesuai kewenangan.

"Kami sementara mempersiapkannya, yang pasti acuannya sesuai dengan kandungan gizi yang distandarkan Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025