Kami meyakini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Badui cukup sejahtera jika musim panen durian.

Lebak (ANTARA) - Wisatawan dari berbagai daerah di tanah air memadati kawasan permukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, untuk memburu buah durian.

"Kami memperkirakan wisatawan pada Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 3.600 orang, dan terjadi antrean kendaraan panjang hingga mengekor sampai 3 kilometer. Itu kali pertama terjadi pada saba budaya Badui," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi, saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Selasa.

Wisatawan saba budaya Badui tentu berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat, sebab sejak natal-tahun baru hingga kini kawasan permukiman Badui ramai dipadati pengunjung.

Para pengunjung ke kawasan permukiman Badui itu, selain wisata alam juga memburu buah durian.

Buah durian lokal petani Badui memiliki keunggulan dengan rasa manis dan beraroma, juga buahnya besar dan harganya murah serta terjangkau wisatawan.

Harga buah durian Badui itu dijual mulai Rp30 ribu hingga Rp150 ribu per buah.

"Sekarang, sekitar dua pekan terakhir memasuki musim panen durian sekitar 10 ribu buah per hari habis terjual. Dari 10 ribu itu jika rata-rata harga Rp50 ribu per buah maka perputaran uang mencapai Rp 500 juta per hari," katanya menjelaskan.

Menurut dia, selama ini, buah durian lokal menjadi andalan pendapatan ekonomi masyarakat Badui.

Hampir semua warga Badui memiliki buah durian yang dikembangkan di lahan kawasan hutan adat masyarakat juga di luar kawasan luar Badui.

Selama ini, panen buah durian membawa berkah bagi masyarakat Badui, karena bisa mendongkrak pengunjung wisata saba budaya Badui.

"Kami meyakini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Badui cukup sejahtera jika musim panen durian," kata Medi.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah agar membangun kondisi jalan menuju arah wisata Badui dibetonisasi, karena dikeluhkan pengunjung.

Ruas jalan menuju kawasan permukiman Badui banyak ditemukan berlubang.

Selain itu, juga kondisi areal parkir hingga kini hanya memiliki dua lokasi, sehingga pemerintah daerah perlu kembali membangun parkir yang bisa menampung ribuan unit kendaraan.

"Kami berharap ruas jalan dan tempat parkir segera dibangun, sehingga kunjungan wisatawan merasa nyaman," katanya menjelaskan.

Selli (25), seorang wisatawan warga Jakarta mengatakan dirinya bersama keluarga mengunjungi kawasan permukiman Badui untuk memburu durian, sekaligus wisata alam.

"Kami menikmati buah durian Badui usai berjalan melintasi alam yang begitu penuh tantangan dan kemudian makan durian. Nikmatnya luar biasa. Kami pulang ke Jakarta membeli durian sampai Rp2 juta," katanya pula.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan iuran untuk Tapera.

BP Tapera harus membangun kepercayaan publik, karena Maruarar menilai bahwa apabila iuran Tapera diwajibkan bagi semua masyarakat sejalan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

"Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pada dasarnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa Tapera sebagai tabungan itu seharusnya bersifat sukarela dan bukan menjadi kewajiban.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan BP Tapera untuk memastikan keberlanjutan program terkait, dan apabila nantinya program tersebut harus berjalan maka pengelola harus bisa memastikan bahwa iuran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipercaya pengelolaannya.

Selama dua bulan terakhir, pria yang akrab disapa Ara itu mengaku terus mengecek perkembangan realisasi untuk program Tapera yang sebelumnya sudah dijalankan sebagai bagian melihat efektivitas dari BP Tapera.

"Boleh dicek kalau tidak salah, sampai hari ini mungkin 30.000-35.000 (rumah) sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat," kata dia lagi.

Meski begitu tetap saja, untuk pelaksanaan Tapera, Ara menilai pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah memproses pengujian aturan tersebut sejak semester II-2024.

"Kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum. Tapi saya ingin sesuai arahan Presiden bahwa lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah itu kita dorong," kata Menteri PKP menutup pernyataannya.

Program Tapera sejak 2024 menjadi buah bibir sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Hal itu dikarenakan kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja, karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.

Ia mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.

"Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur-jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya seperti jalur gas dan jalur listrik.

Maruarar memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan-lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim," ujarnya.

Untuk mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7/1) sore bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izin-izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi, doain ya," kata Marurar.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menilai program makan bergizi gratis (MBG) dapat mendukung penerapan full day school atau sekolah sehari penuh yang diterapkan di daerah itu sejak 2022.

"Biasanya siswa bawa bekal ke sekolah, sekarang tidak lagi," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Masrimfi Noor di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan Pariaman menerapkan sekolah mulai dari pagi hingga sore hari pada hari Senin sampai Jumat, sehingga tidak sedikit siswa membawa bekal dari rumah masing-masing.

Menurutnya, dengan program makan bergizi gratis tersebut, tidak saja membantu ekonomi keluarga siswa, juga mempermudah siswa tidak membawa bekal dari rumah.

Oleh karena itu, ia berharap program tersebut dapat terus berjalan dan seluruh siswa di daerah itu yang berjumlah sekitar 12.600 siswa dapat menikmatinya.

Ia menyampaikan pada tahap awal pelaksanaan makan bergizi di Pariaman sejak Senin (6/1), setidaknya 3.497 siswa telah menikmati makan bergizi gratis dan secara bertahap seluruh siswa di daerah itu akan dapat menikmatinya.

Ia mengapresiasi vendor sebagai pihak penyedia makan bergizi tersebut di Pariaman, karena dapat menyajikan makanan yang terdiri atas pisang, nasi, telur, ayam, dan sayur itu dapat diproduksi dan didistribusikan secara aman dan higienis.

Sebelumnya, sebanyak 3.497 siswa dari sekitar 12.600 siswa di Kota Pariaman, Sumbar menerima makan bergizi gratis pada tahap awal pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Gibran di daerah itu.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat secara bertahap seluruh siswa di Pariaman mendapatkan bantuan ini," katanya.

Ia mengatakan bantuan makan bergizi tersebut merupakan tindak lanjut dari program Presiden dan Wakil Presiden yang menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa di Indonesia.

Ia menyampaikan program tersebut mengusung konsep bergizi, sehingga makanan yang disajikan terdiri atas nasi, ayam, telur, serta sayur yang memiliki nilai gizi baik.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar upaya perbaikan gizi anak Indonesia, namun juga merupakan pendidikan karakter bagi mereka.

"Kepada para guru di sekolah-sekolah, kami tekankan bahwa Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar makannya, tetapi harus menjadi bagian dari pendidikan karakter," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menjelaskan pendidikan karakter yang bisa diterapkan dalam kegiatan ini dimulai dengan adab sebelum makan, seperti berdoa, juga adab ketika dan sesudah makan seperti tata krama dan table manner dalam makan.

Selain itu, sambungnya, Program Makan Bergizi Gratis juga melatih para anak untuk memakan makanan yang seperlunya, tidak berlebihan dan menyia-nyiakan makanan.

"Kemudian, melatih tanggung jawab, melatih toleransi, dan juga kemandirian, dan berbagai karakter utama yang lainnya," ujarnya.

"Sehingga sekali lagi, pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah itu, selain untuk meningkatkan kekuatan fisik, juga kekuatan intelektual, dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan karakter dan keperibadian utama," tambah Abdul Mu'ti.

Mendikdasmen juga mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat program Usaha Kesehatan Sekolah atau Sekolah Sehat.

Sehingga ke depannya, ungkap dia, bisa juga akan dilaksanakan kegiatan pengukuran kesehatan siswa-siswi Indonesia, seperti melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik anak-anak, dalam menciptakan talenta berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, BGN (Badan Gizi Nasional) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.

"Saya menilai alhamdulillah, pelayanannya baik, menunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Presiden," kata Abdul Mu'ti ditemui di Kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menuturkan dirinya juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama pelaksanaannya kemarin (Senin, 6/1) di sejumlah sekolah di Semarang.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun generasi yang sehat jasmani," ujar Abdul Mu'ti.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus berkesinambungan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya melihat bagus program ini sudah berjalan, tapi saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, jangan hanya pada awalnya saja berjalan," kata Hensa kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hensa mengapresiasi keberhasilan program tersebut dapat berjalan sebelum umur 100 hari pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, dia berharap pemerintah jangan ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat, baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya, untuk mewujudkan konsistensi dari program ini.

Manfaat lain

Ditambahkan pemerintah pun harus memberikan manfaat lain jika meminta bantuan kepada masyarakat.

Salah satu yang ia soroti adalah perbaikan penegakan hukum di Indonesia agar semakin baik dan adil kepada rakyat.

"Jadi ngomong aja, jangan malu minta tolong kepada rakyat. Tetapi kalau ditolongin, tolong juga penegakan hukum dibenahi, jangan ada lagi kasus semisal korupsi Rp300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dan sebagainya," ujarnya.

Hensa berharap, program makan bergizi gratis ini memang benar-benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka itu, ia menilai, pemerintah juga wajib untuk mengevaluasi secara berkala keberhasilan program ini.

"Saya merasa pemerintah juga penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program ini benar-benar bisa terus memberikan manfaat yang diharapkan," jelasnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (6/1), mulai dari pengawasan pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

KLH siap awasi pengelolaan sampah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan pihaknya akan mengawasi pengelolaan sampah berjalan baik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serentak digelar mulai Senin.

"Besok saya akan pimpin langsung monitoring makan bergizi gratis ini di seluruh Indonesia, saya akan ambil sample-sample meskipun secara teknis kami sudah melakukan surat edaran, tetapi lebih efektif kalau kami lihat langsung," ujar Menteri LH Hanif ketika ditemui usai pelantikan pejabat tinggi madya di Kantor KLH Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Wamensos ingatkan anak SD kurangi konsumsi makanan instan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengingatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD) Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat, untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji (instan).

"Belajar makan sayur, belajar makan buah. Jangan makanan yang 'instan-instan' terus, harus makanan bergizi supaya menjadi generasi yang hebat," kata Agus saat meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Barunawati Palmerah, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Kemenag pastikan entitas pendidikan Islam gelar program makan bergizi

Kementerian Agama memastikan seluruh entitas pendidikan Islam yang berada di bawah kewenangannya menggelar program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Menag: Penurunan biaya Haji 2025 sesuai harapan Presiden Prabowo

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa langkah penurunan biaya Haji 2025 diikuti dengan upaya pemberian kualitas pelayanan yang tidak ikut menurun merupakan harapan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami, Kemenag dan BPH -Badan Penyelenggara Haji- bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," kata Nasaruddin saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat bersama Panja Biaya Haji dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

program makan bergizi ini untuk generasi yang lebih baik lagi,

Medan (ANTARA) - Kodam I Bukit Barisan mengatakan sebanyak 650 siswa di Kota Medan menerima manfaat makan bergizi gratis untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini, total makanan bergizi yang diberikan sebanyak 650 siswa di sekolah dasar di Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Barat," ujar Staff Ahli Pangdam I BB Bidang OMP Kolonel Arm Erick Simanjuntak di Medan, Senin.

Erick mengatakan menu makanan gizi tersebut untuk hari ini terdiri dari ayam gulai, sayur buncis, tempe dan buah melon yang merupakan standar kebaikan gizi anak.

Lebih lanjut, dia mengatakan program makanan bergizi gratis ini akan dilaksanakan Kodam I Bukit Barisan selama satu bulan tersebut, dan bulan berikutnya menunggu arahan dari Pangdam I Bukit Barisan.

"Kami memberikan kepada siswa ini di sekolah dasar yang ada di Medan, diharapkan program makan bergizi ini untuk generasi yang lebih baik lagi," ucap dia.

Sebelumnya ,Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1).

Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Ribuan siswa sudah menerima, semoga program ini bermanfaat untuk membentuk generasi muda yang cerdas sebagai persiapan menyambut Indonesia Emas 2045

Banjarmasin (ANTARA) - Kodam VI/Mulawarman menyalurkan makanan bergizi gratis (MBG) kepada 9.090 siswa di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin.

“Kami berkomitmen mendukung program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Program ini secara resmi diimplementasikan di wilayah Kodim 1007/Banjarmasin dan Kodim 0911/Nunukan melalui kerja sama mitra Badan Gizi Nasional -BGN- dengan Yayasan Catering,” kata Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Banjarmasin, Senin.

Ia menyebutkan, pada tahap perdana MBG di wilayah Banjarmasin disalurkan kepada 6.531 siswa di dua titik, yakni sebanyak 3.311 siswa yang terdiri dari SDN 1 Pemurus Dalam (176 siswa), SDN 2 Pemurus Baru (150 siswa), SDN 8 Pemurus Dalam (529 siswa), SMPN 18 Banjarmasin (724 siswa), SMPN 19 Banjarmasin (327 siswa), SMAN 9 Banjarmasin (750 siswa), dan SMAN 10 Banjarmasin (655 siswa).

Kemudian pada titik kedua kepada 3.220 siswa di TK Trisula Perwari (24 siswa), TK Adhyaksa (63 siswa), SDN Pangeran 3 (94 siswa), SMPN 24 Banjarmasin (829 siswa), SMPN 21 Banjarmasin (432 siswa), SMPN 13 Banjarmasin (440 siswa), dan SMKN 4 Banjarmasin (1.338 siswa).

Penyaluran di wilayah Banjarmasin turut dihadiri Dandim 1007/Banjarmasin Kolonel Inf Sigit Purwoko, Kadisdik Kota Banjarmasin Nuryadi, penyelenggara jasa boga, perwakilan Badan Gizi Nasional Banjarmasin, dan Kepala SPPG Banjarmasin serta Pejabat Utama Kodim 1007/ Banjarmasin.

Kemudian di wilayah Kodim 0911/Nunukan Provinsi Kaltara, sebanyak 2.559 siswa menerima MBG yang terdiri atas 1.975 siswa jenjang SD, 224 siswa jenjang SMP, dan 360 siswa jenjang SMA.

Penyaluran di Nunukan dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hanafiah, Kodim 0911/Nunukan, Kadis Pendidikan Kabupaten Nunukan Ahmad, Kepala SDN 001 Nunukan Selatan, Ketua Yayasan Abi Umi Nunukan, serta seluruh Babinsa se-Nunukan Selatan.

Kapendam menjelaskan, program ini bertujuan untuk menyediakan makan siang bergizi bagi ribuan siswa di wilayah Kodam VI/Mulawarman dengan harapan mampu mendukung kesehatan dan meningkatkan produktivitas pelajar.

Kegiatan yang dimulai ini, kata dia, mencerminkan kerja sama yang erat antara Kodam VI/Mulawarman bersama pemerintah daerah dan mitra-mitra strategis lainnya.

Kodam VI/Mulawarman berkomitmen mendukung penuh Program Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya bersama mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Sementara itu, Komandan Kodim Banjarmasin Kolonel Kolonel Inf Sigit Purwoko mengatakan, penyaluran makan bergizi gratis di daerah ini dilakukan di dua titik dengan lancar tanpa ada kendala.

“Ribuan siswa sudah menerima, semoga program ini bermanfaat untuk membentuk generasi muda yang cerdas sebagai persiapan menyambut Indonesia Emas 2045,” ujar Kolonel Sigit.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen mendukung Pemerintah mencapai target 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi.

"Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan karena dinilai sebagai solusi tepat untuk pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat dan efisien," kata Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal dalam keterangan, di Jakarta, Senin.

Donny menyampaikan hal itu merespons pihak BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata interlock presisi.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, kini SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antarbalok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain rumah contoh, SIG juga mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan

Donny menuturkan bahwa untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi.

Baginya, bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah.

Menurutnya, proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish.

"Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG.

Menurutnya, jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial.

“Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaannya juga cepat, 21 hari bisa selesai," katanya.

Bahkan, menurut dia, jika tukangnya lebih cepat dalam dua pekan sudah selesai. Hal itu sangat membantu program 3 juta rumah untuk rakyat. Apalagi dikerjakan SIG, BUMN yang tentu memiliki perhatian untuk mendukung pembangunan negara.

"Kami dari asosiasi sangat menghargai dan mendukung penuh. Ini akan kami sosialisasikan ke anggota kami,” kata Ari.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali P turut mengungkapkan rasa senangnya dapat berkunjung dan melihat langsung aplikasi produk bata interlock presisi yang dinilai sangat praktis, efektif, dan efisien.

“Saya melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapian, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja," ujarnya.

Perwakilan pengembang, CEO Asatu Corporation Joko Santosa berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah.

Menurutnya, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengkondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

“Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya," kata Joko.

"Kalau dari sisi efisiensi biaya kurang lebih mencapai 35 persen, baik biaya material ataupun tukang. Kalau tukang, biasanya kami membangun dengan waktu delapan minggu untuk satu rumah. Nah, ini cukup dua minggu bangunannya sudah selesai,” kata Joko pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025